EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Manado, Reynold Wuisan turun langsung menanggapi aspirasi terkait adanya dugaan arogansi pemerintah setempat terhadap masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai Kairagi Satu, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Senin (1/5/2023).
Pada berita sebelumnya, Reynold Wuisan sempat mengapresiasi apa yang menjadi program pemerintah dengan normalisasi daerah bantaran sungai.
Namun saat berada di lokasi bersama masyarakat, justru malah mendapat keluhan dari masyarakat setempat.
Ane Pileoan salah satu warga yang rumahnya terdampak akan dibongkar mengatakan, selama beberapa tahun ini tidak ada sosialisasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat yang rumahnya akan dibongkar.
"Kami saja tidak pernah diundang, tiba-tiba kepala lingkungan VI (Rosya Serang) menyuruh kami untuk membongkar rumah kami sendiri. Terus kalau kami bongkar kami akan tinggal dimana. Apa begini cara pemerintah menyelesaikannya dengan membiarkan warganya mencari jalan sendiri tanpa ada solusi dari pemerintah," Kata Ane.
Adapun, Informasi yang dihimpun media ini, pembokaran diminta dipercepat karena instruksi dari pimpinan.
"Lurah sampaikan kepada kami, cepat cari tempat dan bongkar perlahan-lahan rumah kami jangan akan dieksekusi sebelum puasa, karena ini juga katanya himbauan dari pimpinan katanya" Seru ibu-ibu setempat.
Hal senada juga disampaikan salah satu pegawai Balai Jalan yang mengatakan bahwa ini telah menjadi instruksi dari pimpinan.
Mereka pun membantah adanya pembayaran yang dilakukan dengan pemilik tanah.
"Belum ada pembayaran, sedangkan wujud pemilik lahan saja kami tidak pernah lihat, kami sudah tinggal puluhan tahun ditempat ini," Tutur Yesi Watung.
Diduga kuat adanya kongkalikong terjadi antara pihak kelurahan dengan para mafia-mafia tanah yang mengaku sebagai pemilil lahan, pasalnya ada beberapa nama yang mengklaim tanah tersebut adalah milik mereka yakni Jonny Hery Longdong dan keluarga Madelu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Hanura Sulut Reynold Wuisan mengatakan, seharusnya pemerintah setempat harus ada sosialisasi kepada warga.
"Yah harus dong dipanggil diberitahu disampaikan dengan baik, karena ini adalah bentuk sinergitas. Dan itu harus disampaikan oleh Pihak Kelurahan ataupun kepala-kepala Lingkungan. Kan tidak mungkin semua warga datang ke kantor kelurahan untuk menanyakan jadi itulah fungsi ketua Lingkungan," Kata Anggota Komisi II ini.
"Dan ini adalah aspirasi kepada saya, jadi saya harus crosscheck langsung dan saya akan kawal sampai masyarakat ini mendapat hak mereka. Kita bersyukur dengan pak jokowi yang menerapkan program adanya ganti untung bukan hanya kepada pemilik tanah tapi juga kepada pemilik bangunan," Tambah Enol sapaan akrabnya.
Reynold Wuisan juga menyayangkan sikap Arogansi dari pemerintah setempat yang dianggap seperti tidak bekerja.
"Pemerintah kelurahan seperti tidak bekerja, kenapa warga yang ada disini tidak pernah dipanggil, ya jelas masyarakat tidak mau tandatangan karena mereka tidak tau apa sosialisasinya. Berarti kelurahan tidak pernah mengakui, jadi Kepala Lingkungan tidak pernah bekerja selama dua tahun,"tegas Wuisan.
"Kan ada dua, satgas A dan satgas B oleh BPN, satgas A sebagai mengumpulkan semua sertifikat, AJB. Dan satgas B soal bagian yang ada diatas tanah seperti bangunan dan lain-lain," Tutupnya.
