EXPRESSINDONEWS — Berbagai capaian yang dipaparkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais.
Menurut Ferdinand, paparan Presiden memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi mulai mendorong perubahan fundamental dalam pengelolaan pangan, sumber daya alam, BUMN, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia menilai sejumlah indikator yang disampaikan Presiden menjadi gambaran bahwa pemerintah tengah membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dan tidak mudah bergantung pada negara lain.
Salah satu yang dinilai penting adalah capaian swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, cabai rawit, telur ayam, jagung dan bawang merah. Kebijakan tersebut dinilai strategis karena ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.
“Saya melihat apa yang disampaikan Presiden bukan hanya bicara tentang capaian pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia sedang membangun kekuatan dari dalam. Ketika kebutuhan pangan kita semakin mampu dipenuhi sendiri, itu berarti kita sedang memperkuat kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak pangan global,” ujar Ferdinand.
Ferdinand juga memberikan perhatian terhadap transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Trus apa dampaknya buat masyarakat Kota Manado ?
Menurut Ferdinand bahwa Semua Program Pemerintah yg saya sebut Prabowo Effects mulai
Berdampak positif ke Masyarakat Kota Manado :
1. Program Rusunawa di Kota Manado dari Kementrian PKP utk mengatasi kehutuhan tempat tinggal masyarakat
2. Trans Manado (16 Bus BTS) dari Kementrian Perhubungan
3. MBG di Kota Manado sdh ada di lebih dari 40 SPPG yang bukan saja mengatasi Stunting tp juga meningkatkan PDRB
4. Koperasi Merah Putih yang mulai menggerakkan ekonomi rakyat
5. Sekolah Rakyat utk membantu menatasi kemiskinan ekstrim di dunia pendidikan
Dalam materi capaian pemerintah yang dipaparkan, dividen BUMN setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN) meningkat dari sekitar Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, dengan target mencapai Rp200 triliun pada 2026.
“BUMN harus hadir sebagai kekuatan ekonomi nasional. Kalau ada badan usaha yang tidak sehat dan tidak produktif, tentu harus dibenahi. Tetapi yang lebih penting, BUMN yang sehat harus terus diperkuat agar mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi lebih besar kepada negara,” katanya.
Ia menilai peningkatan kinerja sejumlah BUMN pada semester pertama 2026 menjadi indikator positif. Dalam paparan tersebut, sejumlah perusahaan negara mencatat pertumbuhan laba, antara lain PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara.
Ferdinand turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kekayaan negara, termasuk penertiban aktivitas pertambangan ilegal.
Dalam paparan Presiden, pemerintah menampilkan capaian penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, sekaligus peningkatan kinerja PT Timah.
Menurut Ferdinand, penegakan aturan terhadap aktivitas ilegal harus menjadi bagian dari upaya menjaga aset dan kekayaan Indonesia.
“Kekayaan alam Indonesia jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang. Negara harus hadir memastikan sumber daya alam dikelola secara legal, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pendapatan negara,” tegasnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendapat perhatian khusus dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado tersebut.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan hingga akhir 2026, dengan fasilitas yang mencakup pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, bengkel, perumahan dan fasilitas sosial.
Ferdinand menilai program tersebut memiliki arti penting bagi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang luas.
Ia berharap kebijakan nasional itu nantinya dapat benar-benar menyentuh masyarakat nelayan di daerah, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan di Kota Manado.
“Sulawesi Utara punya potensi laut yang luar biasa. Yang kita butuhkan adalah bagaimana potensi itu diubah menjadi sumber kesejahteraan bagi nelayan. Infrastruktur perikanan, pengolahan hasil laut, penyimpanan dan akses pasar harus diperkuat. Kalau itu berjalan, nelayan bukan hanya menjadi penerima program, tetapi bisa menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand menegaskan dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo harus dibarengi dengan pengawasan dan pengawalan di tingkat daerah.
Ia mengatakan keberhasilan sebuah kebijakan nasional pada akhirnya akan diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami tentu memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi bagi kami di DPRD, dukungan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk mengawal implementasinya. Jangan sampai program yang baik berhenti sebagai kebijakan di pusat, tetapi harus turun dan dirasakan masyarakat di daerah,” kata Ferdinand.
Ia menambahkan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional memiliki dampak nyata bagi daerah.
“Kita ingin melihat Indonesia yang semakin mandiri, ekonominya kuat, pangannya aman, kekayaan alamnya terjaga dan rakyat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Itu yang harus menjadi tujuan bersama. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya program, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Ferdinand. (***)
