EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado sekaligus Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Reza Rumambi, menegaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai terbuka yang memberi ruang bagi siapa pun untuk bergabung sebagai kader, selama memenuhi ketentuan dan aturan organisasi partai.
Menurut Reza, seluruh proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan telah berjalan sesuai mekanisme dan konstitusi partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Partai, mulai dari Kongres di tingkat DPP, Konferda di tingkat provinsi, hingga Konfercab di kabupaten dan kota.
“Sesuai konstitusi organisasi, konsolidasi partai dari Kongres, Konferda hingga Konfercab sudah berjalan sesuai mekanisme. Siapa pun yang mau menjadi kader, partai ini terbuka. Semua bisa bergabung sepanjang mengikuti aturan dan ketentuan partai,” tegas Reza.
Ia juga menepis anggapan bahwa hubungan kekerabatan dengan pengurus partai menjadi alasan pembatasan seseorang untuk masuk dan menjadi kader PDI Perjuangan.
“Tidak elok kalau hanya karena hubungan kekerabatan dengan saya sebagai Sekretaris Partai, lalu seseorang dibatasi atau dilarang masuk PDI Perjuangan. Hal-hal seperti itu sudah jelas diatur dalam aturan partai kami,” ujarnya.
Reza menekankan bahwa politik adalah pilihan sadar setiap individu, bukan sesuatu yang dapat dipaksakan.
“Politik itu pilihan. Bebas, merdeka, dan menjadi hak pribadi setiap orang dalam menentukan sikap politiknya,” kata Reza.
Ia menambahkan, dalam dinamika organisasi dan kekuasaan, setiap kader harus memahami bahwa jabatan bersifat sementara.
“Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada waktunya. Ketika partai mempercayakan dan menugaskan, jadilah kader yang berintegritas, ideologis Bung Karno, dan loyal,” ujarnya.
Menurut Reza, baik jabatan eksekutif maupun legislatif merupakan amanat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan tidak abadi. Ada mutasi, demosi, rotasi, dan promosi. Itu hal biasa dalam organisasi. Ketika amanat rakyat sudah selesai, berilah teladan sebagai kader ideologis dan pelopor,” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah kepercayaan yang sangat terbatas.
“Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado hanya dua orang dari sekitar 460 ribu jiwa. Begitu juga anggota DPRD, hanya 40 orang yang dipercaya rakyat. Maka bersyukurlah dan tahu berterima kasih,” tutur Reza.
Menanggapi isu rangkap jabatan pengurus partai, Reza menegaskan bahwa Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 telah mengatur secara tegas hal tersebut.
“Tidak ada yang dilanggar. Ini jelas diatur dalam BAB XVIII Ketentuan Khusus, Pasal 121 poin 3. Ini aturan internal partai kami,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa terdapat beberapa kader yang mendapatkan penugasan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Di Indonesia, ada tiga yang mendapat penugasan khusus dari Ibu Ketua Umum, di antaranya Ketua DPD Jawa Tengah Pak Dolfie Palit yang juga Wasekjen DPP, Ketua DPD Jawa Timur Pak Said Abdullah yang juga Ketua DPP, dan Puji Tuhan Sulawesi Utara, Pak Olly masih dipercayakan sebagai Ketua DPD Sulut sekaligus Bendahara Umum DPP,” jelas Reza.
Menurutnya, jika masih ada pihak yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran, kemungkinan besar belum memahami AD/ART dan peraturan internal partai secara utuh.
Lebih jauh, Reza menegaskan identitas PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik dan pro rakyat bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Kami selalu berusaha memahami kehendak rakyat. Kader partai harus hadir di tengah masyarakat, dalam suka dan duka, dalam kesusahan dan perjuangan rakyat,” ujarnya.
Ia mencontohkan aksi gotong royong kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dalam membantu korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“DPP bahkan mengirimkan kapal kesehatan Salamahayati, 30 ambulans, tim dokter, dan berbagai bantuan lainnya. Karena kami merasakan penderitaan saudara-saudara kita di sana,” kata Reza.
Terkait isu pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung, Reza menegaskan sikap PDI Perjuangan yang konsisten berada di pihak rakyat.
“Pemilihan langsung masih sistem yang paling baik karena rakyat menentukan pilihannya sendiri. Itu jelas pro wong cilik dan pro rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada seluruh kader di Sulawesi Utara agar tidak hidup di zona nyaman.
“Kader harus hadir di tengah masyarakat, menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu pesan Ibu Ketua Umum. Harus turun, merasakan, dan membantu,” pungkas Reza.
Menutup pernyataannya, Reza menegaskan bahwa seluruh kader yang ditugaskan dalam kepengurusan partai telah melalui proses penilaian dan evaluasi oleh DPP.
“Semua kader yang ditugaskan telah dinilai dan dievaluasi, khususnya dalam mengawal kebijakan pro rakyat sebagai Partai Wong Cilik,” tutupnya. (***)
