EXPRESSINDONEWS-- Permasalahan pembebasan lahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario dan Tikala kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Manado. Dalam rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III bersama sejumlah instansi teknis, DPRD menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian hak masyarakat yang terdampak proyek pengendalian banjir tersebut.
Rapat yang menghadirkan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, BPN Manado, jajaran Pemerintah Kota Manado, Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga warga terdampak itu membahas percepatan proses administrasi serta kepastian pembayaran ganti untung bagi masyarakat yang lahannya masuk dalam proyek normalisasi sungai.
Dalam forum tersebut, DPRD menilai koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting agar persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak kembali mengalami keterlambatan. Legislator meminta seluruh proses verifikasi kepemilikan tanah dilakukan secara transparan dan tidak mempersulit masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Dumais, menyoroti persoalan anggaran ganti untung yang sebelumnya sempat tidak terserap akibat lambannya penyelesaian administrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan serius karena dana yang sudah tersedia justru kembali menjadi sisa anggaran dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
Dumais menegaskan, persoalan seperti ini tidak boleh terus berulang karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian hak mereka. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah, BPN, Balai Sungai, maupun instansi terkait lainnya, bekerja lebih maksimal agar proses pembayaran bisa segera direalisasikan.
Selain menyangkut hak masyarakat, DPRD juga menilai percepatan proyek DAS sangat penting untuk mengurangi ancaman banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan di Kota Manado, khususnya di wilayah Sario, Tikala, hingga Banjer.
Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan tiga poin utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni percepatan koordinasi antarinstansi, keterbukaan dalam proses penyaluran dana ganti untung, serta kepastian jadwal penyelesaian agar seluruh tahapan tidak kembali mengalami keterlambatan.
Melalui pengawasan langsung dari legislatif, DPRD berharap proses pembebasan lahan dan pembayaran hak masyarakat dapat berjalan lebih cepat sehingga proyek pengendalian banjir di DAS Sario dan Tikala segera terealisasi secara menyeluruh. (***)
