EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi, Sri Nanda Lamadau, yang dikenal sebagai salah satu srikandi Partai NasDem, menyampaikan sejumlah aspirasi penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Manado terkait laporan hasil reses tahun 2026 sekaligus pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Nanda terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Manado atas terbangunnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara dalam memperjuangkan kepastian hak atas tanah masyarakat.
Menurutnya, kerja sama tersebut membawa angin segar bagi sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang selama puluhan tahun menantikan kejelasan status kepemilikan tanah mereka.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Manado. Hari ini, melalui kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, serta BPN Kota Manado dan Provinsi, sekitar 200 KK mendapatkan angin segar. Sertifikat tanah yang selama ini dinantikan masyarakat sudah di depan mata untuk diterima,” ungkap Nanda.
Ia menilai, kepastian sertifikat tanah merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut hak masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas tempat tinggal yang telah mereka huni selama puluhan tahun.
Nanda juga menyampaikan bahwa usulan terkait persoalan tersebut telah diperjuangkan hingga ke tingkat kementerian dan selanjutnya akan dimasukkan dalam agenda Pemerintah Kota Manado untuk ditindaklanjuti.
Tidak hanya menyuarakan persoalan pertanahan, legislator NasDem ini turut memberikan perhatian terhadap kinerja petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Manado, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrem yang belakangan dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, dedikasi personel Damkar yang bekerja tanpa mengenal waktu, baik siang maupun malam, patut mendapatkan penghargaan yang sepadan.
“Dalam rapat terhormat ini, kami juga perlu memberikan apresiasi kepada Tim Damkar Kota Manado. Mereka bekerja siang dan malam, mempertaruhkan tenaga bahkan keselamatan demi membantu masyarakat. Karena itu, kita perlu sepakat bahwa teman-teman Damkar harus mendapatkan perhatian, termasuk terkait gaji dan tunjangan mereka. Kiranya hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nanda juga menyoroti persoalan penggunaan knalpot bising yang dinilai telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ia meminta Kapolres Manado agar menindaklanjuti persoalan tersebut secara adil dan tegas.
Menurutnya, kebisingan akibat knalpot tidak standar bukan sekadar persoalan gangguan suara, tetapi juga berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat, termasuk perkelahian di jalan raya.
“Persoalan knalpot bising ini perlu ditindaklanjuti secara adil. Kita melihat perkelahian di jalan juga banyak terjadi hanya karena persoalan knalpot. Jangan sampai hal seperti ini terus dibiarkan dan akhirnya mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” tandasnya.
Melalui penyampaian tersebut, Sri Nanda Lamadau berharap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum paripurna tidak berhenti sebatas catatan rapat, tetapi dapat menjadi perhatian serius pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat terkait sangat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari kepastian hak atas tanah, kesejahteraan petugas pelayanan publik, hingga terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kota Manado. (***)
