Sekda Kota Manado Angkat Bicara Soal Ketling Terjerat Kasus Narkoba: Pemkot Manado Dukung Penuh Proses Hukum

 

EXPRESSINDONEWS-- Sekretaris Daerah Kota Manado, Steven Dandel, angkat bicara terkait penangkapan seorang kepala lingkungan (ketling) yang tersandung kasus narkoba. Pemerintah Kota Manado, kata Dandel, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

Menurutnya, aparat di tingkat kelurahan sejatinya merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus figur teladan di tengah masyarakat. Namun, fakta bahwa ada oknum yang justru terlibat dalam tindak pidana dinilai sebagai pukulan serius bagi integritas pelayanan pemerintahan.

“Pemkot Manado merasa sangat prihatin. Aparat kelurahan seharusnya menjadi contoh, bukan sebaliknya. Karena itu, kami mendukung penuh setiap proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” tegas Dandel.

Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan, Pemerintah Kota Manado telah mengambil langkah cepat. Camat setempat, lanjutnya, telah ditugaskan untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lingkungan guna mengisi kekosongan jabatan.

Langkah ini akan direalisasikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat paling bawah.

Tak hanya itu, Dandel juga mengisyaratkan adanya evaluasi lanjutan terhadap jajaran aparat di wilayah. Pengawasan akan diperketat melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan secara fleksibel tanpa jadwal pasti.

“Kita akan lakukan pengawasan lebih ketat, termasuk sidak yang tidak terjadwal. Ini penting agar ada efek kontrol dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya. (***) 

Sri Nanda Lamadau: Kasus Narkoba Ketling Malendeng Tampar Pemerintah, Harus Jadi Pintu Bongkar Sindikat

 

EXPRESSINDONEWS--  Srikandi Partai NasDem, Sri Nanda Lamadau, angkat bicara tegas terkait penangkapan Ketua Lingkungan I Kelurahan Malendeng yang terseret kasus narkoba. Personil Komisi I DPRD Manado dari Dapil Tuminting-Bunaken dan Bunaken Kepulauan ini menilai, peristiwa tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pukulan serius bagi tata kelola sosial di tingkat akar rumput.

Menurutnya, posisi kepala lingkungan (pala/ketling) merupakan garda terdepan dalam menjaga peradaban dan ketertiban masyarakat. “Ketling adalah pintu masuk strata sosial. Ia seharusnya menjadi figur yang bertanggung jawab atas lingkungan yang dipimpinnya. Ketika justru terjerat narkoba, ini menjadi alarm keras bagi pemerintah kelurahan hingga kecamatan,” tegasnya.

Lamadau menilai, kejadian ini mencoreng kepercayaan publik dan harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen serta pembinaan aparat lingkungan.

Ia pun merekomendasikan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang. Pertama, pemerintah diminta mewajibkan tes urine atau tes narkoba bagi seluruh kandidat ketua lingkungan ke depan. Kedua, penguatan pembinaan melalui bimbingan teknis (bimtek) hingga masa orientasi, dengan penekanan pada penanaman ideologi Pancasila dan wawasan kewarganegaraan.

Selain itu, Lamadau mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah setempat dan aparat kepolisian dalam pengawasan lingkungan. “Koordinasi harus lebih masif, agar pengawasan terhadap wilayah kerja ketling benar-benar berjalan efektif,” ujarnya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada kasus individu semata. “Kami meminta agar kasus ini diurai secara menyeluruh. Jadikan ini pintu masuk untuk membongkar jaringan atau sindikat yang lebih besar,” tandasnya.

Lamadau menutup pernyataannya dengan harapan agar peristiwa ini menjadi yang terakhir terjadi di Kota Manado, sekaligus menjadi momentum pembenahan serius dalam sistem pengawasan dan pembinaan aparat lingkungan. (***) 

Kepala Lingkungan Terjerat Narkoba, Ferdinand Dumais Desak Evaluasi Total Rekrutmen dan Pengawasan Pala di Manado

 

EXPRESSINDONEWS-- Kasus narkotika yang menyeret Kepala Lingkungan I Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, memantik reaksi keras dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Manado, Ferdinand Dumais, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kritik terhadap sistem yang ada.

Ferdinand mengaku kaget atas keterlibatan aparat lingkungan dalam kasus narkotika, mengingat posisi kepala lingkungan merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kota Manado sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota. Ia menilai, tindakan tersebut sangat bertolak belakang dengan tugas utama kepala lingkungan yang seharusnya membantu lurah dalam pelayanan publik serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan pembinaan kepala lingkungan. Menurutnya, meski mekanisme seleksi selama ini telah melalui tahapan tes dan dinilai berjalan baik, kasus ini menjadi indikator bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki.

Ferdinand mempertanyakan apakah proses rekrutmen sebelumnya sudah cukup komprehensif, termasuk dalam aspek pengujian karakter dan pengawasan berkelanjutan. Ia bahkan mendorong agar ke depan dilakukan evaluasi total, seperti tes ulang tahunan sbg Evaluasi hingga pemeriksaan urine secara berkala bagi seluruh kepala lingkungan, guna memastikan aparat di tingkat bawah bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPRD Manado berencana menggelar rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut sebagai langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang, hal ini disampaikan Ferdinand setelah berkonsultasi dgn Ketua Komisi 1

Meski demikian, Ferdinand tetap optimistis bahwa Pemerintah Kota Manado bersama aparat penegak hukum akan menuntaskan kasus ini secara tuntas. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pemerintahan untuk saling mengoreksi dan memperkuat sistem, demi menjaga integritas pelayanan publik di Kota Manado. (***)

Adolfien Wangania Ucapkan Selamat, MEP Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Sulut

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Adolfien Wangania, menyampaikan ucapan selamat kepada Michaela Elsiana Paruntu (MEP) atas terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar.

Adolfien menilai, terpilihnya MEP bukan tanpa alasan. Ia menyebut sejumlah prestasi yang telah ditorehkan, di antaranya keberhasilan memperkuat konsolidasi internal partai, menjaga eksistensi dan elektabilitas Golkar di Sulawesi Utara, serta membangun komunikasi politik yang efektif lintas elemen. Selain itu, MEP juga dikenal sebagai figur yang konsisten dalam membesarkan Partai Golkar melalui kerja-kerja organisasi dan kedekatan dengan masyarakat.

“Selamat kepada MEP yang telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara. Ini merupakan bentuk kepercayaan penuh dari seluruh kader atas kapasitas dan kepemimpinan yang telah terbukti,” ujar Adolfien.

 Adolfien berharap di bawah kepemimpinan MEP, Partai Golkar semakin solid, progresif, dan mampu menjawab tantangan politik ke depan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan kader, memperkuat kaderisasi, serta terus menghadirkan program-program yang berpihak kepada rakyat.

“Kami berharap Partai Golkar semakin maju dan tetap menjadi kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat. Soliditas dan sinergi antar kader harus terus dijaga demi kejayaan partai,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut menyampaikan pesan penting kepada seluruh kader. Ia menekankan bahwa soliditas, loyalitas, dan kerja nyata merupakan kunci utama dalam memenangkan kepercayaan rakyat.

Bahlil juga mengingatkan agar Partai Golkar tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi harus terus aktif di tengah masyarakat dengan menghadirkan solusi nyata dan menjaga politik yang santun serta produktif.

Musda Partai Golkar Sulawesi Utara pun menjadi momentum strategis dalam memperkuat arah perjuangan partai, dengan harapan mampu mencetak capaian politik yang lebih besar di bawah kepemimpinan MEP. (***)

Ferdinand Dumais Angkat Bicara: Ketegangan Paripurna LKPJ Dinilai sebagai Dinamika Hak Berpendapat

 

EXPRESSINDONEWS-- Ketegangan yang terjadi dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ DPRD Kota Manado antara dua kader Partai Gerindra, yakni Mona Kloer dan Jendri Amrain, mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Manado, Ferdinand Dumais.

Ferdinand Dumais menilai peristiwa tersebut merupakan bagian dari dinamika yang lazim terjadi dalam forum legislatif. Menurutnya, perbedaan pandangan dan penyampaian pendapat adalah hal yang melekat pada setiap anggota dewan dan dijamin oleh undang-undang.

“Ini adalah dinamika. Hak untuk berbicara dan berpendapat itu melekat pada setiap anggota. Mungkin secara teknis belum sepenuhnya diatur dalam tata tertib atau belum menjadi kebiasaan dalam forum, sehingga terjadi hal seperti ini,” ujar Dumais.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikan oleh Jendri Amrain dalam forum paripurna tidak terlepas dari dorongan internal serta pertimbangan moral yang muncul secara spontan. Substansi yang ingin disampaikan, kata dia, berkaitan dengan kejelasan persoalan operasional bajaj yang dinilai belum masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD.

“Pada dasarnya, saudara Jendri ingin mendapatkan kepastian soal bajaj yang tidak tercantum dalam RPJMD. Bahkan saya juga mensinyalir Wali Kota tidak akan mengizinkan operasional bajaj tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, Dumais mengakui bahwa persoalan yang muncul lebih pada cara penyampaian di dalam forum. Ia menegaskan tidak ada yang salah dari sisi substansi, namun mekanisme komunikasi tetap perlu dibenahi agar tidak memicu ketegangan.

“Tidak ada yang salah, mungkin hanya caranya saja. Itu yang akan kita bicarakan bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dumais menilai sikap pimpinan sidang dalam mengendalikan jalannya rapat juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan demi menjaga ketertiban forum.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi Gerindra DPRD Manado akan menggelar rapat internal guna membicarakan hal2 yang menjadi aspirasi masyarakat dan agenda fraksi ke depan(***)

Ferdinand Dumais Soroti Tunggakan Pajak, Desak Bapenda Manado Bertindak Tegas

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Manado, Djeki Dumais, melontarkan sejumlah catatan kritis sekaligus koreksi tajam kepada jajaran Kepala SKPD dalam rapat pembahasan LKPJ bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Manado.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Manado, Kamis (9/4), itu dipimpin langsung Ketua Pansus dan turut dihadiri Sekretaris Daerah, Steaven Dandel, bersama para pimpinan perangkat daerah.

Dalam forum tersebut, Dumais menyoroti serius lemahnya optimalisasi penagihan tunggakan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah. Ia menilai, masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal akibat belum efektifnya strategi penagihan.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, Bapenda harus lebih progresif dan inovatif dalam mengejar target pendapatan, terutama dari sektor pajak usaha. Ia menegaskan, persoalan tunggakan pajak tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

Dumais bahkan secara spesifik menyinggung salah satu tempat hiburan malam, Altitude Manado, yang disebutnya masih memiliki tunggakan pajak. Ia meminta adanya langkah tegas dan terukur agar penagihan dapat segera diselesaikan.

“Ini bukan sekadar catatan, tapi hal yang sangat mendesak. Bapenda harus berani mengambil langkah konkret agar potensi pendapatan daerah tidak terus bocor,” tegas Dumais.

Ia pun berharap adanya komitmen kuat dari Bapenda untuk meningkatkan kinerja penagihan, sehingga target pendapatan daerah Kota Manado dapat tercapai secara optimal. (***) 

Kadis Perkim Manado Pastikan Rusunawa Paniki Dua Siap Dibangun, Kunjungan Menteri Perkuat Percepatan

 

EXPRESSINDONEWS--  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Peter Eman, menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget.

Penegasan itu disampaikan Eman saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, Jumat (10/4/2026), yang menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan proyek strategis tersebut.

Menurut Eman, seluruh aspek teknis dan administratif telah rampung. Lahan seluas kurang lebih 3.200 meter persegi sudah tersedia, dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap, sehingga proyek tinggal menunggu tahapan lanjutan untuk segera dieksekusi.

“Secara kesiapan, kami sudah sangat siap. Lahan tersedia, administrasi lengkap. Tinggal dorongan percepatan agar pembangunan bisa segera dimulai,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan rusunawa ditargetkan mulai pada tahun anggaran 2026 dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 10 bulan setelah kontrak diteken. Dengan skema tersebut, proyek diproyeksikan rampung pada awal 2027.

Dorongan percepatan juga datang langsung dari Menteri Maruarar Sirait. Dalam peninjauan tersebut, ia meminta agar proses pembangunan tidak berlarut dan bisa dipercepat demi memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

“Kalau bisa dipercepat, supaya lebih cepat dimanfaatkan masyarakat. Februari bisa?” ujar Menteri.

Rusunawa yang dirancang mengusung nama “Bhineka Tunggal Ika” ini diharapkan menjadi solusi konkret atas kebutuhan hunian MBR di tengah pesatnya perkembangan Kota Manado, sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata.

Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Menteri juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp200 juta untuk pembangunan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal di area rusunawa, sebagai penunjang aktivitas sosial warga nantinya.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Viktor Mailangkay, serta Wali Kota Manado, Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota Richard Sualang, Sekretaris Daerah Steaven Dandel, dan jajaran Pemkot Manado.

Dengan kesiapan yang ditegaskan Kadis Perkim, Pemerintah Kota Manado optimistis proyek rusunawa Paniki Dua tidak sekadar wacana, tetapi segera terealisasi sebagai jawaban atas kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. (***)