EXPRESSINDONEWS-- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Haris Pratama Sumanta, ST, akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyoroti tata kelola sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Boltim.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan infrastruktur, termasuk item perlengkapan keselamatan kerja seperti rompi proyek dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Temuan tersebut kemudian memunculkan berbagai asumsi dan persepsi negatif di tengah masyarakat terkait pengelolaan proyek pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Haris Pratama Sumanta menegaskan bahwa pihaknya menghormati hasil pemeriksaan BPK dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan auditor negara.
Menurut Haris, nilai temuan yang menjadi sorotan tersebut berada pada angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total nilai pekerjaan yang diperiksa. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar temuan berkaitan dengan item keselamatan kerja, seperti rompi proyek dan perlengkapan P3K, yang secara administratif telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Beberapa temuan tersebut sudah disetorkan kembali ke kas daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Nilainya juga sangat kecil, bahkan berada di bawah satu persen dari total pekerjaan yang diperiksa,” jelas Haris.
Ia menegaskan bahwa temuan BPK bukan serta-merta dapat diartikan sebagai kerugian negara atau indikasi penyimpangan, melainkan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pemerintah agar lebih tertib dan akuntabel.
“Dalam setiap pemeriksaan tentu ada rekomendasi perbaikan. Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti. Kami kooperatif dan seluruh proses penyelesaian telah dilakukan sesuai aturan,” ujarnya.
Haris juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak langsung menarik kesimpulan yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap kinerja Dinas PUPR Boltim. Menurutnya, selama ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur demi mendukung pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Bolaang Mongondow Timur.
Ia memastikan bahwa Dinas PUPR Boltim berkomitmen menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
“Temuan yang ada sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pekerjaan dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Haris.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Dinas PUPR Boltim berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pengelolaan proyek infrastruktur di daerah tersebut. (***)
