EXPRESSINDONEWS-- Suasana rapat paripurna pembahasan LKPJ DPRD bersama Pemerintah Kota Manado mendadak memanas saat anggota DPRD, Jendri Amrain, melontarkan interupsi terkait maraknya operasional bajaj online di Kota Manado.
Interupsi tersebut memicu ketegangan di ruang sidang, terlebih ketika pimpinan rapat, Mona Kloer, secara tegas menghentikan penyampaian Jendri. Penghentian itu dilakukan lantaran dinilai tidak etis, setelah Jendri meminta dilakukan voting kepada peserta rapat dalam forum resmi paripurna.
Situasi pun kian memanas. Keduanya, yang berasal dari fraksi yang sama, Partai Gerindra, terlibat adu argumen tanpa jeda, membuat jalannya rapat terlihat tidak kondusif.
Dalam rekaman video yang beredar, Jendri akhirnya menarik sebagian ucapannya, namun tetap menyuarakan kekecewaannya.
“Baik, perkataan itu saya tarik. Tapi saya sampaikan bahwa pimpinan rapat tidak memberikan saya ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat soal bajaj online. Ini urgent dan harus diperjuangkan,” tegasnya.
Merasa tidak lagi diberi kesempatan berbicara, Jendri semakin geram. Ia bahkan menyatakan akan melaporkan insiden tersebut kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling.
Usai rapat, Jendri yang juga merupakan personel Komisi III DPRD Manado menegaskan bahwa interupsi tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyebut Komisi III selama ini justru kerap disudutkan terkait persoalan bajaj online.
“Kami ini sesama kader Gerindra. Saya sengaja angkat ini di paripurna karena Komisi III dituding tidak bekerja. Padahal kami sudah berulang kali menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) dan Dinas Perhubungan, pemerintah dinilai belum memiliki solusi konkret. Alasannya, kendaraan bajaj menggunakan pelat pribadi dan beroperasi melalui aplikasi online, sehingga sulit ditindak.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita ingin Manado berkembang. Saya juga sudah sampaikan ke wali kota, soal kunjungan kerja ke daerah lain—kendaraan roda tiga seperti ini perlu ditata, jangan dibiarkan tanpa kejelasan,” tambahnya.
Jendri pun memberi ultimatum. Ia akan menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kota Manado dalam waktu satu minggu ke depan.
“Kalau tidak ada tindakan dan ketegasan, saya akan sampaikan secara terbuka bahwa ada pembiaran dari Pemkot. Bahkan akan saya laporkan ke gubernur,” tandasnya.
Ia juga menyinggung adanya klaim regulasi terkait bajaj online yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dalam rapat. Namun, menurutnya, hal tersebut belum menjawab substansi persoalan di lapangan.
“Saya tidak berlebihan. Ini soal tudingan bahwa Komisi III tidak bekerja. Padahal kunci penyelesaiannya ada di pemerintah kota,” pungkas Jendri.
Tak sampai disitu beberapa Insiden seperti lempar botol dan mikrofon milik Jendri Amrain dimatikan. (***)
