Astaga!! Rahman Salehe Sampaikan Hal Ini ke Pimpinan DPRD Boltim Soal Isu Narkoba

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahman Salehe, akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyeret namanya dalam pemberitaan mengenai dugaan narkoba, sekaligus sorotan terhadap kehadirannya di Kantor DPRD Boltim.

Saat ditemui dan diwawancarai di Kantor DPRD Boltim, Rahman menegaskan bahwa berbagai informasi yang beredar di media sosial tidak semuanya dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan sebuah persoalan. Menurutnya, media sosial memiliki ruang yang luas untuk membentuk maupun memanipulasi informasi.

Rahman pun mempersilakan apabila ada pihak yang ingin mempertanyakan dirinya, khususnya terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

“Kalau ingin memberitakan tentang saya dalam jabatan, kita bisa klarifikasi dalam ruangan ini,” ujar Rahman.

Ia menilai, pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan persoalan narkoba tidak hanya berdampak terhadap dirinya secara pribadi, tetapi juga menyentuh nama baik keluarga.

Rahman menyebut dirinya merasa tidak nyaman karena isu tersebut turut berpengaruh terhadap pandangan masyarakat, termasuk para konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai anggota DPRD.

“Orang tua saya, saudara dan anak saya, semuanya bisa terdampak. Saya agak risih karena masalah ini keluarga besar saya ikut terganggu,” ungkapnya.

Selain isu narkoba, Rahman juga menanggapi sorotan mengenai dirinya yang disebut jarang masuk kantor.

Ia mengakui pernah tidak menghadiri kegiatan di DPRD sebanyak satu hingga dua kali. Namun, menurutnya, ketidakhadiran tersebut memiliki alasan yang jelas.

“Saya mengakui satu atau dua kali tidak sempat hadir, tetapi saya punya alasan yang jelas kenapa saya tidak hadir. Coba tanya staf soal itu,” katanya.

Rahman juga mengingatkan bahwa tugas anggota DPRD tidak hanya berkutat di dalam ruang kantor. Sebagai wakil rakyat, dirinya mengaku memiliki tanggung jawab untuk turun langsung ke lapangan dan menemui konstituen.

“Anggota DPRD bukan hanya ke kantor. Turun ke lapangan, ke konstituen, itu juga bagian dari kerja anggota DPRD,” tegasnya.

Ia menambahkan, kinerja dan kedisiplinan anggota DPRD memiliki mekanisme pengawasan. Selain ketentuan internal dan AD/ART, terdapat Badan Kehormatan (BK) yang memiliki fungsi melakukan pemantauan terhadap kinerja serta kedisiplinan anggota DPRD.

Terkait isu narkoba yang belakangan dikaitkan dengan namanya, Rahman menyatakan dirinya siap menjalani pemeriksaan apabila memang terdapat mekanisme resmi dari instansi yang berwenang.

Bahkan, ia menyebut dirinya siap menjadi orang pertama yang diperiksa apabila pemeriksaan dilakukan di lingkungan “Rumah Rakyat” atau Kantor DPRD Boltim.

“Kalau ada instansi terkait yang bisa memeriksa setiap orang yang ada di Rumah Rakyat ini, saya orang pertama yang siap diperiksa,” ujarnya.

Rahman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana isu yang berkembang.

“Saya tidak bisa bilang kalau barang ini saya pernah pakai. Jujur lillahi ta'ala, saya tidak pernah menyentuh barang itu,” tegasnya.

Menurut Rahman, pemeriksaan secara resmi akan menjadi ruang yang paling tepat untuk menjawab isu tersebut, bukan melalui spekulasi di media sosial.

“Untuk isu narkoba, saya rasa itu jawabannya. Ruangan dan situasi itu yang bisa menjawab,” katanya.

Menyangkut persoalan kehadiran, Rahman juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepadanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Boltim serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya minta maaf kepada pemilih saya yang memiliki harapan kepada saya. Saya sudah disumpah dengan jabatan ini untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Rahman berharap masyarakat dapat melihat persoalan tersebut secara utuh dan memberikan ruang untuk klarifikasi melalui mekanisme resmi.

Ia kembali menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti proses pemeriksaan apabila diperlukan untuk menjawab isu yang berkembang.

“InsyaAllah, saya tidak sampai pernah memakai itu,” ucapnya.

Rahman menutup keterangannya dengan menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat.

“Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih sehat walafiat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya (***) 

Michael Pinangkaan, SH Tawarkan Gagasan “Kalawat Maju Bersama” di Pilhut 2026

 

EXPRESSINDONEWS--  Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Desa Kalawat tahun 2026 mulai diwarnai dengan berbagai gagasan dan visi-misi dari para calon. Salah satunya Michael Pinangkaan, SH, yang menawarkan konsep pembangunan desa melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan pelayanan publik.

Michael membawa visi “Mewujudkan Desa Kalawat yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Transparan dan Berkeadilan Berbasis Gotong Royong.”

Visi tersebut menjadi landasan bagi sejumlah program yang ditawarkan kepada masyarakat Desa Kalawat. Ia menempatkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel sebagai salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam gagasannya, Michael juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor pertanian. Menurut konsep yang ditawarkan, penguatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian desa.

Selain sektor ekonomi, peningkatan infrastruktur desa dan pelayanan publik turut menjadi bagian dari program yang diusung. Infrastruktur dinilai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih efektif.

Tidak hanya itu, Michael juga memasukkan pendidikan, kesehatan dan kepemudaan sebagai salah satu fokus dalam misinya. Perhatian terhadap generasi muda dipandang penting dalam membangun sumber daya manusia dan menyiapkan generasi penerus Desa Kalawat.

Sementara dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ia menawarkan komitmen untuk ikut melestarikan adat dan budaya serta memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Rangkaian gagasan tersebut kemudian dirangkum dalam slogan “Kalawat Maju Bersama Michael Pinangkaan, SH”, dengan semangat gotong royong sebagai salah satu nilai yang ditekankan.

Melalui visi dan misi tersebut, Michael Pinangkaan menyatakan diri sebagai salah satu calon yang menawarkan arah pembangunan Desa Kalawat dengan menitikberatkan pada transparansi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan, pembangunan sumber daya manusia serta keharmonisan sosial. (***) 

Nama Litta Mencuat Soal Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Warembungan, Aparat Diminta Telusuri Alur Distribusi

EXPRESSINDONEWS— Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali menjadi perhatian publik di Sulawesi Utara. Kali ini, informasi tersebut mengarah ke kawasan Jalan Raya Manado–Tomohon, Kelurahan Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Sejumlah informasi yang beredar di masyarakat menyebut adanya dugaan aktivitas penampungan maupun distribusi solar subsidi yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Dalam informasi tersebut, turut mencuat nama perempuan berinisial LK alias Litta yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas dimaksud. Namun, hingga kini informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum terdapat kepastian hukum mengenai keterlibatan pihak yang bersangkutan.

Karena itu, diperlukan langkah verifikasi dan penyelidikan oleh aparat berwenang untuk memastikan apakah aktivitas yang dimaksud benar terjadi, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan distribusi BBM bersubsidi.

Publik berharap Polresta Manado dapat menelusuri informasi tersebut secara profesional, termasuk memeriksa sumber pasokan, pola pengangkutan, lokasi penyimpanan, tujuan distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Pengusutan juga dinilai penting untuk melihat secara utuh rantai distribusi. Jika nantinya ditemukan bukti adanya penyimpangan, aparat diharapkan tidak berhenti pada aktivitas di lapangan, tetapi turut mengungkap pihak lain yang mungkin memiliki peran dalam mata rantai tersebut.

BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, apabila terdapat penyalahgunaan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut distribusi, tetapi juga menyentuh kepentingan publik dan pengawasan terhadap subsidi negara.

Ketentuan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi, termasuk pengangkutan dan niaga BBM, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerapan sanksi tentunya harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat pun meminta agar setiap informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ditangani secara transparan dan terukur. Jika informasi tersebut tidak terbukti, klarifikasi dari pihak terkait juga penting agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Sebaliknya, apabila penyelidikan menemukan adanya dugaan tindak pidana yang didukung bukti yang cukup, masyarakat berharap proses hukum dilakukan secara tegas dan sesuai prosedur.

Hingga informasi ini disusun, LK alias Litta belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlindungan hukum tetap harus dihormati sesuai asas praduga tak bersalah.

Publik pada akhirnya menunggu langkah aparat untuk memastikan apakah informasi yang beredar tersebut memiliki dasar fakta atau tidak. Pengawasan yang terbuka dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menjaga agar distribusi solar bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (***) 

Harapan Penambang Tradisional Kotabunan Menemukan Titik Terang, Pemkab Boltim Usulkan Penciutan WIUP PT ASA

 

EXPRESSINDONEWS — Harapan masyarakat penambang tradisional di Desa Kotabunan dan Desa Bulawan Bersatu, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mulai menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim di bawah kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo telah mengusulkan penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Arafura Surya Alam (ASA) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari jalan keluar atas persoalan ruang usaha masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan tradisional di sejumlah wilayah Kecamatan Kotabunan.

Bupati Oskar Manoppo menegaskan, usulan penciutan WIUP tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat penambang tradisional.

“Secara resmi kami telah mengusulkan permintaan penciutan WIUP PT ASA kepada Kementerian ESDM. Semoga usulan tersebut dapat disetujui untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat penambang tradisional,” jelas Oskar saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Pemkab Boltim tidak hanya mendorong penyelesaian persoalan dari sisi administratif, tetapi juga membuka kemungkinan adanya pola kemitraan maupun pengelolaan masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila sebagian wilayah konsesi dapat diciutkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, kawasan tersebut dapat diperjuangkan menjadi ruang usaha pertambangan masyarakat. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah pengusulan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tentunya melalui mekanisme, persyaratan, dan kewenangan yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan pertambangan masyarakat tidak semata-mata ditempatkan dalam konteks penertiban. Ada persoalan lain yang ikut dipertaruhkan, mulai dari kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hingga keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Sejumlah lokasi di wilayah Kotabunan, seperti Panang, Benteng, Tungow/Tungou, Tapa’, Parabo hingga Pancurang, telah lama dikenal sebagai kawasan aktivitas penambangan tradisional.

Masyarakat setempat menyebut aktivitas tersebut telah berlangsung sejak sebelum hadirnya WIUP PT ASA. Karena itu, persoalan ketersediaan ruang usaha menjadi salah satu hal yang kini diharapkan memperoleh jalan keluar melalui kebijakan pemerintah.

Ketua Lembaga Adat Desa Kotabunan, Arsad Mokoagow, menyambut baik langkah yang ditempuh Pemkab Boltim.

Menurutnya, apabila usulan penciutan WIUP PT ASA mendapat persetujuan pemerintah pusat dan kemudian tersedia mekanisme legal bagi masyarakat, kebijakan tersebut dapat membuka peluang bagi warga untuk tetap mempertahankan sumber penghidupan keluarga.

“Kami selaku masyarakat adat menyambut baik adanya informasi usulan permintaan penciutan WIUP PT ASA. Kalau usulan itu disetujui, masyarakat penambang tradisional Kotabunan dan Bulawan Bersatu tidak kehilangan lapangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup,” ujar Arsad.

Ia berharap, apabila pemerintah pusat memberikan persetujuan sesuai ketentuan, wilayah yang selama ini menjadi lokasi aktivitas masyarakat dapat mendapat perhatian dalam proses penataan selanjutnya.

“Wilayah yang selama ini dikelola masyarakat, seperti Panang, Benteng, Tungou, Tapa’, Parabo dan Pancurang, kami harapkan dapat menjadi perhatian pemerintah. Kalau memungkinkan dan memenuhi ketentuan, salah satu wilayah tersebut dapat diberikan ruang kelola kepada masyarakat melalui mekanisme yang legal,” harapnya.

Bagi masyarakat Kotabunan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai luas wilayah pertambangan.

Di baliknya terdapat kehidupan keluarga yang bergantung pada mata pencaharian, kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan, serta keinginan agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Karena itu, usulan penciutan WIUP PT ASA yang diajukan Pemkab Boltim menjadi bagian dari upaya mencari titik temu antara kepentingan investasi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.

Namun, keputusan akhir atas usulan tersebut tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini, masyarakat penambang tradisional Kotabunan dan Bulawan Bersatu menanti keputusan tersebut.

Harapan mereka sederhana: tersedia ruang usaha yang sah, aman dan tertata, sehingga mata pencaharian yang selama ini menjadi tumpuan keluarga dapat terus berjalan tanpa harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum. (***) 

Rahman Salehe Tetap Berbuat, 15 Warga Boltim Menuju Tanah Suci, Ini Penyampaian Pemerhati Sulawesi Utara

 

EXPRESSINDONEWS-- Berbagai isu yang belakangan menerpa tidak menyurutkan langkah Anggota DPRD, Rahman Salehe, untuk terus berbagi dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat.

Hal itu terlihat saat Rahman Salehe menghadiri kegiatan silaturahmi bersama masyarakat Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Senin (14/9/2026).

Di hadapan warga, Rahman membawa kabar yang disambut penuh haru dan sukacita. Ia menyampaikan rencana kembali memberangkatkan 15 orang warga untuk menunaikan ibadah Umrah pada November 2026.

Dari 15 calon jemaah tersebut, dua di antaranya merupakan warga Desa Kotabunan Selatan, yakni Bading Apande dan Rifai Paputungan.

Rahman mengatakan, niat berbagi tidak semestinya terhenti hanya karena adanya berbagai isu atau perbedaan pandangan. Baginya, berbuat baik dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat jauh lebih penting.

“Biarlah isu tak sedap datang dan pergi, yang penting kita tetap berbuat baik dan membawa kebahagiaan bagi sesama. Ini bukan soal siapa mendukung atau tidak, tapi ini tentang berbagi berkah,” ujar Rahman.

Ia pun menitipkan doa agar keberangkatan Bading Apande dan Rifai Paputungan ke Tanah Suci nantinya berjalan lancar dan menjadi perjalanan ibadah yang penuh keberkahan.

“Semoga langkah Bapak Bading Apande dan Rifai Paputungan ke Tanah Suci diterima Allah, menjadi amal jariyah bagi kita semua, dan membawa keberkahan bagi Desa Kotabunan Selatan,” lanjutnya.

Kabar tersebut sontak disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Suasana silaturahmi berubah menjadi penuh haru ketika dua warga yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah Umrah itu menerima kabar tersebut.

Bading Apande dan Rifai Paputungan tampak terharu. Keduanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Keduanya juga berjanji akan memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya dengan memperbanyak doa, termasuk mendoakan Rahman Salehe serta kedamaian dan kemajuan masyarakat Kabupaten Boltim.

Bagi warga yang hadir, momentum tersebut bukan sekadar pengumuman keberangkatan Umrah. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa di tengah dinamika dan berbagai isu yang berkembang, masih ada ruang untuk terus menebarkan kepedulian dan berbagi kebahagiaan kepada sesama.

Salah satu pemerhati Sulawesi Braind Jons Hole kepada media ini menyampaikan bahwa Rahman Salehe adalah sosok orang baik. 

"Kenapa saya sebut orang baik, banyak orang yang lebih dari Rahman soal materi dan lainnya tapi niat dan hati yang tulus dalam berbagi tentu Rahman lebih unggul," Kata Braind. 

Menurutnya dia tidak mengenal secara spesifik sosok Rahman Salehe dan hanya mengikuti lewat media sosial. 

"Jujur saya belum bertemu secara langsung dan tatap muka dengannya (Rahman) tapi saya ikuti di beberapa media sosial soal apa yanh dia lakukan kepada masyarakat. Salah satunya memberangkatkan 117 tokoh agama di Boltim dan saya rasa ini hal luar biasa," Tambahnya. 

Diapun meyakinkan, Rezeki yang diberikan Tuhan kepada Rahman jatuh ditangan yang tepat. 

"Saya 100 persen yakin belum tentu ada orang yang diberikan rezeki yang banyak akan berbuat seperti ini, pasti berbuat kalau ada maunya saja, tapi ini kita bisa lihat dia berbuat sebelum duduk di DPRD, saya yakin dia mengejar amal dan perbuatan yang baik di Dunia untuk hal yang baik di akhirat nanti,"imbuhnya lagi. 

"Untuk soal issue yang selalu menerpa dirinya bagi saya itu wajar saya, tetap ada pro-kontra didalam perbuatan setiap manusia tapi, Tuhan pasti menolong orang yang selalu berbuat baik," Tutupnya. (***) 

Pansus Ranperda Narkotika Manado Perkuat Payung Hukum, Sasar Penekanan Angka Kriminalitas

 

EXPRESSINDONEWS--  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Manado terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembahasan dilakukan bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta tim ahli hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif di Kota Manado.

Ketua Pansus, Ferdinand Djeki Dumais, mengatakan Ranperda tersebut nantinya diharapkan menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Manado.

“Draft Ranperda ini nantinya akan menjadi Perda dan menjadi payung hukum bagi stakeholder yang ada di Kota Manado,” ujar Dumais.

Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dumais menjelaskan, masukan dari BNN dalam pembahasan sebelumnya turut memperkaya substansi Ranperda. Sejumlah terminologi dan istilah mendapat kajian lebih mendalam untuk memastikan rumusan pasal tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

“Dari pembahasan kemarin, BNN memberikan masukan dan kajian mendalam terkait beberapa terminologi maupun istilah. Ini tentu meningkatkan kinerja Pansus. Ada beberapa yang kami ubah, tetapi tidak mengganggu substansial dari Ranperda,” jelasnya.

Selain BNN, Pansus juga menguraikan sejumlah persoalan bersama pihak kepolisian, termasuk terkait penggunaan produk yang secara hukum merupakan barang legal namun dapat disalahgunakan dan mengandung zat adiktif.

Dumais menyebut lem Ehabond dan Komix sebagai dua produk legal yang tidak akan secara spesifik dicantumkan sebagai objek pengaturan dalam Perda. Namun, pengaturan teknis terhadap penggunaan atau penyalahgunaannya dapat diakomodasi melalui regulasi turunan.

“Ehabond dan Komix itu produk legal. Jadi kita tidak menyebut secara spesifik dalam Perda, tetapi bisa diatur melalui Peraturan Wali Kota maupun Keputusan Wali Kota,” katanya.

Tim ahli hukum, lanjut Dumais, telah memberikan gambaran mengenai regulasi turunan yang diperlukan untuk memperkuat implementasi Perda tersebut. Sedikitnya akan disiapkan satu Peraturan Wali Kota (Perwal) dan empat Keputusan Wali Kota (SK Wali Kota).

“Tim ahli sudah menyampaikan, nanti akan ada satu Perwal dan empat SK Wali Kota. Jadi Perda ini tidak berhenti hanya sebagai produk hukum, tetapi akan dilanjutkan dengan aturan turunannya,” terangnya.

Dumais menegaskan, keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder terkait dalam menghadapi persoalan narkotika.

Dengan adanya payung hukum yang jelas, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan setelah terjadi penyalahgunaan atau tindak pidana, tetapi juga dapat diperkuat melalui langkah-langkah preventif di tengah masyarakat.

“Semua kita akan memiliki payung hukum, mulai dari instansi kepolisian sampai pemerintah. Saya kira ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kota Manado,” ujar Dumais.

Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi salah satu instrumen dalam menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas di Kota Manado.

“Harapannya, kita bersama-sama bisa menekan angka kriminalitas di Kota Manado,” tegasnya.

Terkait penggunaan lem dan produk tertentu yang mengandung zat adiktif, Dumais mengatakan pembahasan akan terus dilanjutkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah tahapan pembahasan di tingkat Pansus rampung, Ranperda tersebut akan dikirim ke tingkat provinsi untuk proses selanjutnya.

“Besok masih ada lanjutan pembahasan bersama LSM dan Ormas. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya. (***) 

Di Tengah Suasana Duka, Reza Rumambi Ajak Warga GMIM Jaga Persaudaraan dan Kedamaian

 

EXPRESSINDONEWS— Suasana duka tengah menyelimuti keluarga besar Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) atas berpulangnya salah satu Pelayan Khusus (Pelsus), Penatua Tommy Wagiu.

Di tengah suasana tersebut, Sekretaris Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM, Pnt. Reza Rumambi, mengajak seluruh warga GMIM, khususnya Pria/Kaum Bapa, untuk tetap menjaga hati, perkataan, serta tindakan agar tidak memperkeruh keadaan.

Reza menegaskan, Pria/Kaum Bapa GMIM harus mengambil peran terdepan dalam menyuarakan kasih, persaudaraan, dan persatuan, terlebih ketika suasana sedang diliputi kesedihan dan keprihatinan.

“Sebagai Pria/Kaum Bapa GMIM, kita harus menjadi orang-orang yang berdiri paling depan untuk menyuarakan kasih dan persaudaraan bahkan persatuan,” ujar Reza.

Menurutnya, umat Kristen dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang yang memahami ajaran damai, tetapi juga mampu menghadirkannya dalam kehidupan nyata. Karena itu, dalam situasi yang tidak mengenakkan bagi semua pihak, sikap menahan diri dan mengedepankan kedamaian menjadi hal penting.

“Kita dipanggil menjadi pembawa damai, menjadi penyejuk di tengah suasana dan kondisi yang tidak mengenakan semua pihak,” katanya.

Namun demikian, Reza juga menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum untuk memproses setiap pelanggaran secara segera, terbuka, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak diikuti tindakan provokatif maupun penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Yang melakukan pelanggaran hukum, maka kami mendukung penuh diproses segera dan terbuka oleh aparat penegak hukum, sambil tetap menjaga jangan ada tindakan yang membuat luka semakin dalam, jangan ada provokasi, dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” tegasnya.

Reza mengajak seluruh warga GMIM untuk menjadikan momentum tersebut sebagai kesaksian iman. Menurutnya, gereja harus tetap menjadi sumber kesejukan, kedamaian, serta teladan kasih Tuhan Yesus, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi situasi yang sensitif.

Ia juga mengingatkan bahwa keluarga yang sedang berduka membutuhkan kehadiran, penghiburan, penguatan, dan semangat dari seluruh pihak.

“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah,” demikian pesan yang disampaikannya, mengutip Matius 5:9.

Bagi Reza, iman tidak cukup hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam ibadah. Iman juga harus terlihat dalam sikap ketika menghadapi persoalan, termasuk kemampuan untuk menahan diri, mengampuni, menjaga persaudaraan, serta memilih jalan damai.

“Marilah kita buktikan bahwa iman kita bukan hanya terlihat ketika kita beribadah, tetapi juga ketika kita mampu menahan diri, mengampuni, menjaga persaudaraan, dan memilih jalan damai di tengah persoalan,” tuturnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh warga GMIM untuk bersama-sama menjaga persaudaraan, menjaga Kota Manado, dan menjaga Sulawesi Utara agar tetap menjadi ruang kehidupan yang aman, damai, dan penuh kasih.

“Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka, memberi hikmat kepada semua pihak, dan memampukan kita menjadi alat perdamaian-Nya. Tuhan memberkati kita semua,” pungkas Reza. (***)