EXPRESSINDONEWS-- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Manado bersama Perumda Pasar kembali menjadi ruang evaluasi pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi II DPRD Manado dari Fraksi PKS, Rachman Kodu, menegaskan bahwa pasar tradisional masih menyimpan sumber PAD yang sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal.
“Yang dikelola oleh PD Pasar dan Dinas Pariwisata, apakah benar-benar memberikan PAD yang optimal? Kita lihat, sebagian besar memang dikelola PD Pasar. Kalau kita tarik satu garis, potensi PAD ini sangat besar. Ada sekitar 2.594 lapak dan 1.009 kios yang tersebar di seluruh pasar di Kota Manado,” tegas Kodu.
Namun menurutnya, penataan pasar kini jauh dari ideal. Ia menyoroti kondisi di lapangan, di mana banyak pedagang justru berjualan di bawah tangga maupun di luar area pasar resmi. Hal ini, kata dia, mengganggu estetika sekaligus menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi retribusi.
“Kemarin saya sempat berdiskusi soal ini. Saya menawarkan digitalisasi sistem retribusi. Karena tidak adil jika retribusi dibagi rata. Harus ada sistem persentasi: pedagang dengan pendapatan besar wajib setor lebih besar, sedangkan yang kecil tentu setoran juga kecil,” ujar legislator dapil Tuminting-Bunaken ini.
Kodu menambahkan, penerapan sistem digital dan berbasis persentasi akan lebih transparan sekaligus mengurangi potensi kebocoran PAD. Ia juga menyinggung fenomena adanya pedagang yang menguasai banyak lapak namun hanya dikenakan retribusi yang sama dengan pedagang kecil.
“Ini yang perlu kita tanyakan, bagaimana sebenarnya sistem yang berjalan? Jangan sampai ada yang memiliki banyak lapak tetapi setoran retribusinya sama dengan mereka yang hanya punya satu lapak. Kalau seperti itu jelas tidak adil,” pungkasnya.
Dengan usulan ini, Rachman Kodu berharap PD Pasar bisa lebih modern dalam tata kelola, sehingga potensi PAD yang besar benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Manado. (***)
