EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rachman Kodu, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda reses di daerah pemilihan Tuminting-Bunaken dan Bunaken Kepulauan.
Personil Komisi II DPRD Kota Manado sekaligus anggota Fraksi Keadilan Demokrasi itu menilai, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi menjadi ruang penting untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memastikan setiap aspirasi dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif, persoalan data penerima bantuan sosial, kondisi bantaran sungai yang rawan banjir, hingga sejumlah program pemerintah yang masih dipertanyakan keberlanjutannya.
Salah satu perhatian utama Rachman adalah persoalan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Rachman menilai, penggunaan sistem data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus membuka ruang verifikasi lapangan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak hanya karena terbentur kriteria administratif dalam sistem.
Ia mencontohkan persoalan kepemilikan meteran listrik.
“Misalnya ada listrik 900 watt atau 1.300 watt, secara sistem keluarga ini bisa terbaca tidak masuk sebagai penerima bantuan. Padahal bisa saja rumah tersebut dibantu oleh orang lain, sementara penghuni rumahnya memang tergolong masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Menurut Rachman, kondisi seperti itu harus menjadi perhatian serius. Sistem data jangan sampai justru menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka.
“Kalau kendalanya hanya karena sebuah meteran listrik, kalau bisa sistem ini diperbarui. Jangan terpaku hanya pada sistem, karena kasihan masyarakat yang memang susah tetapi akhirnya tidak menerima bantuan,” tegasnya.
Rachman juga menyoroti proses pendataan sosial dan ekonomi di lapangan. Ia mengaku sempat berdialog dengan petugas pendata dan mendapatkan informasi bahwa pekerjaan maupun usaha menjadi salah satu unsur yang diperhatikan dalam pendataan.
Persoalannya, kata dia, bagaimana dengan warga yang memang tidak memiliki pekerjaan atau usaha?
“Kalau standar pekerjaan itu harus ada, bagaimana dengan orang yang memang tidak bekerja? Kalau warga harus memiliki usaha, bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai usaha? Ini yang menurut saya perlu diperhatikan,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme sistem, tetapi melakukan verifikasi dan penataan secara manual di lapangan untuk memastikan kondisi riil masyarakat.
“Kalau standar itu dimasukkan, akhirnya semuanya tercatat dalam sistem. Karena itu saya berharap ada penataan secara manual juga, supaya kondisi masyarakat yang sebenarnya bisa terlihat,” lanjut Rachman.
Dalam persoalan pendataan penerima bantuan, Rachman juga memberikan perhatian khusus terhadap peran Ketua Lingkungan.
Ia meminta para Ketua Lingkungan tidak membawa kepentingan politik dalam menentukan atau mengusulkan warga penerima bantuan pemerintah.
“Ketua Lingkungan adalah pintu masuk untuk menentukan desil. Karena itu saya meminta supaya jangan memilih warna dari masyarakat. Jangan hanya karena berbeda pilihan kemudian warga yang memang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan tidak ditunjuk,” tegasnya.
Menurut Rachman, persoalan tersebut bukan perkara politik, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengaku menerima informasi adanya warga yang seharusnya layak menerima bantuan, namun tidak masuk dalam data. Setelah ditelusuri, ditemukan adanya perubahan data di tingkat lingkungan.
“Jujur saya sampaikan, kasihan masyarakat kalau kemudian mereka terkena dampak. Kami sudah banyak mendengar ada beberapa warga yang tidak masuk, padahal seharusnya mereka layak. Ketika ditelusuri, ternyata ada perubahan data di lingkungan,” ungkapnya.
Rachman berharap pemerintah dapat memperketat mekanisme verifikasi dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa tidak terakomodasi dalam DTSEN.
Selain persoalan bantuan sosial, isu BPJS Kesehatan juga menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga dalam reses tersebut.
Rachman menyebut, sejumlah masyarakat mempertanyakan kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif, padahal sebelumnya mereka tercatat sebagai peserta.
“Reses kali ini begitu alot. Banyak sekali pertanyaan tentang BPJS yang tiba-tiba tidak aktif,” katanya saat diwawancarai.
Ia juga menyoroti kondisi sungai di kawasan Mahawu yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir. Persoalan tersebut semakin dirasakan masyarakat, terutama ketika hujan menyebabkan luapan air dan berdampak terhadap kehidupan sosial warga.
“Masalah sungai di Mahawu ini, notabene langganan banjir. Di Lingkungan III, pascabanjir kita juga dihadapkan dengan masalah sosial,” jelasnya.
Terkait persoalan bantaran sungai, Rachman meminta adanya kejelasan dari instansi terkait mengenai program maupun progres penanganannya.
Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas, termasuk apakah sudah ada koordinasi antara pemerintah kota dengan Balai Sungai mengenai kewenangan pemeliharaan atau maintenance sungai di Kota Manado.
“Bantaran sungai sampai saat ini belum ada informasi balik untuk program dan progres. Apakah sudah ada koordinasi? Ini penting agar masyarakat juga bisa mengetahui,” ujarnya.
Dalam reses itu, beberapa aspirasi juga mempertanyakan keberlanjutan sejumlah program pemerintah, termasuk program bagi para rohaniwan.
Warga meminta pemerintah memberikan penjelasan apakah program tersebut masih berjalan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan adanya program atau bentuk intervensi pemerintah bagi para tukang yang selama ini menjadi bagian penting dari sektor pekerja informal.
Menurut Rachman, aspirasi seperti ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaan harian.
Di tengah kondisi musim kemarau panjang, Rachman turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Ia meminta warga lebih berhati-hati ketika menggunakan peralatan memasak di dapur. Para perokok juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lingkungan yang kering dan mudah terbakar.
“Kita sedang menghadapi musim kemarau panjang. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan alat masak di dapur. Para perokok juga jangan membuang puntung rokok sembarangan,” imbaunya.
Menutup agenda reses, Rachman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia juga mengapresiasi kehadiran instansi terkait dalam agenda tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hadir dalam agenda reses, termasuk instansi terkait yang juga hadir. Terima kasih,” pungkasnya.
Bagi Rachman, seluruh aspirasi yang muncul dalam reses menjadi catatan penting untuk dibawa ke DPRD Kota Manado dan dikomunikasikan dengan pemerintah serta instansi terkait, sehingga persoalan masyarakat tidak berhenti pada forum reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang nyata. (***)
