Bapemperda DPRD Manado Sampaikan Laporan Empat Ranperda, Tiga Inisiatif Dewan dan Satu Usulan Eksekutif

 

EXPRESSINDONEWS — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Manado, Daniel Dolfie Angkouw, menyampaikan laporan Bapemperda dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Manado terkait pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Dalam penyampaiannya, Dolfie terlebih dahulu mengajak seluruh peserta rapat untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum menyampaikan hasil pembahasan Bapemperda terhadap empat Ranperda, yang terdiri dari tiga Ranperda usulan inisiatif DPRD dan satu Ranperda usulan eksekutif.

“Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan Bapemperda DPRD Kota Manado terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda inisiatif eksekutif,” ujar Dolfie dalam rapat paripurna.

Dolfie menjelaskan, penyampaian laporan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembentukan produk hukum daerah, setelah sebelumnya Ranperda ditetapkan untuk dibahas melalui Rapat Paripurna Tingkat I.

Adapun empat Ranperda yang menjadi agenda pembahasan terdiri dari satu Ranperda usulan Pemerintah Kota Manado, yakni Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Sementara itu, tiga Ranperda lainnya merupakan usulan inisiatif DPRD Kota Manado, masing-masing Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, serta Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain pembahasan empat Ranperda tersebut, agenda paripurna juga mencakup Pembicaraan Tingkat II terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2026 serta Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda.

Menurut Dolfie, seluruh tahapan pembahasan produk hukum daerah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Seluruh proses ini tentunya dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” tegasnya.

Bapemperda DPRD Kota Manado memastikan setiap Ranperda yang dibahas tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kota Manado. (***) 

Elryc Mosal Turun Langsung Sambangi Empat Keluarga Korban Kebakaran di Sindulang 2

 

EXPRESSINDONEWS — Kepedulian terhadap warga yang tengah menghadapi musibah kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kota Manado, Elryc Mosal. Personel Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyempatkan diri turun langsung melihat kondisi empat keluarga di Kelurahan Sindulang 2 yang rumahnya mengalami musibah kebakaran.

Dalam kunjungannya, Elryc melihat langsung kondisi para korban yang untuk sementara harus mengungsi di bekas Kantor Kelurahan Sindulang 2. Di tengah situasi sulit yang mereka hadapi, Elryc turut membawa bantuan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada keluarga terdampak.

Menurut Elryc, bantuan tersebut mungkin belum dapat menjawab seluruh kebutuhan para korban, namun diharapkan bisa sedikit meringankan beban mereka selama berada di tempat pengungsian.

“Musibah bisa datang kapan saja. Yang terpenting, jangan sampai mereka merasa sendiri dalam menghadapi masa sulit ini. Kita hadir, kita dengarkan, dan kita bantu semampu kita,” ujar Elryc.

Ia menegaskan, kehadiran di tengah masyarakat bukan hanya sebatas menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kemanusiaan untuk memastikan warga yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan perhatian.

Elryc juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan pesan dan petunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar kader partai senantiasa turun ke tengah masyarakat, hadir ketika rakyat membutuhkan, serta menunjukkan kerja nyata melalui kepedulian terhadap sesama.

“Kita berharap keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga mereka segera mendapatkan kembali tempat tinggal yang layak dan dapat menjalani kehidupan dengan baik,” tuturnya.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas bagi empat keluarga korban kebakaran, bahwa dalam menghadapi masa sulit, mereka tidak berjalan sendirian dan tetap ada kepedulian dari lingkungan sekitar serta para wakil rakyat. (***) 

Dari Daratan ke Kepulauan, Pemkot Manado Kirim 16.000 Liter Air Bersih untuk Warga

 

EXPRESSINDONEWS-- Pemerintah Kota Manado kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah kepulauan. Siang ini, bantuan air bersih kembali dikirim menggunakan Kapal Ganda Nusantara untuk memenuhi kebutuhan warga di Kepulauan Bunaken dan Pulau Manado Tua.

Sebanyak 16.000 liter air bersih dibawa dalam pengiriman kali ini untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan dasar warga kepulauan, terutama di tengah kondisi keterbatasan akses terhadap air bersih yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.

Camat Bunaken Kepulauan, Imanuel Mandak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Manado atas perhatian serta langkah nyata dalam membantu masyarakat kepulauan.

Mewakili masyarakat, Imanuel Mandak menilai bantuan air bersih yang kembali dikirim menggunakan Kapal Ganda Nusantara merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan warga di wilayah kepulauan.

“Atas nama masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Manado yang terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Bantuan 16.000 liter air yang dibawa hari ini tentu sangat membantu warga,” ujar Imanuel.

Menurutnya, distribusi air bersih menjadi sangat penting bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, mengingat akses terhadap sumber air bersih tidak selalu mudah seperti di wilayah daratan.

Ia berharap perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan dapat terus berlanjut, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan seperti ini terus dilakukan sampai kebutuhan air bersih masyarakat benar-benar dapat terpenuhi dengan baik. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami,” tambahnya.

Pengiriman air bersih melalui Kapal Ganda Nusantara tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pelayanan pemerintah tidak hanya berfokus di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau dalam wilayah Kota Manado.(***) 

Roycke Langie Emban Amanah Baru sebagai Astamaops Kapolri, Dolfie Angkouw: Kepercayaan Besar Pertama untuk Putra Sulut

 

EXPRESSINDONEWS— Promosi Irjen Pol Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H. dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolda Sulawesi Utara untuk mengemban amanah baru sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Manado sekaligus politisi Partai Golkar, Dolfie Angkouw.

Dolfie menilai, penugasan Roycke Langie ke posisi strategis di tingkat Mabes Polri merupakan sebuah kepercayaan besar sekaligus bentuk penghargaan terhadap pengalaman dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Selamat atas amanah baru yang dipercayakan kepada Bapak Roycke Langie sebagai Astamaops Kapolri. Ini merupakan kepercayaan besar sekaligus tanggung jawab yang tentunya jauh lebih luas,” ujar Dolfie.

Menurutnya, posisi Astamaops Kapolri memiliki peran strategis karena bertugas membantu Kapolri dalam manajemen operasi kepolisian, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian operasi kepolisian. Astamaops juga berperan dalam koordinasi kerja sama dengan kementerian dan lembaga serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan Polri.

“Dengan ruang lingkup tugas yang begitu besar, tentu dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman, ketegasan, kemampuan koordinasi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Saya melihat pengalaman beliau selama memimpin Polda Sulawesi Utara menjadi modal penting untuk menjalankan amanah tersebut,” kata Dolfie.

Ia berharap pengalaman Roycke Langie dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Utara dapat menjadi bekal berharga ketika menjalankan tugas dengan cakupan yang lebih luas di tingkat nasional.

Dolfie juga berharap Roycke tetap membawa semangat kepemimpinan yang humanis, profesional dan dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas barunya.

“Harapan saya, pengalaman yang sudah diperoleh selama bertugas di Sulawesi Utara dapat terus dikembangkan di tingkat nasional. Tantangan pasti semakin besar, tetapi saya percaya beliau mampu menjalankan tugas dengan profesional, tegas dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Bagi Dolfie, promosi tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sulawesi Utara karena putra daerah mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis dalam struktur kepemimpinan Polri.

“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita di Sulawesi Utara. Kita berharap Pak Roycke dapat membawa nama baik daerah sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Polri dan bangsa,” katanya.

Dolfie kemudian menyampaikan doa dan harapan agar Roycke Langie senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan serta kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya.

“Doa dan harapan kami, semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah beliau, diberikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah. Semoga sukses di tempat tugas yang baru dan terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” kata Dolfie Amgkow

Dengan amanah baru tersebut, Dolfie berharap Roycke Langie dapat semakin memperkuat tata kelola operasi kepolisian, meningkatkan koordinasi antarjajaran, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas Polri mampu memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,"selamat Tuama Minahasa. (***) 

Nama Ilham Mencuat dalam Dugaan Penampungan Solar di Bitung, Polresta Diminta Bertindak

 

EXPRESSINDONEWS — Dugaan praktik penampungan solar kembali menjadi sorotan di Kota Bitung. Dalam informasi yang beredar, nama Ilham disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tempat penampungan solar yang berada di Kelurahan Manembo-nembo, Kota Bitung.

Lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan tersebut disebut berada di samping PT Wayamato. Informasi ini tentu perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terdapat aktivitas penampungan solar di lokasi tersebut serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas dimaksud.

Munculnya nama Ilham dalam dugaan tersebut menjadi perhatian, terlebih jika aktivitas yang berlangsung berkaitan dengan solar bersubsidi. Sebab, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang telah ditentukan pemerintah, sehingga dugaan penyalahgunaan distribusinya patut mendapat pengawasan serius.

Karena itu, Polresta Bitung diminta segera turun tangan melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap lokasi yang disebut berada di Manembo-nembo tersebut.

Aparat diharapkan dapat menelusuri asal-usul solar, pola pengangkutan, dugaan tempat penyimpanan, hingga pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut.

Jika dugaan itu terbukti, proses hukum harus dilakukan secara tegas. Namun apabila tidak ditemukan pelanggaran, aparat juga perlu memberikan kejelasan agar tidak terjadi tudingan yang tidak berdasar.

Publik kini menunggu langkah Polresta Bitung untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik mencuatnya nama Ilham dan dugaan lokasi penampungan solar di Manembo-nembo. (***) 

Kerja di Ibu Kota, Gaji Rp3,1 Juta: Royke Anter Soroti Nasib Pegawai Badan Penghubung Sulut

 

EXPRESSINDONEWS— Besaran penghasilan pegawai Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas di Jakarta kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena para pegawai harus menjalankan tugas pemerintahan di tengah tingginya biaya hidup Ibu Kota.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pegawai yang disebut hanya menerima penghasilan sekitar Rp3,1 juta per bulan.

Menurut Royke, angka tersebut patut dievaluasi jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup di Jakarta. Apalagi, tidak semua pegawai yang bertugas di Badan Penghubung hanya menanggung kebutuhan pribadi.

“Keberadaan mereka tinggal di Ibukota Jakarta dengan mendapat gaji Rp3,1 juta per bulan, sangat miris,” tegas Royke saat rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD Sulut bersama TAPD Pemprov Sulut, Rabu (1/9/2026).

Politisi Partai Demokrat itu menilai persoalan kesejahteraan pegawai tidak boleh luput dari perhatian pemerintah daerah. Mereka, kata Royke, dituntut menjalankan tugas di pusat pemerintahan nasional, namun pada saat yang sama harus berhadapan dengan kebutuhan hidup yang relatif tinggi.

“Mereka di sana ada yang sendiri, ada juga yang berkeluarga. Mereka harus menyesuaikan dengan biaya hidup di Jakarta. Makanya paling tidak dapat disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi,” ujarnya.

Royke pun mendorong Pemprov Sulut untuk menghitung dan mengevaluasi kembali skema penghasilan bagi pegawai Badan Penghubung yang ditempatkan di Jakarta.

Sorotan tersebut semakin relevan jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Dengan penghasilan sekitar Rp3,1 juta, terdapat selisih lebih dari Rp2,6 juta dari standar upah minimum Jakarta.

Bagi Royke, persoalan ini bukan sekadar soal angka gaji, melainkan menyangkut bagaimana pemerintah memastikan pegawai yang menjalankan tugas daerah di luar wilayah Sulut tetap memperoleh kesejahteraan yang layak.

Ia menyadari penyesuaian penghasilan tentu harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi anggaran daerah. Namun, menurutnya, kondisi para pegawai tersebut setidaknya perlu menjadi bahan evaluasi serius Pemprov Sulut.

Jangan sampai tuntutan pekerjaan di Ibu Kota sudah mengikuti kebutuhan pemerintahan pusat, tetapi kesejahteraan pegawainya justru tertinggal. (***) 

Viral di Medsos!! Truk Solar di SPBU Giper Dikabarkan Hilang dari Aspol, Dugaan Jaringan Berlapis Kembali Disorot

 

EXPRESSINDONEWS — Dugaan penyalahgunaan Bio Solar bersubsidi di Kota Bitung kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian mengarah pada sebuah truk berwarna merah yang sebelumnya disebut-sebut diamankan aparat dari kawasan SPBU Girian Permai (Giper), namun belakangan dikabarkan tidak lagi berada di area Aspol.

Hilangnya kendaraan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai proses penanganan barang bukti maupun tindak lanjut penindakan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik pengisian dan distribusi solar subsidi secara tidak semestinya.

Viral di Media sosial dan sejumlah informasi lapangan yang dihimpun menyebut kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan dua orang berinisial L dan D. Bahkan, L disebut-sebut sebagai personel aktif. Namun, informasi mengenai status kepemilikan kendaraan, keterlibatan kedua nama tersebut, serta alasan kendaraan tidak lagi berada di Aspol masih membutuhkan klarifikasi resmi dari pihak berwenang.

Dugaan jaringan tersebut juga menyeret sejumlah nama dan lokasi. Salah satunya adalah gudang yang disebut berada di kawasan Madidir, sebelum distribusi diduga berlanjut ke wilayah Manembo-nembo.

Dalam informasi yang beredar, diduga nama PT Wayamato turut disebut sebagai perusahaan yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Namun, sejauh mana perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan dugaan distribusi solar subsidi perlu dibuktikan melalui dokumen, pemeriksaan administrasi, serta keterangan resmi aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya kelompok-kelompok pelangsir yang bekerja secara berlapis. Beberapa kelompok bahkan disebut menggunakan sistem pembagian peran untuk mengambil solar dari SPBU, mengangkut, menampung hingga mendistribusikannya kembali.

Persoalan semakin menjadi perhatian karena terdapat informasi mengenai penggunaan lahan di sekitar SPBU Giper yang disebut-sebut menjadi tempat berkumpulnya kendaraan pelangsir. Nama keluarga politisi Erwin Wurangian turut muncul dalam informasi tersebut.

Namun, seluruh informasi mengenai kepemilikan lahan, pengelolaan lokasi, maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak terkait.

Yang menjadi pertanyaan publik kini bukan sekadar siapa pemilik kendaraan atau siapa yang berada di balik aktivitas tersebut. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah kendaraan yang sebelumnya disebut telah diamankan bisa kemudian tidak lagi berada di lokasi penyimpanan, serta siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut.

Jika benar terdapat praktik pengurasan Bio Solar subsidi secara terorganisasi, maka persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran di tingkat SPBU. Dugaan tersebut mengarah pada rantai yang lebih panjang, mulai dari pengisian, pengangkutan, penampungan hingga distribusi.

Karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak berhenti pada penindakan terhadap pelangsir di lapangan. Jika ada dugaan keterlibatan oknum aparat, pemeriksaan harus diarahkan secara menyeluruh dan transparan, tanpa melihat pangkat maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Publik Bitung berhak mendapatkan jawaban: ke mana truk tersebut pergi, siapa yang mengeluarkannya dari Aspol, atas dasar apa kendaraan tersebut dilepaskan, dan apakah seluruh mata rantai dugaan penyalahgunaan solar subsidi benar-benar sedang ditelusuri. 

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada mereka yang berada di lapangan, sementara pihak yang diduga berada di balik jaringan justru tidak tersentuh. (***)