EXPRESSINDONEWS – Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pendidikan kembali memanas. Kali ini, kritik datang dari Anggota DPRD Kota Manado, Lily Walandha, yang juga Anggota Banggar dari Fraksi Demokrat sekaligus personil Komisi II.
Walandha menilai, proses penyampaian pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan bersama TAPD terkesan bertele-tele dan tidak menyentuh inti persoalan. Menurutnya, pembahasan yang hanya melindungi program kegiatan dan sub-kegiatan tanpa menyentuh sisi nominal anggaran, justru tidak bermanfaat.
“Kalau tidak ada perubahan dan tidak ada yang diperjelas, untuk apa dibahas? Padahal fungsi pembahasan antara TAPD dan Banggar dalam KUA-PPAS adalah supaya kami bisa melihat mana yang benar-benar perlu bagi masyarakat, dan mana yang tidak,” tegas Walandha.
Ia menekankan, kondisi masyarakat saat ini sedang sulit sehingga anggaran yang dibahas harus jelas dan tepat sasaran. “Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton sementara anggaran berjalan tanpa arah. Pemerintah Provinsi itu seperti orang tua, tapi lama-lama kami di DPRD ini hanya sekadar ikut maunya mereka,” sindir Walandha.
Lebih jauh, ia juga menyinggung regulasi yang dibuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, jika aturan dari Pemprov tidak bisa dirubah sama sekali, maka peran DPRD dalam pembahasan anggaran seakan tidak memiliki arti. “Kalau semua sudah dikunci dan tidak bisa disentuh, apa gunanya kami di sini? DPRD ada untuk memastikan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya formalitas,” pungkasnya. (***)
