EXPRESSINDONEWS – Beragam persoalan mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado, Reza Rumambi, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Manado dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan mulai dari akses jalan menuju lokasi pekuburan, kondisi kantor kelurahan, ketersediaan air bersih di tengah musim kemarau, persoalan gorong-gorong, penerangan jalan umum (PJU), hingga pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses jalan menuju lokasi pekuburan di Paniki Bawah. Warga berharap pemerintah dapat memastikan akses tersebut benar-benar layak dan mudah digunakan, terutama untuk kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Reza mengatakan pihaknya akan melihat tingkat urgensi serta menentukan skala prioritas untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan anggaran.
“Untuk jalan pekuburan, apakah sudah terakses atau belum, nanti akan kita lihat. Mana yang menjadi kepentingan prioritas, itu yang akan kita bicarakan. Ini menjadi aspirasi bagi saya,” ujar Reza.
Selain akses jalan, perbaikan kantor kelurahan juga menjadi salah satu catatan yang akan diperjuangkan. Menurut Reza, kondisi sarana pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Perbaikan kantor lurah ini mungkin akan ditata pada APBD Perubahan. Ini sudah menjadi catatan saya dan akan menjadi salah satu prioritas,” tegasnya.
Persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau panjang, sejumlah sumur warga mulai mengering sehingga kebutuhan air sehari-hari menjadi persoalan serius.
Reza menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah.
“Musim kemarau, banyak sumur yang sudah kehabisan air. Untuk pengadaan air bersih ini ada langkah jangka pendek dan jangka panjang,” jelasnya.
Untuk jangka pendek, kebutuhan air masyarakat harus segera direspons. Sementara untuk jangka panjang, warga mengusulkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik sebagai solusi menghadapi kekeringan yang berulang.
“Untuk bor air bersih nanti kami akan cek dan ini akan menjadi aspirasi bagi saya. Mereka meminta sumur karena di musim kemarau sudah mengering. Dalam jangka panjang mereka meminta sumur bor di beberapa titik,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah kondisi gorong-gorong yang kerap dipenuhi sampah ketika hujan turun. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan maupun banjir.
Reza menilai persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masalah masyarakat berlarut-larut.
“Kalau memang dikatakan itu urusan provinsi, kenapa tidak bisa berkoordinasi? Ini untuk kepentingan rakyat,” tegas Reza.
Menurutnya, ketika sebuah persoalan sudah mengancam keselamatan maupun kepentingan masyarakat, pemerintah harus mengambil langkah bersama sesuai kewenangan masing-masing.
“Ini menjadi masukan bagi saya dan menjadi prioritas untuk saya perjuangkan. Kalau sudah sangat terancam, itu harus kita lakukan,” ujarnya.
Reza juga menerima aspirasi terkait kebutuhan pembangunan alternatif jalan baru, terutama karena terdapat empat sekolah di kawasan tersebut.
Kondisi akses yang ada dinilai mulai meresahkan karena tingginya aktivitas masyarakat dan kendaraan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.
“Karena ada empat sekolah dan kondisinya sudah meresahkan, jangan sampai terjadi kecelakaan. Ini tentu menjadi aspirasi, termasuk untuk pembuatan jalan baru,” kata Reza.
Selain akses jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), khususnya pada ruas dari Kinan hingga Puskopat. Penerangan dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Persoalan pertanahan melalui program PTSL juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Warga menilai proses pembuatan sertifikat tanah masih menghadapi berbagai kendala, meskipun program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Reza mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian untuk dicarikan jalan keluar bersama pihak terkait.
“Untuk PTSL, masyarakat menyampaikan bahwa mereka kira membuat sertifikat itu mudah, tetapi ternyata prosesnya masih sulit. Ini juga menjadi catatan yang kita tampung,” ujarnya.
Reza menegaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota legislatif untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Reses adalah perintah undang-undang. Aspirasi yang paling banyak muncul adalah terkait sarana dan prasarana, jalan, PJU, sertifikat, serta akses jalan di lokasi pekuburan Paniki Bawah,” jelasnya.
Seluruh aspirasi yang diterima, kata Reza, tidak akan langsung dijanjikan untuk direalisasikan sekaligus. Pemerintah bersama DPRD perlu melihat kemampuan anggaran dan menyusun skala prioritas agar program yang benar-benar mendesak dapat didahulukan.
“Aspirasi ini kita tampung, tetapi akan kita lihat prioritas yang kita tata dalam APBD 2026 dan 2027. Kami sebagai wakil rakyat akan berusaha melaksanakan aspirasi ini semaksimal mungkin,” katanya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat akan dimasukkan dalam tabel prioritas sehingga program yang dinilai mendesak dapat diperjuangkan untuk direalisasikan secara efektif dan cepat.
Di sisi lain, Reza mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, khususnya selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga tidak membakar sampah sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang kering dapat meningkatkan risiko kebakaran.
“Dalam musim kemarau panjang ini, saya mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan,” pungkasnya. (***)
