EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Rachman Kodu, menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, legislator PKS dari Daerah Pemilihan Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan itu menilai pola pelaksanaan di lapangan perlu dievaluasi agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani anggaran negara.
Menurut Kodu, salah satu persoalan utama dalam implementasi MBG saat ini adalah besarnya anggaran yang terserap untuk pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif dengan menyalurkan bantuan bahan pokok langsung kepada keluarga penerima manfaat.
"Kami tetap mendukung penuh Program MBG. Tetapi menurut saya, pola pelaksanaannya perlu diubah. SPPG justru menjadi komponen yang menyerap anggaran sangat besar. Jika pemerintah menyalurkan sembako langsung ke rumah-rumah, kemudian siswa membawa makanan dari rumah ke sekolah, maka tujuan program tetap tercapai dengan biaya yang jauh lebih efisien," ujar Kodu.
Ia menjelaskan, dalam skema tersebut pemerintah dapat membentuk tim pemeriksa gizi yang bertugas memastikan makanan yang dibawa siswa memenuhi standar nutrisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kontrol kualitas tetap berjalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan dapur-dapur khusus.
Kodu juga menolak usulan pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dan tidak menjamin dana digunakan sesuai tujuan program.
"Kalau diganti dengan uang, saya rasa jangan. Itu justru bisa menambah masalah. Lebih baik langsung dalam bentuk sembako karena manfaatnya langsung masuk ke dapur keluarga masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengalihkan pelaksanaan program ke kantin sekolah. Menurutnya, model tersebut berpotensi memunculkan persoalan tata kelola anggaran dan membuka ruang praktik yang tidak sehat.
"Jangan menggunakan kantin sekolah. Ada potensi penyimpangan dan permainan anggaran di situ. Nanti akan muncul banyak kepentingan dan biaya-biaya tambahan yang justru mirip dengan persoalan yang terjadi pada SPPG saat ini," tegasnya.
Kodu menilai persoalan MBG sebenarnya tidak rumit untuk diselesaikan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tetap harus diberikan, namun pelaksanaan di lapangan harus disesuaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya melihat program ini baik. Yang keliru adalah eksekusinya di lapangan. Jangan sampai tujuan mulia pemerintah justru tidak tercapai karena pola pelaksanaannya tidak tepat," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pernah berdiskusi dengan Deputi UMKM terkait keterlibatan pelaku usaha kecil dalam program MBG. Dari pengamatannya, manfaat ekonomi yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan UMKM di daerah.
"Saya sempat bertanya kepada Deputi UMKM karena selama ini disebut MBG akan menyentuh UMKM. Tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Yang terlibat justru mereka yang memiliki modal besar untuk membangun SPPG. Masyarakat biasa dan pelaku usaha kecil belum banyak terakomodasi," katanya.
Menurut Kodu, jika bantuan pangan disalurkan langsung ke keluarga, dampak ekonomi akan lebih luas karena perputaran uang dan kebutuhan bahan pangan akan langsung dirasakan oleh pedagang pasar, petani, dan pelaku usaha lokal.
Ia juga menegaskan bahwa orang tua merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan anak-anak mereka, termasuk persoalan alergi makanan maupun kondisi kesehatan tertentu.
"Saya yakin orang tua tidak mungkin memberikan makanan yang membahayakan anaknya sendiri. Justru mereka yang paling memahami kebutuhan gizi, alergi, dan kondisi kesehatan anak-anak mereka," ungkapnya.
Karena itu, Kodu berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai opsi yang lebih efisien tanpa mengurangi tujuan utama program. Menurutnya, anggaran negara yang besar harus dimanfaatkan secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kalau yang kurang dari keluarga adalah peralatan atau standar penyajian, negara bisa memfasilitasi itu. Misalnya menyediakan wadah makanan atau perlengkapan yang dibutuhkan. Dengan begitu anggaran menjadi lebih kecil karena dapur keluarga yang digunakan, bukan membangun fasilitas baru dengan biaya miliaran rupiah. Yang terpenting, bantuan dari negara benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia," pungkasnya. (***)
