Pemilihan Ketua PSSI Sulut Masuk Tahap Akhir, Komite Pemilihan Serahkan Keputusan ke PLT

 

EXPRESSINDONEWS— Komite Pemilihan dan Komite Banding PSSI Sulawesi Utara memastikan seluruh tahapan menuju Kongres Pemilihan Ketua PSSI Sulawesi Utara telah dijalankan sesuai mekanisme dan Statuta PSSI.

Ketua Komite Pemilihan PSSI Sulawesi Utara, Roy Maramis, mengatakan pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding mengacu pada surat PSSI tertanggal 24 Juli 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

Menurut Roy, berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, pada 8 Desember seharusnya proses pemilihan sudah memasuki tahap akhir. Komite Pemilihan dan Komite Banding juga sedianya menyampaikan laporan kepada Ketua PLT PSSI Sulawesi Utara, Arya Sinulingga, mengenai seluruh tahapan yang telah dilaksanakan.

Namun, agenda tersebut mengalami penghentian setelah terjadi bencana di Sumatera. PSSI Pusat kemudian menghentikan seluruh kegiatan terkait proses pemilihan, termasuk kepanitiaan yang telah dibentuk maupun tahapan yang sedang berjalan, hingga adanya keputusan lebih lanjut sebelum Kongres Pemilihan dilaksanakan.

“Komite Pemilihan dan Komite Banding sudah bekerja sesuai tahapan Statuta. Karena adanya penghentian dari PSSI Pusat saat itu, seluruh proses yang sedang berjalan ikut dihentikan,” ujar Roy.

Dalam rapat yang berlangsung Senin, 24 Agustus 2026, Komite Pemilihan dan Komite Banding menilai perlu adanya laporan resmi secara tertulis kepada Ketua PLT PSSI Sulawesi Utara. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban bahwa kedua komite telah menjalankan tugas sesuai tahapan yang diberikan.

Roy menjelaskan, secara substansi, proses pemilihan kini tinggal menyelesaikan dua tahapan penting. Pertama, pengumpulan hasil verifikasi bakal calon Ketua PSSI Sulawesi Utara. Kedua, pelaksanaan Kongres Pemilihan.

“Jadi tinggal dua tahapan. Yang pertama mengumpulkan hasil verifikasi bakal calon Ketua PSSI Sulawesi Utara, kemudian tahap berikutnya adalah Kongres Pemilihan,” jelasnya.

Terkait kapan Kongres Pemilihan akan digelar, Roy menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan Ketua PLT PSSI Sulawesi Utara.

“Dalam pertemuan dengan rekan-rekan media, kami menyampaikan bahwa kapan pelaksanaan Kongres Pemilihan itu dilakukan, merupakan hak dan kewenangan Ketua PLT,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Banding PSSI Sulawesi Utara, Marvil Budiman, menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur proses kerja Komite Pemilihan dan Komite Banding telah berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Marvil menegaskan, Komite Banding tetap menjalankan fungsi sesuai mandat yang diberikan. Setiap tahapan maupun proses yang berkaitan dengan keberatan dan sanggahan tetap memiliki mekanisme yang harus dihormati.

“Kami bersyukur sudah ada Ketua PLT dan kami sebagai komite telah melaksanakan tugas sesuai tahapan yang diberikan. Kalau ada sanggahan atau keberatan dari teman-teman, silakan disampaikan kepada kami melalui mekanisme yang ada,” kata Marvil.

Ia menambahkan, ruang untuk menyampaikan keberatan tetap terbuka. Namun, setiap keberatan harus disampaikan melalui prosedur yang berlaku agar dapat diproses secara objektif dan sesuai aturan.

Dengan demikian, Komite Pemilihan dan Komite Banding kini menunggu keputusan Ketua PLT PSSI Sulawesi Utara terkait kelanjutan tahapan menuju Kongres Pemilihan, setelah seluruh proses yang menjadi kewenangan kedua komite telah dilaksanakan. (***) 

Jika Terbukti, Ini Tamparan untuk Sepak Bola Sulut, Klub Non-Afiliasi Diduga Tampil di Soeratin U-13

 

EXPRESSINDONEWS — Pelaksanaan kompetisi Piala Soeratin U-13 di Sulawesi Utara mulai menuai sorotan. Dugaan tampilnya Pinabetengan Rimboka FC yang disebut belum berstatus sebagai klub afiliasi PSSI Sulawesi Utara menjadi pertanyaan serius terhadap kepatuhan penyelenggaraan kompetisi terhadap regulasi PSSI.

Sorotan ini bukan semata soal satu klub yang bertanding. Persoalannya menyentuh marwah kompetisi resmi PSSI. Sebab, kompetisi yang berada dalam struktur PSSI semestinya memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari status afiliasi klub, rekomendasi Askab/Askot sesuai domisili, hingga administrasi pemain dan klub melalui sistem resmi PSSI.

Jika dugaan tersebut benar, maka muncul pertanyaan mendasar, atas dasar apa sebuah klub yang belum terafiliasi dapat tampil dalam kompetisi resmi PSSI? Di mana klub tersebut berdomisili dan Askab mana yang memberikan rekomendasi?

Ketua Persbit Bitung, Marcel Tatuil, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kepatuhan terhadap regulasi dan statuta sepak bola nasional.

“Kalau kita sebagai anggota, apalagi mengikuti Kompetisi Soeratin U-13, U-15 dan Liga 4, kita harus berpatokan kepada regulasi serta surat edaran yang dikeluarkan PSSI,” tegas Marcel.

Menurutnya, proses sebuah klub untuk masuk dalam kategori afiliasi PSSI memiliki mekanisme yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Yang membedakan PSSI dengan pertandingan lainnya adalah kompetisinya terstruktur. Mekanisme mengikuti Soeratin tidak bisa sembarangan. Ini soal disiplin agar sepak bola menjadi lebih baik ke depan,” ujarnya.

Sorotan semakin tajam karena setiap peserta kompetisi PSSI seharusnya memenuhi persyaratan administrasi dan registrasi yang ditentukan. Termasuk keberadaan klub dalam sistem resmi PSSI serta status pemain yang mengikuti kompetisi.

Dugaan bahwa Pinabetengan Rimboka FC belum tercatat sebagai klub afiliasi PSSI Sulut, bahkan para pemainnya disebut belum terdaftar dalam akun SIAP PSSI, harus segera diverifikasi oleh pihak penyelenggara.

Apalagi, berdasarkan data yang menjadi sorotan, nama Pinabetengan Rimboka FC disebut tidak tercantum sebagai klub afiliasi dalam Kongres PSSI Sulawesi Utara 2024.

Jika fakta tersebut terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan administrasi. Hal itu berpotensi menjadi preseden buruk bagi klub-klub yang selama ini mengikuti proses pembinaan dan afiliasi secara resmi melalui Askab maupun Askot.

Ironisnya, klub-klub yang sejak kelompok usia muda membangun rekam jejak kompetisi, mengurus legalitas, melakukan pembinaan dan mengikuti mekanisme Askab/Askot justru dapat merasa dirugikan apabila klub yang belum memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan tampil di kompetisi resmi.

“Perekrutan SSB untuk masuk dalam kompetisi yang terkesan asal-asalan justru akan membuat kekacauan dalam sepak bola dan mengganggu ritme pembinaan,” kata Marcel.

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak buru-buru diarahkan sebagai kesalahan sistem.

“Menurut saya, ini bukan kesalahan sistem. Sistem sudah jelas dan regulasinya sudah ada. Kalau kita patuh terhadap aturan, tidak ada masalah dengan sistem. Pertanyaannya adalah siapa yang menjalankan kompetisi ini,” tegasnya.

Karena itu, penyelenggara diminta terbuka menjelaskan status afiliasi Pinabetengan Rimboka FC, domisili klub, rekomendasi Askab/Askot, registrasi klub dalam sistem PSSI, serta status registrasi seluruh pemainnya.

Jika seluruh dokumen ternyata lengkap dan sesuai regulasi, persoalan dapat dijelaskan secara terbuka. Namun jika sebaliknya, maka PSSI Sulut harus berani melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai aturan.

Jangan sampai Piala Soeratin yang seharusnya menjadi kompetisi resmi pembinaan usia muda justru berubah menjadi “Soeratin rasa tarkam”.

Apalagi pemerintah daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, selama ini menunjukkan dukungan besar terhadap perkembangan sepak bola. Jangan sampai dugaan kelalaian dalam pengelolaan kompetisi justru mencederai semangat tersebut.

“Justru kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur Sulawesi Utara yang luar biasa mendukung dan sangat antusias terhadap sepak bola. Jangan karena hal-hal seperti ini kemudian mengganggu dan menghalangi niat baik beliau,” ujar Marcel.

Kini bola berada di tangan penyelenggara. Regulasi harus menjadi panglima. Jika klub memang memenuhi seluruh persyaratan, tunjukkan dasar hukumnya. Jika tidak, maka harus ada koreksi.

Sebab dalam sepak bola yang profesional, nama besar kompetisi tidak boleh lebih besar daripada aturan yang menjadi fondasinya. (***)

Warga Belang Bereaksi: Polemik Tambang Jangan Seret Nama Pribadi dan Keluarga

 

EXPRESSINDONEWS— Polemik aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara kembali menjadi perbincangan di ruang publik. Sejumlah unggahan di media sosial, khususnya Facebook, memicu perhatian warga Belang karena pembahasannya dinilai mulai bergeser dari persoalan pertambangan ke ranah pribadi.

Warga menilai kritik terhadap aktivitas pertambangan merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah. Namun, kritik harus tetap diarahkan pada persoalan yang dapat diverifikasi, bukan berkembang menjadi serangan terhadap individu maupun keluarga yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan pokok persoalan.

“Kalau ada yang ingin dikritik, silakan kritik kebijakan, aktivitas pertambangan atau pihak yang memang berkaitan. Tetapi jangan menyeret nama pribadi dan keluarga kalau tidak ada hubungan yang jelas,” ujar seorang warga Belang.

Menurut warga, persoalan pertambangan semestinya diuji melalui fakta di lapangan. Jika terdapat dugaan kegiatan tanpa izin, persoalan lingkungan, pelanggaran batas wilayah, atau bentuk pelanggaran lainnya, hal tersebut dapat disampaikan kepada instansi berwenang dengan membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Warga mengingatkan bahwa media sosial memiliki daya sebar yang sangat besar. Sebuah tudingan dapat dengan cepat diketahui banyak orang, sementara kebenarannya belum tentu telah melalui proses verifikasi.

Karena itu, masyarakat meminta setiap pihak membedakan antara fakta, dugaan, opini dan tuduhan.

Penyebutan seseorang dengan label tertentu seharusnya tidak dilakukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Apalagi ketika narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan pasangan, keluarga maupun jabatan seseorang tanpa dasar hubungan yang jelas dengan perkara yang sedang dipersoalkan.

“Kalau memang punya bukti, serahkan kepada aparat. Biar hukum yang membuktikan. Jangan sampai media sosial justru menjadi tempat orang menghakimi seseorang,” kata warga lainnya.

Masyarakat Belang juga meminta agar perdebatan mengenai pertambangan tetap fokus pada hal-hal yang substansial.

Mulai dari status legalitas kegiatan, siapa pengelolanya, lokasi aktivitas, dokumen perizinan, dampak terhadap lingkungan, keselamatan kerja hingga kepatuhan terhadap aturan pemerintah.

Menurut warga, membawa persoalan pribadi ke dalam polemik pertambangan justru berpotensi membuat isu utama kehilangan arah.

Jika memang ada dugaan pelanggaran, masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan fakta lapangan. Dengan demikian, kegiatan yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh kepastian hukum, sementara aktivitas yang terbukti melanggar dapat diproses sesuai aturan.

Di sisi lain, warga meminta agar pembahasan mengenai pertambangan tidak dilakukan secara menyeluruh dengan menganggap seluruh aktivitas tambang sebagai persoalan negatif.

Bagi sebagian masyarakat di wilayah pertambangan, sektor tersebut masih menjadi sumber penghasilan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang juga ikut menghidupkan usaha kecil, jasa transportasi, perdagangan hingga kebutuhan rumah tangga.

“Banyak masyarakat yang hidup dari pekerjaan di sektor ini. Karena itu, yang kami minta bukan pembiaran. Yang kami inginkan adalah kegiatan yang tertib, legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar warga.

Masyarakat juga berharap pengusaha lokal yang mampu membuka lapangan pekerjaan diberikan ruang untuk berkembang, sepanjang seluruh persyaratan hukum dan kewajiban terhadap lingkungan dipenuhi.

Warga Belang mendorong pemerintah bersama aparat terkait memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan dinilai lebih penting dibandingkan mempertajam perang opini di media sosial.

Prinsipnya sederhana: yang melanggar harus ditindak, yang memenuhi aturan harus mendapat kepastian hukum.

Penegakan hukum juga diharapkan tidak didasarkan pada tekanan opini atau popularitas sebuah unggahan di media sosial, melainkan pada bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak sedang membatasi kritik. Sebaliknya, kritik justru diperlukan untuk mengawasi pemerintah, perusahaan maupun aktivitas pertambangan.

Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama tanggung jawab.

“Silakan kritis. Kalau ada dugaan pelanggaran, laporkan dan buka datanya. Tetapi jangan campurkan persoalan pertambangan dengan urusan keluarga atau kehidupan pribadi seseorang tanpa dasar yang jelas,” tegas warga.

Bagi masyarakat Belang, persoalan pertambangan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Ruang digital pun diharapkan menjadi tempat menyampaikan informasi dan kritik yang mencerdaskan, bukan arena untuk membangun penghakiman terhadap seseorang.

Pada akhirnya, warga berharap semua pihak kembali pada satu prinsip: jika ada persoalan, buktikan dengan data; jika ada pelanggaran, tempuh jalur hukum; dan jika menyampaikan kritik, jangan meninggalkan etika.

Dengan begitu, perdebatan mengenai pertambangan tetap tajam dan kritis, tetapi tidak berubah menjadi persoalan personal yang justru mengaburkan substansi sebenarnya. (***) 

Lomba Rakyat Demokrat, Momentum Perkuat Kebersamaan dan Serap Aspirasi Masyarakat

 

EXPRESSINDONEWS  — Semangat kemerdekaan terasa dalam agenda Lomba Rakyat Partai Demokrat yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan tersebut bukan sekadar perayaan dengan berbagai perlombaan rakyat. Lebih dari itu, agenda ini menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, mempererat hubungan kader dengan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Partai Demokrat.

Menariknya, kegiatan serupa dilaksanakan secara serentak di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya Partai Demokrat untuk terus hadir dan membaur bersama masyarakat.

Partai Demokrat menegaskan, suara masyarakat dari berbagai daerah akan menjadi perhatian dan dapat diteruskan melalui anggota Fraksi Demokrat di DPR RI maupun kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjalankan tugas sebagai Menteri.

“Ini bukan hanya berpesta. Setelah kegiatan ini, kita akan masuk pada agenda konsolidasi, termasuk musyawarah daerah hingga ke tingkat bawah. Biarlah lomba rakyat ini menjadi momentum membangun kekeluargaan,” demikian semangat yang disampaikan dalam pembukaan kegiatan.

Agenda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Mor Dominus Bastian, Sekretaris DPD Stendy Rondonuwu, Ketua Panitia Henry Walukow, Ketua DPC Demokrat Kota Manado Noortje Henny Van Bone, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter, serta jajaran Fraksi Demokrat DPRD Kota Manado, di antaranya Lily Walandha, William Billy Kaeng, Cicilia Londong dan Deysi Lumowa.

Noortje: Demokrat Harus Dekat dengan Rakyat

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, mengatakan peringatan HUT ke-25 menjadi momentum bagi Demokrat untuk terus memperkuat keberadaan partai di tengah masyarakat.

Menurutnya, perayaan HUT Demokrat sengaja dikolaborasikan dengan semangat HUT ke-81 RI agar masyarakat dapat ikut merasakan suasana kebersamaan bersama partai.

“Di HUT ke-25 ini kami ingin membawa Partai Demokrat menjadi lebih baik. Kami berkolaborasi bersama masyarakat untuk merayakan HUT Demokrat dan HUT RI. Kami selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan masyarakat dengan Partai Demokrat.

Mor Bastian: Bukan Sekadar Lomba, Ini Konsolidasi

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Mor Dominus Bastian, menegaskan bahwa Lomba Rakyat merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT RI sekaligus HUT ke-25 Partai Demokrat yang puncaknya akan berlangsung pada 9 September 2026.

Menurutnya, berbagai agenda telah dilaksanakan secara bergilir di kabupaten dan kota setiap Jumat. Tujuannya jelas, yakni membawa Demokrat semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita ingin Partai Demokrat lebih dekat dan membaur dengan masyarakat. Kita ingin mendengar aspirasi masyarakat agar nantinya dapat disalurkan melalui Partai Demokrat,” kata Mor.

Ia menilai, kegiatan rakyat seperti ini memiliki makna penting bagi konsolidasi internal partai sekaligus memperkuat hubungan antara kader dan masyarakat.

“Ini adalah bentuk konsolidasi partai. Ke depan masih ada agenda-agenda lanjutan yang akan kita laksanakan,” tegasnya.

Henry Walukow: Demokrat Ada Karena Rakyat

Ketua Panitia, Henry Walukow, menambahkan bahwa inti dari kegiatan tersebut adalah membangun kedekatan tanpa sekat antara Partai Demokrat dan masyarakat.

Menurutnya, partai politik tidak boleh berjarak dengan rakyat karena keberadaan partai pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

“Acara ini adalah bentuk kedekatan Demokrat dengan masyarakat. Tidak ada penghalang bagi kami. Kami tidak akan ada kalau tidak ada rakyat,” ujar Henry.

Dengan semangat kemerdekaan dan kekeluargaan, Lomba Rakyat Demokrat pun berlangsung dalam suasana riang dan penuh kebersamaan. Bagi Demokrat, pesta rakyat tersebut bukan akhir dari sebuah kegiatan, melainkan awal dari rangkaian konsolidasi untuk kembali mendengar, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.(***) 

Lomba Rakyat Demokrat Meriahkan HUT RI ke-81 dan HUT Partai Demokrat ke-25

 

EXPRESSINDONEWS-- Semarak menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-25 Partai Demokrat di Sulawesi Utara diwarnai dengan pelaksanaan Lomba Rakyat Partai Demokrat yang digelar serentak di seluruh kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut bukan sekadar ajang perlombaan dan hiburan rakyat. Di balik suasana riang dan penuh kekeluargaan, Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus hadir, mendengar suara masyarakat serta mempererat hubungan antara kader dengan rakyat.

Agenda ini dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Mor D. Bastian, Sekretaris Stendy Rondonuwu, Ketua Panitia Henry Walukow, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado Noortje Henny Van Bone, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Manado, di antaranya Lily Walandha, William Billy Kaeng, Cicilia Londong dan Deysi Lumowa.

Dalam sambutannya, jajaran Partai Demokrat menegaskan bahwa momentum HUT ke-25 harus menjadi bagian dari perjalanan partai untuk terus berbuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aspirasi yang muncul dari masyarakat di berbagai daerah juga diharapkan dapat diteruskan melalui anggota Fraksi Demokrat di DPR RI maupun kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri.

Karena itu, kegiatan ini ditegaskan bukan hanya tentang berpesta atau merayakan ulang tahun partai. Lomba rakyat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus memperkuat konsolidasi kader dan masyarakat.

“Kami buka dengan resmi agenda ini,” menjadi penanda dimulainya rangkaian perlombaan rakyat yang berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, mengatakan momentum HUT ke-25 menjadi kesempatan untuk membawa Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat.

“HUT ke-25 tahun membawa Partai Demokrat jauh lebih baik. Kami berkolaborasi untuk masyarakat, merayakan HUT ke-25 Demokrat dan HUT RI ke-81 bersama rakyat. Kami selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Kami membawa masyarakat lebih dekat dengan Partai Demokrat,” ujar Noortje.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Manado yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Stendy Rondonuwu, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Utara.

“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi DPD dan DPC di Sulut untuk memeriahkan HUT RI ke-81 dan HUT Demokrat ke-25. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dengan tujuan menjalin kebersamaan dengan seluruh kader,” katanya.

Menurutnya, konsep lomba rakyat sengaja dibuat sederhana, meriah dan dekat dengan masyarakat.

“Lomba rakyat yang kami laksanakan seperti pada umumnya, riang dan gembira untuk masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian HUT Partai Demokrat ke-25 ini selanjutnya tidak berhenti pada kegiatan perlombaan. Konsolidasi organisasi akan terus dilanjutkan melalui agenda musyawarah daerah hingga ke tingkat bawah.

Dengan demikian, Lomba Rakyat Demokrat menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia menjadi ruang untuk membangun kekeluargaan, memperkuat soliditas kader dan memastikan Partai Demokrat tetap hadir di tengah masyarakat—mendengar aspirasi dan membawa suara rakyat ke ruang-ruang pengambilan kebijakan. (***) 

Dirga Lasut Latih Tim Pinabetengan Rimboka FC Ikut Turnamen Soeratin Resmi PSSI Sulut,Kuat Dengan Orang Tua

 

MINAHASA — Semangat pembinaan sepak bola usia dini terus ditunjukkan oleh masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Minahasa. Salah satunya melalui keikutsertaan Tim Pinabetengan Rimboka FC dalam turnamen resmi PSSI Soeratin U13 yang memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara.

Keikutsertaan Pinabetengan dalam ajang resmi tersebut menjadi momentum penting bagi para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level kompetitif. Tidak sekadar mengejar hasil pertandingan, kehadiran tim asal Minahasa ini menjadi bagian dari upaya membangun fondasi sepak bola sejak usia dini.

Tim Pinabetengan Rimboka FC mendapat sentuhan langsung dari sosok yang memiliki pengalaman di level nasional. Tim ini dilatih oleh Dirga Lasut, mantan pemain Tim Nasional Indonesia.

Pengalaman Dirga di dunia sepak bola diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus pembelajaran kepada para pemain muda, baik dari sisi teknik, disiplin, mental bertanding maupun pemahaman terhadap permainan.

Di bawah arahan sang pelatih, para pemain Pinabetengan dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di turnamen Soeratin U13 yang merupakan salah satu kompetisi penting dalam pembinaan sepak bola usia muda.

Namun, kiprah Pinabetengan tidak berdiri sendiri. Di balik tim U13 tersebut terdapat proses pembinaan berjenjang yang telah dilakukan melalui Tim Soputan, sebuah tim junior yang menjadi wadah pengembangan pemain usia muda mulai dari kelompok U8 hingga U12.

Tim Soputan secara konsisten memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengenal dan mencintai sepak bola sejak usia dini. Bahkan, hampir setiap pekan tim junior tersebut mengikuti berbagai festival sepak bola kelompok umur U8 dan U9 yang digelar di sejumlah daerah di Sulawesi Utara.

Keaktifan mengikuti festival menjadi salah satu cara bagi para pemain muda untuk memperoleh jam terbang. Mereka tidak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga belajar menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda, memahami arti kerja sama tim, serta membangun mental kompetitif sejak usia dini.

Menariknya, perjalanan Tim Soputan maupun Pinabetengan juga tidak terlepas dari dukungan besar para orang tua pemain.

Keterlibatan orang tua bukan hanya sebatas memberikan izin dan mendampingi anak saat bertanding.

Dalam berbagai kesempatan, para orang tua bahkan secara bersama-sama menggalang dukungan dengan cara patungan untuk memenuhi kebutuhan tim ketika mengikuti pertandingan atau festival sepak bola.

Semangat gotong royong tersebut menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola usia dini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Klub, pelatih, pemain dan orang tua menjadi satu kesatuan yang saling menopang demi memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak untuk berkembang.

Bagi keluarga pemain, mengikuti festival dan turnamen bukan semata-mata tentang memenangkan pertandingan. Ada proses pendidikan karakter yang ingin dibangun melalui sepak bola, mulai dari kedisiplinan, sportivitas, keberanian, tanggung jawab hingga kemampuan menghargai rekan satu tim dan lawan.

Kini, kesempatan lebih besar datang kepada Tim Pinabetengan Rimboka FC. Untuk pertama kalinya dalam momentum ini, mereka ambil bagian dalam turnamen resmi PSSI Soeratin U13 Piala Gubernur Sulawesi Utara.

Ajang tersebut menjadi panggung bagi pemain-pemain muda Pinabetengan untuk menunjukkan hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani. Persaingan tentu tidak mudah karena mereka harus berhadapan dengan tim-tim usia muda terbaik dari berbagai daerah di Sulawesi Utara.

Namun, pengalaman bertanding secara rutin melalui Tim Soputan menjadi modal penting. Para pemain diharapkan mampu tampil percaya diri dan menikmati setiap pertandingan yang dijalani.

Kehadiran Pinabetengan juga memperlihatkan bahwa potensi sepak bola tidak hanya berada di pusat-pusat pembinaan yang sudah lebih dahulu dikenal. Dari Minahasa, proses pembinaan terus berjalan dengan dukungan masyarakat dan orang tua yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak mereka.

Dengan ditangani mantan pemain Timnas Indonesia Dirga Lasut, Tim Pinabetengan diharapkan mampu menjadikan keikutsertaan di Soeratin U13 sebagai pengalaman berharga untuk membentuk generasi pesepak bola berikutnya.

Sementara Tim Soputan akan terus menjadi bagian dari proses regenerasi, mempersiapkan pemain-pemain muda dari U8 hingga U12 sebelum nantinya naik ke kelompok usia yang lebih tinggi.

Bagi Pinabetengan, perjalanan di Soeratin U13 bukan sekadar tentang mengejar trofi Piala Gubernur. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan secara konsisten, ditopang kerja keras pelatih, pemain serta dukungan orang tua, dapat membuka jalan bagi anak-anak Minahasa untuk tampil di kompetisi resmi PSSI.

Semangat tersebut diharapkan terus dipertahankan. Sebab, dari festival-festival kecil yang diikuti anak-anak usia dini, bisa lahir pemain-pemain hebat yang suatu saat bukan hanya membawa nama Pinabetengan dan Minahasa, tetapi juga Sulawesi Utara di panggung sepak bola nasional.

( Nanang)

Victor Mailangkay Dipercaya Pimpin IKA FH Unsrat, Reorganisasi Alumni Resmi Dimulai

 

EXPRESSINDONEWS — Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (IKA FH Unsrat) memasuki babak baru. Setelah sempat mengalami kekosongan kepengurusan, organisasi yang menjadi wadah para alumni Fakultas Hukum Unsrat itu kini kembali memiliki kepemimpinan.

Dr. Victor Mailangkay, S.H., M.H., alumni Fakultas Hukum Unsrat angkatan 1977 yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dipercaya menjadi Ketua IKA FH Unsrat untuk masa bakti 2026–2029.

Penetapan tersebut lahir melalui rapat konsolidasi para koordinator angkatan yang digelar Selasa, 18 Agustus 2026, atau sehari sebelum puncak Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Unsrat.

Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali berbagai elemen alumni sekaligus menata ulang organisasi agar dapat berjalan secara lebih terarah.

Selain menetapkan Victor Mailangkay sebagai ketua, rapat juga menyepakati mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Prof. Donald Rumokoy, sebagai bagian dari Dewan Penasihat IKA FH Unsrat.

Proses konsolidasi ini sebelumnya diinisiasi jajaran Dekanat FH Unsrat dengan membentuk tim khusus beranggotakan enam orang. Tim tersebut bertugas membangun komunikasi dan merangkul kembali para alumni dari berbagai angkatan.

Rapat konsolidasi dipimpin Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unsrat, Debby Telly Antow, S.H., M.H., dengan Carlo Gerungan sebagai sekretaris sidang. Dekan FH Unsrat, Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, S.H., M.H., turut hadir dalam forum tersebut.

Telly Antow menjelaskan, proses reorganisasi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan perwakilan dari masing-masing angkatan.

“Sebagai Wakil Dekan 3, saya dipercayakan oleh Dekan untuk memediasi proses ini, termasuk memperbarui tata tertib organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap angkatan mengirimkan perwakilan, dan masing-masing sepakat mengusulkan Bapak Victor Mailangkay sebagai Ketua IKA,” jelasnya.

Usai penetapan ketua, proses berikutnya diarahkan pada penyusunan struktur kepengurusan secara menyeluruh.

Forum membentuk tim formatur yang diketuai langsung oleh Victor Mailangkay. Tim tersebut beranggotakan Toar Palilingan, S.H., M.H., Marthen Manoppo, Reza Sofyan, Youla Lariwa, serta unsur ex-officio dari pihak Dekanat FH Unsrat.

Tim formatur nantinya bertugas merumuskan komposisi kepengurusan IKA FH Unsrat untuk periode 2026–2029, dengan memperhatikan keterwakilan alumni dari berbagai angkatan.

Toar Palilingan mengatakan, setelah ketua terpilih ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah melengkapi struktur organisasi agar IKA FH Unsrat dapat segera menjalankan program-programnya.

“Saat ini, Ketua Terpilih Dr. Victor Mailangkay memimpin tim formatur menyusun komposisi lengkap kepengurusan IKA FH Unsrat untuk masa bakti tiga tahun mendatang,” ungkap Toar.

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru dan tim formatur, IKA FH Unsrat diharapkan kembali menjadi ruang bersama bagi para alumni untuk memperkuat jejaring, menjaga hubungan antargenerasi, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan Fakultas Hukum Unsrat dan masyarakat Sulawesi Utara.(***)