EXPRESSINDONEWS — Suara masyarakat kepulauan kembali menggema dari ujung utara Kota Manado. Melalui Forum Bunaken Hebat Bersatu (FBHB), warga Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua secara resmi menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kepada Gubernur, agar mempertimbangkan kembali penetapan kawasan hutan konservasi di wilayah mereka.
Aspirasi ini berangkat dari keresahan masyarakat atas status lahan di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua yang telah lama mereka tempati secara turun-temurun, namun kini sebagian besar ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Bunaken. Padahal, di lahan tersebut sudah berdiri pemukiman warga dan terdapat aktivitas pertanian yang menjadi sumber kehidupan mereka sejak lama.
Dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Forum Bunaken Hebat Bersatu, Herol Caroles, bersama Pembina Forum Pieter Sasundame dan Ferdinan Djeki Dumais, masyarakat menyampaikan dua pokok utama aspirasi mereka.
Pertama, meminta pemerintah untuk meninjau kembali (revisi) penetapan kawasan hutan konservasi Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua agar sebagian wilayah yang sudah menjadi pemukiman dan lahan garapan masyarakat dapat dibebaskan atau dikembalikan sesuai peruntukannya.
Kedua, masyarakat juga menyampaikan keberatan terhadap sertifikat tanah hasil program PTSL tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPN Kota Manado. Sertifikat tersebut menetapkan lahan pemukiman warga sebagai tanah negara dalam kawasan hutan, yang oleh warga dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dalam pernyataannya, Herol Caroles, Ketua Forum Bunaken Hebat Bersatu, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menentang kebijakan negara, tetapi demi memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.
“Syalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kami masyarakat Pulau Bunaken dan Manado Tua tidak menolak upaya pelestarian lingkungan, namun kami juga memohon keadilan. Tanah yang telah kami garap dan tempati secara turun-temurun bukanlah tanah baru, melainkan warisan yang menjadi bagian dari hidup kami. Kami hanya meminta pemerintah meninjau ulang status kawasan agar hak rakyat tidak dirampas oleh negara,” tegas Herol Caroles.
Lebih lanjut, Herol berharap agar Gubernur Sulawesi Utara berkenan memberikan waktu untuk menerima audiensi langsung bersama perwakilan masyarakat dan pengurus FBHB. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat ingin menjelaskan secara terbuka kondisi faktual di lapangan, termasuk bukti-bukti pendukung seperti peta lokasi, surat keterangan tanah, dan pernyataan penguasaan lahan yang sah dari pemerintah kelurahan setempat.
“Kami ingin berdialog dengan pemerintah. Kami percaya, dengan komunikasi yang baik dan niat tulus, pasti akan ditemukan jalan keluar yang adil bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” tambah Herol.
Forum Bunaken Hebat Bersatu menilai, langkah revisi kawasan konservasi bukan berarti mengabaikan pentingnya pelestarian alam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang sudah lama hidup di kawasan tersebut. Bagi mereka, legalisasi lahan sangat penting bukan hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kepulauan.
Dengan semangat persatuan dan doa, masyarakat Bunaken dan Manado Tua berharap suara mereka akan sampai ke telinga pemerintah dan membuahkan solusi yang berpihak kepada rakyat tanpa merusak kelestarian alam yang menjadi kebanggaan Sulawesi Utara.(***)
