Reses di Titiwungen Selatan, Dolfie Angkouw Tampung Aspirasi Warga Soal Jalan Sempit hingga Penanganan Sampah

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado Drs. Dolfie Daniel Angkouw, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Malalayang–Sario, melaksanakan agenda Masa Reses Tahun 2026 di Kelurahan Titiwungen Selatan, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Selasa (10/03/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan tempat tinggalnya.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah kondisi jalan lingkungan yang dinilai terlalu sempit. Warga mengaku kondisi tersebut sering menghambat akses menuju jalan utama, bahkan berpotensi menyulitkan proses evakuasi jika terjadi bencana seperti banjir.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pelebaran jalan agar mobilitas warga menjadi lebih lancar dan aman.

Selain itu, persoalan sampah juga menjadi perhatian warga. Mereka mengeluhkan banyaknya sampah batok kelapa muda yang terbawa aliran air dari kawasan Jalan 17 Agustus hingga menyumbat saluran drainase dan memicu banjir.

Warga pun meminta agar pedagang kelapa muda di kawasan tersebut dapat ditertibkan sehingga tidak lagi membuang limbah ke saluran air.

Tak hanya itu, masyarakat juga berharap sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut dapat ditangani secara lebih profesional. Aspirasi lain yang disampaikan berkaitan dengan pemangkasan pohon-pohon rimbun di sekitar permukiman yang dinilai berpotensi tumbang dan membahayakan warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dolfie Angkouw menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Menurutnya, untuk penanganan pemangkasan pohon rimbun akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), sementara persoalan drainase dan jalan akan ditinjau langsung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Untuk kondisi drainase dan jalan, saya akan turun langsung ke lapangan bersama Dinas PUPR guna melihat situasi sebenarnya agar bisa segera dicarikan solusi perbaikannya,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan itu, Angkouw juga menjelaskan kepada warga mengenai tujuan pelaksanaan masa reses. Ia mengatakan bahwa reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.

“Hasil dari pertemuan ini tentu akan kami bawa dalam forum perencanaan pembangunan, termasuk Musrenbang tingkat Kota Manado,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah kelurahan, dalam kegiatan tersebut Angkouw juga menyerahkan bantuan satu unit mesin pemotong rumput kepada pihak Kelurahan Titiwungen Selatan.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado, Camat Sario Jermia Sampul, Lurah Titiwungen Selatan, para kepala lingkungan, serta warga setempat. (***)

Reses di Buha, Yasir Tarukbua Serap Aspirasi Warga Soal Jalan Perumahan hingga Kamtibmas

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Yasir Tarukbua, personil Komisi III dari Partai Perindo yang juga legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Singkil–Mapanget, menggelar agenda reses di Kelurahan Buha, tepatnya di Perumahan Asri, Kecamatan Mapanget.

Dalam pertemuan bersama warga tersebut, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur perumahan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga pelayanan kesehatan.

Menanggapi keluhan warga terkait kondisi jalan dan drainase di kawasan perumahan, Yasir meminta agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melakukan pendataan terhadap seluruh perumahan di Kota Manado.

Menurutnya, pendataan tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti kondisi jalan dan saluran drainase yang rusak sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait jalan masuk perumahan serta drainase yang rusak tentu akan saya masukkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) saya untuk diperjuangkan,” ujar Yasir.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar setiap laporan yang disampaikan kepada pemerintah maupun wakil rakyat dilengkapi dengan data yang jelas agar proses tindak lanjut bisa lebih cepat.

Dalam sesi dialog, warga bernama Willy Jacob turut menyoroti persoalan kamtibmas yang belakangan ramai diperbincangkan, khususnya terkait maraknya aksi membawa senjata tajam.

Menurutnya, penanganan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.

“Kami para orang tua khawatir dengan kondisi anak-anak kami di luar rumah. Jangan hanya ditangkap lalu dilepaskan begitu saja. Harus ada proses hukum agar ada efek jera,” ungkap Willy.

Selain itu, warga juga mengusulkan agar tikungan di kawasan perumahan diperlebar karena sering terjadi hampir tabrakan antar kendaraan yang melintas.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Camat Mapanget menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan terus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

Ia mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan melalui layanan darurat 112.

“Kami juga mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan batas jam anak-anak berada di luar rumah serta memastikan mereka pergi ke mana,” ujarnya.

Terkait jalan yang tertimbun material di kawasan perumahan, Camat Mapanget menyebutkan hal tersebut akan dicek oleh pihak kelurahan karena kemungkinan berkaitan dengan pekerjaan galian jaringan air bersih.

Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai pemotongan pohon kelapa di pinggir jalan serta penataan kabel yang dinilai sudah tidak beraturan.

Pada sektor kesehatan, masyarakat berharap pelayanan di Puskesmas dapat lebih dimaksimalkan. Dalam penjelasan yang disampaikan, terdapat sekitar 144 jenis penyakit yang tidak dapat dirujuk langsung ke rumah sakit sesuai ketentuan BPJS.

Karena itu, pasien yang membutuhkan rujukan harus terlebih dahulu datang ke Puskesmas untuk mendapatkan diagnosa dari dokter sebelum dilakukan rujukan sesuai dengan nomor antrean.

Menanggapi hal tersebut, Yasir Tarukbua menegaskan bahwa aspirasi terkait fasilitas umum seperti perbaikan jalan perumahan, drainase, hingga pemotongan pohon sudah mulai diakomodasi oleh pemerintah kecamatan dan akan dikoordinasikan dengan pihak kelurahan.

Ia juga menyoroti persoalan bahu jalan di depan kampus Politeknik yang kerap dijadikan lahan parkir kendaraan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

“Ini perlu koordinasi antara pihak kampus dan pemerintah agar ada solusi yang tepat sehingga tidak mengganggu pengguna jalan,” jelasnya.

Terkait persoalan kamtibmas, Yasir menyebut adanya usulan dari masyarakat agar pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam dapat diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku anak-anak sejak dini.

“Kami berharap keterlibatan orang tua dalam membentuk disiplin dan etika anak-anak sejak dini, sehingga mereka tidak terjerumus dalam hal-hal negatif dan justru dapat melakukan hal-hal positif bagi masyarakat,” pungkas Yasir. (***) 

Reses di Singkil II, Adolfien Wangania Serap Aspirasi Warga Soal Talud, Drainase hingga BPJS

 

EXPRESSINDONEWS--  Anggota DPRD Kota Manado, Adolfien Wangania, menggelar agenda reses di Kelurahan Singkil II, Lingkungan V, Kecamatan Singkil. Kegiatan yang berlangsung dalam masa reses ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan persoalan sosial.

Srikandi Partai Golkar yang juga merupakan personil Komisi II DPRD Kota Manado dari daerah pemilihan Singkil–Mapanget tersebut mendengarkan langsung berbagai keluhan dan usulan warga.

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi yang mencuat di antaranya kebutuhan pembangunan talud, perbaikan drainase, serta pemasangan lampu jalan di beberapa titik lingkungan yang dinilai masih minim penerangan.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan berbagai persoalan sosial, termasuk kendala dalam pengurusan BPJS Kesehatan, terutama terkait status kepesertaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Adolfien Wangania menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan,” ujar Wangania.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sehingga dapat diusulkan kepada Pemerintah Kota Manado untuk direalisasikan.

“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentu akan menjadi prioritas kami. Aspirasi ini akan kami kawal agar bisa masuk dalam pokir dan selanjutnya diusulkan kepada pemerintah kota supaya dapat direalisasikan,” tambahnya.

Menurutnya, sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah sangat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

Usai pelaksanaan reses, Adolfien Wangania juga memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk berbagi dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan mukena kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan penuh berkah.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi, tetapi juga mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.

“Momentum Ramadan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat,” pungkasnya. (***) 

Reses di Maasing, Rachman Kodu Serap Aspirasi Warga Soal BPJS, Koperasi hingga Penanganan Banjir Mahawu

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Rachman Kodu, menggelar agenda reses di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting. Kegiatan yang merupakan bagian dari masa reses DPRD ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik, bantuan sosial hingga penanganan banjir di wilayah utara Kota Manado.

Rachman Kodu yang merupakan personil Komisi II DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui sesi tanya jawab. Sejumlah isu strategis disampaikan warga, mulai dari pembentukan koperasi di setiap kelurahan, persoalan data bantuan sosial berbasis desil, hingga persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Mahawu.

Dalam pertemuan tersebut, warga Abdul Rachman Ikoni menyoroti persoalan tanggul di Kelurahan Mahawu yang hingga kini dinilai belum mampu mengatasi banjir. Ia menyampaikan bahwa setiap musim hujan wilayah tersebut kerap terdampak, bahkan sering menjadi perhatian para tokoh masyarakat setempat seperti ketua Badan Takmir Masjid (BTM) dan ketua lingkungan.

“Masyarakat meminta agar Dinas PUPR segera mencari solusi terkait tanggul di Mahawu yang sampai saat ini belum memberikan dampak signifikan dalam penanganan banjir,” ujarnya.

Sementara itu, warga lainnya Mastim Karim mempertanyakan mekanisme penentuan kategori masyarakat dalam program BPJS dan bantuan sosial. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami proses pengurusan maupun kategori penerima bantuan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengurus BPJS atau bantuan karena minim edukasi dari pemerintah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Sosial Kota Manado, John Lubis, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini menggunakan sistem desil yang mengacu pada data kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa:

Desil 1–2 merupakan kategori masyarakat miskin ekstrem yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Desil 3–4 menerima bantuan BPNT.

Desil 5–6 masuk dalam kategori penerima PBI BPJS dari pemerintah pusat.

Selain itu, masyarakat yang membutuhkan juga dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu dari lurah sebagai salah satu syarat pengusulan bantuan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rachman Kodu menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah utara Kota Manado.

“Saya meminta Pemerintah Kota Manado memberi perhatian khusus pada wilayah utara, apalagi dalam kondisi cuaca hujan seperti sekarang. Pemerintah tentu lebih memahami langkah-langkah teknis penanganannya, dan saya akan terus berkoordinasi lintas komisi,” ujar Kodu.

Ia menegaskan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak perlu terpaku pada batasan komisi di DPRD.

“Kita tidak perlu menunggu apakah itu masuk komisi atau bukan. Selama itu kepentingan masyarakat dan kita bisa membantu, maka harus kita bantu,” tegasnya.

Kodu juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya mulai terealisasi, salah satunya pembangunan di Lingkungan II dan VI yang menurutnya telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

“Alhamdulillah, aspirasi yang sudah puluhan tahun disampaikan akhirnya bisa terealisasi. Saya mengawal aspirasi masyarakat dan bapak ibu juga harus mengawal saya,” katanya.

Ia juga memastikan berbagai usulan seperti pembangunan paving dan infrastruktur lingkungan telah dicatat dan akan terus dikawal melalui koordinasi dengan dinas terkait, termasuk dengan melakukan peninjauan langsung di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kodu turut mendorong Pemerintah Kota Manado untuk mempercepat penerapan digitalisasi pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat lingkungan.

“Kita sudah harus meninggalkan sistem manual. Saat ini sudah era digitalisasi. Pelayanan kepada masyarakat sebaiknya tidak lagi bergantung pada berkas-berkas fisik,” jelasnya.

Menurutnya, digitalisasi penting agar data masyarakat dapat tersinkron dengan baik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.

“Masih banyak data yang belum sinkron karena sistem yang digunakan masih analog. Kami mendorong pemerintah kota agar mulai menggunakan sistem digital agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Terkait banjir di Kelurahan Mahawu, Kodu menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi prioritas yang harus segera ditangani karena menyangkut keselamatan warga.

“Ini bukan hanya soal kerugian harta benda. Banjir di Mahawu bahkan sudah merenggut nyawa. Dari tahun ke tahun persoalan ini belum sepenuhnya teratasi dan ini menjadi skala prioritas bagi kami untuk terus diperjuangkan,” tegasnya.

Ia memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait guna mencari solusi yang tepat untuk meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Kodu juga menilai antusiasme masyarakat dalam reses kali ini cukup tinggi. Ia sengaja menghadirkan sejumlah dinas terkait, terutama Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, agar masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

“Kami sengaja menghadirkan dinas-dinas yang krusial agar masyarakat bisa langsung mendapatkan jawaban atas aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya. (***) 

Jean Laluyan Dorong Pengawasan Ketat Bapok Jelang Idulfitri dan Paskah

 

EXPRESSINDONEWS-- DPRD Provinsi Sulawesi Utara meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Idulfitri dan Paskah tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Jeane Laluyan, dalam rapat kerja bersama Disperindag Sulut yang digelar di ruang rapat DPRD, Kamis (5/3/2026).

Menurut Laluyan, momentum hari besar keagamaan biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.

“Pengawasan harus dilakukan secara maksimal untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga di pasaran tetap stabil. Jangan sampai terjadi kelangkaan ataupun lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah antisipatif perlu dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap distribusi barang, ketersediaan stok di pasar, hingga pengawasan terhadap rantai pasok dari distributor hingga pedagang.

DPRD Sulut juga mendorong Disperindag untuk meningkatkan intensitas inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern guna memastikan harga dan stok bahan pokok tetap terkendali.

Selain itu, para legislator diminta turut berperan aktif melakukan pemantauan di daerah pemilihan masing-masing sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi pasar di lapangan.

Dengan pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Sulawesi Utara tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dan Paskah dengan tenang dan nyaman. (***) 

Nuzulul Qur’an dan Khataman Al-Qur’an Akbar di Mapanget, Perkuat Semangat Mengamalkan Al-Qur’an di Era Digital

 

EXPRESSINDONEWS-- Momentum 17 Ramadhan dimaknai secara istimewa oleh para santri dan penggiat Al-Qur’an di Kecamatan Mapanget melalui kegiatan Nuzulul Qur’an dan Khataman Al-Qur’an Akbar yang melibatkan TPQ, rumah Qur’an, serta pesantren se-Kecamatan Mapanget.

Kegiatan yang mengusung tema “Menghidupkan Semangat Mempelajari dan Mengamalkan Al-Qur’an di Tengah Era Digital” ini berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri berbagai tokoh keagamaan serta pembina lembaga pendidikan Al-Qur’an.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KUA Kecamatan Mapanget Suryanto Muarif, Ketua LPTQ Mapanget Oscar Saka, serta para pengurus TPQ dan rumah Qur’an yang turut ambil bagian dalam rangkaian acara.

Pendiri Rumah Tahfidz dan Studi Qur’an (RTQSQ), Nur Amalia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin di bulan suci Ramadhan yang bertujuan memperkuat kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur’an.

Dalam wawancaranya kepada media, Nur Amalia yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Manado, mengatakan bahwa Ramadhan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Al-Qur’an.

“Ini adalah salah satu kegiatan di bulan Ramadhan. Biasanya setiap tahun kami juga menggelar milad lembaga kami, karena sesungguhnya Ramadhan adalah miladnya Al-Qur’an. Jadi bagi orang yang berpuasa, Al-Qur’an tidak bisa dipisahkan dari ibadah puasanya,” ujar Nur Amalia.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertepatan dengan 17 Ramadhan, yang dikenal sebagai peringatan turunnya Al-Qur’an atau Nuzulul Qur’an.

“Bertepatan dengan 17 Ramadhan kami menggelar Nuzulul Qur’an di Kecamatan Mapanget. Acara ini diselenggarakan oleh LPTQ Mapanget dan kami menjadi bagian dari panitia pelaksana. Kami menghimpun seluruh TPQ dan rumah Qur’an se-Kecamatan Mapanget,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para santri dari berbagai TPQ dan rumah Qur’an menampilkan berbagai penampilan bernuansa Al-Qur’an.

“Kami menampilkan sekitar delapan penampilan dari TPQ dan rumah Qur’an yang ada di Kecamatan Mapanget. Antusiasme anak-anak sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa semangat mempelajari Al-Qur’an masih sangat kuat,” tambahnya.

Nur Amalia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk menggelar kegiatan serupa dalam memperkuat pendidikan Al-Qur’an di tengah perkembangan zaman.

“Kami berharap Kecamatan Mapanget bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain untuk melaksanakan agenda yang sama, sehingga semangat mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an dan khataman Al-Qur’an juga menjadi momentum penting untuk mengingatkan umat Islam agar menjadikan Al-Qur’an tidak hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini, nilai-nilai Al-Qur’an diharapkan tetap menjadi landasan dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak, berilmu, serta mampu menghadapi tantangan zaman. (***) 

Reses Iqbal Anshari, Warga Mahawu Soroti BPJS hingga Penanganan Bantaran Sungai

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Muhammad Iqbal Anshari, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyoroti persoalan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait sistem antrean di puskesmas yang dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat. Warga juga mempertanyakan mekanisme pelayanan bagi mereka yang tidak memiliki telepon seluler untuk melakukan pendaftaran secara daring.

Menanggapi hal itu, pihak terkait menjelaskan bahwa sistem antrean di fasilitas kesehatan mengikuti urutan pendaftaran. Pasien yang lebih dahulu mendaftar akan dilayani lebih dulu. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, diharapkan dapat difasilitasi oleh keluarga untuk melakukan pendaftaran.

Selain isu kesehatan, warga juga mengangkat persoalan bantaran sungai di Kelurahan Mahawu yang kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama saat musim hujan. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas PUPR Kota Manado menyampaikan bahwa pemerintah kota melalui wali kota dan wakil wali kota terus berupaya mencari solusi terkait penanganan kawasan bantaran sungai.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Iqbal Anshari, yang juga merupakan personel Komisi IV DPRD Kota Manado dari Partai Amanat Nasional (PAN), menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Banyak isu yang berkembang, mulai dari sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur, fasilitas olahraga hingga berbagai persoalan lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami dan akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD,” ujar Iqbal.

Ia juga menyoroti persoalan revitalisasi dan normalisasi sungai di Kelurahan Mahawu yang dinilai menjadi isu krusial bagi warga.

“Saya berharap Balai Sungai dapat berkoordinasi dengan Dinas PUPR maupun Pemerintah Kota Manado agar persoalan bantaran sungai ini bisa ditangani dengan baik,” katanya.

Iqbal menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

“Terkait hasil reses tentu ada mekanismenya. InsyaAllah ini bisa menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya dirumuskan bersama pemerintah kota dan diupayakan untuk diprioritaskan realisasinya,” tutupnya. (***)