Reses DPRD di Mahawu, Iqbal Anshari Pastikan Aspirasi Warga Masuk Pokok Pikiran DPRD

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Iqbal Anshari, menggelar agenda reses masa persidangan ketiga Tahun 2026 di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga. Berbagai kendala terkait akses layanan, kepesertaan hingga mekanisme pemanfaatan program jaminan kesehatan nasional mengemuka dalam forum tersebut.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti sektor pendidikan. Meski proses Seleksi Penerimaan Murid Baru telah berakhir, warga masih menyampaikan sejumlah persoalan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelaksanaan penerimaan peserta didik ke depan semakin adil dan berpihak kepada masyarakat.

Aspirasi lain yang turut mencuat adalah mengenai klasifikasi Desil yang menjadi acuan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah. Warga berharap mekanisme pendataan dapat lebih akurat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pada kesempatan itu, Camat Tuminting turut memaparkan sejumlah program pemerintah yang sedang dan akan dijalankan di wilayah Kecamatan Tuminting. Penyampaian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mendukung pembangunan daerah.

Muhammad Iqbal Anshari menjelaskan, reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan yang diterima akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kota Manado.

"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami inventarisasi dan dituangkan dalam laporan hasil reses. Harapan kami, usulan-usulan tersebut dapat masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Manado sehingga dapat menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah daerah," ujar Iqbal.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering berpotensi memicu kebakaran lahan maupun permukiman, sehingga warga diminta lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang menggunakan api serta bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman.

Melalui kegiatan reses ini, Iqbal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga program-program sosial, agar dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Manado. (***) 

Tak Hanya Serap Aspirasi, Herry Kolondam Imbau Warga Waspadai Dampak Kemarau Panjang

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Herry Kolondam, personel Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar masa reses di Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam dialog yang berlangsung bersama warga, berbagai persoalan mendasar mengemuka. Infrastruktur lingkungan dan pelayanan kesehatan menjadi dua isu yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada legislator dari daerah pemilihan Tuminting-Bunaken tersebut.

Herry Kolondam mengungkapkan, kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana jalan di lingkungan maupun lorong menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga. Menurutnya, akses jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.

"Yang pertama menjadi perhatian adalah masyarakat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana jalan di lingkungan serta lorong-lorong permukiman. Ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari," ujar Herry.

Selain persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan reses tersebut. Dari sembilan warga yang diberikan kesempatan bertanya dalam tiga sesi dialog, sebagian besar menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan, khususnya menyangkut penggunaan BPJS Kesehatan.

"Hampir semua pertanyaan yang muncul menyinggung pelayanan kesehatan. Masyarakat merasakan masih ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Di samping itu, birokrasi dalam pelayanan BPJS dinilai masih cukup rumit sehingga perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Herry menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Manado. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan rekan-rekannya di komisi maupun pemerintah daerah agar setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

"Semua yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi catatan penting bagi saya. Nantinya akan kami koordinasikan bersama teman-teman di komisi agar setiap persoalan bisa diperjuangkan dan dicarikan solusi," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pelayanan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan infrastruktur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Menurutnya, Pemerintah Kota Manado telah menyediakan kanal pengaduan berbasis aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Manado ini bukan kota kecil. Pemerintah sudah menyediakan pelayanan melalui aplikasi pengaduan. Namun apabila masyarakat sudah melapor melalui aplikasi dan dalam waktu satu hingga dua minggu belum ada tindak lanjut, silakan hubungi saya. Saya akan berada di barisan paling depan untuk memperjuangkan agar laporan tersebut segera ditangani," tegas Herry.

Di akhir kegiatan, Herry Kolondam turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

"Kita sedang menghadapi kemarau panjang. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi potensi kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta saling mengingatkan agar tetap waspada. Keselamatan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. (***) 

Stenly Tamo Pastikan Aspirasi Warga Masuk Pokir DPRD, Bantuan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

 

EXPRESSINDONEWS– Anggota DPRD Kota Manado, Stenly Tamo, personel Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan (Dapil) Singkil-Mapanget, menggelar masa Reses III Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota legislatif dalam menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat mengemuka. Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah terkait penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai belum merata. Sejumlah warga mengaku masih ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima, sementara ada pula yang dinilai sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Stenly Tamo meminta agar pemerintah melalui perangkat kelurahan dan instansi terkait melakukan pendataan ulang secara menyeluruh agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain persoalan bantuan sosial, warga juga mengeluhkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman. Aspirasi yang disampaikan meliputi pembangunan dan normalisasi drainase, perbaikan jalan lingkungan, hingga penambahan lampu penerangan jalan yang dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Stenly menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya akan menjadi perhatian serius dan akan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD Kota Manado.

"Seluruh aspirasi masyarakat ini akan saya bawa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Nantinya akan kami sampaikan dalam pembahasan di DPRD hingga Paripurna sebagai bagian dari usulan program pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah," ujar Stenly.

Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, keluhan, serta usulan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan penganggaran daerah.

Pada kesempatan tersebut, Stenly juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran yang belakangan kerap melanda Kota Manado.

Menurutnya, sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir banyak dipicu oleh kelalaian, mulai dari pembakaran sampah hingga kebakaran rumah tinggal. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.

"Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Di musim kemarau seperti sekarang ini, kita harus lebih waspada agar tidak terjadi kebakaran. Jangan membakar sampah sembarangan dan pastikan setiap potensi yang bisa memicu api dapat dicegah. Saya juga mengajak pemerintah setempat untuk terus memberikan edukasi dan mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap upaya pencegahan kebakaran," tutup Stenly. (***) 

Andrew Palit Kawal Aspirasi Warga Singkil-Mapanget, Banjir, Talud hingga Lampu Jalan Jadi Prioritas Reses

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Andrew Ignatius Palit, Personil Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Singkil-Mapanget, menggelar Masa Reses III Tahun 2026 sebagai bagian dari kewajiban konstitusional anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Kecamatan Mapanget, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) itu berlangsung penuh dialog. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan.

Dalam sambutannya, Andrew Palit menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menghimpun kebutuhan riil masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan pembahasan anggaran.

"Terima kasih atas kehadiran seluruh elemen masyarakat. Semua aspirasi yang Bapak dan Ibu sampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti kepada Pemerintah Kota Manado dan menjadi bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah," ujar Andrew.

Ia juga mengungkapkan kabar baik bagi para pelaku seni. Menurutnya, Pemerintah Kota Manado telah menyiapkan anggaran khusus bagi pengembangan industri musik pada tahun anggaran mendatang sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda.

Sesi dialog berlangsung dinamis. Warga bernama Exon menyoroti persoalan drainase yang dinilai tidak pernah ditangani secara menyeluruh.

Selama kurang lebih tujuh hingga delapan tahun terakhir, kata dia, pembersihan saluran air hanya dilakukan di kawasan perkantoran, sementara wilayah permukiman masyarakat justru terabaikan. Kondisi tersebut menyebabkan banjir setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Exon juga meminta perhatian terhadap pembangunan talud di Kelurahan Singkil I yang kerap mengalami longsor. Menurutnya, usulan tersebut sudah berulang kali disampaikan, namun hingga kini belum mendapat respons yang memadai.

Sementara itu, Nunsondang mempertanyakan belum terealisasinya usulan fasilitas penyeberangan di depan sekolah yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan. Ia juga mengangkat kembali aspirasi pemekaran lingkungan di Kelurahan Singkil I, khususnya Lingkungan VI dan VII, yang menurutnya telah diperjuangkan hampir 13 tahun namun belum membuahkan hasil.

"Saya berharap Pak Andrew Palit dapat mengawal dan mengakomodasi usulan ini agar bisa segera direalisasikan," ujarnya.

Aspirasi lainnya datang dari Cicilia Walewangko yang menyoroti sungai yang tidak pernah dikeruk sehingga sering meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman.

Selain itu, warga juga mempertanyakan keberlanjutan Program Indonesia Pintar (PIP), kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dinilai memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal, hingga persoalan antrean truk pengisian solar di kawasan Politeknik yang dinilai mengganggu aktivitas usaha masyarakat.

Permintaan pemasangan dan penambahan lampu penerangan jalan umum juga menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dari wilayah Kecamatan Singkil maupun Kecamatan Mapanget.

Menanggapi seluruh masukan tersebut, Andrew Palit memastikan seluruh aspirasi telah dicatat dan sebagian langsung dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang hadir dalam forum reses.

"Semua amanat masyarakat ini akan saya kawal. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah akan segera kami teruskan kepada dinas terkait agar mendapat perhatian dan dapat direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Di akhir kegiatan, Andrew kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Ia dikenal sebagai legislator yang konsisten mendorong lahirnya ruang-ruang kreativitas bagi anak muda melalui kegiatan positif, termasuk di bidang seni dan musik, sehingga mereka memiliki wadah untuk berkarya dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.

Melalui reses tersebut, Andrew berharap seluruh aspirasi masyarakat Singkil dan Mapanget dapat menjadi prioritas pembangunan Kota Manado, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga. (***) 

Reses di Bailang, Ferdinand Djeki Dumais Serap Aspirasi Warga: Soroti Inflasi, PTSL, Lampunisasi hingga Pemekaran Wilayah

 

EXPRESSINDONEWS-- Masa Reses III Tahun 2026 dimanfaatkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat di Kelurahan Bailang, tepatnya di wilayah Loreng. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga disampaikan secara terbuka, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tingginya harga bahan pokok, hingga kebutuhan lampu penerangan jalan dan pemekaran wilayah.

Salah satu warga, Novita Hermanto, mengungkapkan masih adanya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan. Menurutnya, masyarakat kerap menemui hambatan saat mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, Novita juga menyampaikan persoalan sertifikat tanah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian, serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terbebani akibat terus meningkatnya harga kebutuhan pokok.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ferdinand Dumais menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok tidak terlepas dari kondisi inflasi yang sedang terjadi.

"Inflasi merupakan kenaikan biaya hidup, di mana nilai uang yang kita miliki menjadi semakin rendah dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat ikut menurun," jelas Ferdinand.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh fenomena El Niño, yakni anomali iklim yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dampaknya, produksi pertanian di sejumlah daerah mengalami penurunan sehingga memengaruhi pasokan pangan, termasuk beras, yang berujung pada kenaikan harga di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Utara.

Menurut Ferdinand, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga.

"Saya berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Manado benar-benar turun ke lapangan. Jika diperlukan dilakukan operasi pasar agar harga bahan pokok kembali stabil. Persoalan ini akan terus saya follow up agar menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, personel Komisi I DPRD Kota Manado itu juga mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman pangan.

"Kita harus mulai membiasakan menanam di sekitar rumah. Bila memungkinkan, pemerintah dapat memberikan bantuan bibit kepada masyarakat sehingga setiap rumah memiliki tanaman yang bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," ujarnya.

Terkait persoalan PTSL, Ferdinand mengakui bahwa masih banyak pengajuan sertifikat tanah sejak tahun 2018 yang belum terselesaikan.

Ia mengungkapkan, DPRD Kota Manado melalui Komisi I telah melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Masalah tanah memang bukan persoalan yang mudah diselesaikan. Namun kami sudah melakukan hearing dengan instansi terkait dan terus mencari jalan keluar. Saya meminta masyarakat tetap tenang karena persoalan ini akan kita perjuangkan bersama hingga memperoleh solusi terbaik," katanya.

Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan lampu penerangan jalan (lampunisasi) di wilayah pemukiman yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekaligus menekan potensi tindak kriminalitas.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pemekaran wilayah Kelurahan Bailang, serta meminta adanya sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand menegaskan bahwa kebutuhan penerangan jalan menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keamanan warga.

"Untuk lampunisasi akan kami dorong agar menjadi perhatian pemerintah. Mengenai persoalan tanah, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat bersama-sama menyelesaikannya. Sedangkan usulan pemekaran wilayah tentu harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, saya berharap usulan ini mendapat kesempatan untuk direalisasikan, dan kami di Komisi I DPRD Kota Manado akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat tersebut," pungkas Ferdinand Dumais. (***) 

Hadiri Reses Ferdinand Djeki Dumais, Camat Bunaken Herry Anwar Ajak Masyarakat Aktif Sampaikan Aspirasi dan Waspada Karhutla

 

EXPRESSINDONEWS– Camat Bunaken Herry Anwar menghadiri kegiatan Masa Reses III Tahun 2026 yang digelar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, anggota Komisi I dari daerah pemilihan Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan, di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken.

Kehadiran Camat Bunaken menjadi bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan reses sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, usulan pembangunan, serta persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing agar dapat diperjuangkan melalui DPRD Kota Manado.

Dalam sambutannya, Herry Anwar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ferdinand Djeki Dumais yang kembali memilih Kecamatan Bunaken sebagai lokasi pelaksanaan reses.

"Atas nama Pemerintah Kota Manado, mewakili Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand Djeki Dumais yang telah menggelar reses di Kecamatan Bunaken. Secara pribadi saya menilai ini merupakan langkah yang sangat positif karena masyarakat dapat bertemu langsung dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi," ujar Herry.

Menurutnya, reses bukan sekadar agenda tatap muka, tetapi menjadi momentum penting untuk menghimpun usulan masyarakat yang nantinya dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

"Kami menyadari masih ada berbagai hal yang menjadi keterbatasan pemerintah kecamatan. Karena itu, melalui reses ini kami berharap masyarakat dapat menyampaikan berbagai kendala maupun kebutuhan secara santun. Semua masukan tentu akan kami catat dan dikoordinasikan bersama agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan," katanya.

Herry juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga dalam membangun Kota Manado.

"Saya berharap pertemuan ini membawa keberkahan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Mari kita bergandengan tangan membangun Kota Manado, khususnya Kecamatan Bunaken, agar semakin maju," ucapnya.

Selain menyampaikan sambutan, Herry Anwar turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sedikitnya lima kelurahan di Kecamatan Bunaken telah mengalami kebakaran lahan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membakar lahan lalu meninggalkannya. Kejadian di Molas dan juga Bailang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada petani yang membakar lahan, kemudian ditinggalkan sehingga api menyebar. Syukur api berhasil dipadamkan. Mari kita saling mengingatkan karena dampaknya dapat merugikan banyak pihak," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Herry juga menyampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado telah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Bunaken.

Ia mengimbau masyarakat yang merasa terdapat perubahan data, termasuk data desil maupun administrasi kependudukan lainnya, agar segera melakukan pengecekan sehingga data yang dimiliki tetap valid dan dapat digunakan dalam berbagai program pemerintah.

Sementara itu, Ferdinand Djeki Dumais menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan yang disampaikan warga akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan diperjuangkan sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku demi mendorong pemerataan pembangunan di Kota Manado, khususnya di wilayah Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan. (***) 

Reses Yasir Taruk Bua Diserbu Aspirasi, Krisis Air Bersih hingga Dugaan Pencemaran Sungai Jadi Sorotan Warga

 

EXPRESSINDONEWS – Persoalan krisis air bersih, dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas usaha, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran menjadi aspirasi utama yang mengemuka dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Manado, Yasir Taruk Bua, Personel Komisi III dari Partai Perindo.

Dalam dialog yang berlangsung penuh antusias, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini belum mendapat penyelesaian secara maksimal.

Salah satu keluhan datang dari Yuliana, yang menyoroti program penyediaan air bersih yang telah lama terbengkalai. Menurutnya, warga kini sangat merindukan pelayanan air bersih dari PDAM, terlebih di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

"Program air bersih sudah cukup lama terbengkalai. Saat ini masyarakat benar-benar berharap pengadaan air bersih dari PDAM dapat segera terealisasi. Semoga melalui reses ini, Pak Dewan bisa memperjuangkan aspirasi kami, karena masyarakat sangat merasakan dampaknya, apalagi menghadapi kemarau panjang. Kondisi ini membuat masyarakat sangat menderita," ungkap Yuliana.

Menanggapi hal tersebut, Yasir Taruk Bua mengaku persoalan air bersih harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, solusi yang dibangun tidak boleh hanya bersifat sementara, melainkan harus berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Ia mengkritisi keberadaan sekitar sepuluh titik sumur bor yang sebelumnya dibangun pemerintah. Menurutnya, pembangunan tersebut belum diikuti dengan sistem instalasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

"Berbicara air bersih harus dengan konsep jangka panjang. Pemerintah memang sudah membangun sekitar 10 titik sumur bor, tetapi hanya berhenti pada pembangunan titik bornya saja tanpa keberlanjutan sampai ke sistem instalasi. Jangan sampai nantinya titik-titik tersebut justru dianggap menjadi milik pribadi. Akibatnya masyarakat tetap kesulitan mendapatkan air bersih, sementara ketika terjadi kerusakan tidak ada pihak yang bertanggung jawab," tegas Yasir.

Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan dugaan pencemaran sungai yang diduga berasal dari limbah kandang babi dan pabrik tempe yang dibuang ke aliran sungai.

Menanggapi laporan tersebut, pihak Puskesmas menyatakan akan melakukan pengecekan langsung terhadap tempat pengolahan makanan di pabrik tempe, termasuk memastikan legalitas serta kelayakan operasionalnya.

"Tempat pengolahan makanan di pabrik tempe akan kami cek langsung. Kami dari Puskesmas akan memeriksa seluruh persyaratan dan surat-surat kelayakannya," ujar perwakilan Puskesmas.

Sementara itu, Rosa turut menyampaikan kondisi bangunan Puskesmas Pembantu yang sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

"Untuk Puskesmas Pembantu yang sudah rusak, tentu akan saya sampaikan kepada instansi terkait agar dapat segera diperbaiki," katanya.

Yasir juga menyoroti persoalan dugaan pencemaran sungai. Menurutnya, setiap aktivitas usaha yang berpotensi menghasilkan limbah wajib memiliki perizinan lengkap, termasuk sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Menyangkut sungai yang sudah mulai tercemar, setahu saya setiap usaha wajib memiliki izin. Pertanyaannya, siapa yang memberikan izin usaha di sepanjang aliran sungai tersebut? Kemudian bagaimana dengan IPAL-nya, apakah sudah memenuhi ketentuan? Hal-hal seperti ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Jangan sampai ketika persoalan muncul, tidak ada pihak yang bertanggung jawab karena usaha itu sudah telanjur berjalan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, warga juga mempertanyakan penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih belum tepat sasaran. Menjawab hal itu, dijelaskan bahwa penyaluran bansos mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai instruksi Presiden.

Penerima bantuan harus terdata sebagai warga yang memiliki KTP dan masuk dalam kategori desil ekonomi, mulai dari desil 1 hingga desil 10 berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan jenis pekerjaan. Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan kategori sangat miskin yang menjadi prioritas utama penerima bantuan.

Dalam dialog tersebut juga muncul pertanyaan mengenai kemungkinan Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima bantuan rumah dari pemerintah. Menanggapi hal itu, dijelaskan bahwa ASN pada prinsipnya tidak memenuhi syarat apabila bantuan tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kategori miskin.

"Kalau memang ada ASN yang menerima bantuan rumah padahal tidak memenuhi ketentuan, tentu hal itu tidak dibenarkan dan harus ditelusuri sesuai aturan yang berlaku," tegas Yasir.

Sejumlah warga juga menyinggung adanya dugaan penerima bantuan yang dinilai sudah tergolong mampu, sehingga meminta pemerintah melakukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menutup kegiatan reses, Yasir Taruk Bua menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Manado. Ia berkomitmen mengawal persoalan air bersih, pengawasan lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bansos agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat. (***)