EXPRESSINDONEWS-- Irjen Pol (Purn) Ronny Sompie SH MH dalam hal masih sangat peduli kepada seluruh petani yang ada di Indonesia.
Salah satunya termasuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masih ketergantungan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi dari Pemerintah untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas dan memiliki nilai ekspor.
Bahkan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, belum lama ini telah menambah kuota pupuk bersubsidi senilai Rp 28 triliun.
Dengan demikian total kuota alokasi pupuk bersubsidi saat ini senilai Rp 54 triliun.
Hal tersebut menarik perhatian Tokoh Nasional Irjen Pol (Purn) Dr. Ronny Franky Sompie, SH,. MH.
Ia memberikan saran dan solusi agar para petani tak ketergantungan dengan pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga hasil pertanian tetap stabil dan berkualitas tanpa harus terus bergantung dengan pupuk tersebut.
Satu diantaranya membuat pupuk organik secara mandiri oleh petani dengan memanfaatkan sampah berupa daun, rumput, makanan sisa (sayur, buah, daging, ikan dan sebagainya) baik dari hotel, restoran, rumah makan, pasar dan rumah penduduk.
Namun hal tersebut tentu perlu bimbingan dari akademisi atau ahlinya dari Fakultas Pertanian Unsrat, Unima dan lain sebagainya yang membidanginya.
Mereka wajib membimbing para petani dalam menyediakan pupuk sebagai bentuk pengabdian bagi tanah berjulukan bumi nyiur melambai agar terhindar dari krisis pangan.
"Pengalaman selama Pemilu 2024 yang lalu, baik di Sangihe, Bolmong Raya dan Minahasa Raya, pada umumnya para petani bergantung pada pupuk bersubsidi dari pemerintah," kata Jenderal yang rajin blusukan ke seluruh pelosok Sulut.
Selama ini ia menilai penyuluhan pertanian belum memberikan dampak efektif terhadap pertanian terutama tentang tatacara penyediaan pupuk organik secara mandiri.
Mungkin cara berpikirnya masih fokus tentang bagaimana cara mendapatkan untung secara bisnis dari pertanian, maar (tapi) belum fokus pada cara meningkatkan kemampuan petani dalam menyiapkan pupuk organik secara mandiri. Kalau memperkuat petani untuk membuat dan menyediakan secara mandiri pupuk organiknya yang mereka butuhkan sesuai jenis tanaman yang akan ditanam, mungkin akan berbeda hasilnya," jelasnya.
Padahal menurut dia, bahan baku untuk membuat pupuk ini banyak tersedia di wilayah masing-masing.
"Padahal bahan organik ada di desa tempat para petani melakukan kegiatan. Mengapa hanya bekerjasama dengan Kodam XIII/Merdeka saja? Bagaimana dengan para camat, hukumtua yang punya rakyat di desa-desa?," tanyanya.
Eks Kadivhumas Mabes Polri ini pernah mendapat penjelasan dari kelompok milenial yang terjun sebagai penyuluh pertanian di Kota Tomohon.
(***)
