EXPRESSINDONEWS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Di tengah klaim pemerataan program nasional tersebut, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya ketimpangan serius: ratusan anak di wilayah kepulauan Manado hingga kini belum pernah merasakan manfaatnya.
Wilayah yang dimaksud mencakup Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, hingga Pulau Siladen. Di kawasan ini, terdapat sekitar 400-an siswa dari jenjang SD hingga SMA yang seharusnya menjadi sasaran program peningkatan gizi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak program MBG dijalankan, distribusinya belum menyentuh wilayah kepulauan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Camat Bunaken Kepulauan, Imanuel Mandak.
“Iya, MBG belum masuk di kepulauan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait implementasi program yang digadang-gadang sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Sejumlah sumber menyebutkan, kendala utama terletak pada aspek teknis, terutama ketiadaan lokasi yang dianggap “strategis” untuk pembangunan dapur MBG.
Namun, alasan tersebut dinilai belum cukup menjawab kebutuhan mendesak anak-anak di wilayah terluar. Sejumlah warga menilai persoalan ini bukan semata kendala geografis, melainkan juga terkait perhitungan ekonomi dalam pelaksanaannya.
“Bisa jadi mereka takut rugi, karena harus siapkan dapur dan biaya transportasi laut untuk distribusi,” ungkap salah satu warga.
Di sisi lain, kritik yang lebih tajam pun mencuat. Program MBG mulai dipersepsikan sebagai proyek yang sarat kepentingan, sehingga pelaksanaannya cenderung selektif dan belum menjangkau wilayah dengan tantangan logistik tinggi.
“Kalau ini program mulia, seharusnya semua anak merasakan, bukan hanya yang mudah dijangkau,” kata warga lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat sekaligus mendorong agar implementasinya benar-benar merata hingga ke wilayah kepulauan.
Menurut Dumais, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus dirasakan seluruh anak tanpa terkecuali, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan.
“Program ini sangat baik dan harus menyentuh semua anak. Tidak boleh ada yang tertinggal, baik di darat maupun di pulau,” tegasnya.
Ia memastikan, Fraksi Gerindra akan turut mengawal dan menjaga agar pelaksanaan MBG di Manado berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi anak.
“Sebagai bagian dari partai pengusung, kami siap mengawal penuh agar program ini benar-benar terealisasi secara merata,” tambahnya.
Dumais juga menekankan bahwa langkah tersebut harus selaras dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Lebih jauh, persoalan ini juga menyentuh aspek konstitusional. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pemenuhan gizi yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Hal ini juga sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal dan menyukseskan implementasi program tersebut agar benar-benar dirasakan hingga ke wilayah kepulauan.
Situasi ini kembali memperlihatkan adanya jurang antara konsep kebijakan dan realisasi di lapangan. Ketika anak-anak di wilayah perkotaan mulai menikmati manfaat MBG, mereka yang berada di wilayah kepulauan masih harus menunggu—tanpa kepastian kapan hak yang sama benar-benar mereka terima.
(***)
