EXPRESSINDONEWS-- Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Manado menuai penolakan keras dari sejumlah klub. Kegiatan yang digelar tersebut dinilai abal-abal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, lantaran diduga sarat pelanggaran aturan organisasi.
Ketua Klub Bulu Tangkis Pioner, Albert Welas, secara tegas menyatakan Muskot yang digelar tidak memenuhi syarat administratif. Ia menyoroti ketiadaan dokumen verifikasi yang seharusnya menjadi dasar legal pelaksanaan musyawarah.
“Kertas verifikasi itu wajib ada. Faktanya, di Muskot ini tidak ada. Artinya kegiatan ini sengaja dipaksakan. Karena itu kami menolak dan meminta Muskot ini dibubarkan,” tegas Albert.
Albert juga menyayangkan ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris PBSI Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda penting tersebut. Menurutnya, pembiaran dari pengurus provinsi justru memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan Muskot tidak sesuai mekanisme organisasi.
“Kami hadir berdasarkan surat undangan resmi melalui sistem informasi PBSI. Itu bukan undangan abal-abal. Kami datang murni sebagai pembina olahraga bulu tangkis di Manado, mewakili klub-klub yang sah,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap klub memiliki hak suara yang dijamin konstitusi organisasi. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan akan tetap bertahan dan memperjuangkan marwah PBSI Kota Manado.
“Kami punya hak suara. Itu konstitusi. Apa pun yang terjadi, kami bertahan demi nama baik PBSI Kota Manado,” lanjut Albert.
Selain itu, pelaksanaan Muskot juga dinilai cacat prosedur karena tidak dibuka oleh KONI Kota Manado sebagaimana mestinya. Hingga acara berlangsung, pihak KONI disebut tidak hadir.
“Acara seperti ini seharusnya dibuka oleh KONI Manado. Sampai sekarang KONI tidak ada. Ini jelas tidak sah dan tidak sesuai aturan,” katanya.
Sorotan lain datang dari perlakuan terhadap Ketua Klub Bulu Tangkis Nausat, Rahmat Pakaya, yang sempat tidak diperkenankan masuk arena Muskot dengan alasan tidak membawa mandat. Padahal, Rahmat merupakan ketua klub aktif yang secara aturan tidak memerlukan mandat tambahan.
Sementara itu, ia juga mengungkapkan persoalan lain yang memperkeruh situasi. Ia menyebut Ketua PBSI Kota Manado (Mahmud Turuis) menuntut agar Surat Keputusan (SK) kepengurusan segera diterbitkan, dengan alasan seluruh tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai aturan.
“SK itu ada aturannya, harus melalui rekomendasi dan pemilihan. Pemilihan sudah dilakukan dengan tertib dan baik,” ujarnya.
Rahmat juga membantah klaim bahwa sejumlah klub tidak diundang karena tidak terdaftar dalam sistem informasi (SI). Ia menyebut data SI menunjukkan terdapat 26 klub aktif yang seharusnya memiliki hak untuk diundang.
“Alasan tidak diundang karena tidak ada di SI itu keliru. Kami buka SI, keterangan aktif ada 26 PB. Surat yang dibacakan disebut-sebut ada di PBSI Provinsi, tapi tidak pernah disampaikan ke kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, Muskot seharusnya dapat dilaksanakan sebelum batas waktu enam bulan sesuai ketentuan. Namun, ia juga mengungkap adanya kejanggalan lain, yakni surat mandat kepada salah satu calon yang ternyata tidak ditandatangani oleh ketua sebagaimana mestinya.
Rangkaian kejanggalan ini memunculkan dugaan adanya upaya sistematis dari PBSI Provinsi Sulawesi Utara yang justru menciptakan kegaduhan di tingkat kota.
“Ini sudah terlalu kentara. Banyak pihak mendesak agar PBSI Pusat segera mengevaluasi kinerja Ketua dan Sekretaris PBSI Provinsi Sulawesi Utara. Tercium aroma haus kekuasaan,” ucap salah satu pengurus.
Ternyata kejadian di dalam agenda Muskot ini dikagetkan juga dengan adanya perwakilan-perwakilan darti club Bulutangkis yang diduga diisi dengan Mahasiswa. (***)
