EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Elryc Mosal, yang juga personel Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi narasumber dalam seminar bertajuk “Wakil Rakyat di Era Digital: Tantangan dan Tanggung Jawab” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi.
Dalam paparannya, Elryc menjelaskan bahwa pada dasarnya wakil rakyat memiliki tugas utama memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa lembaga yang menjalankan fungsi tersebut di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat maupun DPRD di tingkat daerah.
“Wakil rakyat itu ada untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tugas utamanya membuat peraturan, menyusun anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Elryc di hadapan para mahasiswa.
Elryc juga menjelaskan bahwa era digital merupakan masa di mana arus informasi menyebar sangat cepat melalui berbagai platform teknologi dan media sosial. Kondisi ini membuka peluang bagi wakil rakyat untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa sekat.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya tantangan besar berupa penyebaran informasi palsu atau hoaks yang semakin marak, bahkan dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).
“Di masa digital ini, hoaks sangat mudah dibuat dan disebarkan. Karena itu masyarakat harus lebih hati-hati dalam memilah informasi yang beredar,” kata Elryc.
Menurutnya, wakil rakyat juga dituntut aktif di media sosial untuk menyampaikan informasi yang benar sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai politik yang sehat.
Dalam seminar tersebut, Elryc juga menyoroti pentingnya etika digital, termasuk bahaya penyalahgunaan data pribadi dan maraknya ujaran kebencian di ruang publik digital.
Ia menegaskan bahwa wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk bersikap transparan terhadap kebijakan yang dibuat, sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, tugas wakil rakyat adalah membantu masyarakat. Tidak perlu menyimpan dendam politik, yang sudah berlalu biarlah berlalu,” ujarnya.
Elryc juga menyinggung perjuangannya terkait kawasan hutan konservasi di Pulau Bunaken. Ia berharap ada peninjauan kembali dalam kebijakan tata ruang agar aspirasi masyarakat dapat memiliki koridor yang jelas.
Dalam kesempatan itu, ia juga menggambarkan kehidupan masyarakat di Pulau Bunaken yang menurutnya dikenal ramah dan memiliki solidaritas tinggi.
Suasana seminar semakin hidup ketika Elryc mengajak mahasiswa berdiskusi melalui sesi tanya jawab interaktif. Berbagai isu kritis pun disampaikan mahasiswa, mulai dari kepercayaan publik terhadap wakil rakyat di tengah media yang dianggap dikendalikan partai politik, hingga persoalan reklamasi di kawasan Pantai Utara Manado yang dinilai berdampak pada hilangnya sekitar 500 lahan pekerjaan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Elryc menjelaskan bahwa untuk reklamasi di Karangria, pemerintah kota tidak memiliki kewenangan penuh karena izin berada di pemerintah pusat.
Mahasiswa juga menanyakan soal kebijakan transportasi publik seperti Trans Manado. Elryc menjelaskan bahwa program tersebut merupakan mitra kerja Komisi III dan masih berada dalam pengelolaan kementerian.
Menurutnya, keberadaan Trans Manado memberikan dampak positif bagi transportasi publik, meski di sisi lain ada penolakan dari sebagian sopir mikrolet. Ia menawarkan solusi agar mikrolet dapat berfungsi sebagai feeder atau penghubung dari kawasan pemukiman menuju titik pemberhentian bus.
Elryc juga menyinggung fenomena kekuatan media sosial dalam dunia politik modern. Ia mencontohkan ada calon legislatif yang tidak terlalu sering turun langsung ke lapangan, namun mampu meraih suara besar karena aktivitasnya di media sosial yang memperlihatkan kerja nyata kepada masyarakat.
“Ini menunjukkan the power of media sosial. Aktivitas yang konsisten dengan konten membantu masyarakat membuat publik mengetahui apa yang kita kerjakan,” katanya.
Ia pun menegaskan komitmennya kepada masyarakat.
“Janji saya hanya satu kepada masyarakat, saya siap menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah,” ucapnya.
Menutup penyampaiannya, Elryc mengapresiasi kegiatan seminar tersebut karena untuk pertama kalinya FISIP Unsrat memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan wakil rakyat.
Ia bahkan mendorong mahasiswa untuk tidak ragu memberikan kritik yang tajam kepada para pejabat publik.
“Kalau bisa lebih keras dalam kritikan tidak masalah, karena itu bagian dari demokrasi,” tutupnya.
Kegiatan seminar ini sebelumnya dibuka oleh Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry D. Liando, S.IP., M.Si, dan turut menghadirkan mantan Ketua KPU Manado Yusuf Wowor. (***)
