EXPRESSINDONEWS-- Ketua Harian DPP LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi), Rolly Wenas, menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan sikap terkait pemberitaan dan dinamika yang berkembang di ruang publik mengenai status jabatan Dr. Magdalena Wullur sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara.
Rolly menegaskan bahwa pernyataan INAKOR sebelumnya tidak pernah dimaksudkan sebagai tudingan, apalagi vonis hukum, melainkan dorongan agar prinsip transparansi dan kepastian administrasi tetap dijaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sehubungan dengan adanya klarifikasi bahwa Staf Khusus Gubernur Sulut dimaksud tidak menerima gaji, melainkan hanya honorarium atas karya dan kontribusi, Rolly menyatakan menghormati dan menerima penjelasan tersebut sebagai bagian dari hak klarifikasi publik.
“Kami menghormati klarifikasi yang disampaikan. Jika benar bahwa yang bersangkutan hanya menerima honorarium dan tidak menerima gaji sebagaimana ASN struktural, maka hal itu tentu menjadi informasi penting yang melengkapi pemahaman publik,” ujar Rolly.
Ia menambahkan, INAKOR tidak memiliki kepentingan personal terhadap individu mana pun, dan tidak pernah menuduh adanya pelanggaran hukum. Sikap yang disampaikan murni dalam kerangka pengawasan partisipatif masyarakat sipil.
“Sejak awal kami menekankan bahwa yang kami dorong adalah penelusuran dan klarifikasi, bukan penghakiman. Jika klarifikasi telah disampaikan dan menjernihkan persoalan, maka itu justru sejalan dengan semangat transparansi yang kami perjuangkan,” tegasnya.
Rolly juga menyayangkan adanya narasi di media sosial yang memelintir sikap INAKOR seolah-olah menuding atau menyerang pribadi tertentu, padahal pernyataan yang disampaikan selalu berbasis prinsip kehati-hatian dan bahasa konstitusional.
“Kami mengajak semua pihak untuk menghentikan polemik yang tidak produktif. Kritik dan klarifikasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi serangan personal dan opini liar tidak membawa manfaat bagi siapa pun,” katanya.
Sebagai penutup, Rolly menegaskan bahwa INAKOR tetap konsisten mendukung pemerintahan yang transparan, profesional, dan taat asas, serta terbuka terhadap setiap klarifikasi yang disampaikan secara bertanggung jawab.
"Jika penjelasan resmi telah ada dan tidak ditemukan persoalan hukum, maka bagi kami isu ini cukup ditempatkan sebagai bagian dari dinamika keterbukaan informasi, bukan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
Narasumber:
Rolly Wenas
Ketua Harian DPP LSM INAKOR
Pegiat Antikorupsi
