EXPRESSINDONEWS-- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Royke Anter, menegaskan bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk kalangan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral dan agen perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara dan berujung pada ketegangan di lapangan. Royke menegaskan bahwa sejak awal DPRD Sulut telah menunjukkan komitmen untuk menerima perwakilan massa aksi guna berdialog dan menyampaikan tuntutan secara langsung kepada lembaga rakyat.
Menurutnya, DPRD memandang kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat sebagai bagian penting dalam proses demokrasi dan penguatan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan secara tertib dan sesuai mekanisme akan diterima serta diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD.
“Kami selalu terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. DPRD adalah rumah rakyat, sehingga siapa pun memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, kritik maupun harapan demi kemajuan daerah. Kami siap mendengar dan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan melalui jalur yang baik dan konstruktif,” ujar Royke.
Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa pengaturan penerimaan massa aksi di area depan kantor DPRD dilakukan berdasarkan prosedur keamanan yang berlaku. Langkah tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses penyampaian aspirasi agar dapat berlangsung secara kondusif.
Royke mengaku prihatin karena aksi yang sejatinya menjadi sarana penyampaian suara rakyat harus diwarnai insiden yang menimbulkan ketegangan. Ia berharap semangat demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa dapat diwujudkan melalui cara-cara yang santun, damai, dan berlandaskan dialog.
“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Karena itu, kami berharap penyampaian aspirasi tetap mengedepankan etika, dialog, serta semangat mencari solusi bersama, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan diperjuangkan secara maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Royke menegaskan bahwa DPRD Sulut akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mengawal berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara persoalan yang berada dalam ranah pemerintah pusat akan diteruskan melalui mekanisme dan jalur konstitusional yang tersedia.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah. Menurutnya, sinergi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan DPRD merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“DPRD Sulawesi Utara akan selalu menjadi mitra masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Pintu kami terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi secara resmi maupun melalui audiensi. Demokrasi harus terus dijaga sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara-cara yang bermartabat, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Royke Anter. (***)
