EXPRESSINDONEWS – Suasana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Manado, kian memanas menyusul penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Situasi di lokasi sempat diwarnai ketegangan antara warga dan aparat Satpol PP yang berjaga.
Menyikapi kondisi tersebut, Fraksi Keadilan Demokrasi DPRD Kota Manado—gabungan PKS dan NasDem—turun langsung ke lapangan, Jumat (26/9). Kehadiran mereka untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan persoalan ini ditangani tanpa mengorbankan hak rakyat.
Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi, Nur Amalia (PKS), menyampaikan keprihatinan mendalam melihat warga harus berjuang keras menyuarakan penolakannya.
“Saya menghormati masyarakat semua, kami sedih melihat rakyat yang susah menyuarakan haknya. Kami di DPRD Manado berharap masalah ini cepat selesai supaya bapak-ibu bisa hidup normal dan semua bisa bekerja dengan baik. Pembangunan kota Manado yang niatnya baik jangan sampai mencederai, tidak ada korban, dan tidak ada masyarakat tersakiti siapapun itu,” tegas Amalia.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi, Sri Nanda Lamadau (NasDem), menegaskan komitmen moral dan politik untuk tetap bersama rakyat.
“Kami hadir di sini sebagai anggota DPRD Kota Manado yang memang dipilih oleh rakyat. Ini adalah komitmen kami—tidak ada sejengkal pun kami meninggalkan rakyat. Kami hadir bersama-sama mengawal dengan rakyat. Fungsi pengawasan akan kami jalankan, dan semua akan kami bicarakan dengan pemerintah,” ujar Lamadau.
Anggota Fraksi, Rachman Kodu (PKS), menambahkan bahwa polemik ini menjadi perhatian serius DPRD.
“Memang persoalan ini terus kami komunikasikan di DPRD Manado terkait keluhan masyarakat Kompleks TPA. Percayakan kepada kami, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kami akan koordinasi dengan pemerintah kota Manado terkait tuntutan masyarakat sekarang,” ungkap Kodu.
Kehadiran Fraksi Keadilan Demokrasi di tengah warga TPA Sumompo memberi pesan bahwa DPRD bukan hanya hadir di ruang rapat, melainkan juga di lapangan untuk mendengarkan suara rakyat. Polemik IPLT di Sumompo kini menunggu langkah solutif pemerintah kota, agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi tanpa menghambat agenda pembangunan.
