EXPRESSINDONEWS– Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado, Jimmy Gosal, yang juga Sekretaris Fraksi PDIP sekaligus Aleg Dapil Wenang–Wanea, kepada Dinas Pendidikan Kota Manado. Hal ini terkait keluhan guru-guru yang sudah dua bulan tidak menerima honor mereka yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Gosal, keterlambatan pencairan honor ini bukan sekadar soal teknis, tetapi menunjukkan lemahnya manajemen birokrasi di tubuh Dinas Pendidikan. “Kami dapati fakta, keterlambatan justru ada di internal dinas. Terlalu banyak alur, terlalu banyak embel-embel birokrasi yang membuat honor guru tersendat. Mulai sekarang, tidak boleh lagi ada sistem ribet seperti ini. Honor harus cepat cair. Jangan sampai kepala sekolah harus berutang dulu untuk menutupi, bahkan ada yang bisa terjerat pinjaman online. Ini berbahaya,” tegas Gosal dalam RDP bersama Dinas Pendidikan.
Gosal menilai, mekanisme yang rumit membuat para guru terjebak pada situasi ironis: mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi terpaksa berutang pada rentenir demi menyambung hidup. “Rusak sistem kalau guru harus berutang hanya karena hak mereka ditahan terlalu lama,” ujarnya.
Selain menyoroti soal dana BOS, Jimmy Gosal juga mengkritisi keberadaan perkumpulan orang tua murid yang kerap menggunakan nama “paguyuban”. Menurutnya, sebaiknya kelompok tersebut memakai nama daerah atau kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa. “Ini bukan soal intoleransi, tapi justru memperkenalkan sejarah dan leluhur kita kepada anak-anak. Melalui nama-nama daerah, anak bisa belajar tentang identitas dan budaya Minahasa sejak dini,” kata Gosal.
Dengan nada keras, Gosal menegaskan agar Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan menyeluruh. Bagi DPRD, kesejahteraan guru adalah prioritas utama, dan segala bentuk birokrasi yang menghambat harus dipangkas.
“Kalau guru terabaikan, bagaimana mungkin pendidikan di Manado bisa maju?” tutupnya. (***)
