EXPRESSINDONEWS-- Kasus narkotika yang menjerat salah satu Ketua Lingkungan di Kelurahan Malendeng memicu dorongan kuat untuk evaluasi menyeluruh di tubuh aparat lingkungan. Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Dumais, menilai peristiwa ini bukan sekadar kasus individual, melainkan alarm bagi pembenahan sistem, termasuk aspek regulasi dan pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa Ketua Lingkungan merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang diatur secara resmi, sehingga standar integritas dan pengawasan tidak boleh longgar. Evaluasi, menurutnya, harus menyentuh seluruh proses, mulai dari rekrutmen, pembinaan, hingga pengawasan berkala.
Sorotan juga diarahkan pada besarnya alokasi anggaran Ketua Lingkungan dalam APBD setiap tahun. Dumais menekankan bahwa penggunaan dana publik wajib disertai pertanggungjawaban yang transparan dan sebanding dengan kinerja di lapangan.
“Penggunaan anggaran publik harus memiliki output yang nyata. Jangan sampai dana besar tidak diikuti dengan kualitas pelayanan dan moral aparat yang baik,” tegasnya.
Ia pun mendorong pembentukan tim gabungan lintas sektor untuk melakukan evaluasi total, termasuk pemeriksaan ulang seluruh Ketua Lingkungan, guna memastikan tidak ada lagi aparat yang terlibat pelanggaran hukum.
Selain itu, Dumais menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Kota Manado, khususnya kepada Kapolresta Manado. Ia menilai langkah tegas kepolisian harus terus diperkuat demi memutus rantai peredaran narkoba hingga ke tingkat lingkungan.
Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Manado dalam menangani kasus ini. Namun ia mengingatkan, penegakan hukum harus dibarengi pembenahan menyeluruh agar kepercayaan publik dapat kembali pulih dan tata kelola pemerintahan di tingkat bawah berjalan sesuai aturan. (***)
