EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Muhammad Iqbal Anshari, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyoroti persoalan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait sistem antrean di puskesmas yang dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat. Warga juga mempertanyakan mekanisme pelayanan bagi mereka yang tidak memiliki telepon seluler untuk melakukan pendaftaran secara daring.
Menanggapi hal itu, pihak terkait menjelaskan bahwa sistem antrean di fasilitas kesehatan mengikuti urutan pendaftaran. Pasien yang lebih dahulu mendaftar akan dilayani lebih dulu. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, diharapkan dapat difasilitasi oleh keluarga untuk melakukan pendaftaran.
Selain isu kesehatan, warga juga mengangkat persoalan bantaran sungai di Kelurahan Mahawu yang kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama saat musim hujan. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas PUPR Kota Manado menyampaikan bahwa pemerintah kota melalui wali kota dan wakil wali kota terus berupaya mencari solusi terkait penanganan kawasan bantaran sungai.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Iqbal Anshari, yang juga merupakan personel Komisi IV DPRD Kota Manado dari Partai Amanat Nasional (PAN), menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses ini adalah kesempatan bagi kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Banyak isu yang berkembang, mulai dari sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur, fasilitas olahraga hingga berbagai persoalan lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami dan akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD,” ujar Iqbal.
Ia juga menyoroti persoalan revitalisasi dan normalisasi sungai di Kelurahan Mahawu yang dinilai menjadi isu krusial bagi warga.
“Saya berharap Balai Sungai dapat berkoordinasi dengan Dinas PUPR maupun Pemerintah Kota Manado agar persoalan bantaran sungai ini bisa ditangani dengan baik,” katanya.
Iqbal menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
“Terkait hasil reses tentu ada mekanismenya. InsyaAllah ini bisa menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya dirumuskan bersama pemerintah kota dan diupayakan untuk diprioritaskan realisasinya,” tutupnya. (***)
