Andrew Palit Dorong Pembentukan Kembali Gapoktan Mapanget Barat, Perkuat Daya Tawar Petani Mikro

 

EXPRESSINDONEWS--  Kepedulian terhadap pelaku usaha kecil dan sektor pertanian terus ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kota Manado, Andrew Ignatius Palit. Legislator yang duduk di Komisi II dan mewakili Daerah Pemilihan Singkil–Mapanget ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran petani mikro melalui pembentukan kembali Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah Mapanget Barat.

Menurut Palit, keberadaan Gapoktan sangat penting sebagai wadah konsolidasi para petani agar memiliki kekuatan bersama dalam menghadapi dinamika pasar serta memperjuangkan kesejahteraan mereka.

“Saya mendukung Gapoktan Mapanget Barat untuk segera terbentuk kembali, sehingga para petani memiliki daya tawar dan kekuatan yang lebih baik untuk bergerak dalam industri pertanian,” ujar Palit.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya dinas terkait, untuk membuka akses informasi secara transparan kepada para petani. Menurutnya, berbagai program bantuan dari pemerintah pusat harus dikomunikasikan secara terbuka agar dapat benar-benar dirasakan oleh petani kecil.

“Dinas Pertanian harus mengkomunikasikan secara terbuka berbagai bantuan dari pemerintah pusat kepada petani mikro. Mereka adalah garda terdepan ketahanan pangan di Republik Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Palit menyatakan kesiapannya untuk membantu membuka akses pasar yang lebih luas dan menguntungkan bagi para petani mikro di wilayah Mapanget Barat. Ia berharap melalui penguatan kelembagaan seperti Gapoktan, para petani dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan mereka.

“Saya siap membuka akses pasar yang menguntungkan bagi petani mikro, sekaligus mendorong mereka membentuk kembali Gapoktan agar petani menjadi lebih kuat dan mampu bersaing,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah petani juga menyampaikan harapan mereka terhadap dukungan pemerintah dan DPRD agar sektor pertanian di Mapanget Barat dapat berkembang lebih baik.

Salah satu petani, Jery Ramoh, menilai pembentukan kembali Gapoktan akan memberikan banyak manfaat bagi para petani di wilayah tersebut.

“Dengan adanya Gapoktan, kami para petani bisa lebih terkoordinasi dan memiliki kekuatan bersama untuk meningkatkan hasil pertanian serta memperjuangkan kesejahteraan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Salim Minabari, yang berharap dukungan pemerintah dapat terus mengalir kepada petani kecil.

“Petani membutuhkan pendampingan dan akses terhadap program bantuan. Jika informasi terbuka dan kami bersatu dalam Gapoktan, tentu kami lebih siap mengembangkan usaha pertanian,” katanya.

Sementara itu, Abdul Rasyd Minabari menekankan pentingnya akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat.

“Harapan kami, hasil pertanian dari petani mikro bisa memiliki pasar yang jelas dan harga yang layak, sehingga petani bisa terus bertahan dan berkembang,” ungkapnya.

Petani lainnya, Dadan, juga menyambut baik dorongan untuk membentuk kembali Gapoktan.

“Jika kami bersatu dalam wadah kelompok tani yang kuat, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan, pelatihan, dan akses pasar,” tuturnya.

Dengan dukungan dari DPRD Kota Manado serta sinergi pemerintah dan masyarakat, diharapkan sektor pertanian di Mapanget Barat dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan serta perekonomian daerah. (***) 

Gas Melon Langka, Reza Rumambi Desak Pemkot dan Pertamina Segera Bertindak

 

EXPRESSINDONEWS-- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Singkil–Mapanget, Reza Rumambi, melontarkan pernyataan keras terkait kelangkaan Gas LPG 3 kilogram yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Manado. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena yang paling terdampak adalah masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.

Reza menegaskan bahwa pemerintah harus segera bergerak cepat. Ia mendesak Pemerintah Kota Manado dan instansi terkait untuk tidak hanya menunggu laporan di meja, tetapi segera berkoordinasi secara serius dengan pihak Pertamina dan para distributor guna memastikan pasokan LPG 3 Kg tetap tersedia serta distribusinya berjalan normal di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kelalaian sistem distribusi. Gas LPG 3 Kg ini adalah kebutuhan dasar rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada kekacauan distribusi,” tegas Rumambi.

Ia juga meminta aparat pengawas, termasuk Polri dan TNI, untuk ikut turun mengawasi jalur distribusi. Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar tidak terjadi praktik penimbunan maupun permainan harga oleh oknum agen ataupun pengecer yang memanfaatkan situasi.

Rumambi memberi peringatan tegas kepada para agen dan pangkalan agar menyalurkan LPG sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik penimbunan ataupun penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Jangan coba-coba bermain dengan kebutuhan rakyat. Jika ada agen atau pangkalan yang sengaja menimbun atau menjual di atas harga yang ditetapkan, itu jelas bentuk pelanggaran dan harus ditindak tegas,” ujarnya. 

Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan LPG 3 Kg sesuai peruntukannya, yakni untuk rumah tangga kurang mampu dan usaha mikro, serta tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan di pasaran.

Sebagai bentuk keseriusan, Reza memastikan DPRD Kota Manado tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg, khususnya menjelang dua momentum hari besar keagamaan.

“DPRD Manado akan turun langsung melakukan pengawasan distribusi LPG 3 Kg di lapangan. Apalagi menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, kebutuhan masyarakat pasti meningkat. Jangan sampai rakyat kesulitan hanya karena ada pihak yang bermain di belakang distribusi,” tegasnya. 

Rumambi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepentingan masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama, dan siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan akan berhadapan dengan pengawasan ketat dari DPRD dan aparat.  (***) 

Reses di Titiwungen Selatan, Dolfie Angkouw Tampung Aspirasi Warga Soal Jalan Sempit hingga Penanganan Sampah

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado Drs. Dolfie Daniel Angkouw, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Malalayang–Sario, melaksanakan agenda Masa Reses Tahun 2026 di Kelurahan Titiwungen Selatan, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Selasa (10/03/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan tempat tinggalnya.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah kondisi jalan lingkungan yang dinilai terlalu sempit. Warga mengaku kondisi tersebut sering menghambat akses menuju jalan utama, bahkan berpotensi menyulitkan proses evakuasi jika terjadi bencana seperti banjir.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pelebaran jalan agar mobilitas warga menjadi lebih lancar dan aman.

Selain itu, persoalan sampah juga menjadi perhatian warga. Mereka mengeluhkan banyaknya sampah batok kelapa muda yang terbawa aliran air dari kawasan Jalan 17 Agustus hingga menyumbat saluran drainase dan memicu banjir.

Warga pun meminta agar pedagang kelapa muda di kawasan tersebut dapat ditertibkan sehingga tidak lagi membuang limbah ke saluran air.

Tak hanya itu, masyarakat juga berharap sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut dapat ditangani secara lebih profesional. Aspirasi lain yang disampaikan berkaitan dengan pemangkasan pohon-pohon rimbun di sekitar permukiman yang dinilai berpotensi tumbang dan membahayakan warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dolfie Angkouw menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Menurutnya, untuk penanganan pemangkasan pohon rimbun akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), sementara persoalan drainase dan jalan akan ditinjau langsung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Untuk kondisi drainase dan jalan, saya akan turun langsung ke lapangan bersama Dinas PUPR guna melihat situasi sebenarnya agar bisa segera dicarikan solusi perbaikannya,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan itu, Angkouw juga menjelaskan kepada warga mengenai tujuan pelaksanaan masa reses. Ia mengatakan bahwa reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.

“Hasil dari pertemuan ini tentu akan kami bawa dalam forum perencanaan pembangunan, termasuk Musrenbang tingkat Kota Manado,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah kelurahan, dalam kegiatan tersebut Angkouw juga menyerahkan bantuan satu unit mesin pemotong rumput kepada pihak Kelurahan Titiwungen Selatan.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado, Camat Sario Jermia Sampul, Lurah Titiwungen Selatan, para kepala lingkungan, serta warga setempat. (***)

Reses di Buha, Yasir Tarukbua Serap Aspirasi Warga Soal Jalan Perumahan hingga Kamtibmas

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Yasir Tarukbua, personil Komisi III dari Partai Perindo yang juga legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Singkil–Mapanget, menggelar agenda reses di Kelurahan Buha, tepatnya di Perumahan Asri, Kecamatan Mapanget.

Dalam pertemuan bersama warga tersebut, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur perumahan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga pelayanan kesehatan.

Menanggapi keluhan warga terkait kondisi jalan dan drainase di kawasan perumahan, Yasir meminta agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melakukan pendataan terhadap seluruh perumahan di Kota Manado.

Menurutnya, pendataan tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti kondisi jalan dan saluran drainase yang rusak sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait jalan masuk perumahan serta drainase yang rusak tentu akan saya masukkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) saya untuk diperjuangkan,” ujar Yasir.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar setiap laporan yang disampaikan kepada pemerintah maupun wakil rakyat dilengkapi dengan data yang jelas agar proses tindak lanjut bisa lebih cepat.

Dalam sesi dialog, warga bernama Willy Jacob turut menyoroti persoalan kamtibmas yang belakangan ramai diperbincangkan, khususnya terkait maraknya aksi membawa senjata tajam.

Menurutnya, penanganan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.

“Kami para orang tua khawatir dengan kondisi anak-anak kami di luar rumah. Jangan hanya ditangkap lalu dilepaskan begitu saja. Harus ada proses hukum agar ada efek jera,” ungkap Willy.

Selain itu, warga juga mengusulkan agar tikungan di kawasan perumahan diperlebar karena sering terjadi hampir tabrakan antar kendaraan yang melintas.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Camat Mapanget menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan terus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

Ia mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan melalui layanan darurat 112.

“Kami juga mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan batas jam anak-anak berada di luar rumah serta memastikan mereka pergi ke mana,” ujarnya.

Terkait jalan yang tertimbun material di kawasan perumahan, Camat Mapanget menyebutkan hal tersebut akan dicek oleh pihak kelurahan karena kemungkinan berkaitan dengan pekerjaan galian jaringan air bersih.

Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai pemotongan pohon kelapa di pinggir jalan serta penataan kabel yang dinilai sudah tidak beraturan.

Pada sektor kesehatan, masyarakat berharap pelayanan di Puskesmas dapat lebih dimaksimalkan. Dalam penjelasan yang disampaikan, terdapat sekitar 144 jenis penyakit yang tidak dapat dirujuk langsung ke rumah sakit sesuai ketentuan BPJS.

Karena itu, pasien yang membutuhkan rujukan harus terlebih dahulu datang ke Puskesmas untuk mendapatkan diagnosa dari dokter sebelum dilakukan rujukan sesuai dengan nomor antrean.

Menanggapi hal tersebut, Yasir Tarukbua menegaskan bahwa aspirasi terkait fasilitas umum seperti perbaikan jalan perumahan, drainase, hingga pemotongan pohon sudah mulai diakomodasi oleh pemerintah kecamatan dan akan dikoordinasikan dengan pihak kelurahan.

Ia juga menyoroti persoalan bahu jalan di depan kampus Politeknik yang kerap dijadikan lahan parkir kendaraan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

“Ini perlu koordinasi antara pihak kampus dan pemerintah agar ada solusi yang tepat sehingga tidak mengganggu pengguna jalan,” jelasnya.

Terkait persoalan kamtibmas, Yasir menyebut adanya usulan dari masyarakat agar pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam dapat diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku anak-anak sejak dini.

“Kami berharap keterlibatan orang tua dalam membentuk disiplin dan etika anak-anak sejak dini, sehingga mereka tidak terjerumus dalam hal-hal negatif dan justru dapat melakukan hal-hal positif bagi masyarakat,” pungkas Yasir. (***) 

Reses di Singkil II, Adolfien Wangania Serap Aspirasi Warga Soal Talud, Drainase hingga BPJS

 

EXPRESSINDONEWS--  Anggota DPRD Kota Manado, Adolfien Wangania, menggelar agenda reses di Kelurahan Singkil II, Lingkungan V, Kecamatan Singkil. Kegiatan yang berlangsung dalam masa reses ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan persoalan sosial.

Srikandi Partai Golkar yang juga merupakan personil Komisi II DPRD Kota Manado dari daerah pemilihan Singkil–Mapanget tersebut mendengarkan langsung berbagai keluhan dan usulan warga.

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi yang mencuat di antaranya kebutuhan pembangunan talud, perbaikan drainase, serta pemasangan lampu jalan di beberapa titik lingkungan yang dinilai masih minim penerangan.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan berbagai persoalan sosial, termasuk kendala dalam pengurusan BPJS Kesehatan, terutama terkait status kepesertaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Adolfien Wangania menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan,” ujar Wangania.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sehingga dapat diusulkan kepada Pemerintah Kota Manado untuk direalisasikan.

“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentu akan menjadi prioritas kami. Aspirasi ini akan kami kawal agar bisa masuk dalam pokir dan selanjutnya diusulkan kepada pemerintah kota supaya dapat direalisasikan,” tambahnya.

Menurutnya, sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah sangat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

Usai pelaksanaan reses, Adolfien Wangania juga memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk berbagi dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan mukena kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan penuh berkah.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi, tetapi juga mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.

“Momentum Ramadan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat,” pungkasnya. (***) 

Reses di Maasing, Rachman Kodu Serap Aspirasi Warga Soal BPJS, Koperasi hingga Penanganan Banjir Mahawu

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Rachman Kodu, menggelar agenda reses di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting. Kegiatan yang merupakan bagian dari masa reses DPRD ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik, bantuan sosial hingga penanganan banjir di wilayah utara Kota Manado.

Rachman Kodu yang merupakan personil Komisi II DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui sesi tanya jawab. Sejumlah isu strategis disampaikan warga, mulai dari pembentukan koperasi di setiap kelurahan, persoalan data bantuan sosial berbasis desil, hingga persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Mahawu.

Dalam pertemuan tersebut, warga Abdul Rachman Ikoni menyoroti persoalan tanggul di Kelurahan Mahawu yang hingga kini dinilai belum mampu mengatasi banjir. Ia menyampaikan bahwa setiap musim hujan wilayah tersebut kerap terdampak, bahkan sering menjadi perhatian para tokoh masyarakat setempat seperti ketua Badan Takmir Masjid (BTM) dan ketua lingkungan.

“Masyarakat meminta agar Dinas PUPR segera mencari solusi terkait tanggul di Mahawu yang sampai saat ini belum memberikan dampak signifikan dalam penanganan banjir,” ujarnya.

Sementara itu, warga lainnya Mastim Karim mempertanyakan mekanisme penentuan kategori masyarakat dalam program BPJS dan bantuan sosial. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami proses pengurusan maupun kategori penerima bantuan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengurus BPJS atau bantuan karena minim edukasi dari pemerintah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Sosial Kota Manado, John Lubis, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini menggunakan sistem desil yang mengacu pada data kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa:

Desil 1–2 merupakan kategori masyarakat miskin ekstrem yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Desil 3–4 menerima bantuan BPNT.

Desil 5–6 masuk dalam kategori penerima PBI BPJS dari pemerintah pusat.

Selain itu, masyarakat yang membutuhkan juga dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu dari lurah sebagai salah satu syarat pengusulan bantuan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rachman Kodu menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah utara Kota Manado.

“Saya meminta Pemerintah Kota Manado memberi perhatian khusus pada wilayah utara, apalagi dalam kondisi cuaca hujan seperti sekarang. Pemerintah tentu lebih memahami langkah-langkah teknis penanganannya, dan saya akan terus berkoordinasi lintas komisi,” ujar Kodu.

Ia menegaskan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak perlu terpaku pada batasan komisi di DPRD.

“Kita tidak perlu menunggu apakah itu masuk komisi atau bukan. Selama itu kepentingan masyarakat dan kita bisa membantu, maka harus kita bantu,” tegasnya.

Kodu juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya mulai terealisasi, salah satunya pembangunan di Lingkungan II dan VI yang menurutnya telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

“Alhamdulillah, aspirasi yang sudah puluhan tahun disampaikan akhirnya bisa terealisasi. Saya mengawal aspirasi masyarakat dan bapak ibu juga harus mengawal saya,” katanya.

Ia juga memastikan berbagai usulan seperti pembangunan paving dan infrastruktur lingkungan telah dicatat dan akan terus dikawal melalui koordinasi dengan dinas terkait, termasuk dengan melakukan peninjauan langsung di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kodu turut mendorong Pemerintah Kota Manado untuk mempercepat penerapan digitalisasi pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat lingkungan.

“Kita sudah harus meninggalkan sistem manual. Saat ini sudah era digitalisasi. Pelayanan kepada masyarakat sebaiknya tidak lagi bergantung pada berkas-berkas fisik,” jelasnya.

Menurutnya, digitalisasi penting agar data masyarakat dapat tersinkron dengan baik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.

“Masih banyak data yang belum sinkron karena sistem yang digunakan masih analog. Kami mendorong pemerintah kota agar mulai menggunakan sistem digital agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Terkait banjir di Kelurahan Mahawu, Kodu menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi prioritas yang harus segera ditangani karena menyangkut keselamatan warga.

“Ini bukan hanya soal kerugian harta benda. Banjir di Mahawu bahkan sudah merenggut nyawa. Dari tahun ke tahun persoalan ini belum sepenuhnya teratasi dan ini menjadi skala prioritas bagi kami untuk terus diperjuangkan,” tegasnya.

Ia memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait guna mencari solusi yang tepat untuk meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Kodu juga menilai antusiasme masyarakat dalam reses kali ini cukup tinggi. Ia sengaja menghadirkan sejumlah dinas terkait, terutama Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, agar masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

“Kami sengaja menghadirkan dinas-dinas yang krusial agar masyarakat bisa langsung mendapatkan jawaban atas aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya. (***) 

Jean Laluyan Dorong Pengawasan Ketat Bapok Jelang Idulfitri dan Paskah

 

EXPRESSINDONEWS-- DPRD Provinsi Sulawesi Utara meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Idulfitri dan Paskah tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Jeane Laluyan, dalam rapat kerja bersama Disperindag Sulut yang digelar di ruang rapat DPRD, Kamis (5/3/2026).

Menurut Laluyan, momentum hari besar keagamaan biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.

“Pengawasan harus dilakukan secara maksimal untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga di pasaran tetap stabil. Jangan sampai terjadi kelangkaan ataupun lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah antisipatif perlu dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap distribusi barang, ketersediaan stok di pasar, hingga pengawasan terhadap rantai pasok dari distributor hingga pedagang.

DPRD Sulut juga mendorong Disperindag untuk meningkatkan intensitas inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern guna memastikan harga dan stok bahan pokok tetap terkendali.

Selain itu, para legislator diminta turut berperan aktif melakukan pemantauan di daerah pemilihan masing-masing sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi pasar di lapangan.

Dengan pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Sulawesi Utara tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dan Paskah dengan tenang dan nyaman. (***)