Victor Mailangkay: HUT ke-598 Minahasa, Momentum Perkuat Budaya dan Dorong Kemajuan Daerah

 

EXPRESSINDONEWS--  Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-598 Kabupaten Minahasa.

Menurut Victor, usia 598 tahun merupakan perjalanan sejarah yang panjang, sekaligus menjadi bukti kuatnya identitas, tradisi, serta nilai-nilai luhur yang terus hidup dan diwariskan oleh masyarakat Minahasa dari generasi ke generasi.

Ia menilai, Minahasa memiliki kekayaan yang tidak hanya terletak pada keindahan alam dan potensi sumber daya daerah, tetapi juga pada karakter masyarakatnya yang menjunjung tinggi persaudaraan, kerja keras, serta filosofi kehidupan Si Tou Timou Tumou Tou.

Mengusung tema “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera”, Victor berharap peringatan hari jadi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan sektor pariwisata, melestarikan warisan budaya, serta membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi, menjaga persatuan, serta mengambil bagian dalam pembangunan demi mewujudkan Minahasa yang semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-598 Kabupaten Minahasa. Kiranya semangat kebersamaan, kearifan lokal, dan kecintaan terhadap daerah terus menjadi kekuatan dalam membangun Minahasa yang maju, sejahtera, serta menjadi kebanggaan Sulawesi Utara,” ungkap Victor Mailangkay. (***) 

PDI Perjuangan Sulut Gelar Rakor Tiga Pilar, 2000 Kader Siap Hadir, Puan Maharani Dijadwalkan Hadir

 

Foto (istimewa): Ketua DPD PDI-Perjuangan Sulut Olly Dondokambey (kiri) Sekertaris Reza Rumambi (Kanan) 

EXPRESSINDONEWS-- PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara mulai memantapkan langkah organisasi melalui agenda besar Rapat Koordinasi (Rakor) Tiga Pilar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026.

Pertemuan yang diproyeksikan diikuti sekitar 2.000 kader dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat barisan, menyatukan visi, serta memastikan seluruh elemen partai bergerak dalam satu komando perjuangan.

Agenda tersebut juga dijadwalkan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, termasuk Ketua DPP Bidang Politik, Puan Maharani, yang kini menjabat Ketua DPR RI.

Tak sekadar menjadi ajang pertemuan kader, Rakor Tiga Pilar akan diarahkan pada pembenahan dan penguatan struktur partai. Sejumlah hal penting yang menjadi perhatian meliputi konsolidasi kepengurusan di seluruh tingkatan, pembentukan badan dan sayap partai, hingga optimalisasi peran organisasi dalam memperluas kerja politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menariknya, pembahasan tidak hanya berkutat pada urusan internal partai. Persoalan lingkungan, khususnya penanganan sampah, serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam politik turut menjadi isu yang akan diangkat.

Dua persoalan tersebut dinilai penting karena partai politik dituntut tidak hanya membangun kekuatan elektoral, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam menjawab tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Reza Rumambi, menegaskan bahwa Rakor Tiga Pilar memiliki arti penting dalam memastikan seluruh struktur partai semakin terorganisasi dan memiliki arah kerja yang jelas.

Menurutnya, kekuatan partai tidak cukup hanya diukur dari keberadaan kepengurusan, melainkan juga dari kemampuan setiap struktur menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara nyata.

Ia menjelaskan, penguatan organisasi, pembentukan badan serta sayap partai, dan peningkatan koordinasi antarelemen merupakan bagian penting dalam membangun mesin partai yang solid dan efektif.

Di sisi lain, Reza menilai PDI Perjuangan harus tetap memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, isu lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian yang perlu mendapat respons melalui keterlibatan kader.

Begitu pula dengan generasi muda. Menurutnya, anak muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai kelompok pemilih dalam setiap momentum politik, tetapi harus diberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

"Kami ingin memastikan PDI Perjuangan di Sulawesi Utara semakin solid, memiliki struktur yang kuat, serta mampu menjalankan kerja-kerja politik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," menjadi semangat yang ingin dibangun melalui agenda tersebut.

Dengan kehadiran ribuan kader dan jajaran DPP, Rakor Tiga Pilar diharapkan mampu melahirkan energi baru bagi perjalanan organisasi PDI Perjuangan di Sulawesi Utara.

Lebih dari sekadar konsolidasi, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mempertegas bahwa kekuatan partai harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada rakyat, kepedulian terhadap lingkungan, serta keterbukaan terhadap munculnya generasi pemimpin muda. (***) 

Belum Ada Orang Seperti Joune Ganda, Pimpin PSSI Sulut Dengan Cara Seperti Ini!!

 

EXPRESSINDONEWS — Memasuki masa transisi dan menjelang pelaksanaan Kongres PSSI Sulawesi Utara, harapan terhadap hadirnya figur yang memiliki kapasitas, kepedulian serta kemampuan manajerial dalam membangun sepak bola daerah semakin menguat.

Salah satu pelaku sepak bola Sulawesi Utara, Hamdan Paneo, menilai Joune Ganda merupakan sosok yang layak mendapat perhatian serius dalam bursa calon Ketua PSSI Sulawesi Utara.

Saat diwawancarai, Hamdan mengatakan bahwa dunia sepak bola Sulawesi Utara membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami olahraga dari sisi teknis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap keberlangsungan berbagai program pembinaan.

Menurutnya, Joune Ganda selama ini dikenal memiliki perhatian terhadap kegiatan dan program sepak bola, terutama menyangkut pembinaan klub serta pengembangan talenta-talenta muda di Sulawesi Utara.

“Memasuki masa transisi Kongres PSSI Sulawesi Utara, saya sangat mengharapkan figur seperti Pak Joune Ganda. Beliau sangat peduli terhadap kegiatan dan program PSSI yang berjalan, terutama pembinaan klub,” ujar Hamdan.

Hamdan bahkan menggambarkan keterlibatan Joune Ganda dalam mendukung perkembangan sepak bola sebagai bentuk komitmen total football, di mana perhatian diberikan secara menyeluruh terhadap kebutuhan pembangunan sepak bola Sulawesi Utara.

Bukan hanya soal program dan kegiatan, kemampuan manajerial serta dukungan terhadap kebutuhan pembiayaan juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Menurut Hamdan, persoalan finansial merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun organisasi sepak bola yang profesional dan berkelanjutan.

“Termasuk persoalan finansial, tentu harus ada kemampuan untuk meng-cover berbagai kebutuhan kegiatan. Ini salah satu kelebihan dan kemampuan yang dimiliki Pak Joune Ganda,” katanya.

Ia menilai, dengan kapasitas, jaringan dan kemampuan manajemen yang dimiliki, Joune Ganda berpotensi membawa PSSI Sulawesi Utara ke arah yang lebih terstruktur dan produktif.

Hamdan pun menyayangkan apabila figur seperti Joune Ganda tidak mendapat perhatian dalam dinamika pemilihan Ketua PSSI Sulawesi Utara.

“Sangat disayangkan kalau figur seperti Pak Joune Ganda tidak diperhatikan. Menurut saya, beliau punya kemampuan untuk me-manage semua ini. Belum tentu mudah menemukan figur dengan kapasitas seperti beliau untuk PSSI Sulawesi Utara,” tegasnya.

Harapan Hamdan cukup jelas. Ia menginginkan Joune Ganda dapat tampil dan mendapat kesempatan memimpin PSSI Sulawesi Utara, dengan orientasi utama memperkuat pembinaan, memperbanyak kegiatan sepak bola serta membuka ruang yang lebih besar bagi klub dan generasi muda.

“Harapan saya, Pak Joune Ganda bisa menjadi Ketua PSSI Sulawesi Utara. Banyak kegiatan sepak bola yang bisa dibuat dan tentunya pembinaan harus menjadi perhatian utama,” pungkas Hamdan.

Kini, menjelang Kongres PSSI Sulawesi Utara, nama-nama kandidat mulai menjadi perhatian publik sepak bola. Dukungan terhadap figur yang dinilai memiliki kapasitas, komitmen dan kemampuan membangun organisasi pun diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah baru sepak bola Sulawesi Utara ke depan. (***) 

Dugaan Gudang Penampungan Solar Ilegal di Tondano Mencuat, Nama Bos Aldo 'Disebut', APH Diminta Turun Tangan

 

EXPRESSINDONEWS — Dugaan praktik penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi secara ilegal di wilayah Tondano, Kabupaten Minahasa, mulai menjadi perhatian publik.

Informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan menyebutkan adanya sebuah lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan solar dalam jumlah tertentu. Dalam informasi yang berkembang tersebut, nama Bos Aldo turut disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan dugaan keberadaan gudang itu.

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi sebelum kembali didistribusikan kepada pihak tertentu.

Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat dibuktikan secara hukum.

Bila dugaan praktik itu benar, persoalannya bukan sekadar soal keberadaan sebuah gudang. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab: dari mana asal solar tersebut, bagaimana proses pengangkutannya, siapa yang terlibat dalam distribusinya, serta ke mana BBM itu kemudian disalurkan?

Informasi yang berkembang juga menyebutkan solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerima diduga diperoleh dari sejumlah SPBU di sekitar wilayah Tondano menggunakan kendaraan atau tangki yang diduga telah dimodifikasi.

Solar tersebut kemudian disebut-sebut ditampung sebelum kembali dipasarkan dengan harga lebih tinggi kepada pihak-pihak yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar, termasuk sektor industri maupun aktivitas pertambangan.

Jika informasi ini terbukti, maka praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi negara. Petani, nelayan dan masyarakat kecil bisa menjadi pihak yang paling terdampak akibat distribusi BBM subsidi yang diduga tidak tepat sasaran.

Karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup hanya menunggu laporan atau sorotan publik. Informasi mengenai dugaan aktivitas penampungan BBM ini perlu ditelusuri secara serius dan profesional.

Polres Minahasa dan Polda Sulawesi Utara didorong untuk melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang dimaksud, termasuk menelusuri dokumen, asal-usul BBM, kendaraan pengangkut serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

Namun sebaliknya, jika informasi tersebut tidak terbukti, maka hal itu juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak berkembang menjadi tudingan yang merugikan pihak tertentu.

Publik kini menunggu langkah nyata aparat. Dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi tidak boleh berhenti sebagai cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Semua harus diuji dengan fakta, diperiksa berdasarkan hukum dan dituntaskan secara transparan.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Bos Aldo maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut. EXPRESSINDONEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (***) 

Hendra Jacob Terima Mandat Ketum JMSI, Siap Konsolidasikan Perusahaan Media Siber di Sulawesi Utara

 

EXPRESSINDONEWS– Dunia pers digital di Sulawesi Utara kembali mendapat perhatian dengan dimulainya langkah pembentukan kepengurusan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sulawesi Utara.

Tokoh media Hendra Jacob, S.IP., mendapat kepercayaan langsung dari Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, untuk menjalankan mandat dan mempersiapkan terbentuknya struktur organisasi JMSI di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Mandat tersebut menjadi titik awal bagi Hendra Jacob untuk membangun komunikasi serta menyatukan perusahaan-perusahaan pers berbasis digital yang ada di Sulawesi Utara dalam sebuah wadah organisasi yang profesional dan memiliki orientasi jelas terhadap masa depan industri media siber.

Tahapan awal yang akan menjadi perhatian adalah melakukan konsolidasi dan membangun komunikasi dengan para pemilik maupun pengelola perusahaan media siber. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghimpun kekuatan serta membangun kesamaan pandangan dalam menghadapi dinamika industri pers yang terus berubah.

Kehadiran JMSI Sulawesi Utara nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu menjadi rumah bersama bagi perusahaan pers digital dalam memperjuangkan profesionalisme, memperkuat tata kelola perusahaan media, serta menjaga marwah pers yang independen dan bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengubah wajah dunia jurnalistik. Kecepatan penyebaran informasi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan media siber, namun di sisi lain, akurasi dan kredibilitas tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh ditinggalkan.

Karena itu, konsolidasi perusahaan pers digital menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem media yang sehat. JMSI diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mendorong perusahaan media agar semakin profesional, mandiri, berdaya saing, serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum JMSI kepada Hendra Jacob juga membawa tanggung jawab besar untuk membangun kepengurusan yang solid, representatif dan mampu mengakomodir keberagaman perusahaan media siber di Sulawesi Utara.

Setelah mandat diterima, agenda organisasi selanjutnya akan mengarah pada komunikasi, konsolidasi dan penghimpunan perusahaan media yang memenuhi ketentuan organisasi hingga terbentuknya kepengurusan JMSI Sulawesi Utara secara resmi.

Terbentuknya kepengurusan daerah JMSI di Sulawesi Utara diharapkan menjadi momentum baru bagi perusahaan pers digital untuk memperkuat kebersamaan dan membangun sinergi, sekaligus meningkatkan kualitas industri media siber di daerah hingga tingkat nasional.

Kini, mandat telah berada di tangan Hendra Jacob. Tantangan berikutnya adalah mengubah kepercayaan tersebut menjadi kerja nyata organisasi, menyatukan kekuatan perusahaan media siber, dan menghadirkan JMSI Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat masa depan pers digital yang profesional, kredibel dan berkelanjutan. (***) 

Theresia Inggrid Manangka Pimpin Matahari Pagi Indonesia Sulawesi Utara, Teguhkan Persatuan dan Toleransi

 

EXPRESSINDONEWS – Organisasi Matahari Pagi Indonesia resmi memperkuat eksistensinya di Sulawesi Utara melalui pelantikan jajaran pengurus wilayah. Momentum ini menjadi langkah awal untuk membangun gerakan yang mengedepankan persatuan, toleransi, semangat gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kepengurusan yang baru, Theresia Inggrid Manangka, SM dipercaya sebagai Ketua Matahari Pagi Indonesia Sulawesi Utara. Ia didampingi Bambang Hermawan sebagai Sekretaris dan Mulyadi Paputungan sebagai Bendahara.

Filosofi Matahari Pagi menjadi pesan penting dalam perjalanan organisasi tersebut. Matahari dipandang sebagai simbol harapan dan pencerahan, sementara cahaya pagi merepresentasikan nilai-nilai yang bersih, semangat baru, serta energi positif untuk menghadirkan perubahan.

Dalam pesan perdananya, Ketua terpilih Theresia Inggrid Manangka berharap kehadiran Matahari Pagi Indonesia di Sulawesi Utara dapat menjadi kekuatan pemersatu di tengah keberagaman masyarakat.

Menurutnya, organisasi ini menjadi ruang bersama bagi berbagai kalangan, tanpa mempersoalkan latar belakang organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, maupun perbedaan lainnya.

"Semoga kehadiran Matahari Pagi Indonesia menjadi penguat dan pemersatu. Kita yang ada di sini datang dari berbagai latar belakang, ormas dan partai politik apa pun, tetapi semuanya berkumpul dalam satu wadah, yaitu Matahari Pagi," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pancasila harus tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan roda organisasi. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

"Saya ingin berpesan kepada seluruh pengurus wilayah Sulawesi Utara, mari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia ke depan membutuhkan orang-orang yang berdedikasi dan manusia-manusia hebat yang mau bekerja serta memberikan kontribusi bagi bangsa," pesannya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, saat diwawancarai memberikan perhatian khusus terhadap terbentuknya kepengurusan di Sulawesi Utara.

Menurut Dahnil, Sulawesi Utara merupakan wilayah strategis. Ia menilai kepemimpinan perempuan melalui Theresia Inggrid Manangka memiliki makna simbolis yang kuat dalam membawa pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong.

"Sulawesi Utara ini strategis. Dengan ketuanya seorang perempuan, ini menjadi simbol persatuan, toleransi, dan gotong royong," ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, keberagaman latar belakang pengurus, baik dari sisi agama maupun partai politik, justru menjadi kekuatan yang harus dirawat. Melalui Matahari Pagi Indonesia, pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

"Di sini mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari partai politik hingga agama. Jadi, pesan kuat yang ingin kita sampaikan adalah toleransi. Ini juga sejalan dengan filosofi masyarakat Sulawesi Utara, Sitou Timou Tumou Tou," jelasnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengungkapkan bahwa Matahari Pagi Indonesia ingin mendorong gerakan sosial sederhana, tetapi memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya gerakan Makan Bahagia Gratis, khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), kegiatan membersihkan rumah ibadah, hingga gerakan membersihkan toilet sekolah.

Menurutnya, gerakan sosial tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat kepedulian sosial dari lingkungan terkecil.

"Hal sederhana yang kami harapkan adalah menggerakkan kegiatan sosial kecil, seperti Makan Bahagia Gratis. Itu sudah dilakukan di beberapa daerah untuk sekolah-sekolah yang belum tersentuh MBG. Ada juga program bersih-bersih rumah ibadah dan gerakan membersihkan toilet sekolah. Kami ingin mendorong gerakan seperti ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden telah memberikan perhatian terhadap program MBG dan berbagai program lainnya. Karena itu, gerakan sosial masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dan melengkapi upaya pemerintah.

Pelantikan pengurus Matahari Pagi Indonesia Sulawesi Utara ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan menjadi titik awal lahirnya gerakan nyata yang mampu merangkul keberagaman, memperkuat solidaritas, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Dengan semangat Matahari Pagi, organisasi ini membawa harapan agar perbedaan tidak menjadi sekat, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu, toleran, dan berkeadaban. (***) 

Bart Assa Tegaskan Disdik Manado Tak Bisa Tentukan Penerbit Buku, Pengadaan Wajib Ikuti SIBI dan ARKAS

 

EXPRESSINDONEWS– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Dr. Ir. Peter Karl Bart Assa, S.T., M.Sc., M.Tr.Par., CGRE., Ph.D., angkat bicara terkait sorotan mengenai materi buku pelajaran bagi siswa SD dan SMP se-Kota Manado yang dinilai tidak layak. Ia menegaskan, mekanisme pengadaan buku telah diatur secara ketat melalui regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan menentukan jenis maupun penerbit buku yang dibeli sekolah. 

Saat dikonfirmasi, Bart Assa menjelaskan bahwa persoalan tersebut kerap memunculkan anggapan seolah-olah Dinas Pendidikan terlalu jauh mengintervensi kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, menurutnya, kepala sekolah justru memiliki kewenangan mengelola dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai muncul kesan Dinas Pendidikan terlalu banyak mengintervensi kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS. Kepala sekolah tidak menerima anggaran lain selain Dana BOS, sehingga pengelolaannya sudah memiliki aturan yang jelas,” ujarnya. Menanggapi dugaan adanya buku yang dianggap kedaluwarsa atau tidak layak digunakan, ia menyatakan bahwa hal tersebut dapat dipertanyakan langsung kepada kepala sekolah sebagai pihak yang mengusulkan kebutuhan pengadaan.

Menurutnya, setiap buku yang akan dibeli wajib terlebih dahulu memperoleh penilaian dari Kementerian Pendidikan sebelum masuk ke dalam Sistem Informasi Buku Indonesia (SIBI).

“Kalau buku itu tidak terdaftar di SIBI, maka tidak bisa dibeli. Sistemnya sudah terintegrasi dengan ARKAS,” katanya. 

Ia menjelaskan, mekanisme pengadaan dimulai dari usulan kepala sekolah. Setelah itu, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi untuk memastikan buku yang diusulkan telah terdaftar di SIBI.

Selanjutnya, proses pembelian wajib dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah, yakni menggunakan e-Katalog dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), sehingga seluruh tahapan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. (***)