EXPRESSINDONEWS-- Polemik terkait pemberhentian anggota Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) di tubuh PSSI Sulawesi Utara (Sulut) mulai mendapat sorotan. Langkah yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PSSI Sulut tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI Edisi 2025.
Anggota PSSI Sulut sekaligus Sekretaris PS Manado, Imran Tegela, menegaskan bahwa PLT Ketua PSSI Sulut tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan maupun menjatuhkan skorsing terhadap anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan secara sepihak.
Menurut Imran, berdasarkan ketentuan Statuta PSSI Edisi 2025, KP dan KBP merupakan bagian dari Komite Independen yang pembentukan, pengangkatan, hingga pemberhentiannya berada dalam kewenangan Kongres PSSI sebagai forum tertinggi organisasi.
Dengan demikian, keputusan terkait perubahan keanggotaan kedua komite tersebut harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah, bukan berdasarkan keputusan pribadi ataupun tindakan sepihak seorang PLT Ketua.
"PLT Ketua tidak bisa bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh statuta. Apalagi menyangkut Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang merupakan bagian dari Komite Independen. Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentiannya harus melalui keputusan Kongres PSSI," tegas Imran.
Ia juga menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, keberadaan KP dan KBP memiliki posisi strategis dalam menjaga independensi, transparansi, serta kredibilitas seluruh tahapan pemilihan di tubuh organisasi sepak bola.
Lebih lanjut, Imran mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan materi untuk membawa persoalan tersebut ke Komite Etik PSSI. Langkah ini ditempuh guna meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan keputusan pemberhentian tersebut.
"Kami telah menyiapkan materi untuk membawa persoalan ini ke Komite Etik PSSI. Kami ingin persoalan ini diperiksa sesuai aturan dan mekanisme organisasi yang berlaku," ungkapnya.
Dalam rencana pengaduan tersebut, Imran menyebut dua pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban untuk diklarifikasi terkait penerbitan surat yang menjadi dasar persoalan, yakni:
Sekretaris Jenderal PSSI, apabila benar menerbitkan surat Nomor: 6786/PGD/701/XI-2026.
PLT Ketua PSSI Sulawesi Utara, terkait penerbitan surat Nomor: 096/PSSI-SULUT/XI/2026.
Imran menegaskan, langkah yang disiapkan tersebut bukan semata-mata untuk memperuncing polemik internal, melainkan mendorong agar seluruh pengurus dan perangkat organisasi PSSI tetap berjalan sesuai koridor statuta.
Menurutnya, tidak boleh ada kewenangan organisasi yang dijalankan secara sewenang-wenang, terlebih jika menyangkut lembaga independen yang memiliki tanggung jawab menjaga integritas proses pemilihan.
Kini, persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian serius dari otoritas PSSI. Klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dasar penerbitan kedua surat itu dinilai penting agar tidak menimbulkan preseden dalam tata kelola organisasi sepak bola di Sulawesi Utara. (***)
