EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi, Nur Amalia, menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat melalui agenda reses masa persidangan tahun 2026.
Srikandi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan personel Komisi III DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi itu tercatat menggelar tiga titik agenda reses. Rangkaian tersebut menjadi momentum penting bagi Nur Amalia untuk turun langsung mendengar berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
Bagi Nur Amalia, reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan ruang untuk mempertemukan masyarakat dengan wakilnya secara langsung. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi DPRD untuk mendorong kebijakan pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran.
“Tiga titik saya laksanakan reses dan ditutup dengan Generasi Z, karena mereka harus diperhatikan. Aspirasi yang saya dapatkan seperti biasa, mulai dari lampu jalan, jalan rusak hingga listrik yang sering mati. Tetapi khusus Generasi Z, banyak hal yang saya dapatkan dan ini membuat saya semakin semangat,” ujar Nur Amalia.
Salah satu perhatian yang mengemuka dalam reses adalah persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait pemerataan peluang kerja bagi kalangan pemuda.
Nur Amalia menilai, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Manado telah berupaya membuka berbagai peluang kerja. Namun, tantangan di lapangan masih perlu mendapat perhatian, terutama bagaimana memastikan generasi muda memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus memiliki perlindungan terhadap hak-haknya sebagai pekerja.
Dalam forum tersebut turut disoroti persoalan hak karyawan yang terkadang dinilai tidak sesuai dengan kontrak kerja. Termasuk pertanyaan mengenai jaminan keamanan dan perlindungan bagi pekerja ketika menjalankan tugasnya.
Kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Fadil, Nur Amalia mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan dunia kerja memberikan kepastian terhadap hak dan perlindungan para pekerja.
“Peluang kerja memang ada dan Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana hak-hak karyawan terpenuhi sesuai kontrak kerja dan bagaimana jaminan keamanan mereka,” menjadi salah satu perhatian yang disuarakan dalam agenda reses tersebut.
Perhatian Nur Amalia kemudian diarahkan pada kebutuhan anak muda di tengah perkembangan teknologi digital.
Ia menyebut, pelatihan digital marketing menjadi salah satu kebutuhan penting karena telepon pintar dan gadget yang selama ini hanya digunakan sebagai sarana komunikasi maupun hiburan, dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan.
“Pertama, pelatihan digitalisasi. Karena anak muda hari ini membutuhkan support. Dari HP atau gadget bisa menjadi sumber pendapatan yang sangat bermanfaat,” ungkapnya.
Nur Amalia menilai keterampilan digital dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi generasi muda, terutama ketika persaingan memperoleh pekerjaan formal semakin tinggi.
Selain digital marketing, masyarakat juga mengusulkan adanya pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda agar mereka tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memimpin, berorganisasi dan mengambil keputusan.
Dalam reses tersebut juga muncul gagasan agar sejumlah program yang dinilai positif di pusat kota dapat direplikasi di wilayah lain, termasuk Mapanget.
Nur Amalia menegaskan, gagasan tersebut bukan berarti memindahkan program yang sudah ada, tetapi mengadopsi konsepnya agar manfaat yang dirasakan masyarakat dapat diperluas.
“Bukan memindahkan, tetapi meng-copy paste program yang sudah bagus. Saya rasa ini bagus untuk dilirik pemerintah,” katanya.
Menurut dia, pemerataan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah tertentu. Program pemerintah yang terbukti memberikan manfaat harus memiliki peluang untuk dikembangkan di kawasan lain sesuai kebutuhan masyarakat.
Nur Amalia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tiga titik reses tersebut akan dibawa ke tingkat pemerintah kota untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Ia menegaskan, hasil reses bukan sekadar catatan yang berhenti di forum pertemuan, tetapi merupakan amanat masyarakat yang harus dikawal agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah.
“Aspirasi ini pasti saya akan bawa ke Pemerintah Kota. Bukan hanya pemerintah, tetapi kami sendiri juga akan ikut ambil bagian,” tegasnya.
Ia berharap, sinergi antara DPRD, pemerintah kota dan masyarakat dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan dalam reses.
Selain persoalan infrastruktur, ketenagakerjaan dan kepemudaan, kondisi musim kemarau panjang juga menjadi perhatian.
Nur Amalia mengungkapkan, sejumlah wilayah di Kota Manado mulai mengalami keterbatasan air. Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya dalam penyediaan bantuan air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan.
“Untuk musim kemarau panjang, kita memang kekurangan air sehingga terjadi kekeringan. Banyak kondisi dan titik di kecamatan sudah mendapatkan kabar kering dan mereka ingin mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan air,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Terlebih, sejumlah wilayah seperti Mapanget masih memiliki banyak pepohonan dan tumbuhan yang mudah terbakar ketika kondisi lingkungan kering.
Nur Amalia secara khusus mengimbau masyarakat, terutama para perokok, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
“Dengan musim seperti ini sangat mudah terjadi kebakaran. Di Mapanget masih banyak pohon dan tumbuhan yang berpotensi terbakar. Jadi bagi perokok, jangan membuang sembarangan,” pesannya.
Rangkaian tiga agenda reses Nur Amalia tersebut sekaligus memperlihatkan upaya legislator untuk memperluas ruang penyerapan aspirasi. Tidak hanya menyentuh persoalan klasik seperti jalan, lampu penerangan dan listrik, tetapi juga membawa isu ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, keterampilan digital, kepemimpinan generasi muda hingga ancaman kekeringan dan kebakaran.
Bagi Nur Amalia, suara masyarakat yang terkumpul dari reses harus menjadi pijakan dalam memperjuangkan kebijakan dan pembangunan yang lebih merata, sekaligus memastikan kebutuhan kelompok muda—termasuk Generasi Z—tidak terlewatkan dalam agenda pembangunan Kota Manado. (***)
