Bupati Sitaro Ditetapkan Tersangka, Kejati Sulut Bongkar Dugaan Korupsi Dana Bencana Gunung Ruang

 

EXPRESSINDONEWS-- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) resmi menetapkan Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan tanggap darurat erupsi Gunung Ruang.

Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar serangkaian pemeriksaan intensif dan mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup. Temuan itu mengindikasikan adanya kerugian negara dalam pengelolaan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan korban bencana.

Dalam konstruksi perkara, penyidik menduga terjadi penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan untuk kebutuhan pengungsi serta rehabilitasi pasca-erupsi. Modus yang disorot antara lain praktik penggelembungan harga (mark-up) dan penyusunan laporan fiktif pada sejumlah item pengadaan logistik bantuan.

Tak hanya berhenti pada penetapan kepala daerah, Kejati Sulut juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sejumlah pejabat di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sitaro hingga pihak swasta disebut ikut diperiksa guna mengurai aliran dana dalam kasus ini.

Perwakilan Humas Kejati Sulut menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan. “Tim penyidik telah menemukan bukti-bukti yang mengarah pada penyimpangan dana bantuan bencana yang menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers di Manado.

Sementara itu, dengan status barunya sebagai tersangka, Chyntia Ingrid Kalangit dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam waktu dekat. Hingga berita ini diturunkan, pihak kuasa hukum belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang akan ditempuh. (***) 

Camat Bunaken Lantik Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan, Dorong Program Nyata untuk Warga

 

EXPRESSINDONEWS--  Camat Bunaken, Herry Anwar, resmi melantik pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Bunaken pada Rabu, 6 Mei 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Camat Bunaken. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor di tingkat kecamatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Kota Sehat Kota Manado yang juga Ibu Wakil Wali Kota Manado, Merry Sualang-Mawardi, serta Sekretaris Forum, Felix Penelewen, yang memberikan dukungan terhadap penguatan peran forum hingga ke tingkat kecamatan.

Dalam sambutannya, Herry Anwar menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pengurus bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan penuh komitmen.

“Kepada pengurus yang baru dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan amanah. Jabatan ini adalah tanggung jawab sosial. Saya berpesan agar saudara-saudara segera melakukan konsolidasi internal dan menyusun program kerja yang konkret, sederhana, namun berdampak nyata bagi warga di tingkat kelurahan hingga lingkungan,” ujar Herry.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah. Kehadiran Forum Komunikasi Kecamatan, menurutnya, menjadi wadah strategis untuk menjembatani koordinasi lintas sektor.

“Forum ini hadir untuk memperkuat koordinasi antara sektor kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, hingga ekonomi. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Herry berharap para pengurus yang baru dilantik dapat bergerak cepat dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai tatanan prioritas di masyarakat.

“Saya berharap pengurus segera berakselerasi, melakukan pemetaan terhadap tatanan yang menjadi prioritas, baik itu tatanan pemukiman, sarana dan prasarana umum, maupun kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat Kota Manado, Merry Sualang-Mawardi, menyampaikan bahwa pembentukan dan penguatan forum di tingkat kecamatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota sehat yang berkelanjutan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Forum Komunikasi Kecamatan Bunaken dalam menghadirkan program-program yang responsif, solutif, serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah Bunaken. (***)

H2M Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Ketua DPRD Sitaro Djon P. Janis

 

Foto:H2M melayat ke RS Malalayang (menggunakan Topi) 

EXPRESSINDONEWS-- Kabar duka datang dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Ketua DPRD Sitaro, Djon P. Janis, meninggal dunia di RSUP Prof. Kandou, Manado, pada Rabu (6/5) sekitar pukul 06.30 WITA, setelah menjalani perawatan selama kurang lebih satu pekan.

Suasana duka menyelimuti rumah sakit, saat keluarga, kerabat, serta jajaran DPRD Sitaro hadir memberikan penghormatan terakhir. Kepergian almarhum meninggalkan kehilangan mendalam bagi masyarakat Sitaro, mengingat dedikasinya sebagai pimpinan legislatif selama dua periode, dan kembali dipercaya menjabat Ketua DPRD untuk periode 2024–2029.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sitaro, Hence M. Madellu, yang akrab disapa H2M, turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Ia mengenang sosok Djon Janis sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“ Kami keluarga besar PSI Sitaro menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Djon P. Janis. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan,” ujar H2M.

Ia juga menambahkan bahwa kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi dunia politik dan pemerintahan di Sitaro, karena dedikasi dan pengabdiannya selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Rencananya, jenazah almarhum akan diberangkatkan ke Pulau Siau pada hari yang sama, untuk kemudian dimakamkan pada Sabtu (9/5). Sejumlah tokoh daerah dan masyarakat diperkirakan akan turut hadir dalam prosesi penghormatan terakhir tersebut. (***) 

Dumais Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Warga DAS Sario Lewat RDP

 

EXPRESSINDONEWS--  Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, menyampaikan tanggapannya terkait rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi III bersama masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario.

Dalam pernyataannya, Dumais menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur fungsi dan tugas DPRD dalam menjalankan peran pelayanan publik.

“DPRD bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni melayani dan menerima aspirasi masyarakat serta mengawalnya demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” ujar Dumais.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa DPRD juga berperan sebagai jembatan antara berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan DAS Sario. Peran ini dinilai penting untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Manado.

Menurutnya, upaya penyelesaian persoalan DAS Sario tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pihak terkait telah menyatakan komitmen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut.

“Beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan DAS Sario telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD akan terus mengawal agar komitmen tersebut benar-benar direalisasikan,” tegasnya.

RDP yang direncanakan tersebut diharapkan menjadi forum strategis dalam merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan DAS Sario, khususnya terkait potensi risiko banjir dan dampak lingkungan lainnya. (***) 

Komunitas DAS Sario Desak Kepastian Penyelesaian Banjir, RDP Tertunda Diminta Segera Dijadwalkan Ulang

 

EXPRESSINDONEWS--  Komunitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario menyampaikan harapan sekaligus desakan kepada DPRD Kota Manado untuk segera memastikan penyelesaian persoalan banjir yang berdampak pada warga di kawasan DAS Sario. Penundaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang semula dijadwalkan pada 4 Mei 2026 dinilai tidak boleh menghambat upaya penanganan masalah yang telah lama dirasakan masyarakat.

RDP tersebut sebelumnya diagendakan sebagai forum resmi untuk menyalurkan aspirasi warga, yang diperjuangkan oleh Ferdinand Dumais, selaku personel Komisi I DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, bersama jajaran Komisi I dan komisi terkait lainnya. Komunitas DAS Sario menyampaikan apresiasi atas langkah dan upaya yang telah ditempuh para legislator tersebut dalam mengawal persoalan warga.

Namun, pelaksanaan RDP harus ditunda karena masih diperlukan koordinasi lintas komisi, khususnya dengan Komisi III, guna memastikan pembahasan berjalan komprehensif dan melibatkan seluruh pihak terkait.

Dalam forum yang direncanakan itu, Komunitas DAS Sario akan diwakili oleh Koordinator Suryanto Makalalag, bersama Harce Sumolang dan Steven Pangkey.

Komunitas menegaskan bahwa penundaan tersebut diharapkan tidak berdampak pada kepastian hukum serta tidak merugikan masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu, mereka mengingatkan pentingnya menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Oleh karena itu, kami meminta agar RDP segera dijadwalkan kembali dengan memastikan kehadiran seluruh pihak terkait, guna menjamin penyelesaian yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” demikian pernyataan Komunitas DAS Sario.

Komunitas juga menyatakan tetap menghargai langkah-langkah progresif yang telah dilakukan oleh Komisi I dan komisi lainnya di DPRD Kota Manado. Mereka berharap lembaga legislatif tersebut dapat terus mengawal dan mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Sungai, serta perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Dengan adanya sinergi antar lembaga dan komitmen bersama, masyarakat DAS Sario berharap persoalan banjir yang selama ini menjadi ancaman dapat segera menemukan solusi yang konkret dan berkelanjutan. (***) 

Wagub Victor Mailangkay Saksikan Sabut Kelapa Desa Kapitu Tembus Pasar China

 

EXPRESSINDONEWS--  Wakil Gubernur Victor Mailangkay menyaksikan langsung pelepasan dua kontainer produk olahan sabut kelapa dari Desa Kapitu yang resmi diberangkatkan menuju Guangzhou, China, dalam sebuah momentum yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa dan potensi ekspor daerah.

Mewakili Gubernur Yulius Selvanus Komaling, kehadiran Wagub Victor Mailangkay menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional.

Di lokasi kegiatan, tumpukan sabut kelapa yang dahulu kerap dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, kini berubah menjadi komoditas bernilai tinggi. Melalui proses pengolahan dan kerja keras masyarakat setempat, bahan sederhana itu berhasil menembus pasar global.

Peristiwa ini bukan hanya tentang ekspor dua kontainer semata, tetapi juga tentang ketekunan warga desa, semangat pelaku usaha lokal, serta harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan Desa Kapitu menjadi bukti bahwa kekuatan Sulawesi Utara lahir dari desa-desa yang terus bergerak, masyarakat yang tidak pernah berhenti mencoba, dan potensi besar yang terus berkembang.

Diharapkan, pelepasan ekspor ini menjadi awal dari semakin banyak kisah sukses serupa dari daerah-daerah di Sulawesi Utara, yang mampu membawa produk lokal menembus pasar dunia. (***) 

2025 PSSI Pusat Belum Beri Subsidi Hanya Tahun 2024 PSSI Pusat Beri Subsidi 350jt Untuk Sulut,Demi Sepak Bola Sulut Joune Ganda Keluarkan Anggaran 800jt

Expressindonews--Kebangkitan sepak bola di Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Joune Ganda di tubuh PSSI Provinsi Sulawesi Utara.

Di tengah berbagai tantangan pembinaan dan keterbatasan anggaran, geliat kompetisi serta perhatian terhadap pengembangan pemain muda mulai menunjukkan arah yang lebih positif.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa setiap Asosiasi Provinsi menerima dukungan dana dari PSSI Pusat sebesar kurang lebih Rp500 juta per tahun. Tapi di tahun 2024 PSSI Hanya Memberika 350jt,Namun, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan operasional, kompetisi, hingga pembinaan berjenjang di daerah.

Di sinilah peran kepemimpinan menjadi krusial.

Di bawah komando Joune Ganda, PSSI Sulawesi Utara tidak hanya mengandalkan bantuan pusat.

Ia bahkan menunjukkan komitmen nyata dengan mengorbankan dana pribadinya demi menjaga roda organisasi tetap berjalan. Total pengeluaran PSSI Sulut tercatat mencapai lebih dari Rp800 juta, angka yang melampaui subsidi tahunan dari pusat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp450 juta lebih merupakan kontribusi pribadi Joune Ganda, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh pimpinan organisasi olahraga di tingkat daerah.

Transparansi penggunaan anggaran itu turut dipaparkan secara terbuka dalam Kongres Tahunan PSSI Sulut yang digelar pada 19 November 2025 di Hotel Sentra Minahasa Utara. Dalam forum tersebut, Sekretaris PSSI Sulut saat itu, Vendry Rorimpandey, mempresentasikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 secara rinci di hadapan para anggota (voters), disaksikan utusan PSSI Pusat serta perwakilan KONI Sulawesi Utara.

Paparan tersebut memperlihatkan bahwa total pengeluaran organisasi mencapai lebih dari Rp800 juta dan belum termasuk anggaran untuk ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas).

Fakta ini menegaskan adanya selisih signifikan antara dana subsidi pusat dan kebutuhan riil di daerah, yang kemudian ditutupi oleh komitmen internal, termasuk kontribusi langsung dari ketua.

Sejumlah anggota PSSI Sulut menilai, langkah Joune Ganda bukan perkara mudah. Tidak banyak pimpinan organisasi yang bersedia mengeluarkan dana pribadi hingga ratusan juta rupiah demi keberlangsungan dan kemajuan sepak bola daerah.

 Kepedulian ini dinilai menjadi salah satu faktor penting yang mendorong bangkitnya semangat kompetisi dan pembinaan di Sulawesi Utara.

Dampak dari kepemimpinan tersebut mulai terasa, baik dari meningkatnya aktivitas kompetisi lokal, perhatian terhadap talenta muda, hingga kepercayaan publik terhadap organisasi.

Meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, fondasi yang dibangun saat ini dinilai cukup kuat untuk membawa sepak bola Sulut ke arah yang lebih baik.

Tak heran jika dukungan terhadap Joune Ganda untuk kembali memimpin PSSI Sulut terus menguat. Bahkan, sekitar 90 persen anggota atau voters disebut masih menginginkan dirinya melanjutkan kepemimpinan, dengan harapan kesinambungan program dan kemajuan yang telah dirintis dapat terus berlanjut.

Pertanyaan pun mengemuka di kalangan pecinta sepak bola Sulawesi Utara: adakah sosok lain yang memiliki komitmen, pengorbanan, dan kepedulian serupa demi kemajuan sepak bola daerah? Waktu yang akan menjawab, namun yang pasti, standar kepemimpinan telah diletakkan cukup tinggi.

*****