EXPRESSINDONEWS-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado akhirnya turun tangan menyoroti dugaan permainan pajak yang dilakukan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Manado. Salah satu yang paling disorot adalah klub malam Pablo dan Altitude, dua tempat hiburan elite yang dikelola oleh Ko Liem.
Dari hasil investigasi dan informasi yang dihimpun dalam tiga bulan terakhir, kedua tempat tersebut hanya tercatat membayar pajak sekitar Rp6 juta per bulan — angka yang dinilai tidak masuk akal bila dibandingkan dengan tingkat kunjungan dan omset besar yang dihasilkan setiap malam. Dugaan kuat muncul bahwa ada praktik manipulasi data pajak atau permainan di balik layar yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.
Menanggapi hal itu, DPRD Kota Manado menyatakan keprihatinan dan kegeraman atas lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Meykel Damopolii, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas.
“Kalau ditemukan ada pelanggaran serius, terutama soal pajak dan izin, pengoperasian tempat hiburan seperti Altitude dan Pablo akan kami tutup sementara. Tidak boleh ada pengusaha yang seenaknya melanggar aturan dan merugikan daerah,” tegas Damopolii.
Agenda turun lapangan lintas komisi yang dipimpin langsung oleh Meykel Damopolii turut dihadiri oleh Ketua Komisi I Noortje Van Bone, Tommy Parasan, Ferdinad Dumais, Ketua Komisi IV Jimmy Gosal, William Billy Kaeng, Natanael Pepah, Andre Gerungan, dan Muhammad Iqbal Anshari.
Dalam inspeksi tersebut, DPRD menyisir sejumlah lokasi hiburan malam lain seperti Voix, Mystiq, Atlantis, XO, DBig, Gold Dragon, dan Liquid. Hasilnya mencengangkan — beberapa kafe ternyata hanya memiliki izin restoran, bukan izin usaha hiburan malam (café/bar). Namun, ada juga beberapa tempat yang dinilai tertib administrasi dan berkontribusi baik terhadap PAD.
DPRD menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil. Dalam waktu dekat, hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan digelar bersama seluruh pengusaha hiburan malam untuk mengevaluasi izin usaha dan kewajiban pajak mereka.
“Kami tidak akan mentolerir tempat hiburan malam yang kabal dan bermain curang. Kalau tidak taat aturan, siap-siap ditutup!” tegas salah satu anggota Komisi yang ikut turun lapangan.
Langkah DPRD ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pengusaha hiburan malam di Manado agar tidak bermain-main dengan kewajiban pajak dan izin usaha. Sebab, selain melanggar hukum, praktik semacam ini secara langsung merugikan keuangan daerah dan mencederai keadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan.
Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD kota Manado juga memberikan tanggapan soal agenda turun lapangan ini, sebagai komisi yang membidangi kesejahteraan dan kesehatan, ia menegaskan agar para pengelola club malam untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur.
"Yah tentu ini menjadi hal serius bagi kami, soal kesejahteraan dan kesehatan. Tentu kami mewarning jangan sampai ada pengelola club malam yang mempekerjakan anak-anak dibawah umur kami pastikan ini akan kami usut dengan serius," Tegas Gosal.
"Soal kesejahteraan dan kesehatan sudah kami cek bersama dinas terkait semua aman," Tutupnya. (***)
