SITARO - Kembali PD Pelayaran Sitaro berdampak buruk bagi pengguna media sosial (Medsos) bagaimana tidak Kapal milik Pemerintah Daerah (Pemda) Sitaro yakni KMP Lohoraung jadi viral di Group FB Suara Masyarakat Sitaro (SMS).
Akibat kebijakan tak berpihak (alias pilih kasih) yang diambil oleh Capten Kapal KMP Lohoraung.
Pengguna jasa pelayaran khusus untuk muatan mobil/truck yang akan menyeberang ke pulau Tagulandang dirugikan akibat ulah sang Capten Kapal.
Alex Goldwin pemilik mobil truck akhirnya meluapkan kekesalannya pada medsos melalui group fb SMS pada hari minggu, (12/06/2022) bertuliskan dalam bahasa dialek manado, bahwa kita pe oto di kritik oleh kapten kapal KMP LOHORAUNG karena muatan tinggi, dan tidak diperbolehkan oleh syabandar dan kapten kapal untuk naik ke kapal, bongkar dulu muatan sampai batas yang ditentukan, baru boleh naik," tulis Alex Goldwin saat dikonfirmasi oleh awak media vi whatshap. Sabtu (18/06/2022)
"Jadi kita dan sopir bongkar muatan, setelah syabandar ukur lagi, katanya so boleh, so pas depe ukuran. tapi dari anjungan kapal kapten mengataka masih tinggi, oto nda bisa naik di kapal dan kapalpun langsung berangkat.
Padahal kapten tersebut cumag melihat dari anjungan, secara Bapak Syabandar so ukur dengan ukuran yang sudah ditetapkan," ucap Alex seperti yang dituliskan di postingan FB
"Disini saya hanya mau mengkritisi saja, kenapa mobil yang tinggi muatan sama persis dengan yang saya alami bisa naik di kapal, sedangkan kita pe oto nyanda dapa nae," kesal Alex
Sementara itu admin group SMS Victor Kaaro turut berkomentar, bahwa kesalahan terbesar ialah tidak ada armada pembanding....
"Selama penyeberangan hanya dimonopoli oleh satu perusahaan, mau milik daerah atau swasta maka pengaturannya akan selalu subyektif," kata Kaaro
Senada juga dituliskan oleh Jack Salindeho, dimana syabandar ataupun kapten kapal sama-sama orang tidk profesional, tidak kompentable di bidang tugas dan fungsinya. Semestinya orang-orang seperti ini tidak sewajarnya kerja di lingkungan pekerjaannya pemerintah.
"Di lain sisi syahbandar punya kewenangan tapi rupanya tidak dihargai kapten kapal yang notabene itu kapal dikelolah pemerintah.
Seandainya kejadiaan itu benar, sebaiknya mereka sadar diri dan malu dengan kepribadian semacam itu," tulis Jack Salindeho. (***)
