EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Rachman Kodu, menggelar agenda reses di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting. Kegiatan yang merupakan bagian dari masa reses DPRD ini dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik, bantuan sosial hingga penanganan banjir di wilayah utara Kota Manado.
Rachman Kodu yang merupakan personil Komisi II DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui sesi tanya jawab. Sejumlah isu strategis disampaikan warga, mulai dari pembentukan koperasi di setiap kelurahan, persoalan data bantuan sosial berbasis desil, hingga persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Mahawu.
Dalam pertemuan tersebut, warga Abdul Rachman Ikoni menyoroti persoalan tanggul di Kelurahan Mahawu yang hingga kini dinilai belum mampu mengatasi banjir. Ia menyampaikan bahwa setiap musim hujan wilayah tersebut kerap terdampak, bahkan sering menjadi perhatian para tokoh masyarakat setempat seperti ketua Badan Takmir Masjid (BTM) dan ketua lingkungan.
“Masyarakat meminta agar Dinas PUPR segera mencari solusi terkait tanggul di Mahawu yang sampai saat ini belum memberikan dampak signifikan dalam penanganan banjir,” ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya Mastim Karim mempertanyakan mekanisme penentuan kategori masyarakat dalam program BPJS dan bantuan sosial. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami proses pengurusan maupun kategori penerima bantuan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
“Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengurus BPJS atau bantuan karena minim edukasi dari pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Sosial Kota Manado, John Lubis, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini menggunakan sistem desil yang mengacu pada data kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa:
Desil 1–2 merupakan kategori masyarakat miskin ekstrem yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Desil 3–4 menerima bantuan BPNT.
Desil 5–6 masuk dalam kategori penerima PBI BPJS dari pemerintah pusat.
Selain itu, masyarakat yang membutuhkan juga dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu dari lurah sebagai salah satu syarat pengusulan bantuan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rachman Kodu menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah utara Kota Manado.
“Saya meminta Pemerintah Kota Manado memberi perhatian khusus pada wilayah utara, apalagi dalam kondisi cuaca hujan seperti sekarang. Pemerintah tentu lebih memahami langkah-langkah teknis penanganannya, dan saya akan terus berkoordinasi lintas komisi,” ujar Kodu.
Ia menegaskan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak perlu terpaku pada batasan komisi di DPRD.
“Kita tidak perlu menunggu apakah itu masuk komisi atau bukan. Selama itu kepentingan masyarakat dan kita bisa membantu, maka harus kita bantu,” tegasnya.
Kodu juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya mulai terealisasi, salah satunya pembangunan di Lingkungan II dan VI yang menurutnya telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
“Alhamdulillah, aspirasi yang sudah puluhan tahun disampaikan akhirnya bisa terealisasi. Saya mengawal aspirasi masyarakat dan bapak ibu juga harus mengawal saya,” katanya.
Ia juga memastikan berbagai usulan seperti pembangunan paving dan infrastruktur lingkungan telah dicatat dan akan terus dikawal melalui koordinasi dengan dinas terkait, termasuk dengan melakukan peninjauan langsung di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kodu turut mendorong Pemerintah Kota Manado untuk mempercepat penerapan digitalisasi pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat lingkungan.
“Kita sudah harus meninggalkan sistem manual. Saat ini sudah era digitalisasi. Pelayanan kepada masyarakat sebaiknya tidak lagi bergantung pada berkas-berkas fisik,” jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi penting agar data masyarakat dapat tersinkron dengan baik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
“Masih banyak data yang belum sinkron karena sistem yang digunakan masih analog. Kami mendorong pemerintah kota agar mulai menggunakan sistem digital agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Terkait banjir di Kelurahan Mahawu, Kodu menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi prioritas yang harus segera ditangani karena menyangkut keselamatan warga.
“Ini bukan hanya soal kerugian harta benda. Banjir di Mahawu bahkan sudah merenggut nyawa. Dari tahun ke tahun persoalan ini belum sepenuhnya teratasi dan ini menjadi skala prioritas bagi kami untuk terus diperjuangkan,” tegasnya.
Ia memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait guna mencari solusi yang tepat untuk meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Kodu juga menilai antusiasme masyarakat dalam reses kali ini cukup tinggi. Ia sengaja menghadirkan sejumlah dinas terkait, terutama Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, agar masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Kami sengaja menghadirkan dinas-dinas yang krusial agar masyarakat bisa langsung mendapatkan jawaban atas aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya. (***)
