EXPRESSINDONEWS – Anggota DPRD Kota Manado dari Komisi IV, Florens Panungkelan, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak membebani pihak sekolah dalam pengelolaan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Florens saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan. Menurut Srikandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari daerah pemilihan Wenang–Wanea itu, pencairan Dana BOS sebaiknya dilakukan setiap semester sehingga kepala sekolah memiliki ruang yang lebih baik dalam menyusun dan merealisasikan program sekolah.
"Kami meminta agar mekanisme penyaluran Dana BOS menjadi perhatian serius. Jangan sampai sistem yang ada justru membebani kepala sekolah dalam mengelola anggaran. Penyaluran setiap semester dinilai akan lebih efektif dan memberikan kepastian dalam perencanaan kebutuhan sekolah," ujar Florens.
Selain menyoroti Dana BOS, Florens juga mengangkat persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menurutnya masih banyak dikeluhkan para orang tua. Ia menilai berbagai kendala dalam proses pendaftaran terjadi karena sosialisasi dari Dinas Pendidikan kepada masyarakat masih belum maksimal.
Menurutnya, DPRD seharusnya dilibatkan sejak awal dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebagai wakil rakyat yang berinteraksi langsung dengan konstituen, DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah.
"Banyak pengakuan dari masyarakat yang mengeluhkan proses SPMB karena dianggap masih membingungkan. Saya melihat ini terjadi akibat minimnya sosialisasi. Seharusnya Dinas Pendidikan menyampaikan terlebih dahulu kepada DPRD, sehingga kami dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat," tegasnya.
Florens menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Legislatif adalah perpanjangan tangan masyarakat. Kami lebih dekat dengan konstituen sehingga penyampaian informasi akan lebih efektif. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan DPRD harus terus diperkuat agar kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat," pungkasnya. (***)
