LATEST POST

latest

KABAR MANADO

Kabar Manado

KABAR DAERAH

Kabar daerah

HUKRIM

Hukrim

POLITIK

Politik

POLRI

Polri

OLAH RAGA

PEMERINTAHAN

Pemerintahan

POLITIK

HUKRIM

KABAR DAERAH

Rachman Kodu Dukung Pembukaan Kembali Kawasan Kota Tua (Kampung Cina) , Dorong UMKM dan Peningkatan PAD Manado

Tidak ada komentar

 


EXPRESSINDONEWS— Dukungan terhadap upaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan Kampung Cina atau Kota Tua Manado terus mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Salah satunya datang dari Rachman Kodu, Anggota DPRD Kota Manado, personel Komisi II dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuminting, Bunaken dan Bunaken Kepulauan.

Rachman menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berharap kawasan Kota Tua dapat kembali dibuka dan difungsikan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Manado. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perwakilan pelaku UMKM guna menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi terbaik.

"Kami sangat mendukung upaya para pelaku UMKM. Sudah beberapa kali dilakukan RDP bersama Komisi II, dan kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan. Harapan kami, Pemerintah Kota Manado dapat segera memberikan perhatian agar kawasan Kota Tua yang dulunya sangat ramai bisa kembali dibuka," ungkap Rachman.

Ia menilai, pembukaan kembali kawasan tersebut bukan sekadar memberikan ruang bagi pedagang untuk menjalankan usaha, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, apabila aktivitas perdagangan dan usaha kembali berjalan, maka akan tercipta perputaran ekonomi, terbuka peluang kerja baru, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

Lebih jauh, Rachman menegaskan bahwa terbukanya lapangan pekerjaan juga memiliki dampak sosial yang penting. Kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan dinilai dapat membantu menekan potensi meningkatnya angka kriminalitas akibat persoalan ekonomi dan pengangguran.

"Tentu ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, pembukaan kembali kawasan tersebut bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Ketika lapangan pekerjaan tersedia, masyarakat memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," jelasnya.

Karena itu, Rachman berharap Pemerintah Kota Manado dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi para pelaku UMKM, sehingga ada langkah konkret dan solusi yang dapat segera direalisasikan.

Ia menegaskan, kebangkitan kawasan Kota Tua harus dilihat sebagai bagian dari upaya bersama membangun perekonomian masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengoptimalkan potensi PAD Kota Manado.

"Harapan saya, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini. Jangan sampai potensi ekonomi yang ada tidak dimanfaatkan, sementara masyarakat sangat membutuhkan ruang untuk bekerja dan mengembangkan usaha," tutup Rachman. 

Dirinya saat ini sudah menyampaikan langsung ke Walikota Manado Usai Rapat Paripurna DPRD kota Manado dan sudah diarahkan ke Asisten I Julises Oehlers. 

(***) 

Lili Walandha Dorong Pemkot Manado Buka Kembali Wisata Kuliner Kampung Cina, Ekonomi Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Tidak ada komentar

 




EXPRESSINDONEWS– Nasib para pelaku usaha kuliner di kawasan Kampung Cina, Kota Manado, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kota Manado, Lili Walandha. Srikandi Partai Demokrat yang merupakan personel Komisi II DPRD Manado dari Daerah Pemilihan (Dapil) Wenang-Wanea ini berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Manado segera membuka kembali kesempatan bagi masyarakat untuk berjualan di kawasan tersebut.

Aspirasi itu disampaikan Lili dalam agenda Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kota Manado. Ia meminta pemerintah memberikan ruang dan kesempatan kepada para pedagang untuk kembali menjalankan aktivitas usaha, sembari menunggu proses administrasi serta penerbitan surat resmi yang mengatur ketentuan pengelolaan kawasan wisata kuliner tersebut.

Menurut Lili, hingga saat ini para pedagang belum dapat berjualan, meskipun sebelumnya sudah ada keputusan Wali Kota terkait kawasan tersebut. Sementara itu, proses pengurusan administrasi dan penerbitan aturan teknis yang diperlukan masih belum tuntas.

"Harapan saya, pemerintah kota bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali berjualan sambil menunggu surat dan aturan-aturan yang sedang diproses. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena belum adanya penyelesaian administrasi," ungkap Lili.

Ia menegaskan, keberadaan wisata kuliner Kampung Cina bukan sekadar tempat mencari nafkah bagi pedagang, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Kota Manado.

Bahkan, menurutnya, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut berpotensi menghasilkan omzet hingga Rp15 juta per hari. Selain menggerakkan ekonomi pelaku UMKM, kegiatan usaha itu juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita membantu ekonomi masyarakat. Mereka juga membayar pajak dan ikut menunjang sektor pariwisata. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, tentu kita berharap angka kriminalitas juga bisa ditekan," jelasnya.

Lili turut meminta Dinas Pariwisata Kota Manado agar segera menerbitkan surat atau dokumen resmi sebagai dasar pengaturan aktivitas perdagangan di kawasan wisata kuliner Kampung Cina.

Ia berharap, selama proses pengurusan administrasi dan penerbitan Surat Keputusan (SK) maupun ketentuan teknis lainnya berlangsung, para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah tanpa dihantui larangan maupun gangguan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

"Saya berharap Dinas Pariwisata bisa segera mengeluarkan surat yang diperlukan. Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjualan sambil menunggu proses pengurusan selesai. Jangan sampai mereka terus dibatasi atau diganggu oleh Satpol PP," tegasnya.

Bagi Lili, kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan keseimbangan antara penataan kawasan, kepastian aturan, pengembangan pariwisata, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Ia berharap Pemkot Manado segera mengambil langkah konkret agar kawasan wisata kuliner Kampung Cina kembali hidup, para pedagang dapat beraktivitas secara tertib, dan manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (***) 

Andrew Palit Turun Langsung Tinjau Pohon Tumbang du Singkil Dua, Sampaikan Dukungan bagi Warga Terdampak

Tidak ada komentar

 




EXPRESSINDONEWS– Peristiwa pohon tumbang yang terjadi di Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Manado, Andrew Palit.

Bersama jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Manado, Andrew Palit turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi pascakejadian sekaligus memastikan situasi di sekitar area terdampak.

Kehadiran Andrew Palit bersama jajaran tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keprihatinan serta harapan agar warga yang menjadi korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi tersebut.

Ia juga berharap seluruh warga terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas seperti sediakala.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kepedulian bersama, terutama ketika masyarakat menghadapi musibah. Kehadiran langsung di tengah warga diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat tidak sendirian dalam menghadapi kondisi sulit.

Andrew Palit berharap penanganan dampak pohon tumbang dapat berjalan dengan baik, sehingga kondisi lingkungan segera kembali aman dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.(***) 

Joune Ganda Bawa Minahasa Utara Masuk Lima Besar Kinerja Penanganan Stunting Terbaik di Sulawesi Utara

Tidak ada komentar

 




EXPRESSINDONEWS – Komitmen Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya penanganan stunting, kembali membuahkan hasil positif. Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berhasil menembus lima besar daerah dengan kategori kinerja baik dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026.

Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun strategi penanganan stunting yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, pendampingan keluarga hingga penguatan peran pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026, Minahasa Utara memperoleh nilai 75,05 dan berada di posisi kelima dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026.

Dalam penilaian tersebut, Minut mencatatkan nilai 26,41 untuk aksi konvergensi kabupaten/kota, 44,33 pada layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta 4,32 untuk kinerja konvergensi desa. Ketiga indikator itu menghasilkan akumulasi nilai 75,05.

Capaian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Joune Ganda menempatkan persoalan stunting sebagai salah satu perhatian penting dalam agenda pembangunan daerah. Penanganannya tidak sekadar berorientasi pada program administratif, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor agar berbagai bentuk intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan hingga ke tingkat desa.

Dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, hanya lima daerah yang berhasil masuk kategori kinerja baik, sementara sepuluh daerah lainnya berada dalam kategori sedang.

Penilaian Kemendagri yang mencakup 514 kabupaten/kota di Indonesia tersebut juga menunjukkan peningkatan kinerja secara nasional. Jumlah daerah berkategori baik meningkat dari 197 daerah pada 2025 menjadi 255 daerah pada 2026. Bahkan, pemerintah pusat menargetkan sebanyak 397 kabupaten/kota dapat mencapai kategori tersebut pada 2027.

Bagi Bupati Joune Ganda, capaian ini tentu menjadi motivasi untuk terus memperkuat program pembangunan sumber daya manusia di Minahasa Utara. Namun, keberhasilan sesungguhnya bukan hanya terletak pada posisi lima besar atau tingginya angka penilaian, melainkan pada sejauh mana program pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Konsistensi pelaksanaan program, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, serta keterlibatan aktif pemerintah desa menjadi pekerjaan penting yang harus terus diperkuat.

Dengan capaian tersebut, Minahasa Utara memiliki modal positif untuk melanjutkan upaya percepatan penurunan stunting. Komitmen dan kesinambungan kebijakan di bawah kepemimpinan Joune Ganda diharapkan semakin memperkuat fondasi bagi lahirnya generasi Minahasa Utara yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (***) 

Imran Tegela: PLT Ketua PSSI Sulut Tidak Berwenang Pecat Anggota KP dan KBP Secara Sepihak, Siapkan Laporan ke Komite Etik

Tidak ada komentar

 


EXPRESSINDONEWS-- Polemik terkait pemberhentian anggota Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) di tubuh PSSI Sulawesi Utara (Sulut) mulai mendapat sorotan. Langkah yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PSSI Sulut tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI Edisi 2025.

Anggota PSSI Sulut sekaligus Sekretaris PS Manado, Imran Tegela, menegaskan bahwa PLT Ketua PSSI Sulut tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan maupun menjatuhkan skorsing terhadap anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan secara sepihak.

Menurut Imran, berdasarkan ketentuan Statuta PSSI Edisi 2025, KP dan KBP merupakan bagian dari Komite Independen yang pembentukan, pengangkatan, hingga pemberhentiannya berada dalam kewenangan Kongres PSSI sebagai forum tertinggi organisasi.

Dengan demikian, keputusan terkait perubahan keanggotaan kedua komite tersebut harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah, bukan berdasarkan keputusan pribadi ataupun tindakan sepihak seorang PLT Ketua.

"PLT Ketua tidak bisa bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh statuta. Apalagi menyangkut Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang merupakan bagian dari Komite Independen. Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentiannya harus melalui keputusan Kongres PSSI," tegas Imran.

Ia juga menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, keberadaan KP dan KBP memiliki posisi strategis dalam menjaga independensi, transparansi, serta kredibilitas seluruh tahapan pemilihan di tubuh organisasi sepak bola.

Lebih lanjut, Imran mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan materi untuk membawa persoalan tersebut ke Komite Etik PSSI. Langkah ini ditempuh guna meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan keputusan pemberhentian tersebut.

"Kami telah menyiapkan materi untuk membawa persoalan ini ke Komite Etik PSSI. Kami ingin persoalan ini diperiksa sesuai aturan dan mekanisme organisasi yang berlaku," ungkapnya.

Dalam rencana pengaduan tersebut, Imran menyebut dua pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban untuk diklarifikasi terkait penerbitan surat yang menjadi dasar persoalan, yakni:

Sekretaris Jenderal PSSI, apabila benar menerbitkan surat Nomor: 6786/PGD/701/XI-2026.

PLT Ketua PSSI Sulawesi Utara, terkait penerbitan surat Nomor: 096/PSSI-SULUT/XI/2026.

Imran menegaskan, langkah yang disiapkan tersebut bukan semata-mata untuk memperuncing polemik internal, melainkan mendorong agar seluruh pengurus dan perangkat organisasi PSSI tetap berjalan sesuai koridor statuta.

Menurutnya, tidak boleh ada kewenangan organisasi yang dijalankan secara sewenang-wenang, terlebih jika menyangkut lembaga independen yang memiliki tanggung jawab menjaga integritas proses pemilihan.

Kini, persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian serius dari otoritas PSSI. Klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dasar penerbitan kedua surat itu dinilai penting agar tidak menimbulkan preseden dalam tata kelola organisasi sepak bola di Sulawesi Utara. (***) 

Dinilai Semena-mena dan Membabibuta, Marcel Tatuil Kecam Tindakan PLT Ketua PSSI Sulut yang Menonaktifkan KP dan KBP

Tidak ada komentar

 


EXPRESSINDONEWS-- Ketua PERSBIT (Bitung) Marcel Tatuil didalam unggahan Videonya yang beredar luas di media sosial mengecam keras tindakan semena-mena yang dilakukan PLT Ketua PSSI Sulawesi Utara Arya Sinulingga yang secara sepihak memberhentikan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan PSSI Sulawesi Utara yang dituangkan lewat nomor :096/PSSI-SULUT/XI/2026/ tanggal 13 November 2026.

Diketahui surat tersebut telah ditandatangani oleh PLT Ketua PSSI Sulawesi Utara Arya Sinulingga. 

"Saya Marcel Tatuil saat ini mengatakan mengecam dengan keras tindakan semena-mena dan membabibuta yang dilakukan oleh PLT Ketua PSSI Sulut dengan menonaktifkan KP dan KBP," Tegas Tatuil. 


Lanjutnya, tindakan tersebut terkesan sangat bertentangan dengan peraturan statuta dan PO PSSI tahun 2025.

"Tindakan ini sudah nyata terlihat, terjadi pelanggaran terhadap statuta dan itu tidak boleh terjadi di tubuh PSSI. dan Komite Pemilihan serta Komite banding Pemilihan itu tidak boleh diintervensi oleh pihak Manapun dia bersifat Independen dan dipilih oleh kongree,"tambahnya.

Kembali ia menegaskan, PERSBIT Bitung sangat mengecam dan menolak dengan tegas soal hal-hal yang melanggar statuta dan PO PSSI yang telah dilakukan oleh PLT Ketua PSSI Sulut. 

"Ini adalah pernyataan yant tegas dari kami dan kami mengecam tindakan tersebut," Tutup Tatuil. (***) 



HUT ke 15 Partai NasDem, Sri Nanda Lamadau : Bukan Sekedar Hiburan, Tapi Momentum Berbagibdan Berpihak ke Masyarakat

Tidak ada komentar

 



EXPRESSINDONEWS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Manado menggelar malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem dengan mengusung tema “Meneruskan Restorasi, Meneguhkan Hati.” Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan kader, simpatisan, serta masyarakat.

Ketua DPD NasDem Kota Manado, Sri Nanda Lamadau, hadir didampingi Sekretaris DPD NasDem, Frederick O.G. Tangkau. Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan kader, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kegiatan HUT ke-15 NasDem Manado sebelumnya telah diisi dengan jalan sehat, pengobatan gratis, serta pemutaran film Cakrawala Sang Surya yang turut melibatkan organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa.

Dalam kegiatan jalan sehat, tercatat kurang lebih 500 masyarakat turut ambil bagian. Selain itu, perayaan tersebut juga diawali dengan doa bersama yang melibatkan lima pemuka agama di Indonesia sebagai simbol kebersamaan dan semangat persatuan dalam keberagaman.

Pada malam puncak, DPD NasDem Kota Manado turut menyerahkan bantuan kepada para lanjut usia (lansia) yang berasal dari 11 kecamatan di Kota Manado. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT partai.

Dalam sambutannya, Sri Nanda Lamadau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh kader serta masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Ia mengatakan, peringatan HUT ke-15 bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian dan kehadiran partai di tengah masyarakat.

"Terima kasih kepada seluruh kader dan masyarakat yang sudah hadir serta mengambil bagian dalam kegiatan ini. Hari ini merupakan acara puncak dari rangkaian HUT ke-15 Partai NasDem. Sebelumnya, kurang lebih 500 masyarakat telah mengikuti kegiatan jalan sehat, kemudian ada pengobatan gratis dan pemutaran film Cakrawala Sang Surya yang juga dihadiri organisasi kepemudaan serta organisasi mahasiswa," ujar Sri Nanda.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk para lansia dari 11 kecamatan di Kota Manado.

Menurutnya, esensi perayaan hari ulang tahun partai tidak boleh hanya berorientasi pada kemeriahan acara, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Perayaan HUT bukan hanya tentang hiburan atau kemeriahan acara. Lebih dari itu, bagaimana kita bisa memberikan diri, berbagi, dan hadir untuk masyarakat. Ini menjadi momentum bagi Partai NasDem untuk terus berpihak kepada masyarakat," tegasnya.

Sri Nanda juga menekankan bahwa partai politik dituntut memiliki kepekaan sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat, termasuk isu-isu lokal yang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama.

"Partai NasDem dituntut untuk memiliki kepekaan sosial, mampu melihat dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta memahami isu-isu lokal yang berkembang. Karena itu, kehadiran partai harus benar-benar dirasakan melalui kepedulian dan tindakan nyata," tambahnya.

Melalui momentum HUT ke-15 ini, DPD NasDem Kota Manado berharap semangat restorasi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi terus diwujudkan melalui kegiatan sosial, kepedulian, serta keterlibatan aktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Semangat “Meneruskan Restorasi, Meneguhkan Hati” pun menjadi pengingat bahwa keberadaan partai politik harus senantiasa memiliki hubungan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. (***) 

© all rights reserved
made with www.expressindonews.com