65 Tahun Jemaat GMIM Sion Ranomut: Menapaki Zaman, Merawat Iman dan Kebersamaan

 

EXPRESSINDONEWS— Enam puluh lima tahun bukan sekadar angka bagi Jemaat GMIM Sion Ranomut. Perjalanan panjang tersebut menjadi kesaksian tentang bagaimana iman, pelayanan, dan kebersamaan terus dipelihara di tengah perubahan zaman.

Semangat itu terasa dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Jemaat GMIM Sion Ranomut yang dirangkaikan dengan ibadah syukur. Jemaat bersama para pelayan, mantan ketua jemaat, pendeta yang pernah melayani, serta tamu undangan berkumpul dalam suasana penuh sukacita dan ucapan syukur.

Ibadah berlangsung khidmat sejak awal. Prosesi para pelayan khusus bersama khadim menjadi bagian pembuka, dilanjutkan dengan penyalaan lilin sebagai simbol dimulainya persekutuan dalam momentum istimewa tersebut. Pujian dan penyembahan yang dibawakan panitia HRG 2 turut menghidupkan suasana ibadah.

Ketua Panitia HRG 2, Pdt. Pingkan Ngantung, S.Th., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaat serta undangan yang hadir. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan perayaan HUT bukan hanya sebagai seremoni, tetapi sebagai kesempatan untuk kembali mengingat karya Tuhan dalam perjalanan pelayanan jemaat.

Pesan penguatan iman kemudian disampaikan Pdt. Piet Martin Tampi, S.Th., M.Si., selaku pemimpin ibadah. Dalam khotbahnya, jemaat diajak untuk tetap menempatkan Tuhan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sekaligus mempertahankan semangat kebersamaan dan kerukunan dalam pelayanan.

Perjalanan 65 tahun Jemaat GMIM Sion Ranomut pun menjadi ruang refleksi. Berbagai dinamika yang telah dilewati tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi fondasi bagi jemaat untuk terus bertumbuh dan mengambil peran di tengah masyarakat.

Ibadah syukur kemudian ditutup dengan doa khadim dan doa makan yang dipimpin Ketua Jemaat GMIM Sion Ranomut, Pdt. Meike Kindangen-Takasenseran, S.Th.

Nuansa emosional semakin terasa dengan hadirnya sejumlah mantan ketua jemaat serta para pendeta yang pernah menjalankan pelayanan di Jemaat GMIM Sion Ranomut.

Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa perjalanan sebuah jemaat dibangun melalui estafet pelayanan dari generasi ke generasi. Para pelayan terdahulu turut meninggalkan jejak pengabdian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan 65 tahun Jemaat GMIM Sion Ranomut.

Momentum tersebut sekaligus mempererat kembali tali persaudaraan antara para pelayan, jemaat dan keluarga besar GMIM Sion Ranomut.

Mewakili Pemerintah Kota Manado, Steven Tumiwa, M.Pd., turut hadir dan menyampaikan ucapan selamat HUT ke-65 kepada seluruh keluarga besar Jemaat GMIM Sion Ranomut.

Dalam sambutannya, pemerintah memberikan apresiasi terhadap kontribusi jemaat yang selama ini turut mengambil bagian dalam membangun kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam menjaga kerukunan, kedamaian serta nilai-nilai moral di tengah kehidupan Kota Manado.

Sinergi antara gereja dan pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis serta memperkuat semangat kebersamaan.

Sementara itu, mewakili BPMJ dan BPMW, Wakil Ketua Jemaat, Pnt. Royke Anter, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, panitia dan para undangan yang telah mengambil bagian dalam perayaan tersebut.

Ia berharap momentum HUT ke-65 dapat menjadi titik penguatan bagi jemaat untuk semakin dewasa dalam iman dan semakin konsisten menjalankan tugas pelayanan.

“Kiranya di usia yang ke-65 tahun ini, Jemaat GMIM Sion Ranomut semakin dewasa dalam iman, kuat dalam pelayanan, serta terus menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan nama Tuhan,” ujar Pnt. Royke Anter.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Sekretaris Panitia HRG 2, Virgi Jacob, S.Kom., kepada seluruh jemaat, donatur, sponsor dan panitia yang telah memberikan dukungan serta bekerja bersama sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat terlaksana.

Setelah ibadah syukur, perayaan berlanjut dalam suasana kekeluargaan melalui ramah tamah dan jamuan kasih. Jemaat dan tamu undangan berbaur dalam suasana santai, menikmati kebersamaan sebagai satu keluarga besar.

Kemeriahan semakin terasa ketika panitia HRG 2 menggelar penarikan undian doorprise. Antusiasme jemaat menghadirkan gelak tawa sekaligus menutup rangkaian perayaan HUT ke-65 dalam suasana penuh sukacita.

Bagi Jemaat GMIM Sion Ranomut, usia 65 tahun menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan. Dengan semangat iman dan kebersamaan, jemaat diharapkan terus bertumbuh, melayani dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat di tengah perkembangan Kota Manado. (***) 

Tiga Titik Reses, Nur Amalia Serap Aspirasi hingga Fokus pada Generasi Z

 

EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi, Nur Amalia, menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat melalui agenda reses masa persidangan tahun 2026.

Srikandi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan personel Komisi III DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi itu tercatat menggelar tiga titik agenda reses. Rangkaian tersebut menjadi momentum penting bagi Nur Amalia untuk turun langsung mendengar berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

Bagi Nur Amalia, reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan ruang untuk mempertemukan masyarakat dengan wakilnya secara langsung. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi DPRD untuk mendorong kebijakan pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran.

“Tiga titik saya laksanakan reses dan ditutup dengan Generasi Z, karena mereka harus diperhatikan. Aspirasi yang saya dapatkan seperti biasa, mulai dari lampu jalan, jalan rusak hingga listrik yang sering mati. Tetapi khusus Generasi Z, banyak hal yang saya dapatkan dan ini membuat saya semakin semangat,” ujar Nur Amalia.

Salah satu perhatian yang mengemuka dalam reses adalah persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait pemerataan peluang kerja bagi kalangan pemuda.

Nur Amalia menilai, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Manado telah berupaya membuka berbagai peluang kerja. Namun, tantangan di lapangan masih perlu mendapat perhatian, terutama bagaimana memastikan generasi muda memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus memiliki perlindungan terhadap hak-haknya sebagai pekerja.

Dalam forum tersebut turut disoroti persoalan hak karyawan yang terkadang dinilai tidak sesuai dengan kontrak kerja. Termasuk pertanyaan mengenai jaminan keamanan dan perlindungan bagi pekerja ketika menjalankan tugasnya.

Kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Fadil, Nur Amalia mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan dunia kerja memberikan kepastian terhadap hak dan perlindungan para pekerja.

“Peluang kerja memang ada dan Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana hak-hak karyawan terpenuhi sesuai kontrak kerja dan bagaimana jaminan keamanan mereka,” menjadi salah satu perhatian yang disuarakan dalam agenda reses tersebut.

Perhatian Nur Amalia kemudian diarahkan pada kebutuhan anak muda di tengah perkembangan teknologi digital.

Ia menyebut, pelatihan digital marketing menjadi salah satu kebutuhan penting karena telepon pintar dan gadget yang selama ini hanya digunakan sebagai sarana komunikasi maupun hiburan, dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan.

“Pertama, pelatihan digitalisasi. Karena anak muda hari ini membutuhkan support. Dari HP atau gadget bisa menjadi sumber pendapatan yang sangat bermanfaat,” ungkapnya.

Nur Amalia menilai keterampilan digital dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi generasi muda, terutama ketika persaingan memperoleh pekerjaan formal semakin tinggi.

Selain digital marketing, masyarakat juga mengusulkan adanya pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda agar mereka tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memimpin, berorganisasi dan mengambil keputusan.

Dalam reses tersebut juga muncul gagasan agar sejumlah program yang dinilai positif di pusat kota dapat direplikasi di wilayah lain, termasuk Mapanget.

Nur Amalia menegaskan, gagasan tersebut bukan berarti memindahkan program yang sudah ada, tetapi mengadopsi konsepnya agar manfaat yang dirasakan masyarakat dapat diperluas.

“Bukan memindahkan, tetapi meng-copy paste program yang sudah bagus. Saya rasa ini bagus untuk dilirik pemerintah,” katanya.

Menurut dia, pemerataan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah tertentu. Program pemerintah yang terbukti memberikan manfaat harus memiliki peluang untuk dikembangkan di kawasan lain sesuai kebutuhan masyarakat.

Nur Amalia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tiga titik reses tersebut akan dibawa ke tingkat pemerintah kota untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Ia menegaskan, hasil reses bukan sekadar catatan yang berhenti di forum pertemuan, tetapi merupakan amanat masyarakat yang harus dikawal agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah.

“Aspirasi ini pasti saya akan bawa ke Pemerintah Kota. Bukan hanya pemerintah, tetapi kami sendiri juga akan ikut ambil bagian,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi antara DPRD, pemerintah kota dan masyarakat dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan dalam reses.

Selain persoalan infrastruktur, ketenagakerjaan dan kepemudaan, kondisi musim kemarau panjang juga menjadi perhatian.

Nur Amalia mengungkapkan, sejumlah wilayah di Kota Manado mulai mengalami keterbatasan air. Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya dalam penyediaan bantuan air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan.

“Untuk musim kemarau panjang, kita memang kekurangan air sehingga terjadi kekeringan. Banyak kondisi dan titik di kecamatan sudah mendapatkan kabar kering dan mereka ingin mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan air,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Terlebih, sejumlah wilayah seperti Mapanget masih memiliki banyak pepohonan dan tumbuhan yang mudah terbakar ketika kondisi lingkungan kering.

Nur Amalia secara khusus mengimbau masyarakat, terutama para perokok, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.

“Dengan musim seperti ini sangat mudah terjadi kebakaran. Di Mapanget masih banyak pohon dan tumbuhan yang berpotensi terbakar. Jadi bagi perokok, jangan membuang sembarangan,” pesannya.

Rangkaian tiga agenda reses Nur Amalia tersebut sekaligus memperlihatkan upaya legislator untuk memperluas ruang penyerapan aspirasi. Tidak hanya menyentuh persoalan klasik seperti jalan, lampu penerangan dan listrik, tetapi juga membawa isu ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, keterampilan digital, kepemimpinan generasi muda hingga ancaman kekeringan dan kebakaran.

Bagi Nur Amalia, suara masyarakat yang terkumpul dari reses harus menjadi pijakan dalam memperjuangkan kebijakan dan pembangunan yang lebih merata, sekaligus memastikan kebutuhan kelompok muda—termasuk Generasi Z—tidak terlewatkan dalam agenda pembangunan Kota Manado. (***) 

Reses Rachman Kodu: Soroti DTSEN, BPJS hingga Bantaran Sungai, Minta Data Warga Miskin Jangan Terjebak Sistem

 

EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rachman Kodu, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda reses di daerah pemilihan Tuminting-Bunaken dan Bunaken Kepulauan.

Personil Komisi II DPRD Kota Manado sekaligus anggota Fraksi Keadilan Demokrasi itu menilai, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi menjadi ruang penting untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memastikan setiap aspirasi dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif, persoalan data penerima bantuan sosial, kondisi bantaran sungai yang rawan banjir, hingga sejumlah program pemerintah yang masih dipertanyakan keberlanjutannya.

Salah satu perhatian utama Rachman adalah persoalan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Rachman menilai, penggunaan sistem data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus membuka ruang verifikasi lapangan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak hanya karena terbentur kriteria administratif dalam sistem.

Ia mencontohkan persoalan kepemilikan meteran listrik.

“Misalnya ada listrik 900 watt atau 1.300 watt, secara sistem keluarga ini bisa terbaca tidak masuk sebagai penerima bantuan. Padahal bisa saja rumah tersebut dibantu oleh orang lain, sementara penghuni rumahnya memang tergolong masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Menurut Rachman, kondisi seperti itu harus menjadi perhatian serius. Sistem data jangan sampai justru menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka.

“Kalau kendalanya hanya karena sebuah meteran listrik, kalau bisa sistem ini diperbarui. Jangan terpaku hanya pada sistem, karena kasihan masyarakat yang memang susah tetapi akhirnya tidak menerima bantuan,” tegasnya.

Rachman juga menyoroti proses pendataan sosial dan ekonomi di lapangan. Ia mengaku sempat berdialog dengan petugas pendata dan mendapatkan informasi bahwa pekerjaan maupun usaha menjadi salah satu unsur yang diperhatikan dalam pendataan.

Persoalannya, kata dia, bagaimana dengan warga yang memang tidak memiliki pekerjaan atau usaha?

“Kalau standar pekerjaan itu harus ada, bagaimana dengan orang yang memang tidak bekerja? Kalau warga harus memiliki usaha, bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai usaha? Ini yang menurut saya perlu diperhatikan,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme sistem, tetapi melakukan verifikasi dan penataan secara manual di lapangan untuk memastikan kondisi riil masyarakat.

“Kalau standar itu dimasukkan, akhirnya semuanya tercatat dalam sistem. Karena itu saya berharap ada penataan secara manual juga, supaya kondisi masyarakat yang sebenarnya bisa terlihat,” lanjut Rachman.

Dalam persoalan pendataan penerima bantuan, Rachman juga memberikan perhatian khusus terhadap peran Ketua Lingkungan.

Ia meminta para Ketua Lingkungan tidak membawa kepentingan politik dalam menentukan atau mengusulkan warga penerima bantuan pemerintah.

“Ketua Lingkungan adalah pintu masuk untuk menentukan desil. Karena itu saya meminta supaya jangan memilih warna dari masyarakat. Jangan hanya karena berbeda pilihan kemudian warga yang memang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan tidak ditunjuk,” tegasnya.

Menurut Rachman, persoalan tersebut bukan perkara politik, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mengaku menerima informasi adanya warga yang seharusnya layak menerima bantuan, namun tidak masuk dalam data. Setelah ditelusuri, ditemukan adanya perubahan data di tingkat lingkungan.

“Jujur saya sampaikan, kasihan masyarakat kalau kemudian mereka terkena dampak. Kami sudah banyak mendengar ada beberapa warga yang tidak masuk, padahal seharusnya mereka layak. Ketika ditelusuri, ternyata ada perubahan data di lingkungan,” ungkapnya.

Rachman berharap pemerintah dapat memperketat mekanisme verifikasi dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa tidak terakomodasi dalam DTSEN.

Selain persoalan bantuan sosial, isu BPJS Kesehatan juga menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga dalam reses tersebut.

Rachman menyebut, sejumlah masyarakat mempertanyakan kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif, padahal sebelumnya mereka tercatat sebagai peserta.

“Reses kali ini begitu alot. Banyak sekali pertanyaan tentang BPJS yang tiba-tiba tidak aktif,” katanya saat diwawancarai.

Ia juga menyoroti kondisi sungai di kawasan Mahawu yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir. Persoalan tersebut semakin dirasakan masyarakat, terutama ketika hujan menyebabkan luapan air dan berdampak terhadap kehidupan sosial warga.

“Masalah sungai di Mahawu ini, notabene langganan banjir. Di Lingkungan III, pascabanjir kita juga dihadapkan dengan masalah sosial,” jelasnya.

Terkait persoalan bantaran sungai, Rachman meminta adanya kejelasan dari instansi terkait mengenai program maupun progres penanganannya.

Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas, termasuk apakah sudah ada koordinasi antara pemerintah kota dengan Balai Sungai mengenai kewenangan pemeliharaan atau maintenance sungai di Kota Manado.

“Bantaran sungai sampai saat ini belum ada informasi balik untuk program dan progres. Apakah sudah ada koordinasi? Ini penting agar masyarakat juga bisa mengetahui,” ujarnya.

Dalam reses itu, beberapa aspirasi juga mempertanyakan keberlanjutan sejumlah program pemerintah, termasuk program bagi para rohaniwan.

Warga meminta pemerintah memberikan penjelasan apakah program tersebut masih berjalan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan adanya program atau bentuk intervensi pemerintah bagi para tukang yang selama ini menjadi bagian penting dari sektor pekerja informal.

Menurut Rachman, aspirasi seperti ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaan harian.

Di tengah kondisi musim kemarau panjang, Rachman turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Ia meminta warga lebih berhati-hati ketika menggunakan peralatan memasak di dapur. Para perokok juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lingkungan yang kering dan mudah terbakar.

“Kita sedang menghadapi musim kemarau panjang. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan alat masak di dapur. Para perokok juga jangan membuang puntung rokok sembarangan,” imbaunya.

Menutup agenda reses, Rachman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia juga mengapresiasi kehadiran instansi terkait dalam agenda tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hadir dalam agenda reses, termasuk instansi terkait yang juga hadir. Terima kasih,” pungkasnya.

Bagi Rachman, seluruh aspirasi yang muncul dalam reses menjadi catatan penting untuk dibawa ke DPRD Kota Manado dan dikomunikasikan dengan pemerintah serta instansi terkait, sehingga persoalan masyarakat tidak berhenti pada forum reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang nyata. (***) 

Reses Florens Panungkelan Serap Keluhan Warga Karombasan Selatan, Kamtibmas hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

 

EXPRESSINDONEWS— Beragam persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado, Florens Panungkelan, personel Komisi IV dari Fraksi PDI-Perjuangan, daerah pemilihan (Dapil) Wenang-Wanea.

Dalam pertemuan bersama masyarakat Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, warga menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kebutuhan CCTV, perbaikan drainase, penerangan jalan, persoalan bantuan sosial, pengelolaan sampah, hingga pelayanan air bersih.

Aspirasi terkait keamanan disampaikan Smart Pantouw, warga Lingkungan III Karombasan Selatan. Ia mendorong adanya penguatan Kamtibmas di setiap lingkungan, sekaligus meminta pemerintah mempertimbangkan pengadaan kamera pengawas atau CCTV sebagai salah satu upaya meminimalisir potensi kriminalitas.

“Keamanan menjadi kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, perlu ada penguatan Kamtibmas di tiap lingkungan, termasuk dukungan CCTV pada titik-titik yang dianggap rawan,” menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga.

Keluhan lainnya datang dari Fendy Rumagit di Lingkungan III. Ia menyoroti kondisi drainase di jalan kota yang berada di wilayah tersebut. Struktur drainase dinilai telah mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan.

Selain drainase, warga juga meminta adanya penambahan titik lampu penerangan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Penerangan dinilai penting bukan hanya untuk mendukung aktivitas warga pada malam hari, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sementara itu, Yanti, warga Lingkungan I, mengangkat persoalan yang berkaitan dengan penetapan desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial karena status desil yang dimiliki tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Ia berharap pemerintah dapat memperkuat sosialisasi sekaligus memberikan fasilitasi kepada masyarakat kurang mampu agar memahami mekanisme penetapan desil serta memiliki akses untuk memperoleh pendampingan ketika terdapat ketidaksesuaian data.

Aspirasi mengenai pelayanan publik dan lingkungan juga disampaikan Max Onibala. Ia meminta adanya penambahan fasilitas pengangkut sampah guna menunjang pelayanan kebersihan di wilayah Karombasan Selatan.

Tak hanya itu, Max turut mengusulkan pemekaran lingkungan di Kelurahan Karombasan Selatan. Saat ini terdapat empat lingkungan dan diusulkan dapat dimekarkan menjadi enam lingkungan. Usulan tersebut dinilai penting untuk memperluas sekaligus memaksimalkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Persoalan air bersih turut menjadi perhatian. Indra Mamahit dari Lingkungan I meminta adanya konsistensi dalam pemeliharaan jaringan pipa air bersih milik PDAM. Ia mengungkapkan, terdapat titik pipa yang berulang kali mengalami kebocoran meski telah beberapa kali dilakukan perbaikan.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih permanen agar kebocoran tidak terus berulang dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Indra juga kembali menyampaikan kebutuhan penambahan titik lampu penerangan di sejumlah lokasi di lingkungan tempat tinggalnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Florens Panungkelan menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda bertemu dengan masyarakat, tetapi menjadi ruang penting bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung persoalan yang dihadapi warga.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Karombasan Selatan akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui kewenangan legislatif.

Florens mengatakan, aspirasi masyarakat tersebut akan dikawal dan menjadi catatan aspirasi untuk dimasukkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Manado, sehingga dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari infrastruktur dasar, keamanan lingkungan, penerangan, pengelolaan sampah, pelayanan air bersih hingga persoalan data penerima bantuan sosial, menurut Florens, membutuhkan perhatian lintas sektor dan koordinasi dengan pemerintah kota maupun perangkat daerah terkait.

Reses tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen Florens Panungkelan untuk membawa suara masyarakat Wenang-Wanea ke ruang pembahasan DPRD, agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat dikawal menuju proses tindak lanjut dan realisasi sesuai skala prioritas pembangunan.

Bagi masyarakat Karombasan Selatan, sejumlah aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah, terutama menyangkut kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan keamanan, kenyamanan dan kualitas pelayanan publik di tingkat lingkungan. (***) 

Reses Reza Rumambi Serap Keluhan Warga Singkil-Mapanget, Jalan, Air Bersih hingga Sertifikat Jadi Sorotan

 

EXPRESSINDONEWS – Beragam persoalan mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado, Reza Rumambi, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Manado dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan mulai dari akses jalan menuju lokasi pekuburan, kondisi kantor kelurahan, ketersediaan air bersih di tengah musim kemarau, persoalan gorong-gorong, penerangan jalan umum (PJU), hingga pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses jalan menuju lokasi pekuburan di Paniki Bawah. Warga berharap pemerintah dapat memastikan akses tersebut benar-benar layak dan mudah digunakan, terutama untuk kepentingan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Reza mengatakan pihaknya akan melihat tingkat urgensi serta menentukan skala prioritas untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan anggaran.

“Untuk jalan pekuburan, apakah sudah terakses atau belum, nanti akan kita lihat. Mana yang menjadi kepentingan prioritas, itu yang akan kita bicarakan. Ini menjadi aspirasi bagi saya,” ujar Reza.

Selain akses jalan, perbaikan kantor kelurahan juga menjadi salah satu catatan yang akan diperjuangkan. Menurut Reza, kondisi sarana pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Perbaikan kantor lurah ini mungkin akan ditata pada APBD Perubahan. Ini sudah menjadi catatan saya dan akan menjadi salah satu prioritas,” tegasnya.

Persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau panjang, sejumlah sumur warga mulai mengering sehingga kebutuhan air sehari-hari menjadi persoalan serius.

Reza menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah.

“Musim kemarau, banyak sumur yang sudah kehabisan air. Untuk pengadaan air bersih ini ada langkah jangka pendek dan jangka panjang,” jelasnya.

Untuk jangka pendek, kebutuhan air masyarakat harus segera direspons. Sementara untuk jangka panjang, warga mengusulkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik sebagai solusi menghadapi kekeringan yang berulang.

“Untuk bor air bersih nanti kami akan cek dan ini akan menjadi aspirasi bagi saya. Mereka meminta sumur karena di musim kemarau sudah mengering. Dalam jangka panjang mereka meminta sumur bor di beberapa titik,” katanya.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah kondisi gorong-gorong yang kerap dipenuhi sampah ketika hujan turun. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan maupun banjir.

Reza menilai persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masalah masyarakat berlarut-larut.

“Kalau memang dikatakan itu urusan provinsi, kenapa tidak bisa berkoordinasi? Ini untuk kepentingan rakyat,” tegas Reza.

Menurutnya, ketika sebuah persoalan sudah mengancam keselamatan maupun kepentingan masyarakat, pemerintah harus mengambil langkah bersama sesuai kewenangan masing-masing.

“Ini menjadi masukan bagi saya dan menjadi prioritas untuk saya perjuangkan. Kalau sudah sangat terancam, itu harus kita lakukan,” ujarnya.

Reza juga menerima aspirasi terkait kebutuhan pembangunan alternatif jalan baru, terutama karena terdapat empat sekolah di kawasan tersebut.

Kondisi akses yang ada dinilai mulai meresahkan karena tingginya aktivitas masyarakat dan kendaraan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Karena ada empat sekolah dan kondisinya sudah meresahkan, jangan sampai terjadi kecelakaan. Ini tentu menjadi aspirasi, termasuk untuk pembuatan jalan baru,” kata Reza.

Selain akses jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), khususnya pada ruas dari Kinan hingga Puskopat. Penerangan dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Persoalan pertanahan melalui program PTSL juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Warga menilai proses pembuatan sertifikat tanah masih menghadapi berbagai kendala, meskipun program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Reza mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian untuk dicarikan jalan keluar bersama pihak terkait.

“Untuk PTSL, masyarakat menyampaikan bahwa mereka kira membuat sertifikat itu mudah, tetapi ternyata prosesnya masih sulit. Ini juga menjadi catatan yang kita tampung,” ujarnya.

Reza menegaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota legislatif untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Reses adalah perintah undang-undang. Aspirasi yang paling banyak muncul adalah terkait sarana dan prasarana, jalan, PJU, sertifikat, serta akses jalan di lokasi pekuburan Paniki Bawah,” jelasnya.

Seluruh aspirasi yang diterima, kata Reza, tidak akan langsung dijanjikan untuk direalisasikan sekaligus. Pemerintah bersama DPRD perlu melihat kemampuan anggaran dan menyusun skala prioritas agar program yang benar-benar mendesak dapat didahulukan.

“Aspirasi ini kita tampung, tetapi akan kita lihat prioritas yang kita tata dalam APBD 2026 dan 2027. Kami sebagai wakil rakyat akan berusaha melaksanakan aspirasi ini semaksimal mungkin,” katanya.

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat akan dimasukkan dalam tabel prioritas sehingga program yang dinilai mendesak dapat diperjuangkan untuk direalisasikan secara efektif dan cepat.

Di sisi lain, Reza mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, khususnya selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga tidak membakar sampah sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang kering dapat meningkatkan risiko kebakaran.

“Dalam musim kemarau panjang ini, saya mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan,” pungkasnya. (***) 

Reses DPRD di Mahawu, Iqbal Anshari Pastikan Aspirasi Warga Masuk Pokok Pikiran DPRD

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Iqbal Anshari, menggelar agenda reses masa persidangan ketiga Tahun 2026 di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga. Berbagai kendala terkait akses layanan, kepesertaan hingga mekanisme pemanfaatan program jaminan kesehatan nasional mengemuka dalam forum tersebut.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti sektor pendidikan. Meski proses Seleksi Penerimaan Murid Baru telah berakhir, warga masih menyampaikan sejumlah persoalan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelaksanaan penerimaan peserta didik ke depan semakin adil dan berpihak kepada masyarakat.

Aspirasi lain yang turut mencuat adalah mengenai klasifikasi Desil yang menjadi acuan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah. Warga berharap mekanisme pendataan dapat lebih akurat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pada kesempatan itu, Camat Tuminting turut memaparkan sejumlah program pemerintah yang sedang dan akan dijalankan di wilayah Kecamatan Tuminting. Penyampaian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mendukung pembangunan daerah.

Muhammad Iqbal Anshari menjelaskan, reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan yang diterima akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kota Manado.

"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami inventarisasi dan dituangkan dalam laporan hasil reses. Harapan kami, usulan-usulan tersebut dapat masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Manado sehingga dapat menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah daerah," ujar Iqbal.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering berpotensi memicu kebakaran lahan maupun permukiman, sehingga warga diminta lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang menggunakan api serta bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman.

Melalui kegiatan reses ini, Iqbal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga program-program sosial, agar dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Manado. (***) 

Tak Hanya Serap Aspirasi, Herry Kolondam Imbau Warga Waspadai Dampak Kemarau Panjang

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Herry Kolondam, personel Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar masa reses di Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam dialog yang berlangsung bersama warga, berbagai persoalan mendasar mengemuka. Infrastruktur lingkungan dan pelayanan kesehatan menjadi dua isu yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada legislator dari daerah pemilihan Tuminting-Bunaken tersebut.

Herry Kolondam mengungkapkan, kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana jalan di lingkungan maupun lorong menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga. Menurutnya, akses jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.

"Yang pertama menjadi perhatian adalah masyarakat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana jalan di lingkungan serta lorong-lorong permukiman. Ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari," ujar Herry.

Selain persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan reses tersebut. Dari sembilan warga yang diberikan kesempatan bertanya dalam tiga sesi dialog, sebagian besar menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan, khususnya menyangkut penggunaan BPJS Kesehatan.

"Hampir semua pertanyaan yang muncul menyinggung pelayanan kesehatan. Masyarakat merasakan masih ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Di samping itu, birokrasi dalam pelayanan BPJS dinilai masih cukup rumit sehingga perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Herry menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Manado. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan rekan-rekannya di komisi maupun pemerintah daerah agar setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

"Semua yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi catatan penting bagi saya. Nantinya akan kami koordinasikan bersama teman-teman di komisi agar setiap persoalan bisa diperjuangkan dan dicarikan solusi," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pelayanan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan infrastruktur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Menurutnya, Pemerintah Kota Manado telah menyediakan kanal pengaduan berbasis aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Manado ini bukan kota kecil. Pemerintah sudah menyediakan pelayanan melalui aplikasi pengaduan. Namun apabila masyarakat sudah melapor melalui aplikasi dan dalam waktu satu hingga dua minggu belum ada tindak lanjut, silakan hubungi saya. Saya akan berada di barisan paling depan untuk memperjuangkan agar laporan tersebut segera ditangani," tegas Herry.

Di akhir kegiatan, Herry Kolondam turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

"Kita sedang menghadapi kemarau panjang. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi potensi kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta saling mengingatkan agar tetap waspada. Keselamatan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. (***)