EXPRESSINDONEWS-- Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Anggota DPRD Kota Manado Lily Walandha dari Fraksi Partai Demokrat, yang juga merupakan personil Komisi II, menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Menurut Walandha, proporsi belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari total APBD dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
“Belanja pegawai tahun depan itu mencapai 45 persen dari APBD, dan ini sudah melanggar aturan undang-undang. Seharusnya maksimal hanya 30 persen,” tegas Walandha di hadapan peserta rapat Banggar
Politisi Demokrat tersebut menilai kondisi ini sebagai peringatan bagi pemerintah kota agar lebih cermat dalam menyusun struktur anggaran. Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan.
“Kita perlu serius menaikkan PAD. Saya sepakat dengan teman-teman DPRD bahwa peningkatan PAD menjadi kunci utama. Bahkan, saya mendukung pembentukan ‘laskar pemburu pajak’ sebagai langkah konkret untuk memperkuat penerimaan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Walandha juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif khusus bagi pihak-pihak yang berhasil mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
“Saya mengusulkan agar diberikan insentif bagi pencapaian PBB, supaya ada semangat dan dorongan nyata dari lapangan untuk mencapai target PAD,” tambahnya.
Melalui pernyataannya, Lily Walandha menegaskan bahwa keseimbangan antara efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan merupakan langkah penting agar APBD Kota Manado dapat lebih sehat, berdaya guna, dan berorientasi pada kepentingan publik.
