EXPRESSINDONEWS— Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Minahasa kembali mencuat dan memantik amarah publik. Dua SPBU, masing-masing di Roong Tondano dan Kasuang, disebut menjadi “sarang” operasi mafia solar dengan bekingan kuat dari oknum aparat kepolisian, bahkan menyeret nama istri seorang penegak hukum.
Kesaksian warga memperlihatkan praktik ilegal ini terjadi secara terang-terangan. Truk dan dump truk diduga bebas mengisi solar bersubsidi berulang kali dalam sehari, melanggar ketentuan distribusi BBM. Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi justru dirugikan.
"Setiap kali antri harus seperti ini, banyak sekali mobil mafia solar yang bolak-balik mengisi sehingga kami tidak dapat. Anehnya permainan ini terkessn dibiarkan oleh aparat dan pihak pertamina," Kata warga yang tak ingin namanyan disebutkan.
Informasi lapangan menyebutkan solar yang dikuras dari SPBU kemudian ditimbun untuk dijual kembali di pasar gelap dengan harga industri. Jaringan distribusi ilegal ini bahkan mengalir lintas daerah, menjangkau Bitung, Minahasa Selatan, Kotamobagu, Mitra, hingga Gorontalo.
Nama-nama pengendali mulai menyeruak. Rico, Baco, dan Josua disebut sebagai koordinator lapangan dengan dukungan oknum polisi berinisial G alias Ginting. Solar hasil “permainan” disimpan di sejumlah gudang: Renegetan, Wawalintoan, hingga Tandengan. BG alias Billy atau “Gus Dur” diduga mengelola gudang di Wawalintoan, sementara Ci Ve, yang disebut sebagai istri aparat penegak hukum, mengoperasikan gudang di kompleks Era Baru, Tandengan.
Desakan publik kini mengarah kepada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Royke Harry Langie, untuk segera membongkar praktik mafia solar yang merampas hak masyarakat. Namun, bayang-bayang keterlibatan oknum Polri dan keluarga aparat membuat masyarakat ragu penegakan hukum bisa berjalan lurus.
Kapolres Minahasa, AKBP Steven Simbar juga diminta serius dalam menghadapi masalah mafia solar.
Masyarakat menilai kejahatan ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan bentuk perampasan hak rakyat secara sistematis.
“Kalau penegak hukum yang jadi pelaku, siapa yang akan menghukum mereka? Kapolri dan Kapolda jangan hanya duduk nyaman, sementara hak rakyat diinjak-injak,” tegas seorang tokoh masyarakat Minahasa.
Kini, sorotan publik tertuju pada keseriusan aparat kepolisian. Apakah hukum benar-benar tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau masih ada harapan keadilan di Tanah Minahasa. (***)
