EXPRESSINDONEWS-- Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J. Mailangkay, mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, menghadiri Rapat Desk Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs) di Indonesia dan Persons of Indonesian Descent (PIDs) di Filipina.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Jakarta Kemayoran dan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani persoalan status dan kepastian hukum masyarakat keturunan Filipina yang berada di Indonesia maupun masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Filipina.
Bagi Victor Mailangkay, rapat koordinasi tersebut bukan sekadar forum formal yang membahas persoalan administratif dan teknis pemerintahan. Di balik agenda tersebut, terdapat persoalan kemanusiaan yang menyangkut kehidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun berada dalam situasi di antara dua identitas dan membutuhkan kepastian mengenai status mereka.
"Rapat ini mungkin terdengar formal, penuh istilah teknis. Tapi bagi saya, ini bukan sekadar forum biasa," ujar Victor.
Menurutnya, ada masyarakat yang lahir dan tumbuh di suatu wilayah, namun hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan kepastian status yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Di balik semua itu, ada cerita tentang orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup di antara dua identitas. Ada yang lahir di sini, besar di sini, tapi belum benar-benar diakui. Ada yang menunggu kepastian, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka," katanya.
Victor menilai, persoalan tersebut harus dilihat tidak hanya dari perspektif administrasi pemerintahan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Kepastian status, menurutnya, berkaitan erat dengan rasa memiliki, identitas, serta masa depan masyarakat yang terdampak.
Ia pun berharap berbagai pembahasan dan koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui forum tersebut dapat menghasilkan langkah konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Negara hadir, dan hari ini kita melihat upaya itu terus diperjuangkan. Bukan sekadar administrasi, tapi soal rasa memiliki. Soal siapa kita, dan di mana kita berdiri," ungkapnya.
Victor menambahkan, setiap langkah yang dibahas dalam forum koordinasi harus mampu menjangkau masyarakat yang selama ini menantikan kepastian. Sebab, menurutnya, yang sedang diperjuangkan bukan semata-mata persoalan dokumen, melainkan menyangkut masa depan dan kehidupan manusia.
"Semoga setiap langkah kecil dari ruang-ruang seperti ini bisa benar-benar sampai ke mereka yang menunggu di luar sana. Karena pada akhirnya, yang kita urus bukan hanya dokumen, tapi masa depan orang-orang," pungkasnya. (***)
