Foto: Kolase (ist)
EXPRESSINDONEWS--Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan, masih ada potret kehidupan yang menyayat hati di Kota Manado. Di sebuah gubuk sederhana di kawasan pesisir Tumumpa, tepat di sekitar akses menuju Pelabuhan Perikanan, sebuah keluarga hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak.
Dilansir dari Postingan Mardi Golindra, Hatija Taher bersama suami dan tiga putrinya bertahan di rumah reyot tanpa aliran listrik dan tanpa akses air bersih yang memadai. Setiap hari, Hatija mengumpulkan botol-botol bekas demi mendapatkan sedikit uang untuk menyambung hidup, sementara sang suami bekerja sebagai buruh kapal dengan penghasilan yang tidak menentu.
Kemiskinan yang mereka alami bukan sekadar soal keterbatasan ekonomi. Kemiskinan telah merampas hak dasar anak-anak mereka. Tiga putri Hatija terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena kondisi keluarga yang tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan.
Kenyataan ini menjadi ironi besar di tengah Kota Manado. Ketika pemerintah terus berbicara tentang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, masih ada keluarga yang hidup tanpa fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Dimana Pemerintah setempat, Ketua Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan?
Bukan hanya pemerintah yang patut mendapat sorotan. Kondisi ini juga menjadi pertanyaan serius terhadap peran wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. Kehadiran keluarga miskin yang hidup dalam kondisi memprihatinkan hingga anak-anaknya putus sekolah menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang luput dari perhatian dan perlindungan negara.
Wakil rakyat yang dipilih melalui suara masyarakat sejatinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan warga, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Namun fakta bahwa masih ada keluarga yang hidup di gubuk tanpa listrik dan air bersih serta kehilangan akses pendidikan menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil belum berjalan optimal.
Ironisnya, di saat rakyat kecil berjuang untuk bertahan hidup, anggaran daerah setiap tahun terus digelontorkan untuk berbagai program, perjalanan dinas, fasilitas jabatan, hingga berbagai kebutuhan birokrasi. Sementara itu, di sudut lain kota, masih ada anak-anak yang harus mengorbankan masa depan mereka karena kemiskinan.
Kisah keluarga Hatija bukan sekadar cerita kemiskinan. Ini adalah cermin ketimpangan sosial yang masih terjadi dan menjadi alarm bagi pemerintah maupun wakil rakyat. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek yang berdiri atau laporan yang disampaikan, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka.
Selama masih ada anak-anak yang putus sekolah karena kemiskinan, selama masih ada keluarga yang hidup tanpa listrik dan air bersih di tengah kota, maka pekerjaan rumah pemerintah dan wakil rakyat belum selesai. Rakyat berhak bertanya: di mana negara, dan di mana mereka yang dipilih untuk memperjuangkan suara rakyat, ketika masih ada warga yang hidup dalam kondisi seperti ini?. (***)
