Rakyat Kotabunan Berteriak: Jangan Matikan Rezeki Kami

 

EXPRESSINDONEWS-- Aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Panang, Pancurang dan Benteng, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali menjadi sorotan. Namun, hasil penelusuran langsung di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda dari informasi mengenai penggunaan alat berat yang sebelumnya beredar di tengah masyarakat.

Tim media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah masyarakat masih melakukan aktivitas penambangan secara manual. Peralatan yang digunakan antara lain martil, linggis dan peralatan sederhana lainnya, bukan excavator.

Kondisi tersebut diperkuat oleh keterangan sejumlah warga yang ditemui di lokasi. Mereka membantah jika aktivitas tambang rakyat di wilayah tersebut dilakukan menggunakan alat berat.

“Kami sudah puluhan tahun di sini. Tidak ada pakai excavator. Kami bekerja secara manual. Kalau ada yang memberitakan kami menggunakan excavator, silakan lihat sendiri bagaimana kami bekerja di sini,” ujar salah satu warga.

Menurut warga, aktivitas pertambangan di Panang bukan sesuatu yang baru. Bahkan, sejumlah masyarakat menyebut lokasi tersebut telah menjadi tempat mencari penghidupan sejak masa lampau dan sudah dikenal sejak zaman Belanda.

Bagi masyarakat setempat, aktivitas tersebut bukan sekadar pekerjaan, melainkan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Tambang ini sudah menjadi kehidupan kami dari dulu. Di sini kami masih menggunakan kayu bulat dan peralatan sederhana. Kami hanya mencari rezeki untuk keluarga,” ungkap warga lainnya.

Di tengah polemik mengenai penggunaan alat berat, masyarakat justru menyebut bahwa excavator yang terlihat di kawasan tersebut bukan digunakan oleh para penambang rakyat.

Menurut keterangan warga, alat berat disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang diduga PT ASA. Pernyataan tersebut masih merupakan klaim masyarakat dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari pihak perusahaan maupun instansi terkait.

Warga meminta agar persoalan tersebut tidak digeneralisasi dengan menempatkan seluruh aktivitas masyarakat sebagai kegiatan pertambangan menggunakan alat berat.

“Yang menggunakan excavator itu perusahaan, bukan masyarakat. Kami hanya bekerja secara manual,” kata seorang warga.

“Kami Tidak Mau Dikelola Perusahaan”

Kekhawatiran terbesar masyarakat kini bukan hanya mengenai aktivitas pertambangan, tetapi kemungkinan kawasan tersebut nantinya dikelola perusahaan.

Seorang perempuan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, masyarakat merasa terancam kehilangan sumber penghidupan apabila aktivitas pertambangan rakyat dihentikan dan kawasan tersebut kemudian dikelola oleh perusahaan.

“Kalau ini dikelola perusahaan, kami akan hilang. Kami menolak keras perusahaan masuk dan membongkar tempat kami mencari makan,” ujarnya.

Menurutnya, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat masyarakat Panang mencari nafkah. Warga dari sejumlah daerah lain juga datang untuk mengais rezeki di lokasi tersebut.

“Ini tempat kami mencari rezeki. Bukan hanya orang sini, orang dari tempat lain juga mencari makan di sini,” katanya.

Masyarakat berharap pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak yang justru memutus sumber penghidupan mereka.

Mereka meminta pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi lapangan sebelum mengambil kebijakan.

“Pemerintah, tolong jaga torang. Jangan jual kami. Kami masyarakat Panang sudah lama mencari makan di sini. Kami tidak pernah kacau,” tegas seorang warga.

Warga juga meminta agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan tambang dari sisi administrasi atau perizinan, tetapi turut mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi apabila aktivitas masyarakat dihentikan.

Jika memang terdapat persoalan mengenai status lahan, legalitas pertambangan, maupun keberadaan perusahaan, masyarakat meminta pemerintah membuka semuanya secara terang dan tidak membiarkan warga menjadi pihak yang paling dirugikan.

Seorang warga lanjut usia yang mengaku telah tinggal di Panang selama lebih dari 40 tahun juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Ia berharap pemerintah melihat langsung kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan keluarga dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Kami berharap Pak Gubernur melihat masyarakat di Boltim. Jangan tutup usaha masyarakat ini. Kami hidup dari sini,” tuturnya.

Desakan masyarakat ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan penataan pertambangan tidak cukup hanya berbicara soal penertiban.

Jika pemerintah menemukan adanya aktivitas ilegal, penggunaan alat berat tanpa dasar hukum, persoalan lingkungan, ataupun pelanggaran perizinan, maka tentu harus ditindak sesuai aturan. Namun, jangan sampai penertiban terhadap aktivitas yang melanggar justru membuat seluruh masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Pemerintah daerah, provinsi dan pusat semestinya hadir untuk mencari jalan keluar yang adil: mana aktivitas masyarakat yang harus ditata, mana yang harus dihentikan, dan mana yang dapat dilegalkan melalui skema pertambangan rakyat sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi penonton di atas tanah yang selama puluhan tahun menjadi tempat mereka menggantungkan hidup.

Apalagi, apabila benar terdapat aktivitas perusahaan menggunakan alat berat di kawasan yang sama, maka pertanyaan publik menjadi sederhana: mengapa masyarakat kecil yang bekerja dengan martil dan linggis justru lebih dahulu menjadi sorotan, sementara penggunaan alat berat yang disebut-sebut berkaitan dengan perusahaan juga belum mendapat penjelasan terbuka?

Pemerintah seharusnya hadir bukan hanya ketika hendak menutup atau menertibkan. Pemerintah juga harus hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kepastian atas sumber penghidupan mereka.

Ketegangan di tengah masyarakat bahkan mulai memunculkan pernyataan keras. Sejumlah warga mengaku siap mempertahankan sumber penghidupan mereka apabila terjadi tindakan yang mereka anggap merugikan masyarakat.

“Daripada anak istri kami mati lapar, lebih baik kami maju pasang badan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran masyarakat. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan perlu mengambil langkah persuasif dan terukur agar persoalan tambang rakyat di Panang, Pancurang dan Benteng tidak berkembang menjadi konflik horizontal maupun benturan antara masyarakat dengan pihak perusahaan atau aparat.

Pesan masyarakat sebenarnya sederhana: mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka meminta kesempatan untuk bekerja, kepastian hukum, serta ruang untuk mempertahankan kehidupan.

Kini bola berada di tangan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat. Jangan sampai kebijakan dibuat dari balik meja, sementara rakyat yang merasakan dampaknya berdiri langsung di lokasi dengan martil dan linggis di tangan.

Sebelum mengambil keputusan, turunlah ke lapangan, dengarkan masyarakat, periksa aktivitas perusahaan, buka status hukum kawasan secara transparan, dan pastikan penataan pertambangan tidak berubah menjadi pemindahan sumber rezeki dari tangan rakyat kepada pihak yang lebih kuat.

Sebab bagi masyarakat Panang, ini bukan sekadar tambang. Ini adalah dapur, sekolah anak-anak mereka, dan kehidupan yang telahmereka jalani selama puluhan tahun. (***) 

Jefrey Sorongan Bela Tambang Manual Kotabunan: Jangan Lihat Sepihak, Ada Ekonomi Warga yang Bergantung

 

EXPRESSINDONEWS— Aktivis Pemerhati Sosial, Jefrey Sorongan, meminta publik maupun pihak terkait melihat secara menyeluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan secara manual di wilayah Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang disebut melibatkan keluarga Salehe.

Menurut Jefrey, aktivitas tersebut tidak semestinya langsung menjadi polemik apabila kondisi di lapangan menunjukkan kegiatan dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat berat.

“Saya melihat tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh, sebab yang dilakukan oleh keluarga Salehe itu hanya secara manual dan tidak memakai alat berat,” ujar Jefrey.

Ia menilai, aktivitas tersebut memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan pertambangan manual telah membuka ruang pekerjaan bagi warga yang membutuhkan penghasilan dan kehidupan yang lebih layak.

Jefrey juga meminta agar pemberitaan maupun sorotan terhadap aktivitas tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dengan terlebih dahulu memahami kondisi dan situasi di lapangan.

“Pemberitaan sepihak mungkin perlu mempelajari keadaan dan situasi lebih jelas. Mereka sebenarnya membuka ruang untuk teman-teman yang membutuhkan pekerjaan dan kehidupan yang layak,” katanya.

Ia menyebut aktivitas pertambangan manual atau yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah “satu betel” telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat. Karena itu, menurutnya, penghentian aktivitas tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan tersebut.

“Kalau ini ditutup, tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat yang ada di Boltim atau mereka yang sedang bekerja,” tutur Jefrey.

Lebih jauh, ia menilai kegiatan tersebut juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran serta menjadi salah satu alternatif aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dengan adanya aktivitas ini mereka menjadi rajin, mengurangi pengangguran dan tindak kriminalitas,” ujarnya.

Meski demikian, Jefrey berharap pemerintah dapat hadir memberikan pembinaan dan dukungan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan aturan serta kepentingan masyarakat luas.

Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga, seraya meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari satu sisi.

“Saya rasa ini tidak perlu jadi polemik. Saya memberikan dukungan untuk terus membantu masyarakat. Mungkin ini juga perlu ditopang oleh pemerintah, dengan usaha yang memberkati banyak orang ini tetap berjalan,” pungkasnya. (***) 

Sambut HUT ke-25, WBK Tegaskan Demokrat Terus Bergerak dan Hadir untuk Rakyat

 

EXPRESSINDONEWS — Semangat kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan kembali ditunjukkan Partai Demokrat Kota Manado melalui agenda Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Laskar Biru, Demokrat Bergerak, yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Daseng Karangria, Kota Manado, tersebut diisi dengan aksi nyata berupa bersih-bersih pantai dan pengobatan gratis. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Dalam kegiatan tersebut, Demokrat juga menggandeng pelaku UMKM di Kota Manado, khususnya yang berada di wilayah Daseng Karangria. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Manado dari Dapil Tikala-Paal2, William Billy Kaeng (WBK), menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata semangat Demokrat Bergerak yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

Menurut WBK, Partai Demokrat harus menjadi kekuatan politik yang tidak hanya hadir ketika momentum politik tiba, tetapi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kerja nyata.

“Demokrat harus terus bergerak bersama masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, sekaligus bagaimana kita membangun kebersamaan dengan pelaku UMKM,” ujar WBK.

Junjung AHY dan Semangat Perubahan

Dalam kesempatan tersebut, WBK juga menyatakan dukungan dan penghormatannya terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bagi WBK, semangat yang terus digaungkan AHY mengenai Demokrat sebagai partai yang bekerja dan memberikan manfaat kepada masyarakat harus diterjemahkan oleh seluruh kader hingga ke tingkat daerah.

Ia menilai pesan AHY tentang pentingnya kader Demokrat untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat sangat relevan dengan kondisi di daerah, termasuk Kota Manado.

“Sebagai kader Demokrat, tentu kami menjunjung tinggi Ketua Umum AHY. Apa yang beliau sampaikan harus kita implementasikan di daerah. Demokrat harus hadir, bergerak dan bekerja bersama masyarakat. Inilah yang kita lakukan hari ini,” tegas WBK.

Menurutnya, semangat Demokrat Bergerak harus menjadi identitas kader dalam menjalankan tugas politik maupun sosial. Kader tidak boleh hanya berbicara tentang politik, tetapi harus mampu menunjukkan keberpihakan melalui tindakan nyata.

Lingkungan dan Masyarakat Jadi Perhatian

Gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang diwujudkan melalui aksi bersih pantai menjadi pesan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Kawasan pesisir Manado merupakan salah satu ruang publik yang harus dijaga bersama. Karena itu, kegiatan bersih-bersih pantai di Karangria diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara pengobatan gratis menjadi bentuk pelayanan sosial yang diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan.

Kehadiran UMKM lokal dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat Demokrat dalam membangun ekonomi masyarakat.

Bagi WBK, UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang harus terus mendapatkan perhatian dan ruang untuk berkembang.

“Kalau kita bicara Demokrat Bergerak, maka semua harus bergerak. Lingkungan kita jaga, masyarakat kita layani, UMKM kita dukung. Ini bentuk nyata bahwa Demokrat ingin terus dekat dengan masyarakat,” katanya.

Memasuki usia 25 tahun, Partai Demokrat diharapkan semakin memperkuat komitmennya sebagai partai yang hadir di tengah masyarakat.

Melalui semangat Laskar Biru dan Demokrat Bergerak, kegiatan di Daseng Karangria menjadi momentum untuk menerjemahkan pesan politik kerakyatan dalam bentuk aksi nyata.

WBK pun menegaskan bahwa dirinya akan terus menjunjung semangat Partai Demokrat dan kepemimpinan AHY, sekaligus mendorong agar kader Demokrat di Kota Manado terus menunjukkan kerja nyata bagi masyarakat.

“Kita junjung Demokrat, kita junjung AHY, dan kita buktikan bahwa Demokrat selalu hadir dan bergerak bersama rakyat,” pungkas WBK. (***)

Dumais : Prabowonomics sebagai Solusi Pembangunan Berdampak

 

EXPRESSINDONEWS — Berbagai capaian yang dipaparkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais.

Menurut Ferdinand, paparan Presiden memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi mulai mendorong perubahan fundamental dalam pengelolaan pangan, sumber daya alam, BUMN, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menilai sejumlah indikator yang disampaikan Presiden menjadi gambaran bahwa pemerintah tengah membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dan tidak mudah bergantung pada negara lain.

Salah satu yang dinilai penting adalah capaian swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, cabai rawit, telur ayam, jagung dan bawang merah. Kebijakan tersebut dinilai strategis karena ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

“Saya melihat apa yang disampaikan Presiden bukan hanya bicara tentang capaian pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia sedang membangun kekuatan dari dalam. Ketika kebutuhan pangan kita semakin mampu dipenuhi sendiri, itu berarti kita sedang memperkuat kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak pangan global,” ujar Ferdinand.

Ferdinand juga memberikan perhatian terhadap transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Trus apa dampaknya buat masyarakat Kota Manado ?

Menurut Ferdinand bahwa Semua Program Pemerintah yg saya sebut Prabowo Effects mulai

Berdampak positif ke Masyarakat Kota Manado :

1. Program Rusunawa di Kota Manado dari Kementrian PKP utk mengatasi kehutuhan tempat tinggal masyarakat

2. ⁠Trans Manado (16 Bus BTS) dari Kementrian Perhubungan

3. ⁠MBG di Kota Manado sdh ada di lebih dari 40 SPPG yang bukan saja mengatasi Stunting tp juga meningkatkan PDRB

4. ⁠Koperasi Merah Putih yang mulai menggerakkan ekonomi rakyat 

5. ⁠Sekolah Rakyat utk membantu menatasi kemiskinan ekstrim di dunia pendidikan

Dalam materi capaian pemerintah yang dipaparkan, dividen BUMN setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN) meningkat dari sekitar Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, dengan target mencapai Rp200 triliun pada 2026.

“BUMN harus hadir sebagai kekuatan ekonomi nasional. Kalau ada badan usaha yang tidak sehat dan tidak produktif, tentu harus dibenahi. Tetapi yang lebih penting, BUMN yang sehat harus terus diperkuat agar mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi lebih besar kepada negara,” katanya.

Ia menilai peningkatan kinerja sejumlah BUMN pada semester pertama 2026 menjadi indikator positif. Dalam paparan tersebut, sejumlah perusahaan negara mencatat pertumbuhan laba, antara lain PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara.

Ferdinand turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kekayaan negara, termasuk penertiban aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam paparan Presiden, pemerintah menampilkan capaian penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, sekaligus peningkatan kinerja PT Timah.

Menurut Ferdinand, penegakan aturan terhadap aktivitas ilegal harus menjadi bagian dari upaya menjaga aset dan kekayaan Indonesia.

“Kekayaan alam Indonesia jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang. Negara harus hadir memastikan sumber daya alam dikelola secara legal, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pendapatan negara,” tegasnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendapat perhatian khusus dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado tersebut.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan hingga akhir 2026, dengan fasilitas yang mencakup pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, bengkel, perumahan dan fasilitas sosial.

Ferdinand menilai program tersebut memiliki arti penting bagi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang luas.

Ia berharap kebijakan nasional itu nantinya dapat benar-benar menyentuh masyarakat nelayan di daerah, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan di Kota Manado.

“Sulawesi Utara punya potensi laut yang luar biasa. Yang kita butuhkan adalah bagaimana potensi itu diubah menjadi sumber kesejahteraan bagi nelayan. Infrastruktur perikanan, pengolahan hasil laut, penyimpanan dan akses pasar harus diperkuat. Kalau itu berjalan, nelayan bukan hanya menjadi penerima program, tetapi bisa menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand menegaskan dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo harus dibarengi dengan pengawasan dan pengawalan di tingkat daerah.

Ia mengatakan keberhasilan sebuah kebijakan nasional pada akhirnya akan diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami tentu memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi bagi kami di DPRD, dukungan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk mengawal implementasinya. Jangan sampai program yang baik berhenti sebagai kebijakan di pusat, tetapi harus turun dan dirasakan masyarakat di daerah,” kata Ferdinand.

Ia menambahkan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional memiliki dampak nyata bagi daerah.

“Kita ingin melihat Indonesia yang semakin mandiri, ekonominya kuat, pangannya aman, kekayaan alamnya terjaga dan rakyat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Itu yang harus menjadi tujuan bersama. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya program, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Ferdinand. (***)

Victor Mailangkay : Terang di Pulau, Harapan Baru untuk Warga

Foto: Istimewa 

EXPRESSINDONEWS — Pemerataan listrik di wilayah kepulauan Sulawesi Utara terus diperluas. Pulau Siladen menjadi salah satu wilayah yang kini mendapat peningkatan layanan listrik hingga 24 jam, melanjutkan langkah pemerintah menghadirkan akses energi yang lebih merata bagi masyarakat di pulau-pulau.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, menegaskan bahwa kehadiran listrik 24 jam tidak boleh dipandang sebatas persoalan penerangan.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang dapat membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk bergerak, belajar, menjalankan usaha dan mengembangkan potensi daerah.

“Listrik 24 jam harus menjadi energi baru bagi masyarakat kepulauan. Bukan hanya menerangi rumah, tetapi membuka kesempatan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi dan pengembangan pariwisata,” ujar Victor.

Ia menekankan, pembangunan Sulawesi Utara harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.

Bagi pemerintah provinsi, perluasan layanan listrik ke pulau-pulau juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pelayanan dasar antara wilayah daratan dan kepulauan.

Victor mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas kelistrikan yang telah dibangun sekaligus memanfaatkannya secara produktif.

“Yang kita harapkan bukan hanya lampunya menyala 24 jam, tetapi kehidupan masyarakat juga ikut bergerak 24 jam. Ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menggerakkan ekonomi di pulau-pulau,” tegasnya.

Program tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintahan Yulius Selvanus–Victor Mailangkay dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi di daratan, tetapi menjangkau masyarakat kepulauan.

Dengan listrik yang tersedia sepanjang hari, Siladen dan pulau-pulau lainnya diharapkan semakin memiliki ruang untuk tumbuh—dari aktivitas rumah tangga, pendidikan anak-anak, usaha masyarakat hingga pengembangan sektor pariwisata dan kelautan. (***) 

Tommy Parasan Apresiasi Capaian Presiden Prabowo: Bukan Sekedar Janji, Tapi Mulai Terlihat Hasilnya

 

EXPRESSINDONEWS — Capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dipaparkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Manado, Tommy Daud Parasan, dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahannya. Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menangani berbagai persoalan nasional.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah penguatan ketahanan pangan nasional. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, gula industri, bawang putih, daging sapi, daging kerbau dan kedelai.

Selain pangan, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap sektor kelautan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan fasilitas terpadu seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, bengkel, perumahan dan fasilitas sosial. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan secara bertahap hingga 2029.

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi salah satu sorotan utama. Dalam materi capaian pemerintah yang ditampilkan, dividen setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN) tercatat meningkat dari sekitar Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, dengan target mencapai Rp200 triliun pada 2026.

Pemerintah juga menyampaikan hasil penataan BUMN, termasuk temuan terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak produktif. Dari 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya yang teridentifikasi, sebanyak 290 BUMN telah ditutup, dengan target akhir 2026 menyisakan sekitar 300 BUMN dan mengurangi jumlah BUMN tidak produktif hingga 750.

Efisiensi tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun per tahun.

Capaian sejumlah BUMN juga menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan pada semester pertama 2026. Dalam materi yang ditampilkan, PT Semen Indonesia mencatat kenaikan laba 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, PT Pegadaian 84,4 persen, PT Pelabuhan Indonesia 60,4 persen dan PT Perkebunan Nusantara 54,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sektor sumber daya alam, pemerintah turut menyoroti langkah penertiban pertambangan ilegal. Salah satu yang ditampilkan adalah penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, disertai peningkatan kinerja PT Timah.

Presiden juga menekankan pentingnya memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara.

Bagi Tommy Parasan, rangkaian capaian tersebut menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan yang menempatkan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan ini menurut saya bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Yang paling penting adalah bagaimana angka tersebut menggambarkan perubahan arah pemerintahan: negara mulai lebih serius mengelola kekayaan sendiri, memperkuat pangan, menata BUMN dan memastikan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Parasan.

Politisi Partai Gerindra itu menilai capaian swasembada pangan merupakan salah satu langkah strategis yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.

“Kita tidak boleh menjadi negara besar tetapi masih bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karena itu, ketika Presiden menyampaikan capaian swasembada sejumlah komoditas, ini harus kita lihat sebagai bagian dari perjuangan menuju kemandirian bangsa. Tentu masih ada pekerjaan rumah, tetapi arah kebijakannya sudah jelas,” katanya.

Tommy menegaskan, sebagai kader Partai Gerindra sekaligus Anggota DPRD Kota Manado, dirinya bersama Fraksi Gerindra berkepentingan memastikan kebijakan pemerintah pusat juga memberikan dampak nyata hingga ke daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti di Jakarta. Program nasional harus mampu dirasakan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kelurahan dan desa.

“Kami di daerah tentu menyambut baik capaian ini. Tetapi apresiasi tidak boleh berhenti pada tepuk tangan. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah ikut mengawal agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar turun ke daerah dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki relevansi besar bagi daerah-daerah kepulauan dan pesisir, termasuk Sulawesi Utara.

Dengan potensi kelautan yang besar, kata Tommy, masyarakat pesisir membutuhkan dukungan nyata berupa infrastruktur, akses permodalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil laut, hingga kepastian pasar.

“Sulawesi Utara adalah daerah kepulauan. Kita punya laut yang luas dan masyarakat yang hidup dari sektor perikanan. Kalau program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar dibangun secara serius, saya yakin ini bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita,” ujarnya.

Tommy pun menegaskan dukungannya terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sembari mengingatkan bahwa capaian yang telah diraih harus dijaga dan ditingkatkan.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Manado memberikan apresiasi terhadap kerja Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah pemerintahan yang harus kita dukung bersama, tetapi sekaligus kita kawal. Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak program yang dibuat, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat,” pungkas Tommy.

Menurutnya, semangat utama yang harus dibangun adalah menjadikan pembangunan sebagai kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat.

Ia berharap capaian yang dipaparkan Presiden dalam pidato kenegaraan menjadi momentum untuk memperkuat optimisme nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah, termasuk Kota Manado dan Sulawesi Utara. (***) 

Sambut HUT ke-25, Demokrat Manado Gelar Gerakan Langit Biru dan Rangkul UMKM Karangria

 

EXPRESSINDONEWS — Semangat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus penguatan kedekatan dengan masyarakat ditunjukkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado melalui agenda Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Laskar Biru, Demokrat Bergerak, dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Daseng Karangria, Kota Manado, tersebut diisi dengan aksi sosial berupa bersih-bersih pantai dan pengobatan gratis. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Partai Demokrat yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan serta pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sekitar 200 orang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya melibatkan kader dan jajaran Partai Demokrat, kegiatan ini juga menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Manado, khususnya yang berada di wilayah Daseng Karangria.

Keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dari konsep Demokrat Bergerak, karena kegiatan sosial tidak hanya diarahkan pada aksi lingkungan dan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan bertumbuh bersama masyarakat.

Royke Anter, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Manado, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Demokrat di tengah masyarakat.

Menurut Royke, momentum HUT ke-25 Partai Demokrat harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung, bukan sekadar seremoni politik.

Gerakan bersih-bersih pantai, kata dia, merupakan pesan penting agar kepedulian terhadap lingkungan menjadi gerakan bersama. Sementara pengobatan gratis menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Kegiatan di Daseng Karangria juga memperlihatkan upaya Demokrat membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Sekitar 200 peserta hadir dan terlibat dalam agenda tersebut. Selain kader serta simpatisan, Demokrat secara khusus menggandeng UMKM lokal di kawasan Daseng Karangria, sehingga kegiatan sosial ini sekaligus menjadi ruang memperkuat ekonomi kerakyatan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa semangat Demokrat Bergerak tidak hanya berbicara mengenai aktivitas politik, tetapi juga bagaimana partai dapat membangun kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha kecil, serta komunitas lokal.

Gerakan Langit Biru Indonesia Asri menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan tersebut. Aksi membersihkan kawasan pantai sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian bersama.

Bagi Demokrat, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, komunitas, pelaku usaha, hingga organisasi politik memiliki peran untuk ikut menjaga ruang hidup bersama.

Di sisi lain, pengobatan gratis memperlihatkan bahwa kegiatan sosial Demokrat juga menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Memasuki usia 25 tahun, Partai Demokrat ingin menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk kembali memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang konkret dan menyentuh kebutuhan warga.

Dengan semangat Laskar Biru dan Demokrat Bergerak, agenda di Daseng Karangria menjadi gambaran bahwa politik kerakyatan dapat diterjemahkan melalui aksi nyata: lingkungan dijaga, masyarakat dilayani, UMKM diberdayakan, dan kebersamaan diperkuat.

HUT ke-25 Partai Demokrat pun diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan perjalanan partai, tetapi juga menjadi titik penguatan komitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama masyarakat Kota Manado. (*)