EXPRESSINDONEWS-- Polemik Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Kota Manado kembali mencuat. Meski menuai penolakan keras dari sejumlah klub bulu tangkis (PB) yang sah, Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara diduga tetap memaksakan pelaksanaan Muskot yang keabsahannya dipertanyakan.
Agenda yang sempat digelar di salah satu hotel di Kota Manado tersebut mendapat penolakan terbuka dari klub-klub PB resmi. Namun alih-alih dihentikan, kegiatan itu justru kembali dilanjutkan dan dipindahkan ke Hotel Centra, Kabupaten Minahasa Utara. Langkah ini dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan organisasi dan mengabaikan aspirasi klub-klub anggota yang sah.
Kejanggalan semakin mencolok setelah terungkap bahwa dalam Muskot yang disebut-sebut “abal-abal” tersebut, peserta yang dihadirkan bukan berasal dari klub PB resmi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah peserta diduga merupakan mahasiswa yang dimasukkan sebagai perwakilan klub bulu tangkis. Kondisi ini memicu kemarahan para ketua klub PB yang sah karena dinilai mencederai marwah organisasi dan merusak mekanisme demokrasi dalam tubuh PBSI.
Para ketua klub PB resmi pun secara tegas meminta agar agenda Muskot tersebut segera dibubarkan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBSI.
Salah satunya datang dari ketua PB Sinar Pelita yang diketuai Affandy Hau. Dirinya menegaskan bahwa Muskot yant dilakukan ini adalah abal-abal dan melanggar aturan.
Tak hanya itu, beredar pula informasi adanya dugaan konflik kepentingan pribadi di balik pelaksanaan Muskot tersebut. Salah satu panitia pelaksana Muskot disebut-sebut memiliki dendam personal terhadap Ketua PBSI Kota Manado yang sah, Mahmud Turuis. Dugaan ini mencuat lantaran kerabat panitia tersebut sebelumnya tidak terpilih dalam pemilihan Ketua PBSI Kota Manado yang digelar pada Oktober lalu.
Untuk diketahui, Mahmud Turuis merupakan Ketua PBSI Kota Manado yang terpilih secara sah melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan aturan PBSI. Proses pemilihannya diikuti oleh klub-klub PB resmi dan telah menghasilkan kepengurusan yang hingga kini masih diakui oleh para pemangku kepentingan di tingkat kota.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen Pengprov PBSI Sulawesi Utara dalam menjaga integritas organisasi serta menegakkan aturan yang berlaku. Sejumlah pihak mendesak agar PBSI pusat turun tangan guna meluruskan polemik dan mencegah preseden buruk dalam tata kelola organisasi olahraga di daerah. (***)
