EXPRESSINDONEWS-- Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kembali menjadi sorotan publik di Sulawesi Utara. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada dugaan aktivitas yang dikaitkan dengan PT Ordo Pratama Optimal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, Bio Solar bersubsidi diduga dikumpulkan dari beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Manado. Selanjutnya, BBM tersebut diduga dibawa dan ditampung di sebuah lokasi yang disebut berada di wilayah Kapitu, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Dari lokasi tersebut, Bio Solar subsidi diduga kembali diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu dan disebut-sebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah aktivitas, termasuk yang diduga berkaitan dengan sektor pertambangan.
Dalam informasi yang beredar, nama Ronaldo alias Ko' Opo turut disebut sebagai pihak yang diduga beraktivitas dengan berlindung di bawah PT Ordo Pratama Optimal. Selain itu, seorang berinisial NK alias Novri juga disebut sebagai pihak yang diduga menguasai atau memiliki lokasi penampungan BBM tersebut.
Tak hanya itu, sumber yang sama juga mengungkap adanya dugaan bahwa aktivitas tersebut memperoleh dukungan pendanaan dari pihak tertentu. Bahkan, muncul pula dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat terhadap praktik tersebut.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi maupun hasil penyelidikan yang dipublikasikan oleh aparat penegak hukum yang membenarkan klaim tersebut.
Apabila nantinya dugaan tersebut terbukti melalui proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan, praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Atas mencuatnya informasi tersebut, masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kepolisian diharapkan mengusut seluruh rangkaian dugaan yang ada, sementara apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum anggota TNI, masyarakat juga meminta agar dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, seluruh pihak yang namanya disebut dalam informasi yang beredar diharapkan diberikan kesempatan memberikan klarifikasi dan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah. Langkah tersebut dinilai penting guna mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus menghindari munculnya spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu sebelum adanya kepastian hukum.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PT Ordo Pratama Optimal maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut terkait dugaan yang beredar. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (***)
