Foto:istimewa
EXPRESSINDONEWS – Sikap terbuka terhadap media menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Konfirmasi dari wartawan merupakan salah satu mekanisme dalam menjalankan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan memberikan penjelasan terhadap informasi yang berkembang di ruang publik.
Namun situasi berbeda terjadi saat Keiko Pangemanan, anggota DPRD Kota Manado yang bertugas di Komisi I, hendak dimintai keterangan oleh wartawan terkait isu yang beredar.
Alih-alih memberikan klarifikasi, Keiko justru menunjukkan reaksi emosional. Di hadapan sejumlah anggota DPRD yang berada di ruang Komisi I, ia melontarkan pernyataan bernada tinggi kepada wartawan.
"Kamu tidak profesional jadi wartawan," ucapnya dengan nada penuh emosi.
Suasana di ruang Komisi I sempat memanas hingga beberapa anggota DPRD yang berada di lokasi berusaha menenangkan Keiko agar situasi kembali kondusif.
Sikap tersebut dinilai kontras dengan hubungan kemitraan yang selama ini dibangun antara media dan banyak tokoh politik, termasuk para pimpinan PDI Perjuangan yang kerap membuka ruang komunikasi dengan insan pers sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.
Menanggapi peristiwa tersebut, aktivis muda Kota Manado, Brayen Hole, menyayangkan respons yang ditunjukkan seorang wakil rakyat terhadap upaya konfirmasi media.
Menurut Brayen, pejabat publik semestinya memanfaatkan kesempatan konfirmasi untuk memberikan penjelasan, bukan justru bereaksi dengan kemarahan.
"Seharusnya wakil rakyat tidak perlu semarah itu. Masyarakat bisa menilai sendiri kualitas dan karakter seorang pejabat dari cara ia menghadapi kritik maupun pertanyaan media. Kalau memang isu itu tidak benar, jelaskan saja. Justru media yang melakukan konfirmasi patut diapresiasi karena menjalankan tugasnya sesuai kaidah jurnalistik. Bayangkan kalau tidak dikonfirmasi lalu langsung diberitakan, tentu itu juga akan dipersoalkan. Karena itu saya merasa miris melihat masih ada wakil rakyat yang terkesan alergi terhadap media," ujar Brayen.
Peristiwa tersebut kembali menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pejabat publik dengan media merupakan bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Konfirmasi bukanlah bentuk penghakiman, melainkan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan klarifikasi secara utuh sehingga informasi yang diterima publik tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik. (***)
