Ratusan Warga Padati Nobar Piala Dunia 2026, DPC PDI Perjuangan Kota Manado Hadirkan Ruang Kebersamaan

 

EXPRESSINDONEWS-- DPC PDI Perjuangan Kota Manado berkolaborasi dengan Ekonomi Kreatif di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Manado menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 yang berlangsung meriah dan dipadati ratusan warga Kota Manado.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado, Richard Sualang, yang didampingi jajaran pengurus DPC, di antaranya Sekretaris Jefri Polii, Jimmy Gosal, Andre Gerungan, Franklyn Tamara, Fanny Mantala, Fatma Bin Syech Abubakar, serta pengurus lainnya.

Sejak sebelum pertandingan dimulai, masyarakat tampak memadati lokasi penyelenggaraan. Antusiasme warga terlihat tinggi, menjadikan kegiatan nobar tidak hanya sebagai ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga sebagai wadah mempererat kebersamaan dan silaturahmi antarwarga.

Sejumlah masyarakat yang hadir mengapresiasi inisiatif DPC PDI Perjuangan Kota Manado yang menghadirkan ruang hiburan sekaligus kebersamaan bagi warga. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena dinilai mampu membangun kedekatan dengan masyarakat serta memberikan hiburan yang positif.

"Acara seperti ini sangat baik. Selain bisa menikmati pertandingan bersama, kami juga bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Terima kasih kepada DPC PDI Perjuangan Kota Manado yang telah menghadirkan kegiatan ini. Semoga ke depan semakin banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat," ungkap salah seorang warga yang hadir.

Melalui kolaborasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Manado berharap kegiatan yang memadukan olahraga, hiburan, dan kebersamaan dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat sekaligus mendukung geliat ekonomi kreatif di Kota Manado.(***) 

Wakil Gubernur Victor Mailangkay Buka Perkemahan Terpadu REACH 2026, Ajak Generasi Muda Perkuat Iman dan Karakter

 

EXPRESSINDONEWS-- Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, secara resmi membuka Perkemahan Terpadu REACH 2026 yang mengusung tema "Integrated for Mission" di Bumi Perkemahan Arwana Bitunuris Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam sambutannya, Victor Mailangkay mengawali dengan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk hadir dan membuka kegiatan yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah tersebut.

"Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk membuka Perkemahan Terpadu REACH 2026. Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menyukseskan kegiatan ini," ujar Victor.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Talaud atas sambutan hangat yang diberikan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Welly Titah, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyambut kami dengan penuh kekeluargaan dan menjunjung tinggi kearifan budaya Talaud," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Victor mengajak seluruh peserta menjadikan perkemahan sebagai lebih dari sekadar ajang kebersamaan. Menurutnya, REACH 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat iman, membangun karakter, serta meneguhkan panggilan hidup dalam melayani Tuhan.

"Perkemahan ini hendaknya menjadi wadah untuk memperkuat iman, membentuk karakter, dan menumbuhkan semangat melayani dalam ketaatan kepada Tuhan. Nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas harus terus dihidupi, baik dalam keluarga, organisasi, gereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.

Victor juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni kehidupan sosial melalui semangat tiga kerukunan, yakni kerukunan sesama umat, kerukunan antarumat beragama, serta kerukunan dengan pemerintah.

"Mari kita terus merawat tiga kerukunan tersebut. Dari sanalah akan lahir persatuan yang menjadi kekuatan dalam membangun Sulawesi Utara yang semakin maju, rukun, dan diberkati," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wakil Gubernur berharap seluruh peserta REACH 2026 memperoleh pengalaman yang berharga selama mengikuti perkemahan dan kembali ke daerah masing-masing dengan semangat baru untuk menjadi terang dan berkat bagi keluarga, gereja, serta masyarakat.

"Kiranya seluruh peserta REACH 2026 pulang dengan pengalaman yang berharga, semangat yang baru, dan semakin siap menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua," tutup Victor Mailangkay. (***) 

Ferdinand Djeki Dumais Dorong Pemberdayaan Aset Daerah sebagai Strategi Peningkatan PAD Kota Manado

 

EXPRESSINDONEWS--  Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado yang juga Ketua Fraksi Gerindra, Ferdinand Djeki Dumais, menegaskan bahwa pemberdayaan aset milik Pemerintah Kota Manado harus menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ferdinand, masih banyak aset daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penataan dan pengelolaan aset secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Ia menekankan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh aset milik Pemerintah Kota Manado memiliki legal standing atau kepastian hukum yang jelas. Dengan status hukum yang kuat, aset-aset tersebut akan lebih mudah dikelola, diamankan, maupun dikembangkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah.

"Legal standing aset menjadi fondasi penting. Seluruh aset harus memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat," ujar Ferdinand.

Selain itu, Ferdinand juga mendorong Pemerintah Kota Manado untuk segera melakukan revaluasi aset. Menurutnya, penilaian kembali terhadap nilai aset sangat diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai nilai kekayaan daerah, sekaligus membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset sesuai dengan kondisi dan nilai pasar saat ini.

Ia berharap, melalui pemberdayaan aset yang didukung kepastian hukum serta revaluasi yang komprehensif, Pemerintah Kota Manado dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

"Optimalisasi aset daerah merupakan investasi jangka panjang bagi keuangan daerah. Jika dikelola dengan baik, aset akan menjadi sumber PAD yang berkelanjutan dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Kota Manado," tegas Ferdinand. (***)

DPRD Manado Kawal Optimalisasi PAD, Ferdinand Djeki Dumais: Kejar Tunggakan Pajak untuk Perkuat APBD MANADO – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama DPRD Kota Manado di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. DPRD menilai optimalisasi PAD merupakan solusi strategis untuk menjaga kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memastikan program pembangunan tetap berjalan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, yang juga Ketua Fraksi Gerindra dan personel Komisi I, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mengawal peningkatan PAD, termasuk memburu tunggakan pajak dari para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Menurut Ferdinand, peningkatan PAD merupakan jawaban atas berkurangnya alokasi TKD yang diterima daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi penerimaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Manado. Ia juga mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil mampu mengoptimalkan kinerja demi mencapai rasio LTR ideal sebesar 0,9 persen sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD. Selain itu, Ferdinand menekankan pentingnya sinkronisasi data antarlembaga dan penguatan kerja sama antar-SKPD dalam melakukan pendataan serta memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya. Menurutnya, digitalisasi data menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan mampu memisahkan dengan jelas antara kewenangan pajak pemerintah pusat dan pajak daerah. "Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah akan semakin efektif sehingga kebocoran pendapatan dapat diminimalisir," ujarnya. Lebih lanjut, Ferdinand menegaskan DPRD akan terus bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal sekaligus memastikan kepatuhan para wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Ia berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan APH dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga target PAD dapat tercapai dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Kota Manado.

 

EXPRESSINDONEWS-- Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama DPRD Kota Manado di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. DPRD menilai optimalisasi PAD merupakan solusi strategis untuk menjaga kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memastikan program pembangunan tetap berjalan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, yang juga Ketua Fraksi Gerindra dan personel Komisi I, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mengawal peningkatan PAD, termasuk memburu tunggakan pajak dari para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Menurut Ferdinand, peningkatan PAD merupakan jawaban atas berkurangnya alokasi TKD yang diterima daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi penerimaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Manado.

Ia juga mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil mampu mengoptimalkan kinerja demi mencapai rasio LTR ideal sebesar 0,9 persen sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD.

Selain itu, Ferdinand menekankan pentingnya sinkronisasi data antarlembaga dan penguatan kerja sama antar-SKPD dalam melakukan pendataan serta memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya. Menurutnya, digitalisasi data menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan mampu memisahkan dengan jelas antara kewenangan pajak pemerintah pusat dan pajak daerah.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah akan semakin efektif sehingga kebocoran pendapatan dapat diminimalisir," ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menegaskan DPRD akan terus bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal sekaligus memastikan kepatuhan para wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan APH dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga target PAD dapat tercapai dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Kota Manado. (***) 

Diduga Tunggak 4 Bulan Gaji Offisial dan Pemain, Manajemen PSBS Biak Diminta Segera Membayar Dan Kepastian Jelas

Expressindonews - Manajemen PSBS Biak diduga belum melunasi gaji seluruh offisial dan pemain selama empat bulan terakhir. Dugaan tunggakan gaji tersebut memicu kekecewaan dari sejumlah pihak di internal tim yang berharap persoalan ini segera mendapat penyelesaian.

Salah seorang offisial PSBS Biak yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya bersama sejumlah offisial dan pemain belum menerima gaji sejak Maret hingga Juni 2026.

"Kami belum menerima gaji dari bulan Maret sampai Juni 2026. Kami mewakili tim offisial dan pemain merasa sangat kecewa dengan perlakuan manajemen PSBS Biak," ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji telah berdampak pada kondisi ekonomi para offisial maupun pemain yang selama ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya bersama klub.

Mereka berharap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sebagai induk organisasi sepak bola nasional dapat turun tangan membantu menyelesaikan persoalan tersebut agar hak-hak offisial dan pemain dapat segera dipenuhi.

Di sisi lain, beredar video yang memperlihatkan Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Yunus Nusi, memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dialami PSBS Biak. Dalam pernyataannya, Yunus Nusi menyebut bahwa pihak PSSI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada PT Liga Indonesia Baru agar menjadi perhatian serius.

Ia juga menyampaikan bahwa PT Liga Indonesia Baru (LIB) memberikan jaminan kepada PSSI akan memanfaatkan dana deposit milik PSBS Biak sesuai mekanisme yang berlaku untuk membantu menyelesaikan kewajiban klub terhadap offisial dan pemain.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PSBS Biak terkait dugaan tunggakan gaji tersebut maupun tindak lanjut penyelesaiannya.

(****)

Pimpin Rapat Perdana sebagai Plt Ketua DPD NasDem Manado, Sri Nanda Lamadau Tekankan Pentingnya Konsolidasi Internal

 

EXPRESSINDONEWS-- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai NasDem Kota Manado, Sri Nanda Lamadau, memimpin rapat konsolidasi perdana bersama jajaran pengurus DPD Partai NasDem Kota Manado, sebagai langkah awal memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Sri Nanda Lamadau, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Manado dan personel Komisi I, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang meluangkan waktu untuk menghadiri rapat tersebut, meskipun memiliki berbagai kesibukan.

"Hari ini saya bersama seluruh pengurus DPD NasDem Kota Manado melaksanakan rapat konsolidasi partai. Ini merupakan rapat perdana saya setelah menerima surat penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD NasDem Manado. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang tetap hadir dan menunjukkan komitmennya untuk membesarkan partai," ujar Sri Nanda.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan struktur organisasi, mulai dari tingkat DPD hingga evaluasi kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Evaluasi dilakukan untuk memastikan struktur partai berjalan efektif serta mampu menjawab kebutuhan organisasi di setiap wilayah.

"Fokus utama rapat ini adalah konsolidasi internal. Kami melakukan penguatan kepengurusan DPD sekaligus mengevaluasi struktur DPC dan DPRt. Mana yang perlu dipertahankan akan terus diperkuat, dan mana yang membutuhkan penyegaran tentu akan menjadi bahan evaluasi demi kemajuan partai," katanya.

Sri Nanda menegaskan bahwa kekuatan utama sebuah partai politik terletak pada konsolidasi yang solid. Menurutnya, organisasi yang memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan politik.

"Kekuatan sebuah partai ada pada konsolidasi yang kuat. Tanpa konsolidasi yang baik, sebuah partai akan mudah kehilangan arah dan sulit menghadapi dinamika politik yang terus berkembang," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh kader agar tidak hanya fokus pada penguatan internal, tetapi juga memahami karakteristik masyarakat di setiap wilayah. Menurutnya, kerja-kerja politik harus dibangun melalui kedekatan dengan masyarakat serta kemampuan membaca kebutuhan dan kultur daerah.

"Tidak ada partai yang bisa meraih kemenangan tanpa konsolidasi yang masif. Bacalah peta wilayah, pahami kultur teritorial, dan hadir sebagai partai yang mampu menjawab harapan masyarakat. Dekat dengan masyarakat adalah kunci kemenangan," pungkas Sri Nanda Lamadau. (***)

Aktivitas Alat Berat di Kawasan Pertambangan Mintu (Boltim) Tuai Sorotan, Warga Khawatir Ancam Kelestarian Lingkungan

 

Foto: Istimewa 

EXPRESSINDONEWS--  Aktivitas pertambangan di kawasan Mintu, Desa Atoga, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali menjadi perhatian masyarakat. Penggunaan alat berat di lokasi yang diduga berada dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta potensi bencana bagi warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, sedikitnya terdapat tiga unit excavator dan dua unit dump truck yang beroperasi di area pertambangan tersebut. Keberadaan alat berat itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan pertambangan rakyat yang mengedepankan metode sederhana, penggunaan teknologi tepat guna, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa lokasi Mintu diketahui telah masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. Namun, ia mempertanyakan dasar penggunaan alat berat dalam aktivitas penambangan di kawasan tersebut.

"Setahu saya lokasi Mintu sudah masuk Wilayah Pertambangan Rakyat. Tapi sampai sekarang masih terlihat alat berat beroperasi. Terakhir saya melihat ada tiga excavator dan dua dump truck di lokasi," ungkapnya.

Menurutnya, aktivitas tersebut telah menyebabkan perubahan kondisi lingkungan yang cukup signifikan. Dokumentasi yang dimilikinya memperlihatkan air sungai mulai keruh meski dalam kondisi cuaca cerah. Saat hujan dengan intensitas ringan turun, material berupa lumpur, batu, hingga batang kayu disebut langsung terbawa arus ke wilayah hilir.

Ia mengaku khawatir kondisi tersebut dapat memicu bencana yang lebih besar apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

"Kalau hujan deras terjadi, kami takut lumpur, batu, dan kayu akan turun lebih banyak lagi. Masyarakat yang tinggal di bagian bawah sungai tentu paling berisiko," katanya.

Selain berdampak pada kualitas air sungai, sedimentasi yang terus terjadi dikhawatirkan mengancam lahan pertanian, perikanan, serta keselamatan masyarakat yang berada di sepanjang daerah aliran sungai. Warga juga mengaku akses menuju beberapa titik di lokasi pertambangan mulai tertutup material longsoran sehingga menyulitkan mobilitas.

Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama instansi teknis, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Pemeriksaan terhadap legalitas aktivitas pertambangan maupun penggunaan alat berat dinilai penting guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Mintu agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas. Mereka berharap pemerintah dan aparat terkait segera memberikan kepastian hukum serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi melindungi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. (***)