EXPRESSINDONEWS-- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui penandatanganan adendum rencana kerja antara Pemerintah Kabupaten Boltim dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano.
Adendum tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, masyarakat Boltim kini mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Dalam skema ini, masyarakat cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN.
Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari inovasi sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
“Hari ini Pemerintah Daerah Boltim melakukan tanda tangan MoU sekaligus inovasi Pemerintah Boltim. Mulai saat ini Pemerintah Boltim bekerja sama dengan BPJS, dengan harapan penggunaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Boltim tinggal menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK),” ujar Oskar.
Menurutnya, kemudahan tersebut diharapkan dapat dirasakan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk saat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam program JKN.
“Semua bisa diakses dan semua bisa digunakan. Seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, akan memberikan pelayanan dengan kerja sama ini,” katanya.
Oskar menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan pembiayaan melalui APBD untuk memastikan masyarakat Boltim mendapatkan jaminan kesehatan.
“Seluruh masyarakat Boltim sudah ter-cover secara APBD dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit mana pun, masyarakat tinggal menunjukkan KTP dan KK. Anggaran sudah tersedia,” jelasnya.
Ia berharap kerja sama antara Pemkab Boltim dan BPJS Kesehatan tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Insyaallah langkah ini adalah langkah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Boltim. Karena selama ini persoalan kartu BPJS adalah persoalan yang cukup rumit, maka ini menjadi alternatif lain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Oskar.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan upaya Pemkab Boltim untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin sederhana dan mudah diakses. Dengan dukungan pembiayaan melalui APBD serta penguatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi prosedur yang berbelit ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Lebih mudah, lebih cepat, dan semakin dekat dengan masyarakat. (***)
