EXPRESSINDONEWS— Kehadiran layanan transportasi online Bajaj Maxride yang mulai beroperasi di Kota Manado, Sulawesi Utara, menuai sorotan publik. Kendaraan roda tiga ini diketahui telah melayani sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Malalayang, Mapanget, Singkil, Tuminting, dan Wanea. Namun, di tengah operasionalnya, muncul penolakan dari masyarakat dan sejumlah pihak yang mempertanyakan legalitas layanan tersebut.
Ketua LSM Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (Mapatu), Johny Lantang, secara tegas mempertanyakan kepastian hukum operasional Bajaj Maxride. Menurutnya, kejelasan regulasi menjadi hal mendasar sebelum sebuah moda transportasi diizinkan beroperasi di ruang publik.
“Kami mempertanyakan kepastian hukum dari operasional kendaraan roda tiga tersebut,” ujar Johny Lantang, Senin (15/12/2025).
Sorotan serupa datang dari Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais. Ketua Fraksi Partai Gerindra yang dikenal vokal ini menilai hingga kini belum terdapat payung hukum yang mengatur operasional kendaraan roda tiga di Kota Manado.
“Setahu kami, belum ada Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur beroperasinya kendaraan tersebut,” kata Dumais.
Ia menilai kehadiran Bajaj Maxride justru berpotensi menambah kompleksitas persoalan transportasi di Manado. Pasalnya, sejumlah persoalan transportasi publik seperti Bus Buy The Service (BTS) dan angkutan kota (angkot) dinilai belum tertangani secara tuntas.
“Persoalan BTS dan angkot belum selesai, sekarang ditambah lagi dengan bajaj,” ujarnya.
Meski demikian, Dumais menegaskan bahwa pengembangan moda transportasi seharusnya dilakukan secara terintegrasi dan saling menguatkan. Menurutnya, Kota Manado sedang bergerak menuju peningkatan kualitas transportasi, bahkan ke depan akan menghadirkan moda yang lebih modern, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai wakil rakyat, Dumais menegaskan DPRD memiliki kepekaan tinggi terhadap persoalan yang menyentuh kepentingan publik. Ia pun berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait perizinan Bajaj Maxride.
“Dari Komisi I, saya siap melakukan sidak untuk melihat langsung operasional kendaraan ini. Kita akan cermati perizinannya serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado,” tegasnya.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado Jeffry Worang belum memberikan tanggapan lanjutan saat dikonfirmasi kembali melalui pesan WhatsApp terkait maraknya operasional Bajaj Maxride di wilayah Kota Manado.
