EXPRESSINDONEWS – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mampu memahami karakteristik geografis, tantangan, serta kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Victor menyampaikan aspirasi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., terkait sejumlah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi penguatan tata kelola kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, dukungan operasional terhadap pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta kepastian tata ruang dan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.
Menurut Victor, Sulawesi Utara memiliki karakteristik tersendiri sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Karena itu, ia menilai kebijakan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pendekatan umum, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
“Pembangunan Sulawesi Utara perlu didukung kebijakan yang memahami karakteristik dan kebutuhan daerah,” demikian penekanan Victor dalam menyampaikan aspirasi pemerintah provinsi.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu, kepastian tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan dinilai penting untuk menciptakan kejelasan hukum, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta mencegah munculnya persoalan yang dapat menghambat investasi dan kepentingan masyarakat.
Victor juga berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan koordinasi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang disertai langkah tindak lanjut yang jelas.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, kepastian hukum semakin terjamin, dan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” menjadi harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap berbagai aspirasi strategis daerah dapat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah daratan, kepulauan, maupun perbatasan. (***)
