EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado Reynold Wuisan angkat bicara terkait proses pembebasan lahan yang ada di Sulawesi Utara.
Menurutnya, dirinya sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui balai sungai dan Dinas Perkim Sulut untuk 3 normalisasi 3 sungai di kota Manado.
Namun, hal tersebut mendapat keluhan masyarakat terkait penanganan pemerintah tingkat kelurahan yang diduga warga mendapat perlakuan yang tidak semestinya.
"Program Pemerintah ini sangat baik yaitu mencegah banjir dan demi keamanan warga. Tentu saya sebagai wakil rakyat sangat bersyukur serta apresiasi kepada Pak Gubernur Olly Dondokambey yang berhasil melobi Pemerintah Pusat untuk program ini, karena di Indonesia hanya 5 Provinsi yang mendapatkan program ini. Namun kami berharap proses pelaksanaan pembebasan lahan harus sama seperti waktu di sosialisasikan ke masyarakat, dimana pemerintah beserta aparat harus memperhatikan hak-hak warga secara prosedur dengan cara humanis" Kata Personil Komisi II DPRD Manado ini.
Dirinyapun sangat meyakini, Gubernur dan Wali Kota Manado tidak akan membiarkan masyarakat mereka sendiri ditindas dengan cara yang tidak baik.
"Kami menerima aspirasi masyarakat di lapangan, ada indikasi yang kurang humanis dalam cara cara eksekusi warga. Kami yakin pasti Pak Gubernur dan Walikota Andrei Angouw tidak akan membiarkan warganya di tindas dengan cara cara yang kurang baik. Pasti ada cara yang lebih sejuk dan elegan supaya warga yang memiliki hak pemilikan tanah dan hak atas bangunan bisa mendapatkan perlakuan dan solusi terbaik. Ketika turun di lapangan di Kairagi Satu, kami bertemu dengan masyarakat yang kecewa dengan cara cara yang tidak sesuai maka ini wajib kami terukan kepada Gubernur dan Walikota bisa mendengar jeritan suara warganya yang keberatan dengan cara dan perlakuan serta penyelesaian hak mereka sama seperti yang di sosialisasikan. Jangan sampai ada warga yang terluka dan dirugikan". Jelas Wuisan Yang juga Ketua DPD Hanura Sulawesi Utara. (***)
