Venny Veronika Nangka Turun Langsung Kawal Aspirasi Warga Terdampak DAS Sario-Tikala-Paal 2

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota Komisi III DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Venny Veronika Nangka, kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terdampak program penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario-Tikala-Paal 2.

Srikandi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sario-Malalayang itu diketahui tidak hanya menerima keluhan masyarakat melalui agenda resmi di kantor DPRD Kota Manado. Setelah pelaksanaan hearing lintas komisi bersama sejumlah pihak terkait, Venny juga turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi warga yang terdampak serta melihat secara langsung perkembangan proses ganti untung yang tengah berjalan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal hak-hak masyarakat agar proses penyelesaian persoalan lahan dan permukiman warga dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangannya, Venny Veronika Nangka menegaskan bahwa DPRD Kota Manado akan terus berada bersama masyarakat dan memastikan setiap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan hingga terealisasi.

“Kami di DPRD Kota Manado tentunya akan terus mengawal aspirasi masyarakat terdampak DAS Sario-Tikala-Paal 2. Ini menjadi perhatian serius agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Venny.

Ia juga menyampaikan bahwa proses ganti untung bagi masyarakat terdampak pada prinsipnya akan direalisasikan, namun tetap menunggu penyelesaian dan kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing warga sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena proses ini terus berjalan. Pada dasarnya ganti untung akan direalisasikan sambil menunggu kelengkapan berkas administrasi dari masyarakat yang terdampak,” tambahnya.

Secara normatif, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk penataan DAS dan pengendalian banjir, memang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah memperhatikan hak masyarakat melalui mekanisme ganti kerugian atau ganti untung yang layak dan berkeadilan.

Karena itu, pengawalan dari DPRD dinilai penting agar seluruh tahapan berjalan transparan, tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat yang terdampak langsung program tersebut. (***)

H2M Soroti Tingginya Harga Barang di Siau, Dorong Jalur Kapal Kargo dan Tol Laut Jadi Solusi

Foto ketua DPD PSI Sitaro Hence M Madellu (H2M) (istimewa) 

EXPRESSINDONEWS-- Ketua DPD PSI Kabupaten Sitaro, Hence M. Madellu menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok di Pulau Siau yang dinilai masih jauh lebih mahal dibanding sejumlah daerah lain di Nusa Utara, termasuk Tahuna dan Tagulandang.

Kepada media ini, H2M menyampaikan bahwa persoalan utama yang menyebabkan harga barang di Siau terus tinggi tidak lepas dari sistem distribusi dan transportasi logistik yang belum berjalan maksimal.

Menurutnya, secara geografis Siau sebenarnya memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pelabuhan pertama dari Manado menuju wilayah Nusa Utara. Namun kondisi tersebut belum mampu dimanfaatkan untuk menekan harga barang di pasaran.

“Kalau dibandingkan dengan Tahuna, harga di Siau masih sangat tinggi. Padahal posisi Siau cukup strategis sebagai jalur awal dari Manado. Saya melihat harus ada orientasi baru agar Siau bisa seperti Tahuna, di mana harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar H2M sapaan akrabnya. 

Ia menjelaskan, selama ini dirinya telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait mengenai langkah konkret untuk menekan biaya distribusi barang.

H2M mengatakan, salah satu solusi yang dinilai paling tepat adalah membuka jalur distribusi langsung dari Surabaya ke Siau melalui sistem Tol Laut, sehingga pasokan barang tidak hanya bergantung dari Manado.

“Saya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas terkait. Menurut saya, distribusi jangan hanya dari Manado, tetapi harus ada jalur langsung dari Surabaya supaya harga barang bisa turun,” katanya.

Selain itu, H2M juga menilai penguatan sektor logistik dan fasilitas pelabuhan menjadi faktor penting yang harus segera dibenahi. Menurutnya, Siau perlu memiliki sarana bongkar muat yang memadai, termasuk area penempatan kontainer untuk mendukung aktivitas kapal kargo.

“Kalau untuk kapasitas kargo sekitar seribu sampai dua ribu ton masih cukup memungkinkan apabila menggunakan Tol Laut. Yang penting kita harus punya fasilitas bongkar dan tempat penempatan kontainer. Jadi kapal kargo bisa langsung ambil barang dari Surabaya menuju Siau,” jelasnya.

Ia menambahkan, mahalnya harga barang di Siau tidak hanya dipengaruhi rantai distribusi, tetapi juga persoalan transportasi laut yang selama ini menjadi kendala utama di wilayah kepulauan.

Karena itu, H2M berharap pemerintah serius membenahi sistem transportasi dan logistik agar masyarakat di Siau tidak terus dibebani harga kebutuhan yang tinggi.

“Intinya ada di Tol Laut dan perbaikan fasilitas pendukung. Saya sudah sempat berdiskusi dengan pemerintah, dan menurut saya ini solusi yang paling tepat untuk menekan harga barang di Siau,” tandasnya.(***)

Ferdinand Dumais Desak Penyelesaian Ganti Untung DAS Sario-Tikala Tidak Lagi Berlarut-larut

 

EXPRESSINDONEWS-- Permasalahan pembebasan lahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario dan Tikala kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Manado. Dalam rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III bersama sejumlah instansi teknis, DPRD menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian hak masyarakat yang terdampak proyek pengendalian banjir tersebut.

Rapat yang menghadirkan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, BPN Manado, jajaran Pemerintah Kota Manado, Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga warga terdampak itu membahas percepatan proses administrasi serta kepastian pembayaran ganti untung bagi masyarakat yang lahannya masuk dalam proyek normalisasi sungai.

Dalam forum tersebut, DPRD menilai koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting agar persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak kembali mengalami keterlambatan. Legislator meminta seluruh proses verifikasi kepemilikan tanah dilakukan secara transparan dan tidak mempersulit masyarakat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Dumais, menyoroti persoalan anggaran ganti untung yang sebelumnya sempat tidak terserap akibat lambannya penyelesaian administrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan serius karena dana yang sudah tersedia justru kembali menjadi sisa anggaran dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Dumais menegaskan, persoalan seperti ini tidak boleh terus berulang karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian hak mereka. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah, BPN, Balai Sungai, maupun instansi terkait lainnya, bekerja lebih maksimal agar proses pembayaran bisa segera direalisasikan.

Selain menyangkut hak masyarakat, DPRD juga menilai percepatan proyek DAS sangat penting untuk mengurangi ancaman banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan di Kota Manado, khususnya di wilayah Sario, Tikala, hingga Banjer.

Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan tiga poin utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni percepatan koordinasi antarinstansi, keterbukaan dalam proses penyaluran dana ganti untung, serta kepastian jadwal penyelesaian agar seluruh tahapan tidak kembali mengalami keterlambatan.

Melalui pengawasan langsung dari legislatif, DPRD berharap proses pembebasan lahan dan pembayaran hak masyarakat dapat berjalan lebih cepat sehingga proyek pengendalian banjir di DAS Sario dan Tikala segera terealisasi secara menyeluruh. (***) 

Martin Daniel Tumbelaka Pilih Turun Langsung ke Desa, Warga Kalawat Maumbi Rasakan Kepedulian Nyata

 

EXPRESSINDONEWS-- Suasana hangat penuh kekeluargaan terasa di Desa Kalawat Maumbi, Sulawesi Utara, saat anggota DPR RI Komisi III, Martin Daniel Tumbelaka kembali hadir menyapa masyarakat melalui kegiatan sosial dan berbagi kasih bersama warga.

Di tengah padatnya aktivitas politik nasional, kehadiran legislator dari Partai Gerindra itu menjadi perhatian masyarakat yang menyambutnya dengan antusias. Warga menilai, perhatian langsung dari wakil rakyat menjadi sesuatu yang penting dan memberi makna tersendiri bagi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kegiatan tersebut, Martin Daniel menyerahkan bantuan kepada warga sekaligus membuka ruang dialog bersama masyarakat. Berbagai persoalan dan kebutuhan warga desa turut disampaikan secara langsung, mulai dari kondisi sosial hingga harapan masyarakat terhadap perhatian pemerintah ke depan.

Menurut Martin Daniel, keberadaan wakil rakyat tidak seharusnya hanya terlihat dalam forum resmi dan ruang parlemen, melainkan juga harus hadir di tengah masyarakat untuk mendengar serta memastikan kebutuhan rakyat mendapat perhatian.

Konsistensinya turun langsung ke lapangan selama menjabat di DPR RI Komisi III dinilai menjadi bentuk komitmen menjaga hubungan dengan masyarakat Sulawesi Utara. Langkah itu juga dianggap sebagai bagian dari semangat pengabdian kader Gerindra yang mengedepankan kerja nyata serta kedekatan sosial dengan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Martin Daniel turut menegaskan pentingnya menjalankan pesan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar seluruh kader partai terus hadir membantu masyarakat melalui tindakan nyata serta menjaga kepercayaan publik lewat kerja-kerja sosial yang bermanfaat.

Bagi masyarakat Kalawat Maumbi, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Kehadiran langsung seorang anggota DPR RI di tengah warga dinilai menjadi bukti bahwa perhatian dan kepedulian kepada masyarakat desa masih terus dirasakan hingga saat ini. (***) 

Victor Mailangkay: Investasi Harus Membuka Lapangan Kerja dan Masa Depan Generasi Muda Sulut

 

EXPRESSINDONEWS — Di tengah pembahasan strategis mengenai investasi dan arah pembangunan daerah, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berbicara soal angka dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Victor Mailangkay usai menghadiri Dedicated Team Meeting Regional Investor Relations Unit (RIRU) Sulawesi Utara 2026 bersama para kepala daerah se-Sulawesi Utara, atas arahan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan investasi diarahkan pada upaya memperkuat pembangunan daerah dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Namun bagi Victor, investasi sejatinya harus mampu menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan rakyat.

Ia menyoroti harapan anak-anak muda di Sulawesi Utara yang ingin mendapatkan pekerjaan layak tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Begitu pula para nelayan yang berharap hasil laut mereka memiliki nilai jual lebih baik, serta petani yang ingin hasil perkebunan tidak lagi hanya dijual mentah, melainkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat merasakan kemudahan dalam pelayanan dan pembangunan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat, transparan, serta didukung pemanfaatan teknologi yang benar-benar membantu masyarakat.

“Investasi bukan hanya tentang laporan dan angka pertumbuhan. Di balik itu ada harapan masyarakat yang ingin hidup lebih baik, ada kesempatan kerja yang harus dibuka, dan ada tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang mempermudah masyarakat,” ungkapnya.

Victor juga mengingatkan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk berkembang. Kekayaan laut, tanah yang subur, serta karakter masyarakat yang dikenal pekerja keras menjadi modal utama dalam membangun daerah yang lebih maju dan mandiri.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga keseriusan dan komitmen bersama dalam mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, agar investasi yang masuk benar-benar mampu memperkuat ekonomi lokal dan membuka masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Harapan kita, langkah yang sedang didorong hari ini benar-benar bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat dan membuat generasi muda semakin yakin bahwa masa depan mereka juga bisa dibangun di tanah sendiri,” tandasnya. (***) 

Jean Sumilat Sebut Blokir Anggaran Sudah Dibuka, Ganti Untung Warga DAS Segera Diproses

 

EXPRESSINDONEWS — Ketua Komisi III DPRD Kota Manado, Jean Sumilat, memberikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara serta Balai Sungai atas kepastian proses ganti untung bagi masyarakat terdampak penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario, Tikala hingga Paal2.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi antara Komisi III dan Komisi I DPRD Kota Manado bersama masyarakat terdampak, BPN Sulut, Balai Sungai, serta jajaran Pemerintah Kota Manado.

Dalam forum tersebut, Jean Sumilat menyebut pihaknya akhirnya memperoleh penjelasan yang lebih pasti terkait kelanjutan proses pembayaran ganti untung kepada warga terdampak. Menurutnya, informasi mengenai dibukanya kembali blokir anggaran menjadi kabar baik yang selama ini dinantikan masyarakat.

“Kami bersyukur karena dalam rapat tadi sudah ada kepastian terkait proses ganti untung. Blokirnya sudah dibuka, sehingga prosesnya bisa kembali berjalan,” ujar Sumilat.

Meski demikian, ia menegaskan masyarakat, khususnya warga terdampak di wilayah Sario, diminta segera melengkapi seluruh dokumen administrasi dan legalitas kepemilikan tanah agar proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak mengalami kendala di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan bahwa proses ganti untung tersebut sebelumnya pernah berjalan pada tahun 2021. Namun, dalam perjalanannya mengalami hambatan akibat kondisi anggaran nasional.

“Perlu dipahami bahwa anggaran ganti untung ini bersumber dari APBN. Pada waktu lalu kita menghadapi defisit dan efisiensi anggaran, sehingga prosesnya sempat tertunda,” jelasnya.

Komisi III DPRD Manado, lanjut Sumilat, akan terus mengawal proses tersebut agar hak-hak masyarakat terdampak dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap koordinasi antara pemerintah, BPN, Balai Sungai, dan warga dapat terus berjalan baik sehingga tahapan pembayaran tidak lagi mengalami hambatan administratif maupun teknis. (***) 

DPRD Apresiasi Pengawalan Aparat pada Proyek Strategis Manado 2026

 

EXPRESSINDONEWS — Langkah Pemerintah Kota Manado melibatkan Kejaksaan Negeri dan Polresta dalam pengawasan proyek strategis daerah tahun 2026 mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kota Manado.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak serta pakta integritas proyek strategis yang dilakukan Pemkot bersama aparat penegak hukum sebagai bentuk penguatan pengawasan pembangunan.

Dari total 14 proyek strategis yang diprogramkan pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjadi salah satu perangkat daerah dengan porsi kegiatan cukup besar. Tercatat empat proyek berada di bawah penanganan dinas tersebut dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp65 miliar.

Anggota DPRD Manado dari Fraksi PKS, Nur Amalia, menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawalan proyek pemerintah merupakan langkah positif guna meminimalisir persoalan hukum maupun potensi penyimpangan anggaran.

Menurutnya, pola pengawasan seperti itu sebelumnya pernah dikenal melalui TP4D, meski kini telah diatur dalam mekanisme dan regulasi baru.

“Intinya ini bentuk pengawasan dan pendampingan agar pembangunan berjalan sesuai aturan. Selain mencegah persoalan hukum, juga untuk mengantisipasi potensi korupsi maupun gangguan lain di lapangan,” ujar Nur Amalia, Senin (18/5).

Ia menjelaskan, saat ini seluruh proses administrasi dan perencanaan pembangunan pemerintah semakin ketat dan detail, termasuk dalam tahapan konsultasi serta penginputan program ke sistem pemerintahan.

Karena itu, lanjut personel Komisi III DPRD Manado tersebut, pengawasan sejak awal sangat penting agar setiap proyek benar-benar berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Sekarang tidak bisa lagi sembarang mengubah program atau memasukkan kegiatan di luar pembahasan. Semua harus tercatat dalam sistem dan melalui tahapan yang jelas,” tegasnya.

DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan dapat menciptakan pelaksanaan proyek yang transparan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyimpangan anggaran. (***)