EXPPRESSINDONEWS-- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Manado menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan APBD Kota Manado Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw, Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat dan lurah se-Kota Manado, pimpinan partai politik, hingga insan pers.
Anggota DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Ferdinand Djeki Dumais, membuka penyampaian pendapat dengan salam hormat kepada seluruh unsur pemerintah dan peserta paripurna. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah bersama DPRD Kota Manado yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD 2026 secara konstruktif.
Dumais menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menekankan bahwa Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD merupakan amanat aturan dan berasal dari hasil reses sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat. Karena itu, Pokir harus diakomodasi secara proporsional dan transparan dalam program dan kegiatan APBD 2026.
Dumais juga mengingatkan bahwa APBD 2026 wajib selaras dengan Asta Cita Pembangunan Kota Manado serta mengacu pada RPJMD. Program yang dirancang harus menegaskan karakter pro rakyat, terutama dalam aspek pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan perlindungan sosial.
Pada sektor pendapatan, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi realistis yang tidak membebani masyarakat kecil. Optimalisasi PAD, sebut Dumais, dapat dilakukan dengan digitalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan basis data, hingga menutup potensi kebocoran pendapatan.
Di sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta agar alokasi anggaran diprioritaskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dumais menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus memberi dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mendorong kedisiplinan anggaran dan penerapan prinsip value for money. Program-program seremonial yang tidak memberi dampak signifikan diharapkan diminimalisir. Selain itu, transparansi anggaran perlu ditingkatkan dengan menyediakan informasi pelaksanaan APBD secara berkala dan mudah diakses publik.
Untuk memperkuat perekonomian daerah, Dumais menyoroti pentingnya percepatan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, serta pemberdayaan UMKM, koperasi, sektor ekonomi kreatif, dan pariwisata. APBD, menurutnya, harus menjadi instrumen pembuka peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Di akhir penyampaian, Dumais menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Rancangan APBD Kota Manado Tahun 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Ia berharap pelaksanaannya berjalan disiplin, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Manado.
"Demikian pendapat akhir Fraksi Gerindra. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam Indonesia Raya," tutup Ferdinand Djeki Dumais. (***)
