Reses Florens Panungkelan Serap Keluhan Warga Karombasan Selatan, Kamtibmas hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

 

EXPRESSINDONEWS— Beragam persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado, Florens Panungkelan, personel Komisi IV dari Fraksi PDI-Perjuangan, daerah pemilihan (Dapil) Wenang-Wanea.

Dalam pertemuan bersama masyarakat Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, warga menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kebutuhan CCTV, perbaikan drainase, penerangan jalan, persoalan bantuan sosial, pengelolaan sampah, hingga pelayanan air bersih.

Aspirasi terkait keamanan disampaikan Smart Pantouw, warga Lingkungan III Karombasan Selatan. Ia mendorong adanya penguatan Kamtibmas di setiap lingkungan, sekaligus meminta pemerintah mempertimbangkan pengadaan kamera pengawas atau CCTV sebagai salah satu upaya meminimalisir potensi kriminalitas.

“Keamanan menjadi kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, perlu ada penguatan Kamtibmas di tiap lingkungan, termasuk dukungan CCTV pada titik-titik yang dianggap rawan,” menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga.

Keluhan lainnya datang dari Fendy Rumagit di Lingkungan III. Ia menyoroti kondisi drainase di jalan kota yang berada di wilayah tersebut. Struktur drainase dinilai telah mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan.

Selain drainase, warga juga meminta adanya penambahan titik lampu penerangan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Penerangan dinilai penting bukan hanya untuk mendukung aktivitas warga pada malam hari, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sementara itu, Yanti, warga Lingkungan I, mengangkat persoalan yang berkaitan dengan penetapan desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial karena status desil yang dimiliki tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Ia berharap pemerintah dapat memperkuat sosialisasi sekaligus memberikan fasilitasi kepada masyarakat kurang mampu agar memahami mekanisme penetapan desil serta memiliki akses untuk memperoleh pendampingan ketika terdapat ketidaksesuaian data.

Aspirasi mengenai pelayanan publik dan lingkungan juga disampaikan Max Onibala. Ia meminta adanya penambahan fasilitas pengangkut sampah guna menunjang pelayanan kebersihan di wilayah Karombasan Selatan.

Tak hanya itu, Max turut mengusulkan pemekaran lingkungan di Kelurahan Karombasan Selatan. Saat ini terdapat empat lingkungan dan diusulkan dapat dimekarkan menjadi enam lingkungan. Usulan tersebut dinilai penting untuk memperluas sekaligus memaksimalkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Persoalan air bersih turut menjadi perhatian. Indra Mamahit dari Lingkungan I meminta adanya konsistensi dalam pemeliharaan jaringan pipa air bersih milik PDAM. Ia mengungkapkan, terdapat titik pipa yang berulang kali mengalami kebocoran meski telah beberapa kali dilakukan perbaikan.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih permanen agar kebocoran tidak terus berulang dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Indra juga kembali menyampaikan kebutuhan penambahan titik lampu penerangan di sejumlah lokasi di lingkungan tempat tinggalnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Florens Panungkelan menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda bertemu dengan masyarakat, tetapi menjadi ruang penting bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung persoalan yang dihadapi warga.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Karombasan Selatan akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui kewenangan legislatif.

Florens mengatakan, aspirasi masyarakat tersebut akan dikawal dan menjadi catatan aspirasi untuk dimasukkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Manado, sehingga dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari infrastruktur dasar, keamanan lingkungan, penerangan, pengelolaan sampah, pelayanan air bersih hingga persoalan data penerima bantuan sosial, menurut Florens, membutuhkan perhatian lintas sektor dan koordinasi dengan pemerintah kota maupun perangkat daerah terkait.

Reses tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen Florens Panungkelan untuk membawa suara masyarakat Wenang-Wanea ke ruang pembahasan DPRD, agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat dikawal menuju proses tindak lanjut dan realisasi sesuai skala prioritas pembangunan.

Bagi masyarakat Karombasan Selatan, sejumlah aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah, terutama menyangkut kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan keamanan, kenyamanan dan kualitas pelayanan publik di tingkat lingkungan. (***) 

Reses Reza Rumambi Serap Keluhan Warga Singkil-Mapanget, Jalan, Air Bersih hingga Sertifikat Jadi Sorotan

 

EXPRESSINDONEWS – Beragam persoalan mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado, Reza Rumambi, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Manado dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan mulai dari akses jalan menuju lokasi pekuburan, kondisi kantor kelurahan, ketersediaan air bersih di tengah musim kemarau, persoalan gorong-gorong, penerangan jalan umum (PJU), hingga pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses jalan menuju lokasi pekuburan di Paniki Bawah. Warga berharap pemerintah dapat memastikan akses tersebut benar-benar layak dan mudah digunakan, terutama untuk kepentingan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Reza mengatakan pihaknya akan melihat tingkat urgensi serta menentukan skala prioritas untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan anggaran.

“Untuk jalan pekuburan, apakah sudah terakses atau belum, nanti akan kita lihat. Mana yang menjadi kepentingan prioritas, itu yang akan kita bicarakan. Ini menjadi aspirasi bagi saya,” ujar Reza.

Selain akses jalan, perbaikan kantor kelurahan juga menjadi salah satu catatan yang akan diperjuangkan. Menurut Reza, kondisi sarana pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Perbaikan kantor lurah ini mungkin akan ditata pada APBD Perubahan. Ini sudah menjadi catatan saya dan akan menjadi salah satu prioritas,” tegasnya.

Persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau panjang, sejumlah sumur warga mulai mengering sehingga kebutuhan air sehari-hari menjadi persoalan serius.

Reza menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah.

“Musim kemarau, banyak sumur yang sudah kehabisan air. Untuk pengadaan air bersih ini ada langkah jangka pendek dan jangka panjang,” jelasnya.

Untuk jangka pendek, kebutuhan air masyarakat harus segera direspons. Sementara untuk jangka panjang, warga mengusulkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik sebagai solusi menghadapi kekeringan yang berulang.

“Untuk bor air bersih nanti kami akan cek dan ini akan menjadi aspirasi bagi saya. Mereka meminta sumur karena di musim kemarau sudah mengering. Dalam jangka panjang mereka meminta sumur bor di beberapa titik,” katanya.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah kondisi gorong-gorong yang kerap dipenuhi sampah ketika hujan turun. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan maupun banjir.

Reza menilai persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masalah masyarakat berlarut-larut.

“Kalau memang dikatakan itu urusan provinsi, kenapa tidak bisa berkoordinasi? Ini untuk kepentingan rakyat,” tegas Reza.

Menurutnya, ketika sebuah persoalan sudah mengancam keselamatan maupun kepentingan masyarakat, pemerintah harus mengambil langkah bersama sesuai kewenangan masing-masing.

“Ini menjadi masukan bagi saya dan menjadi prioritas untuk saya perjuangkan. Kalau sudah sangat terancam, itu harus kita lakukan,” ujarnya.

Reza juga menerima aspirasi terkait kebutuhan pembangunan alternatif jalan baru, terutama karena terdapat empat sekolah di kawasan tersebut.

Kondisi akses yang ada dinilai mulai meresahkan karena tingginya aktivitas masyarakat dan kendaraan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Karena ada empat sekolah dan kondisinya sudah meresahkan, jangan sampai terjadi kecelakaan. Ini tentu menjadi aspirasi, termasuk untuk pembuatan jalan baru,” kata Reza.

Selain akses jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), khususnya pada ruas dari Kinan hingga Puskopat. Penerangan dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Persoalan pertanahan melalui program PTSL juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Warga menilai proses pembuatan sertifikat tanah masih menghadapi berbagai kendala, meskipun program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Reza mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian untuk dicarikan jalan keluar bersama pihak terkait.

“Untuk PTSL, masyarakat menyampaikan bahwa mereka kira membuat sertifikat itu mudah, tetapi ternyata prosesnya masih sulit. Ini juga menjadi catatan yang kita tampung,” ujarnya.

Reza menegaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota legislatif untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Reses adalah perintah undang-undang. Aspirasi yang paling banyak muncul adalah terkait sarana dan prasarana, jalan, PJU, sertifikat, serta akses jalan di lokasi pekuburan Paniki Bawah,” jelasnya.

Seluruh aspirasi yang diterima, kata Reza, tidak akan langsung dijanjikan untuk direalisasikan sekaligus. Pemerintah bersama DPRD perlu melihat kemampuan anggaran dan menyusun skala prioritas agar program yang benar-benar mendesak dapat didahulukan.

“Aspirasi ini kita tampung, tetapi akan kita lihat prioritas yang kita tata dalam APBD 2026 dan 2027. Kami sebagai wakil rakyat akan berusaha melaksanakan aspirasi ini semaksimal mungkin,” katanya.

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat akan dimasukkan dalam tabel prioritas sehingga program yang dinilai mendesak dapat diperjuangkan untuk direalisasikan secara efektif dan cepat.

Di sisi lain, Reza mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, khususnya selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga tidak membakar sampah sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang kering dapat meningkatkan risiko kebakaran.

“Dalam musim kemarau panjang ini, saya mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan,” pungkasnya. (***) 

Reses DPRD di Mahawu, Iqbal Anshari Pastikan Aspirasi Warga Masuk Pokok Pikiran DPRD

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Iqbal Anshari, menggelar agenda reses masa persidangan ketiga Tahun 2026 di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga. Berbagai kendala terkait akses layanan, kepesertaan hingga mekanisme pemanfaatan program jaminan kesehatan nasional mengemuka dalam forum tersebut.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti sektor pendidikan. Meski proses Seleksi Penerimaan Murid Baru telah berakhir, warga masih menyampaikan sejumlah persoalan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelaksanaan penerimaan peserta didik ke depan semakin adil dan berpihak kepada masyarakat.

Aspirasi lain yang turut mencuat adalah mengenai klasifikasi Desil yang menjadi acuan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah. Warga berharap mekanisme pendataan dapat lebih akurat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pada kesempatan itu, Camat Tuminting turut memaparkan sejumlah program pemerintah yang sedang dan akan dijalankan di wilayah Kecamatan Tuminting. Penyampaian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mendukung pembangunan daerah.

Muhammad Iqbal Anshari menjelaskan, reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan yang diterima akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kota Manado.

"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami inventarisasi dan dituangkan dalam laporan hasil reses. Harapan kami, usulan-usulan tersebut dapat masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Manado sehingga dapat menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah daerah," ujar Iqbal.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering berpotensi memicu kebakaran lahan maupun permukiman, sehingga warga diminta lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang menggunakan api serta bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman.

Melalui kegiatan reses ini, Iqbal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga program-program sosial, agar dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Manado. (***) 

Tak Hanya Serap Aspirasi, Herry Kolondam Imbau Warga Waspadai Dampak Kemarau Panjang

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Herry Kolondam, personel Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar masa reses di Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam dialog yang berlangsung bersama warga, berbagai persoalan mendasar mengemuka. Infrastruktur lingkungan dan pelayanan kesehatan menjadi dua isu yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada legislator dari daerah pemilihan Tuminting-Bunaken tersebut.

Herry Kolondam mengungkapkan, kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana jalan di lingkungan maupun lorong menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga. Menurutnya, akses jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.

"Yang pertama menjadi perhatian adalah masyarakat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana jalan di lingkungan serta lorong-lorong permukiman. Ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari," ujar Herry.

Selain persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan reses tersebut. Dari sembilan warga yang diberikan kesempatan bertanya dalam tiga sesi dialog, sebagian besar menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan, khususnya menyangkut penggunaan BPJS Kesehatan.

"Hampir semua pertanyaan yang muncul menyinggung pelayanan kesehatan. Masyarakat merasakan masih ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Di samping itu, birokrasi dalam pelayanan BPJS dinilai masih cukup rumit sehingga perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Herry menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Manado. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan rekan-rekannya di komisi maupun pemerintah daerah agar setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

"Semua yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi catatan penting bagi saya. Nantinya akan kami koordinasikan bersama teman-teman di komisi agar setiap persoalan bisa diperjuangkan dan dicarikan solusi," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pelayanan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan infrastruktur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Menurutnya, Pemerintah Kota Manado telah menyediakan kanal pengaduan berbasis aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Manado ini bukan kota kecil. Pemerintah sudah menyediakan pelayanan melalui aplikasi pengaduan. Namun apabila masyarakat sudah melapor melalui aplikasi dan dalam waktu satu hingga dua minggu belum ada tindak lanjut, silakan hubungi saya. Saya akan berada di barisan paling depan untuk memperjuangkan agar laporan tersebut segera ditangani," tegas Herry.

Di akhir kegiatan, Herry Kolondam turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

"Kita sedang menghadapi kemarau panjang. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi potensi kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta saling mengingatkan agar tetap waspada. Keselamatan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. (***) 

Stenly Tamo Pastikan Aspirasi Warga Masuk Pokir DPRD, Bantuan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

 

EXPRESSINDONEWS– Anggota DPRD Kota Manado, Stenly Tamo, personel Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan (Dapil) Singkil-Mapanget, menggelar masa Reses III Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota legislatif dalam menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat mengemuka. Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah terkait penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai belum merata. Sejumlah warga mengaku masih ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima, sementara ada pula yang dinilai sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Stenly Tamo meminta agar pemerintah melalui perangkat kelurahan dan instansi terkait melakukan pendataan ulang secara menyeluruh agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain persoalan bantuan sosial, warga juga mengeluhkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman. Aspirasi yang disampaikan meliputi pembangunan dan normalisasi drainase, perbaikan jalan lingkungan, hingga penambahan lampu penerangan jalan yang dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Stenly menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya akan menjadi perhatian serius dan akan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD Kota Manado.

"Seluruh aspirasi masyarakat ini akan saya bawa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Nantinya akan kami sampaikan dalam pembahasan di DPRD hingga Paripurna sebagai bagian dari usulan program pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah," ujar Stenly.

Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, keluhan, serta usulan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan penganggaran daerah.

Pada kesempatan tersebut, Stenly juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran yang belakangan kerap melanda Kota Manado.

Menurutnya, sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir banyak dipicu oleh kelalaian, mulai dari pembakaran sampah hingga kebakaran rumah tinggal. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.

"Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Di musim kemarau seperti sekarang ini, kita harus lebih waspada agar tidak terjadi kebakaran. Jangan membakar sampah sembarangan dan pastikan setiap potensi yang bisa memicu api dapat dicegah. Saya juga mengajak pemerintah setempat untuk terus memberikan edukasi dan mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap upaya pencegahan kebakaran," tutup Stenly. (***) 

Andrew Palit Kawal Aspirasi Warga Singkil-Mapanget, Banjir, Talud hingga Lampu Jalan Jadi Prioritas Reses

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Andrew Ignatius Palit, Personil Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Singkil-Mapanget, menggelar Masa Reses III Tahun 2026 sebagai bagian dari kewajiban konstitusional anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Kecamatan Mapanget, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) itu berlangsung penuh dialog. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan.

Dalam sambutannya, Andrew Palit menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menghimpun kebutuhan riil masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan pembahasan anggaran.

"Terima kasih atas kehadiran seluruh elemen masyarakat. Semua aspirasi yang Bapak dan Ibu sampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti kepada Pemerintah Kota Manado dan menjadi bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah," ujar Andrew.

Ia juga mengungkapkan kabar baik bagi para pelaku seni. Menurutnya, Pemerintah Kota Manado telah menyiapkan anggaran khusus bagi pengembangan industri musik pada tahun anggaran mendatang sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda.

Sesi dialog berlangsung dinamis. Warga bernama Exon menyoroti persoalan drainase yang dinilai tidak pernah ditangani secara menyeluruh.

Selama kurang lebih tujuh hingga delapan tahun terakhir, kata dia, pembersihan saluran air hanya dilakukan di kawasan perkantoran, sementara wilayah permukiman masyarakat justru terabaikan. Kondisi tersebut menyebabkan banjir setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Exon juga meminta perhatian terhadap pembangunan talud di Kelurahan Singkil I yang kerap mengalami longsor. Menurutnya, usulan tersebut sudah berulang kali disampaikan, namun hingga kini belum mendapat respons yang memadai.

Sementara itu, Nunsondang mempertanyakan belum terealisasinya usulan fasilitas penyeberangan di depan sekolah yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan. Ia juga mengangkat kembali aspirasi pemekaran lingkungan di Kelurahan Singkil I, khususnya Lingkungan VI dan VII, yang menurutnya telah diperjuangkan hampir 13 tahun namun belum membuahkan hasil.

"Saya berharap Pak Andrew Palit dapat mengawal dan mengakomodasi usulan ini agar bisa segera direalisasikan," ujarnya.

Aspirasi lainnya datang dari Cicilia Walewangko yang menyoroti sungai yang tidak pernah dikeruk sehingga sering meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman.

Selain itu, warga juga mempertanyakan keberlanjutan Program Indonesia Pintar (PIP), kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dinilai memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal, hingga persoalan antrean truk pengisian solar di kawasan Politeknik yang dinilai mengganggu aktivitas usaha masyarakat.

Permintaan pemasangan dan penambahan lampu penerangan jalan umum juga menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dari wilayah Kecamatan Singkil maupun Kecamatan Mapanget.

Menanggapi seluruh masukan tersebut, Andrew Palit memastikan seluruh aspirasi telah dicatat dan sebagian langsung dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang hadir dalam forum reses.

"Semua amanat masyarakat ini akan saya kawal. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah akan segera kami teruskan kepada dinas terkait agar mendapat perhatian dan dapat direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Di akhir kegiatan, Andrew kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Ia dikenal sebagai legislator yang konsisten mendorong lahirnya ruang-ruang kreativitas bagi anak muda melalui kegiatan positif, termasuk di bidang seni dan musik, sehingga mereka memiliki wadah untuk berkarya dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.

Melalui reses tersebut, Andrew berharap seluruh aspirasi masyarakat Singkil dan Mapanget dapat menjadi prioritas pembangunan Kota Manado, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga. (***) 

Reses di Bailang, Ferdinand Djeki Dumais Serap Aspirasi Warga: Soroti Inflasi, PTSL, Lampunisasi hingga Pemekaran Wilayah

 

EXPRESSINDONEWS-- Masa Reses III Tahun 2026 dimanfaatkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat di Kelurahan Bailang, tepatnya di wilayah Loreng. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga disampaikan secara terbuka, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tingginya harga bahan pokok, hingga kebutuhan lampu penerangan jalan dan pemekaran wilayah.

Salah satu warga, Novita Hermanto, mengungkapkan masih adanya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan. Menurutnya, masyarakat kerap menemui hambatan saat mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, Novita juga menyampaikan persoalan sertifikat tanah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian, serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terbebani akibat terus meningkatnya harga kebutuhan pokok.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ferdinand Dumais menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok tidak terlepas dari kondisi inflasi yang sedang terjadi.

"Inflasi merupakan kenaikan biaya hidup, di mana nilai uang yang kita miliki menjadi semakin rendah dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat ikut menurun," jelas Ferdinand.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh fenomena El Niño, yakni anomali iklim yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dampaknya, produksi pertanian di sejumlah daerah mengalami penurunan sehingga memengaruhi pasokan pangan, termasuk beras, yang berujung pada kenaikan harga di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Utara.

Menurut Ferdinand, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga.

"Saya berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Manado benar-benar turun ke lapangan. Jika diperlukan dilakukan operasi pasar agar harga bahan pokok kembali stabil. Persoalan ini akan terus saya follow up agar menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, personel Komisi I DPRD Kota Manado itu juga mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman pangan.

"Kita harus mulai membiasakan menanam di sekitar rumah. Bila memungkinkan, pemerintah dapat memberikan bantuan bibit kepada masyarakat sehingga setiap rumah memiliki tanaman yang bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," ujarnya.

Terkait persoalan PTSL, Ferdinand mengakui bahwa masih banyak pengajuan sertifikat tanah sejak tahun 2018 yang belum terselesaikan.

Ia mengungkapkan, DPRD Kota Manado melalui Komisi I telah melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Masalah tanah memang bukan persoalan yang mudah diselesaikan. Namun kami sudah melakukan hearing dengan instansi terkait dan terus mencari jalan keluar. Saya meminta masyarakat tetap tenang karena persoalan ini akan kita perjuangkan bersama hingga memperoleh solusi terbaik," katanya.

Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan lampu penerangan jalan (lampunisasi) di wilayah pemukiman yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekaligus menekan potensi tindak kriminalitas.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pemekaran wilayah Kelurahan Bailang, serta meminta adanya sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand menegaskan bahwa kebutuhan penerangan jalan menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keamanan warga.

"Untuk lampunisasi akan kami dorong agar menjadi perhatian pemerintah. Mengenai persoalan tanah, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat bersama-sama menyelesaikannya. Sedangkan usulan pemekaran wilayah tentu harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, saya berharap usulan ini mendapat kesempatan untuk direalisasikan, dan kami di Komisi I DPRD Kota Manado akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat tersebut," pungkas Ferdinand Dumais. (***)