EXPRESSINDONEWS-- Polemik penutupan sementara aktivitas UMKM di kawasan Kampung Cina, Kota Manado, kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan pelaku UMKM dengan DPRD Kota Manado. Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Manado menyampaikan keputusan untuk menutup sementara aktivitas UMKM Kampung Cina sambil menunggu penataan dan regulasi lanjutan.
Namun, Komisi II DPRD Kota Manado justru mengeluarkan rekomendasi berbeda. Komisi yang membidangi perekonomian ini merekomendasikan agar aktivitas UMKM di Kampung Cina tetap dapat dijalankan sembari menunggu keputusan resmi lanjutan dari Pemerintah Kota Manado.
Ketua Komisi II DPRD Kota Manado, Nanses Rakian, dalam RDP tersebut secara tegas meminta agar pelaku UMKM tetap diberi ruang untuk beraktivitas seperti biasa. Menurutnya, keberlangsungan usaha kecil menjadi penopang penting ekonomi masyarakat, terlebih di tengah kondisi lapangan kerja yang semakin terbatas.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Lily Binti. Ia menekankan pentingnya menjaga denyut perekonomian Kota Manado agar tetap stabil. Lily mengingatkan bahwa situasi mencari pekerjaan saat ini sangat sulit, sehingga keberadaan UMKM di Kampung Cina menjadi pilihan realistis bagi banyak warga untuk mempertahankan penghidupan mereka.
Sementara itu, Adolfien Wangania turut mendukung agar UMKM tetap beroperasi, namun memberikan catatan khusus terkait persoalan kebersihan. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik dan teratur, agar tidak terjadi penumpukan sampah di satu titik yang dapat mencoreng wajah Kota Manado.
Dari sisi keberlanjutan sosial dan ekonomi, Andrew Ignatius Palit menegaskan bahwa menjaga ekosistem Kota Manado berarti tidak menutup mata terhadap mata pencaharian masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan penataan seharusnya tidak mematikan usaha rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas UMKM.
Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga menjadi perhatian. Rachman Kodu menambahkan bahwa aktivitas UMKM harus tetap berjalan dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.
Di tengah polemik yang berkembang, DPRD Kota Manado menegaskan posisinya sebagai penengah antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Melalui RDP ini, DPRD berharap Pemerintah Kota Manado dapat mengambil keputusan yang adil, humanis, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
