EXPRESSINDONEWS-- Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kecamatan se-Kota Manado, Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PDI Perjuangan, Stenly Tamo, menyampaikan pandangan kritis terkait transparansi dan komitmen kecamatan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tamo menyoroti ketimpangan data pendapatan antar kecamatan dalam postur APBD yang dipaparkan. Dari 11 kecamatan di Kota Manado, hanya Kecamatan Bunaken Kepulauan, Wenang, dan Tikala yang mencantumkan komponen pendapatan dalam rencana anggaran mereka.
“Saya ingin menyampaikan, dari 11 kecamatan, hanya Bunaken Kepulauan, Wenang, dan Tikala yang mencantumkan pendapatan. Lalu, di mana kecamatan yang lain? Apakah semua kecamatan tidak memiliki sumber pendapatan? Kenapa tidak dicantumkan? Kalian bekerja di kecamatan tentu punya target,” tegas Tamo dalam rapat tersebut.
Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketidakseriusan sebagian kecamatan dalam merumuskan kontribusi nyata terhadap PAD Kota Manado. Ia mempertanyakan apakah hal tersebut terjadi karena kelalaian atau justru disengaja.
“Saya minta hal ini ditanggapi dan dipaparkan dengan jelas. Kami di Banggar berkomitmen untuk menggenjot pendapatan daerah. Tapi kami juga berharap setiap kecamatan tidak hanya berpatokan pada capaian 70 persen. Harus lebih maksimal,” lanjutnya.
Politisi PDIP itu menambahkan, pembiayaan yang dilakukan oleh setiap kecamatan harus diimbangi dengan upaya konkret dalam peningkatan PAD. Ia menekankan bahwa tanggung jawab untuk memperkuat keuangan daerah bukan hanya ada di dinas-dinas teknis, tetapi juga di level kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan potensi ekonomi lokal.
“Kecamatan juga harus punya peran aktif dalam mendorong PAD. Kita semua harus bergerak bersama agar keuangan daerah bisa lebih kuat dan pembangunan di Manado bisa berjalan optimal,” tutup Tamo.
Rapat Banggar tersebut menjadi momentum penting untuk mempertegas peran kecamatan sebagai ujung tombak pelaksana pemerintahan yang juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat basis pendapatan daerah.
