EXPRESSINDONEWS — Sebuah video yang beredar luas di media sosial menggemparkan publik Sulawesi Utara. Rekaman itu memperlihatkan seorang warga bersimbah darah akibat dugaan penganiayaan oleh kelompok yang disebut-sebut sebagai kaki tangan mafia solar di sebuah SPBU di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). SPBU tersebut diduga kuat milik Bupati Mitra, Ronald Kandoli.
Ironisnya, meski Gubernur Sulut Mayjen Yulius Selvanus telah berkali-kali melontarkan peringatan keras untuk menindak praktik mafia BBM bersubsidi, SPBU ini justru terkesan “kebal hukum”. Publik menduga, karena pemiliknya seorang kepala daerah, aparat pun enggan bertindak tegas.
Dalam video viral itu, korban dengan suara lemah namun lantang menyebut bahwa mobil tangki pengangkut solar di lokasi kejadian merupakan milik menantu APH. Meski tidak dijelaskan instansi mana, pengakuan tersebut menimbulkan spekulasi kuat adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam pusaran mafia energi ini.
“Sudah saatnya pemerintah dan aparat bertindak cepat dan tegas. Jangan hanya pernyataan di media sosial. Ini sudah ada korban, sudah ada darah, dan lokasi kejadiannya jelas di SPBU,” tegas seorang netizen bernama Ramli Walangitan dalam komentarnya.
Kekecewaan publik semakin menguat. Warganet lain, Novriani Kamana, bahkan pesimistis kasus ini akan diusut tuntas.
“Polisi tangkap polisi? Nda mungkin terjadi. Paling cuma abis di klarifikasi, minta maaf, selesai,” tulisnya.
Diketahui, SPBU Tombatu ini bukan kali pertama menyuplai BBM jenis solar bersubsidi ke Mafia solar. Hal ini sudah terjadi beberapa kali. Walaupun telah diangkat di media sosial, SPBU Tombatu ini tetap beraktivitas menyalurkan solar bersubsidi.
Kemarahan masyarakat bukan tanpa alasan. Kasus dugaan praktik mafia solar di Sulawesi Utara sudah lama menjadi sorotan, namun selalu berakhir tanpa tindakan nyata. Kini, dengan adanya bukti video, publik menantang aparat penegak hukum untuk membuktikan keberanian mereka.
Pertanyaan besar pun menyeruak: Beranikah Gubernur mencabut izin SPBU yang diduga milik Bupati Mitra? Dan lebih jauh lagi, beranikah Polda Sulut menjerat hukum pelaku mafia solar yang diduga dibekingi aparat sendiri?
Kasus ini kini menjadi ujian integritas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji. (***)
