EXPRESSINDONEWS - Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dimana? Apakah tindakan Pemerintah sudah berkeadilan sosial atau tidak ? Yang kita lihat saat ini tidak ada rasa keadilan kepada masyarakat.
Hal ini di kritisi langsung oleh tokoh muda kecamatan singkil AKP. Octavianus Hardi Paparang.
Atas kebijakan Pemerintah Kota (Pem-Kot) Manado saat melakukan penggusuran bangunan atau tempat tinggal terhadap para warga kelurahan singkil dua kecamatan singkil beberapa hari yang lalu.
Menurut dia, seharusnya pemerintah kota manado melakukan pendekatan lebih humanis, sosialisasi serta menyiapkan langkah solutif berupa hunian layak, baru bisa direlokasi," tegas Octavianus Paparang kepada awak media. Jumat (04/08/2023
Mantan Kaur Bungkol dan Protokoler Polda Sulut 2017 – 2020 ini mempertanyakan langkah penggusuran oleh pemerintah kota Manado yang dinilai bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Bukan digusur – gusur begitu, mohon maaf rakyat ko di usir-usir seperti binatang” tukas mantan Sespri Kadivhum Mabes Polri.
Di satu sisi, lelaki kelahiran Manado 21 Oktober 1979 menyayangkan tidak ada satupun anggota DPRD kota Manado khususnya dapil Singkil Mapanget yang benar – benar hadir memperjuang nasib para korban penggusuran.
”Mereka (Aleg-red) harus peka melihat serta memproteksi dimana kinerja Pemerintah harus sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, terkait asas berkeadilan sosial,” kritik Octavianus.
Dia menambahkan, harusnya para wakil rakyat menjadi jembatan untuk memfasilitasi masalah ini sehingga mendapatkan jalan keluar yang terbaik.
“Nah kita lihat selama ini wakil rakyat hanya diam, ngga tau ranah publik karena apa,” tutupnya.
Saya jadi ingat adagium Abraham Lincoln: Sebuah negara yang sukses apabila pemerintahan tunduk pada semangat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun sebagaimana kritik Aristoteles (348-322 SM), jika pemerintahan hanya milik segerombolan orang, maka demokrasi menjadi sebuah sistem yang bobrok," jelas Octa. (***)
