EXPRESSINDONEWS – Rapat Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Manado kembali memunculkan sorotan tajam terhadap transparansi dan akurasi data tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di wilayah kota. Salah satu yang menyoroti hal ini adalah Dolfie Angkouw, Anggota Pansus dari Komisi III DPRD Manado Fraksi Golkar, yang mempertanyakan kejelasan data jumlah TKA yang tercatat hanya sebanyak 17 orang.
Menurut Dolfie, angka tersebut terlalu kecil jika melihat realita di lapangan, terutama di sektor perhotelan seperti Hotel NDC yang disebut-sebut mempekerjakan TKA. Ia juga menyoroti apakah kontribusi yang diberikan oleh para pekerja asing tersebut sudah sesuai dan masuk ke kas daerah.
Mendengar pernyataan tersebut, Stenly Tamo, Ketua Pansus RPJMD dari Fraksi PDI Perjuangan, langsung menyambut dengan mempertanyakan validitas data yang ada. “Masa hanya 17 orang? Padahal kita tahu bersama, banyak sekali tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah hotel dan proyek di kota Manado. Ini jelas janggal,” tegas Stenly.
Stenly menegaskan pentingnya pendataan yang akurat terhadap tenaga kerja asing agar tidak ada potensi kebocoran penerimaan daerah. Bahkan ia mencurigai adanya praktik terselubung atau mafia di balik tidak terdatanya para pekerja asing tersebut.
“Kalau benar ada banyak TKA yang tidak tercatat, ini bisa mengarah pada praktik mafia. Pemerintah kota bersama DPRD harus serius menangani ini. Pendataan penting bukan hanya untuk pengawasan, tapi juga demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Polemik ini mencuat dalam pembahasan RPJMD antara Pansus DPRD dan Pemerintah Kota Manado. Para legislator berharap ke depan ada perbaikan sistem pengawasan dan pelaporan data TKA secara terbuka dan transparan, demi mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan daerah.
