Lokasi Sekolah SDN 114
EXPRESSINDONEWS-- Sampai sekarang ini, kebijakan merger sekolah masih terus mendapat penolakan keras dari orang tua murid.
Bukan hanya itu, banyak pemerhati bahkan wakil rakyat pun bingung dengan tujuan pemerintah yang membuat kebijakan merger dengan alasan yang tidak jelas seperti banjir.
Padahal, sekarang ini bisa dibilang pemerintah kota Manado sedang get-getnya terus menggenjot proyek infrastruktur agar meminimalisir banjir di kota Manado.
Kebijakan merger ini dinilai sangat mendadak, dan 'Spekol' yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Manado. Banyak keluhan merger tersebut tidak ada pendekatan dan sosialisasi ke orang tua murid.
Seperti yang terjadi di SDN 114, hari pertama sekolah, para siswa dengan seragam sekolah datang mengadu ke Kantor DPRD Manado, karena tidak mau sekolah yang mereka tempati dimerger. Adapun alasan dimerger karena banjir, namun di sekitar lokasi sekolah sudah terpampang jelas papan proyek senilai miliaran rupiah yang diperuntukkan untuk pembangunan drainase. Hal ini kemudian rancu dan menjadi kekecewaan orang tua murid. Apalagi, kebijakan merger sekolah tanpa sosialisasi dan pendekatan yang baik ke siswa dan orang tua murid.
Informasi yang dihimpun media ini, saat mendatangi wilayah SDN 114 banyak orang tua murid dan siswa berada di sekolah itu. Sementara beberapa guru pun turut hadir dan kebingungan dengan kebijakan merger, akan tetapi harus patuh dengan kebijakan pemkot Manado dalam hal ini dinas Pendidikan.
Sementara itu, salah satu orang tua murid mengatakan di Wilayah SDN 114 anak-anak sangat nyaman belajar.
"SDN 114 tetap dihati, anak-anak disana nyaman belajar, dan mereka jauh daru kendaraan. Jadi kami orang tua yang berada dirumah tenang karena kami tau anak kami aman," Cetus salah satu ibu orang tua murid SDN 114.
Orang tua murid SD 114 mendatangi Sekolah SDN 49 dan menolak Merger
Dirinya pun sangat menyayangkan orang yang berkompeten di Dinas Pendidikan tidak bisa hadir ditengah-tengah ketegangan yang terjadi.
"Padahal sudah jelas, Sila ke empat berbunyi musyawarah, tapi kenapa tidak ada musyawarah kepada kami. Ini juga saya tegaskan tidak ada keadilan disini," Tambahnya lagi.
Hal tersebut juga senada dengan guru SDN 114 yang menjelaskan kebijakan merger seharusnya ada pendekatan ke orang tua murid.
“Tidak ada sosialisasi ke orang tua murid dan siswa dari jauh-jauh hari soal merger,” ujar salah satu guru yang tidak disebutkan namanya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Manado Adrey Laikun yang berada di lokasi sekolah mengatakan, untuk orang tua agar tetap tenang dan mencari jalan keluar bersama.
Namun hal itu sangat disayangkan, disaat ada yang ingin berbicara dengan baik-baik, Kadis Pendidikan Deasy Lumowa serta Kabid SD Triana Almas malah terkesan menghindar dan tak mau tau keadaan di lokasi sekolah tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Manado Adrey Laikun saat mendatangi Sekolah SDN 49
Seharusnya, disaat genting seperti ini, pihak Dinas Pendidikan bisa datang dan memberikan edukasi yang baik.
Kuat dugaan, tekanan dinas pendidikan untuk merger karena adanya pekerjaan proyek pembangunan di lokasi sekolah yang di merger. Seperti di SD Inpres Bunaken, yang diketahui akan dibangun fasilitas kesehatan (puskesmas).
Padahal, alasan SD Inpres Bunaken dipindah salah satu alasannya bising untuk proses belajar mengajar.
“Sebelum SD Inpres Bunaken dibongkar untuk dibangun fasilitas kesehatan, anak-anak bisa bersekolah disitu,”jelas stafsus Wali Kota Manado dikutip dari Obrolannya.
Terpisah, Ormas MJKS Bidang Litbang Niraya Sari mempertanyakan pengelolaan dana bos jika sekolah dimerger. Apalagi, sudah ada sampai 2 sekolah digabungkan.
“Diknas hati-hati soal pengelolaan dana bos dari sekolah yang akan dimerger. Jangan sampai kebijakan merger menimbulkan masalah baru, atau menjadi temuan nanti,” tegas Sari.
Dirinya juga menegaskan, seharusnya dinas terkait lebih transparan soal merger kepada masyarakat.
Torang sebagai LSM anti korupsi meminta pihak diknas dalam hal ini Kabid SD untuk menjelaskan tujuan merger dan dasar SK merger Karna keterbukaan informasi wajib ke masyarakat,apalgi dalam dunia pendidikan demi masa depan anak-anak. Jangan sampai anak didik menjadi korban kepentingan proyek dalam hal ini,"tegasnya.
(**wulan)
