Pinjam Mobil Tanpa Izin Sampai Hancur, Oknum Polisi Lepas Tangan, Diduga Ada perlindungan Oknum Polisi dari Intansi!!

 

EXPRESSINDONEWS-- Dugaan ketidakprofesionalan kembali mencoreng institusi kepolisian. Seorang oknum anggota Polsek Bandara wilayah Polresta Manado, Bripda Barrichello Siwy, dilaporkan atas dugaan penggunaan kendaraan tanpa izin hingga berujung kecelakaan dan kerugian besar bagi pemilik mobil.

Pemilik kendaraan, Joan Zakaria Mamonto, warga Desa Poopo, Kabupaten Bolaang Mongondow, menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap oknum polisi tersebut yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab penuh atas kerusakan mobil miliknya, Honda Mobilio DB 1421 KB.

Peristiwa bermula saat kendaraan itu masih berada di sebuah bengkel di Kota Manado. Namun tanpa sepengetahuan dan izin pemilik, mobil tersebut diduga digunakan oleh Bripda Barrichello Siwy dan mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Minahasa Utara hingga mengalami kerusakan parah.

Dalam klarifikasi kepada media, Bripda Siwy mengakui bahwa dirinya yang mengemudikan mobil tersebut saat kecelakaan terjadi.

“Benar pada waktu itu terjadi musibah kecelakaan, dan mobil tersebut saya yang membawa sehingga rusak parah. Itu adalah kesalahan saya sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyebut telah ada upaya mediasi pada Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut melalui video mediasi yang beredar, disebutkan adanya permintaan ganti rugi sebesar Rp110 juta dari pihak korban dengan memberikan BPKB mobil, opsi kedua diminta biaya perbaikan sebanyak 60 juta dari pihak korban. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh media, kesepakatan itu hingga kini belum direalisasikan sepenuhnya.

Pada 19 Februari 2026, Unit Propam Polresta Manado kembali memfasilitasi pertemuan. Dalam pertemuan itu, Bripda Siwy disebut hanya mampu membayar Rp15 juta, jauh dari nilai kesepakatan sebelumnya.

Joan menilai sikap tersebut sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab. Ia bahkan mempertanyakan integritas moral pelaku, yang merupakan anggota kepolisian dan suami dari seorang pendeta jemaat GMIM.

“Mobil itu satu-satunya mata pencaharian keluarga kami. Saya kecewa, dia polisi, istrinya pelayan Tuhan. Tapi tanggung jawabnya di mana? Saya merasa dirugikan dan seperti ditipu. Kasus ini tetap akan saya lanjutkan ke pidana umum,” tegas Joan.

Tak hanya itu, Joan juga meminta perhatian langsung dari Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid, agar tidak terjadi dugaan perlindungan terhadap oknum yang bersalah. Ia mengungkapkan kekhawatiran adanya kedekatan personal antara terlapor dan oknum anggota Propam yang bisa memengaruhi proses pemeriksaan.

“Jangan sampai hanya berhenti di sanksi disiplin. Ini bukan sekadar pelanggaran internal, tapi diduga mengarah pada tindak pidana. Jika ada intervensi, saya siap membawa persoalan ini sampai ke Propam Mabes Polri di Jakarta,” ujarnya.

Hingga kini, penyidik yang menangani perkara tersebut belum memberikan keterangan resmi kepada pihak korban. Sementara itu, Propam Polresta Manado membenarkan adanya laporan dan memastikan Bripda Barrichello Siwy tengah menjalani pemeriksaan.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen institusi Polri dalam menegakkan prinsip profesionalitas dan transparansi. Publik menanti ketegasan aparat dalam menindak anggotanya sendiri, tanpa tebang pilih dan tanpa perlindungan terhadap oknum yang diduga bersalah.

Tagih Ketegasan Jaksa Agung, Aktivis Sulut Sorot Mandeknya Kasus Dana Bencana di Sitaro

 

EXPRESSINDONEWS-- Kunjungan Jaksa Agung Republik Indonesia ke Sulawesi Utara menjadi perhatian luas publik. Namun di wilayah kepulauan, tepatnya di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), kedatangan tersebut dimaknai lebih dari sekadar agenda kerja. Bagi sebagian masyarakat, ini adalah momentum pembuktian integritas penegakan hukum atas dugaan penyimpangan dana bantuan bencana yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Sorotan tajam itu disampaikan Niraya Sarry, aktivis Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Utara. Ia menilai, kehadiran Jaksa Agung seharusnya menjadi jawaban atas kegelisahan warga kepulauan yang masih menanti kepastian hukum.

Publik Sitaro belum melupakan peristiwa awal Desember 2025, saat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan daerah dan DPRD setempat. Berkas-berkas disita sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran, termasuk dana kemanusiaan untuk penanganan bencana.

Namun, memasuki Februari 2026, proses hukum dinilai belum menunjukkan kejelasan. Status pihak-pihak yang diperiksa belum diumumkan secara terbuka, memunculkan spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Rakyat berhak tahu sejauh mana perkara ini berjalan. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini menyangkut dana bantuan bagi korban bencana,” ujar Niraya.

Menurut Niraya, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan lahir dari instruksi dan setiap anggaran berada dalam tanggung jawab struktural pimpinan daerah.

“Jangan sampai yang dikorbankan hanya bawahan, sementara pengambil kebijakan berada di luar jangkauan hukum. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dana yang dipersoalkan merupakan dana kemanusiaan, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu, proses hukum yang lambat dinilai semakin melukai rasa keadilan publik.

" Pemegang tongkat komando kewengen Bupati juga harus bertanggung jawab dan kami menunggu Kejutan besar Kejati Kapan Bupati Akan dipanggil secara resmi,"tambahnya.

Di tengah proses yang belum terang, beredar kabar bahwa ada oknum yang diduga terlibat merasa tidak akan tersentuh hukum, bahkan disebut-sebut berani menyatakan keyakinan hingga nominal miliaran rupiah. Meski belum terverifikasi secara resmi, isu tersebut memicu kekecewaan dan dinilai mencoreng wibawa institusi penegak hukum.

“Jika benar ada pernyataan semacam itu, ini menjadi ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum. Masyarakat menunggu pembuktian, bukan sekadar klarifikasi,” kata Niraya.

Melalui momentum kunjungan Jaksa Agung, Niraya dan sejumlah aktivis anti-korupsi di Sulawesi Utara mendesak agar penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan menyasar pihak yang bertanggung jawab secara struktural.

Proses hukum diumumkan secara terbuka untuk mencegah spekulasi liar.

Penegakan hukum dibuktikan tidak tunduk pada tekanan politik maupun kekuasaan.

Bagi masyarakat Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perkara ini bukan sekadar isu hukum. Ini adalah soal kepercayaan terhadap negara dalam melindungi hak rakyat kecil.

Kini, publik kepulauan menunggu langkah konkret. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi jawaban atas keraguan yang selama ini menggantung: apakah hukum benar-benar berdiri sama kuat ke atas maupun ke bawah. (***) 

Manajemen Liquid Bar Executive Buka Suara: Keributan Subuh Diduga Masalah Pribadi, Keamanan Diperketat

 

EXPREESSINDONEWS-- Insiden yang sempat viral di media sosial terkait dugaan keributan di depan Liquid Bar Executive akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari pihak manajemen.

Manager Liquid, Mario, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, peristiwa baku hantam tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 Wita dan berlangsung di luar area utama tempat hiburan malam tersebut.

Menurut Mario, keributan dipicu oleh sekelompok orang yang datang dalam jumlah belasan dan memanggil rekan mereka yang berada di dalam lokasi. Ia menduga insiden tersebut berkaitan dengan persoalan pribadi antarindividu.

“Saya melihat itu murni masalah pribadi, karena yang terlibat hanya mereka dengan kelompok mereka sendiri. Tidak benar jika disebut terjadi kekacauan di dalam Liquid. Keributan terjadi di luar,” tegasnya.

Pasca kejadian itu, manajemen mengaku langsung melakukan evaluasi internal serta memperketat standar operasional prosedur (SOP) keamanan. Pengamanan ditingkatkan dengan penambahan personel security serta dukungan dari Sabhara Polda dan jajaran Polsek Wenang.

Tak hanya itu, pemeriksaan terhadap pengunjung juga diperketat. Manajemen kini menerapkan body check secara menyeluruh, bahkan melarang barang-barang kecil seperti permen untuk dibawa masuk sebagai bagian dari penegakan aturan keamanan. Selain itu, tamu diantar hingga ke kendaraan masing-masing guna meminimalisir potensi gesekan di luar lokasi.

Mario berharap kejadian tersebut tidak memperburuk citra usaha yang telah berjalan selama ini. Ia menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

“Kami berharap Liquid bisa tetap berjalan dan kembali seperti semula. Banyak karyawan yang menggantungkan hidup di sini. Kami tentu tidak ingin ada yang dirugikan,” ujarnya.

Diketahui, izin operasional dari Pemerintah Kota Manado terhadap Liquid hingga saat ini masih tetap berlaku dan tidak mengalami pencabutan.

Bantuan Ketua Gerindra Sulut menembus Hujan Angin Lautan untuk Korban Longsor di Bualo Manado Tua Dua

 

EXPRESSINDONEWS-- Di tengah cuaca buruk yang disertai hujan dan angin kencang, Rombongan Gerindra Sulut dipimpin Ibu Olvi Lampele abg Wakil Sekertaris Gerindra Sulut didampingi Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Gerindra, Ferdinand Djeki Dumais, tetap menyambangi warga terdampak tanah longsor di Pulau Manado Tua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado.

Kehadiran Gerindra Sulut itu bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia datang membawa bantuan kemanusiaan yang bersumber dari DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Olvi Lampele Sebagai Perwakilan Ketua DPD Gerindra Sulut yang juga adalah Gubernur Sulut, menegaskan bahwa bantuannya merupakan wujud tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat.

“Dalam situasi bencana seperti ini, negara dan seluruh elemen harus hadir. Kami tidak boleh tinggal diam. Ini bukan soal politik, tetapi soal kemanusiaan. Sudah menjadi kewajiban kami untuk memastikan warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak,” ujarnya.

Dalam Sambutannya mewakili Ketua Gerindra Sulut, Olvi juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga Manado Tua. 

Di sisi lain, Ferdinand Dj Dumais, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Manado yang juga adalah Wakil Ketua  DPC Kota Manado berharap bantuan dari pak Gubernur YSK sebagai Ketua Gerindra Sulut yang disalurkan dapat meringankan beban para korban, sekaligus menjadi penyemangat agar tetap kuat menghadapi cobaan. Bapak Gubernur sbg Ketua Gerindra Sulut dan pimpinan DPC Gerindra Manado juga sangat memperhatikan warga masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor di Manado Tua Dua

Hadir juga bersama dalam kesempatan baik tersebut adalah Kabid BPBD Propinsi, KaLak BPBD Kota Manado, Kabid Dinas Sosial Kota Manado, Camat Bunaken Kepulauan, KapolSek Bunaken Kepulauan, Rohaniawan-wati Gereja GMIM Bualo, Ketua PAC Bunaken Kepulauan dan Anak Ranting Manado Tua Dua, Lurah Manado Tua Dua & Tokoh Masyarakat serta Warga Masyarakat yang terkena dampak Tanah Longsor tsb.

Lebih lanjut, Olvi Limpele menegaskan bahwa Gubernur Sulut dan Pemerintah Propinsi akan aegera memulihkan keadaan Asca Tanah Longsor tsb

Warga berharap dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan serius dalam penanganan pascabencana. Ia menilai perlu adanya tindakan preventif yang terukur, termasuk pembangunan tanggul atau penguatan tebing di titik-titik rawan untuk mengantisipasi terjadinya longsor kembali.

“Penanganan darurat memang penting, tetapi yang lebih utama adalah solusi jangka panjang. Pemerintah harus segera melakukan kajian teknis dan merealisasikan pembangunan tanggul atau sistem penahan tanah agar peristiwa serupa tidak terus berulang,” kata beberapa warga

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa di tengah keterbatasan dan cuaca ekstrem, solidaritas dan kepedulian tetap menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana. (***) 

Pengusaha Kecil Jangan Iri, Tidak Bayar Pajak 3 Tahun dan Terus Beroperasi Hanya Altitude dkk!!

 

EXPRESSINDONEWS-- Hampir tiga tahun pajak tak dibayar, tetapi izin tetap berjalan. Inilah potret buram yang terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Manado, Rabu (18/2). Fakta yang mencuat bukan sekadar soal tunggakan, melainkan dugaan pembiaran yang mencederai rasa keadilan publik.

Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) seperti Altitude, Pablo, dan Double O disebut telah menunggak pajak hingga tiga tahun. Sementara Atlantis dan Liquid memang membayar, namun dinilai belum penuh sesuai kewajiban.

Ironisnya, di tengah tunggakan tersebut, aktivitas usaha tetap berlangsung normal. Lampu tetap menyala, musik tetap berdentum, transaksi tetap berjalan—tanpa kejelasan penyelesaian kewajiban kepada daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Manado, Lily Binti, secara tegas mengungkapkan bahwa pihaknya merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengeluarkan surat peringatan bertahap hingga tiga kali. Jika tetap tidak dilunasi, maka penutupan sementara harus dilakukan sampai tunggakan diselesaikan.

Pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Di mana fungsi pengawasan selama tiga tahun terakhir? Jika pelaku UMKM kecil terlambat membayar pajak, sanksi administratif bisa langsung diterapkan. Namun untuk usaha besar dengan omzet miliaran rupiah, toleransi seakan tak berujung. Di sinilah publik mulai mencium aroma ketimpangan perlakuan.

Pajak hiburan sebesar 10 persen sejatinya bukan beban pengusaha semata. Pajak itu dibayarkan konsumen dan seharusnya disetorkan penuh ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, ketika pajak ditahan atau tidak disetor, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas. Dana untuk perbaikan jalan, fasilitas publik, dan layanan dasar ikut tersendat.

Lebih jauh, muncul pertanyaan krusial bagaimana izin operasional tetap berjalan jika kewajiban pajak bertahun-tahun diabaikan? Apakah tidak ada sistem kontrol yang tegas? Ataukah ada pembiaran yang sengaja dibiarkan berlarut?

Komisi II juga menyoroti sikap sejumlah pengusaha yang tidak menghadiri RDP meski telah diundang resmi. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk sikap meremehkan lembaga legislatif. Jika panggilan resmi DPRD saja diabaikan, bagaimana komitmen terhadap kewajiban pajak. 

Tak hanya soal pajak, dalam RDP tersebut juga mengemuka persoalan tawuran yang kerap terjadi di beberapa THM, khususnya di Atlantis dan Liquid. DPRD meminta sistem keamanan diperketat agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Namun persoalan keamanan hanyalah satu sisi. Inti persoalan tetap pada ketegasan penegakan aturan.

Kasus ini menjadi cermin bahwa penegakan regulasi tak boleh tebang pilih. Jika pemerintah ingin dihormati, maka aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu—baik kepada pelaku usaha kecil maupun pemain besar.

Sebab ketika pajak bisa ditunggak hingga tiga tahun tanpa konsekuensi tegas, yang dipertanyakan bukan hanya komitmen pengusaha, melainkan juga keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan. (***) 

Anggota FKDM Sapril Palamani dan Subhan Dampingi Wakil Wali Kota Hadiri Safari Ramadhan Perdana di Masjid Nurul Huda

 

Expressindonews MANADO – Dua anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Manado, yakni Sapril Palamani dan Subhan, ditugaskan untuk mendampingi Wakil Wali Kota Manado dalam menghadiri kegiatan Safari Ramadhan perdana yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda Ketang Baru, yang berlokasi di Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut merupakan bagian dari agenda Pemerintah Kota Manado dalam mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Kehadiran Wakil Wali Kota bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur FKDM menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersamaan serta memperkuat sinergi dengan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sapril Palamani dan Subhan selaku anggota FKDM menjalankan tugas pendampingan dengan penuh tanggung jawab, memastikan kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

FKDM sendiri memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial di wilayah Kota Manado.

Safari Ramadhan perdana ini juga disambut antusias oleh jamaah dan masyarakat setempat. Selain menjadi momentum ibadah, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan warga, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga, serta semangat kebersamaan di bulan suci Ramadhan dapat semakin memperkokoh persatuan dan kerukunan di Kota Manado.

Elryc Mosal Turun Langsung ke Manado Tua, Pastikan Korban Longsor Tidak Sendiri

 

EXPRESSINDONEWS-- Di tengah badai dan hujan deras yang mengguyur wilayah Manado Tua, kepedulian nyata ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kota Manado, Elryc Mosal, yang juga Personil Komisi III serta legislator daerah pemilihan Bunaken.

Tanpa menunggu cuaca membaik, Elryc yang juga menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Bunaken Kepulauan, langsung turun ke lokasi bencana tanah longsor yang mengakibatkan dua rumah warga terdampak.

“Di tengah badai dan hujan deras yang mengguyur Manado Tua, hati saya tidak bisa tinggal diam. Sebagai kader partai dan wakil rakyat, saya menjalankan arahan dan semangat perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa kader harus selalu hadir di tengah rakyat, terutama saat mereka dalam kesulitan,” ujar Elryc di lokasi kejadian.

Ia menegaskan, kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. “Ketika tanah longsor menimpa dan mengakibatkan dua rumah warga menjadi korban, saya langsung turun ke lokasi. Bukan menunggu cuaca reda. Bukan menunggu laporan lengkap. Tapi hadir melihat langsung, merasakan langsung, dan memastikan masyarakat tidak sendirian menghadapi musibah ini,” tegasnya.

Menurutnya, hujan boleh turun deras dan angin boleh berembus kencang, namun kepedulian tidak boleh berhenti. Bagi Elryc, peristiwa ini bukan sekadar tugas politik, melainkan panggilan hati untuk berdiri bersama rakyat dan bergotong royong mencari solusi nyata.

Dari hasil peninjauan, diketahui dua rumah warga terdampak longsor dan dengan inisiatif, aleg muda ini membawa karung sebanyak 200 untuk dibuat tanggul sementara (Darurat) agar bisa menahan jangan sampai ada longsor susulan.

Dalam kesempatan itu, Elryc juga menyerahkan bantuan kepada keluarga terdampak berupa beras, telur, minyak goreng, mie instan, air mineral, serta bantuan kebutuhan pokok lainnya.

Semangat gotong royong yang menjadi nafas perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) turut ia gaungkan. Menurutnya, partai harus menjadi garda terdepan dalam membantu rakyat, bukan hanya saat momentum politik, tetapi terutama ketika rakyat berada dalam kesulitan.

“Kiranya Tuhan menguatkan setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan. Kita akan terus bergerak, bersama rakyat, untuk rakyat,” tutupnya. (***)