EXPRESSINDONEWS-- Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) Sulawesi Utara menyampaikan surat klarifikasi resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Surat bernomor 025-135/KLARIF/Ext/DPWSULUT/LSM-INAKOR/X/2025 itu berisi penjelasan atas permohonan penyelidikan dugaan mafia proyek dan jual beli jabatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam klarifikasi tersebut, INAKOR Sulut menegaskan bahwa setelah melakukan penelusuran dan investigasi lanjutan, pihaknya tidak menemukan bukti maupun sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan atas informasi yang sebelumnya sempat beredar di sejumlah media.
“Kami menilai perlu menyampaikan klarifikasi secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga, agar laporan masyarakat tidak didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi,”ujar Rolly Wenas, Ketua DPW INAKOR Sulawesi Utara.
Rolly menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen INAKOR untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam pengawasan publik. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diajukan kepada aparat penegak hukum harus memiliki dasar yang kuat, akurat, dan tidak bersumber dari isu yang belum tervalidasi.
“Kami tetap mendukung penuh langkah-langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah. INAKOR akan terus melakukan pemantauan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di sektor pemerintahan secara objektif dan berimbang,” tambahnya.
Melalui surat klarifikasi tersebut, INAKOR menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menilai dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
Langkah klarifikasi ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan, yang menilai sikap INAKOR sebagai contoh transparansi, tanggung jawab, dan profesionalisme lembaga masyarakat dalam menjaga kepercayaan publik.
---
Rilis ini diterbitkan oleh:
DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara
Manado, 10 Oktober 2025
📞 Kontak: 0853-9469-6755
Ketua: Rolly Wenas
