EXPRESSINDONEWS-- Masa Reses III Tahun 2026 dimanfaatkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat di Kelurahan Bailang, tepatnya di wilayah Loreng. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga disampaikan secara terbuka, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tingginya harga bahan pokok, hingga kebutuhan lampu penerangan jalan dan pemekaran wilayah.
Salah satu warga, Novita Hermanto, mengungkapkan masih adanya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan. Menurutnya, masyarakat kerap menemui hambatan saat mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selain itu, Novita juga menyampaikan persoalan sertifikat tanah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian, serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terbebani akibat terus meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ferdinand Dumais menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok tidak terlepas dari kondisi inflasi yang sedang terjadi.
"Inflasi merupakan kenaikan biaya hidup, di mana nilai uang yang kita miliki menjadi semakin rendah dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat ikut menurun," jelas Ferdinand.
Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh fenomena El Niño, yakni anomali iklim yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dampaknya, produksi pertanian di sejumlah daerah mengalami penurunan sehingga memengaruhi pasokan pangan, termasuk beras, yang berujung pada kenaikan harga di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Utara.
Menurut Ferdinand, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga.
"Saya berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Manado benar-benar turun ke lapangan. Jika diperlukan dilakukan operasi pasar agar harga bahan pokok kembali stabil. Persoalan ini akan terus saya follow up agar menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, personel Komisi I DPRD Kota Manado itu juga mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman pangan.
"Kita harus mulai membiasakan menanam di sekitar rumah. Bila memungkinkan, pemerintah dapat memberikan bantuan bibit kepada masyarakat sehingga setiap rumah memiliki tanaman yang bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," ujarnya.
Terkait persoalan PTSL, Ferdinand mengakui bahwa masih banyak pengajuan sertifikat tanah sejak tahun 2018 yang belum terselesaikan.
Ia mengungkapkan, DPRD Kota Manado melalui Komisi I telah melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Masalah tanah memang bukan persoalan yang mudah diselesaikan. Namun kami sudah melakukan hearing dengan instansi terkait dan terus mencari jalan keluar. Saya meminta masyarakat tetap tenang karena persoalan ini akan kita perjuangkan bersama hingga memperoleh solusi terbaik," katanya.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan lampu penerangan jalan (lampunisasi) di wilayah pemukiman yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekaligus menekan potensi tindak kriminalitas.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pemekaran wilayah Kelurahan Bailang, serta meminta adanya sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Menanggapi hal tersebut, Ferdinand menegaskan bahwa kebutuhan penerangan jalan menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keamanan warga.
"Untuk lampunisasi akan kami dorong agar menjadi perhatian pemerintah. Mengenai persoalan tanah, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat bersama-sama menyelesaikannya. Sedangkan usulan pemekaran wilayah tentu harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, saya berharap usulan ini mendapat kesempatan untuk direalisasikan, dan kami di Komisi I DPRD Kota Manado akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat tersebut," pungkas Ferdinand Dumais. (***)
